Menteri Investasi Mencabut Izin Usaha Pertambangan Secara Bertahap Mulai Hari Ini

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2022
Jakarta, 10 Januari 2022 - Sebagai tindak lanjut arahan Presiden RI Joko Widodo, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mulai melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) hari ini (10/1). IUP yang dicabut merupakan izin yang tidak beroperasi, tidak ditindaklanjuti dengan izin usaha, ataupun tidak menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tebang pilih dalam proses pencabutan IUP. Menurut Bahlil, ini merupakan bentuk pembenahan dan tindakan tegas pemerintah kepada pihak-pihak yang menyalahgunakan izin.

“Pencabutan izin ini tidak untuk ditujukan pada satu kelompok tertentu. Semua sama. Jangan ada yang berpikir pengusaha tertentu bisa mengendalikan pemerintah. Kita ingin menyatakan bahwa Indonesia akan melakukan proses penegakan hukum dalam konteks izin-izin, berdasarkan aturan yang sudah ada,” ucap Bahlil.

Pada keterangan pers yang dilakukan pada Jumat lalu (7/1), Bahlil mengungkapkan total perizinan yang akan dicabut, antara lain 2.087 IUP dengan total luas lahan 3.201.046 hektare dan adanya tambahan sebanyak 19 IUP, sehingga total menjadi 2.097 IUP, 192 izin sektor kehutanan (IPPKH, HPH, HTI) dengan total luas 3.126.439 hektare, dan HGU Perkebunan dengan total luas 34.448 hektare.

Sebagai implementasinya, pagi ini Bahlil telah menandatangani 19 surat pencabutan IUP, yang terdiri dari 13 IUP Operasi Produksi Mineral Logam dan 6 IUP Operasi Produksi Batu Bara, yang mayoritas berlokasi di luar pulau Jawa. Pemilik IUP Mineral Logam berlokasi di Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sementara pemegang IUP Operasi Produksi Batu Bara berlokasi izin di Kalimantan Selatan, Jambi, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.

“Ini bentuk penataan yang dilakukan oleh pemerintah untuk kita distribusi kepada pelaku usaha di daerah yang memiliki kompetensi. Kita tidak mau izin-izin yang kita berikan itu hanya jadi kertas di bawah bantal atau dibawa lagi untuk mencari investor yang pada akhirnya tidak bisa terealisasi,” imbuh Bahlil.

Bahlil menekankan pentingnya investasi yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Kolaborasi antara investor besar dengan pengusaha di daerah penting dilakukan untuk menghindari munculnya konflik wilayah di daerah. Distribusi aset sumber daya alam merupakan salah satu instrumen dalam mewujudkan pemerataan kepada pertumbuhan ekonomi daerah.

“Kita butuh pemerataan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pembangunan infrastruktur yang masif sudah dilakukan sejak era pemerintahan Jokowi-JK, bisa dioptimalkan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pemerataan, itu menimbulkan ketidakadilan,” ujar Bahlil.

Bahlil mengapresiasi masukan dan saran dari berbagai Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang mengingatkan tentang isu lingkungan. Bahlil yakin bahwa pemerintah tidak akan mengabaikan permasalahan lingkungan tersebut.

“Kita hargai saran dari teman-teman LSM. Itu merupakan saran yang membangun dan dapat dijadikan referensi dalam memberikan izin berikutnya, atau dalam teknis pelaksanaan penerbitan AMDAL. Kalau perusahaan main-main lagi, tidak memperhatikan lingkungan dan mengurus AMDAL-nya, ya tidak menutup kemungkinan izinnya bisa kita evaluasi dan dicabut lagi,” tegas Bahlil. (**)



Menteri Investasi Klaim Pengusaha Butuh Stabilitas Ekonomi dan Politik Untuk Pulih Dari Dampak Pandemi Covid-19

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2022
Jakarta, 9 Januari 2022 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi narasumber dalam acara diskusi temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada siang ini (9/1).

Menurut Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Diakui bahwa pemulihan ekonomi bukan hal yang mudah, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menunjukkan hal positif, ditunjukkan oleh capaian 3,5% pada kuartal III 2021.

Walau belum dapat memuaskan publik atas kondisi ekonomi saat ini, Bahlil gembira melihat kenaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin pada 4 bulan terakhir, yang mencapai 71% pada Desember 2021 menurut survei.

“Kami kerja siang malam di kabinet ini dan detail. Bapak Presiden bukan kasih perintah terus melepas. Beliau mengecek sudah sejauh mana, masalahnya apa dan targetnya apa?” cerita Bahlil.

Bahlil menilai ada dua permasalahan utama dalam ekonomi, yaitu lapangan pekerjaan dan harga pokok. Bangsa Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan lapangan pekerjaan sektor pemerintah saja, seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/Polri atau perusahaan BUMN. Karena itu, perlu dibantu oleh sektor swasta yang bermuara pada investasi. Investasi harus didorong untuk penciptaan lapangan pekerjaan yang berkualitas.

“Penciptaan lapangan pekerjaan bisa didorong oleh sektor swasta. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah memberikan kemudahan perizinan pada sektor swasta. Kami juga mendorong anak muda untuk menjadi pengusaha agar menciptakan lapangan pekerjaan. Terakhir, kami mendorong investor dalam dan luar negeri agar segera mengeksekusi rencana investasinya karena itu akan mendorong penciptaan lapangan pekerjaan,” kata Bahlil.

Dari sisi investasi, Bahlil menyatakan bahwa persepsi global terhadap Indonesia di tahun 2021 sudah membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) di tahun 2021 cenderung naik. Menanggapi hal tersebut, pemerintah harus menjaganya dengan menetapkan strategi menjaga stabilitas manajemen Covid-19, stabilitas politik dan bagaimana membangun persepsi positif dari rakyat Indonesia.

Mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027, Bahlil menyatakan bahwa hal ini sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha.

“Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur? Alasannya para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi Covid-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan,” ujar Bahlil.

Menutup tanggapannya atas hasil survei, Bahlil melihat bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru lewat pemilu. Bahlil juga optimis pertumbuhan ekonomi akan semakin baik dan target investasi tahun 2021 Rp 900 triliun akan tercapai, disusul dengan rencana pencapaian target investasi tahun 2022 sebesar 1.200 triliun. (***)



Menteri Investasi Teken Nota Kesepahaman dengan Lotte Chemical Corporation, Bahlil Siap Kawal Langsung LINE Project

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2022
Jakarta, 7 Januari 2022 - Dalam rangka fasilitasi percepatan realisasi investasi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Lotte Chemical Corporation (LCC), yang diwakili oleh Vice Chairman & CEO Lotte Group Chemical Business Sector Kim Gyo Hyun secara virtual dari Seoul, Korea Selatan. Pada kegiatan yang dilakukan di Hotel Mulia, Jakarta, pagi ini (7/1), Bahlil juga menyaksikan langsung penandatanganan perjanjian kontrak Engineering, Procurement, and Construction (EPC) PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) dengan kontraktor utamanya yaitu Lotte Engineering dan Hyundai Engineering Construction.

Penandatangan nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam mendukung PT LCI agar dapat merealisasikan rencana investasinya, khususnya dalam pembangunan kompleks petrokimia berupa naphtha cracker senilai US$4 miliar yang berlokasi di Kota Cilegon, Banten. Kompleks petrokimia tersebut dikenal sebagai Lotte Chemical Indonesia New Ethylene Project atau “LINE Project”.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa rencana investasi PT LCI sebesar US$4 miliar ini merupakan bagian dari total investasi mangkrak sebesar Rp708 triliun yang menjadi tugas khusus Kementerian Investasi/BKPM dari Presiden RI Joko Widodo untuk diselesaikan.

“Ini sudah mangkrak 4-5 tahun. Tetapi berkat kerja keras tim Lotte Chemical, Dubes Korea di Indonesia, dan Kementerian/Lembaga terkait, Krakatau Steel, BUMN, ini bisa selesai. Melalui investasi ini, pasti neraca perdagangan akan semakin membaik, dan ini juga akan mendatangkan devisa, serta menyediakan lapangan kerja yang maksimal,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa Indonesia ke depan akan mendorong investasi yang berkualitas, salah satunya adalah melakukan transformasi ekonomi melalui hilirisasi. Industrialisasi adalah bagian terpenting dalam melahirkan produk-produk substitusi impor. Oleh karena itu, Bahlil memberikan apresiasi kepada PT LCI, dimana produk hilirisasi ini akan melahirkan produk substitusi impor.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia Park Tae-sung menyampaikan bahwa investasi yang dilakukan Lotte Chemical ini akan menjadi pendorong bagi mitra kerja sama lainnya untuk melakukan investasi berkelanjutan. Rangkaian investasi tersebut dapat menjadi “batu loncatan” bagi Indonesia untuk menjadi pusat industri petrokimia di kawasan ASEAN.

“Saya harap Bapak Menteri Investasi berkenan mengawal terus proyek ini agar pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal. Untuk itu, kita perlu membenahi bersama kebijakan yang dapat mendukung dan meningkatkan daya saing global. Saya juga meminta dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perindustrian yang hadir hari ini,” ujar Park.

Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Korea Selatan Gandi Sulistyanto dalam sambutannya secara virtual dari Seoul, Korea Selatan menyampaikan optimismenya bahwa LINE project ini akan berjalan sukses dan mencapai target market-nya di Asia Tenggara.

“Kalian tidak perlu ragu. Bapak Menteri Bahlil adalah pengusaha sukses dan tahu sulitnya bagaimana birokrasi. Sehingga pada saat beliau duduk dalam birokrasi, beliau akan berjuang semaksimal mungkin untuk membantu menghilangkan birokrasi itu semaksimal mungkin dalam dunia bisnis,” ujar Gandi.

Kim Gyo Hyun selaku Vice Chairman & CEO LCC menyampaikan bahwa melalui proyek ini dapat terselesaikan dengan baik dan memberikan kontribusi besar bagi industri petrokimia secara menyeluruh.

“Naphtha cracker yang akan dibangun pertama kali di Indonesia sejak 25 tahun silam ini, bukan hanya milik Lotte Group, tapi mempunyai arti yang sangat penting bagi industri petrokimia Indonesia. Kepada semua pihak yang telah membantu proyek ini, khususnya kepada pejabat pemerintah pusat dan daerah di Indonesia, izinkan saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya,” ucap Kim dalam sambutannya secara virtual.

Kim juga menyampaikan bahwa menanggapi isu lingkungan yang menjadi permasalahan global saat ini, Lotte Chemical juga terus mengedepankan ekonomi berkelanjutan, dan terus berupaya memperkenalkan serta mengembangkan berbagai teknologi baru untuk meminimalisasi emisi karbon.

Proyek LINE direncanakan akan mulai tahap konstruksi pada tahun 2022 ini dan mulai beroperasi pada tahun 2025 mendatang. Target produksi proyek ini untuk menghasilkan 1 juta ton ethylene, 520.000 ton propylene, 250.000 ton polypropylene per tahun. (*)



Setelah Jawa Barat, Kementerian Investasi Lanjut Turun Langsung Bantu UMK Jawa Timur Urus NIB melalui Ponsel

   
Publikasi / Siaran Pers / Desember 2021
Surabaya, 21 Desember 2021 - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) Perseorangan di Graha Sepuluh Nopember ITS Surabaya, pagi tadi (21/12). Sosialisasi yang diadakan secara hibrid ini dihadiri langsung oleh hampir 170 pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) Perseorangan dari Surabaya, Sidoarjo, dan Mojokerto.

Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi/BKPM Tina Talisa menjelaskan pentingnya NIB untuk menjamin legalitas usaha. Kepemilikan NIB juga memberikan peluang atas fasilitas yang mendukung perkembangan usaha, di antaranya pendanaan dan pembiayaan perbankan, juga akses untuk mengambil bagian dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Pada kesempatan ini, Tina memandu secara langsung pengurusan NIB yang hanya menggunakan ponsel pintar (smartphone) melalui aplikasi OSS Indonesia yang saat ini sudah diunduh lebih dari 5000 kali di Google Playstore.

“Aplikasi ini mulai digunakan sejak 10 Desember lalu dan baru tersedia untuk Android. Sekarang sudah diunduh lebih dari 5000 kali. Prosesnya mudah, cepat, dan yang pasti bisa dilakukan secara mandiri. Pemerintah terus berkomitmen memberi kemudahan kepada UMK yang merupakan investor yang paling banyak menciptakan lapangan kerja”, jelas Tina.

Tina juga menyampaikan bahwa sejak Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, sudah tidak diterbitkan lagi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Saat ini pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB.

Jenis perizinan berusaha dibagi berdasarkan tingkat risiko usahanya, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan khusus bagi pelaku UMK dengan tingkat risiko rendah yang menghasilkan produk/jasa wajib halal dan/atau wajib SNI. Keistimewaannya berupa perizinan tunggal. Artinya, NIB yang dimiliki pelaku usaha tidak hanya berlaku sebagai legalitas, akan tetapi juga sebagai sertifikasi jaminan produk halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

“Tentu setelah diproses di OSS, nantinya pelaku usaha akan dilanjutkan memperoleh pendampingan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk SNI”, ujar Tina.

Data Kementerian Investasi menunjukkan bahwa sejak pertama kali digunakan tanggal 4 Agustus 2021, Online Single Submission (OSS) berbasis risiko telah menerbitkan 580.616 NIB dan didominasi oleh UMK dengan 498.138 NIB atau setara dengan 98%.

Pada kegiatan ini, juga dilakukan sesi sosialisasi secara daring, yaitu Sosialisasi Izin Edar Pangan oleh Ema Setyawati selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Sosialisasi Strategi Pemasaran Online untuk Usaha Mikro dan Kecil oleh Dwi Andriani Sulistyowati selaku Asisten Deputi Pengembangan Sumber Daya Manusia UKM Kementerian Koperasi dan UKM, serta Sosialisasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) oleh Asep Nugraha Sukma selaku AVP Micro Sales Management Division BRI Head Office. (**)



Kementerian Investasi Berhasil Kawinkan 89 PMA/PMDN dengan 383 UMKM, Total Nilai Kerja Sama Capai Rp2,73 Triliun

   
Publikasi / Siaran Pers / Desember 2021
Bali, 18 Desember 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memfasilitasi Penandatanganan Komitmen Kerja Sama dalam Program Kolaborasi Penanaman Modal Asing (PMA)/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diselenggarakan secara hybrid di Bali, siang ini (18/12). Penandatanganan komitmen tersebut dilakukan oleh perwakilan 15 Usaha Besar (UB) dan 25 UMKM yang disaksikan langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Sepanjang tahun 2021 ini, Kementerian Investasi/BKPM telah berhasil memfasilitasi 89 PMA/PMDN dan 383 UMKM dari seluruh wilayah Indonesia yang berpartisipasi pada program kemitraan antara UB dan UMKM. Komitmen tersebut mencatat nilai kontrak kerja sama sebesar Rp2,73 triliun, dimana capaian tersebut naik 82% dibandingkan tahun 2020 lalu sebesar Rp1,5 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam sambutannya menyampaikan bahwa program kolaborasi ini merupakan arahan langsung dari Presiden RI Joko Widodo. Hal ini dilakukan dalam rangkan menciptakan dunia usaha baru di daerah-daerah dan meningkatkan kualitas serta daya saing UMKM.

“UMKM harus didorong melakukan kolaborasi. Kalau tidak diberikan kesempatan, susah untuk “naik kelas”. Jangan berpikir kualitas mereka tidak mampu. Kewajiban kita lah untuk membina mereka. Target kita tahun 2022, minimal Rp5 triliun,” tegas Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan bahwa pemerintah telah membuka kesempatan dalam rangka menciptakan pelaku usaha baru di daerah, yaitu melalui kemudahan perizinan investasi dengan adanya sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko dan akses kolaborasi UMKM dengan investor besar baik PMA maupun PMDN. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan bahwa kolaborasi yang terjalin harus berdampak positif dan menguntungkan kedua belah pihak.

“Kepada teman-teman UMKM, kerjanya harus profesional. Ini kesempatan membangun akses pasar internasional. Dulu saya di Papua, susah dapat akses pasar Jakarta. Sekarang kalian sudah dapat akses kolaborasi. Harus dimanfaatkan,” ucap Bahlil.

Sebagai salah satu perwakilan UMKM yang menandatangani komitmen kerja sama hari ini, Amal Fahmi selaku Managing Director PT Kayu Lima Utama turut menyampaikan apresiasinya atas berjalannya program kolaborasi ini. Fahmi berharap kolaborasi ini tidak berhenti di sini saja, tetapi juga bisa dilanjutkan dengan investasi lain yang berkaitan.

“Melalui kolaborasi ini, kita punya pasar yang lebih luas dan kami sangat terbantu. Kerja sama ini sifatnya simbiosis mutualisme. Ada pasar dan permintaan. Selain itu, kita juga bisa memperluas usaha ke sektor lainnya, yaitu mainan anak,” ungkap Fahmi.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, jika dibandingkan dengan data tahun 2020 lalu, jumlah PMA/PMDN naik sebesar 59% dari yang sebelumnya hanya 56 menjadi 89 usaha besar PMA/PMDN. Sedangkan untuk total UMKM meningkat 99%, yaitu dari 196 menjadi 383 UMKM yang melakukan komitmen kerja sama dengan usaha besar PMA/PMDN. (**)



Kementerian Investasi Permudah Perizinan Berusaha UMK Perseorangan, Menteri Investasi: Penerbitan NIB Hanya Perlu Ponsel dan e-KTP

   
Publikasi / Siaran Pers / Desember 2021
Bandung, 14 Desember 2021 – Sebagai tindak lanjut dari kegiatan Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan yang diselenggarakan Minggu pagi (12/12) di Gelora Sabilulungan Si Jalak Harupat, Bandung, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan kegiatan Penerbitan dan Pembagian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan kemarin (13/12) di lokasi yang sama, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan tersebut dihadiri secara langsung oleh lebih dari 900 UMK yang telah berhasil mengurus NIB melalui aplikasi OSS Indonesia dengan pendampingan langsung oleh Kementerian Investasi/BKPM. Pelaku UMK tersebut merupakan binaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI), HM Sampoerna, Gojek, Grab, Tokopedia, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. Turut hadir pula Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki, dan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja.

Dalam arahannya, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus berkomitmen mendorong kemudahan berusaha bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), salah satunya melalui percepatan perizinan berusaha. Saat ini, pengurusan perizinan NIB dapat dengan mudah dilakukan dengan menggunakan ponsel melalui aplikasi OSS Indonesia yang telah tersedia di Google Playstore, sehingga pengurusan perizinan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja.

“Kemarin kita sudah melakukan uji coba menerbitkan NIB melalui ponsel, hanya perlu e-KTP. Ini pertama kalinya. Di mana pun Bapak dan Ibu semua dapat mengurus izin via ponsel, tanpa bayar. Kita akan terus dorong UMKM menjadi formal,” ujar Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, yang menjadi benteng pertahanan ekonomi nasional bukanlah pengusaha besar, melainkan UMKM. Melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah menunjukkan keberpihakannya dalam mendorong UMKM untuk “naik kelas” dengan memfasilitasi berbagai kemudahan dalam pengurusan perizinan berusaha.

“Jangan pernah meremehkan UMKM. Saya alumni UMKM dan punya pengalaman urus izin berhari-hari. Saya tidak mau pengalaman pahit itu dirasakan oleh Bapak dan Ibu yang hadir di sini,” ungkap Bahlil.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan terima kasihnya kepada para pelaku UMKM yang memiliki peran penting sebagai penyelamat ekonomi nasional saat ini. Teten juga menjelaskan bahwa pemerintah terus mendorong transformasi 98% UMKM yang saat ini masih berstatus informal menjadi formal, dengan fasilitasi kemudahan perizinan berusaha.

Dalam hal ini, Teten mengapresiasi Kementerian Investasi/BKPM yang telah menyediakan aplikasi OSS Indonesia yang memudahkan pelaku UMKM dalam mengurus perizinan. Dengan legalitas yang dimiliki, UMKM dapat memperoleh berbagai kemudahan, salah satunya memperoleh akses pembiayaan perbankan.

Sesuai dengan arahan Presiden RI, pemerintah akan terus mendorong porsi kredit perbankan kepada UMKM, yang saat ini masih sebesar 19,8%, menjadi 30% pada tahun 2024 mendatang dan akan terus ditingkatkan. Hal ini tentunya memberikan kesempatan UMKM untuk “naik kelas” dan terus berkembang, serta memiliki daya saing global yang kompetitif.

“Terima kasih kepada Kementerian Investasi yang mewajibkan investor besar menggandeng UMKM. UMKM tidak boleh bersaing dengan investor besar. Pesan Pak Presiden, yang besar dan kecil saling terintegrasi, sehingga dapat sama-sama maju,” ucap Teten.

Dalam sambutannya, Erick Tohir selaku Menteri BUMN menekankan kembali tentang kepedulian pemerintah dalam mendukung UMKM. Hal ini dibuktikan dengan terjalinnya kolaborasi yang baik antara Kementerian Investasi, Kementerian Koperasi dan UKM, dan Kementerian BUMN dengan pemerintah daerah dan pihak swasta.

“BUMN akan terus mendorong program-program yang pro-rakyat. Kita tidak mau BUMN nya untung, UMKM nya buntung. Tidak boleh lagi UMKM hanya menjadi objek, tetapi juga menjadi bagian yang solutif untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia,” ujar Erick dalam sambutannya.

Sejak diluncurkan sistem OSS Berbasis Risiko pada tanggal 9 Agustus 2021 lalu, Kementerian Investasi/BKPM telah berhasil menerbitkan lebih dari 530.000 NIB untuk pelaku UMK. Angka tersebut mencapai lebih dari 98% dari total NIB yang terbit. Khusus untuk Jawa Barat, hingga hari ini telah terbit lebih dari 111.000 NIB atau mencapai lebih dari 20% dari NIB yang terbit, dimana lebih dari 98,8% dari total keseluruhan NIB yang terbit merupakan untuk pelaku UMK. (**)



Kementerian Investasi Turun Langsung Bantu UMK Jawa Barat Urus NIB

   
Publikasi / Siaran Pers / Desember 2021
Bandung, 12 Desember 2021 - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UMK) Perseorangan di Gelora Sabilulungan Si Jalak Harupat, pagi ini (12/12). Sosialisasi yang diadakan secara hybrid ini, dihadiri langsung oleh lebih dari 180 UMK dari provinsi maupun kabupaten dan kota di Jawa Barat.

Tina Talisa selaku Staf Khusus Bidang Hubungan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menjelaskan secara teknis dan memandu langsung para peserta UMK dalam melakukan pengurusan NIB dengan menggunakan ponsel masing-masing. Proses pengurusan NIB tersebut dilakukan melalui aplikasi Online Single Submission (OSS) Indonesia yang telah dapat diunduh pada Google Playstore. Dalam kesempatan ini, Tina menekankan pentingnya memiliki legalitas bagi pelaku usaha, termasuk UMK.

“Dengan memiliki NIB, Bapak dan Ibu juga bisa memperoleh beberapa manfaat lainnya, seperti fasilitas pembiayaan dari perbankan, akses lebih mudah untuk pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah,” jelas Tina.

Penyelenggaraan sosialisasi ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang telah disahkan pada bulan November 2020 lalu. Melalui UU CK tersebut, Pemerintah terus mendorong kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satu kemudahan yang diberikan dengan berlakunya UU CK, yaitu pelaku usaha tidak perlu lagi mengurus perizinan seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU). Pelaku usaha hanya perlu mengurus NIB.

Pelaku usaha dapat dengan mudah mendapatkan NIB melalui perizinan online dengan menggunakan sistem OSS Berbasis Risiko. Melalui sistem tersebut, pengurusan NIB dapat dilakukan dengan mudah dimana saja, kapan saja, dan tanpa biaya. Hal ini merupakan bentuk kemudahan berusaha yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku usaha.

Tina menyampaikan bahwa fokus pemerintah tidak hanya pada investor besar ataupun asing saja, akan tetapi juga pengusaha nasional dan UMKM di daerah-daerah.

“Buat kami di Kementerian Investasi, investor bukan hanya yang besar-besar, karyawan ratusan, dan lahannya berhektar-hektar. Apalagi kalau dipikir investor itu pasti asing, bukan sama sekali. Tetapi investor adalah orang yang mau menggunakan modalnya untuk usaha dan menciptakan lapangan kerja. Jadi Bapak dan Ibu yang disini, semua adalah investor,” ujar Tina.

Jenis perizinan berusaha dibagi berdasarkan tingkat risiko usahanya, yaitu rendah, menengah rendah, menengah tinggi, dan tinggi. Dalam hal ini, pemerintah memberikan dukungan khusus bagi pelaku UMK dengan skala usaha rendah, berupa pemberian perizinan tunggal. Dimana, NIB yang dimiliki pelaku usaha tidak hanya berlaku sebagai legalitas, akan tetapi juga sebagai sertfikasi jaminan produk halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Lebih lanjut, Tina menjelaskan bahwa nantinya pelaku usaha akan memperoleh pendampingan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama dan Badan Standarisasi Nasional (BSN) untuk SNI.

Pada kegiatan ini, juga dilakukan sesi sosialisasi secara virtual kepada pelaku UMK, yaitu Sosialisasi Perizinan Pangan Industri Rumah Tangga (PPIRT) oleh Ema Setyawati selaku Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Sosialisasi Sertifikat Halal dan Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh Slamet Aji Pamungkas selaku Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Badan Standarisasi Nasional (SNI), dan H. Nurhanudin selaku Subkoordinator Sistem Informasi dan Humas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH) Kementerian Agama. (**)



Proses Berliku, Pabrik Baterai Konsorsium LG 10 GWh Segera Groundbreaking

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2021
Jakarta, 24 Mei 2021 – Upaya pemerintah membangun industri baterai listrik terintegrasi kian menemukan titik cerah. Hal ini ditandai dengan rencana pemasangan tiang pancang (groundbreaking) pabrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG asal Korea Selatan (Korsel) di Kota Deltamas, Bekasi, Jawa Barat segera dalam waktu dekat ini. Pembangunan tahap pertama ini memiliki kapasitas produksi baterai mencapai 10 gigawatt hour (GWh), yang nantinya akan dipakai untuk kendaraan listrik dari Hyundai.

Tahap ini merupakan tindak lanjut penandatanganan Head of Agreements (HoA) atau Kesepakatan Pokok proyek investasi baterai terintegrasi antara PT Industri Baterai Indonesia dengan Konsorsium LG pada bulan lalu (29/4) di kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta.

Investasi strategis di industri sel baterai kendaraan listrik ini merupakan yang pertama dilakukan dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia. Terintegrasi dengan fasilitas penambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining) serta industri precursor dan katoda, fasilitas produksi baterai listrik ini akan menjadi yang pertama di Asia dan bahkan di dunia. Nilai investasi diperkirakan mencapai US$9,8 miliar (sekitar Rp140 triliun).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyambut gembira atas kemajuan investasi LG tersebut, mengingat upaya strategis untuk membangun hilirisasi industri pertambangan logam merupakan proses yang panjang dan tidak mudah, karena melibatkan berbagai stakeholder, baik di dalam maupun luar negeri.

“Setelah melalui proses panjang, kami bersyukur proses groundbreaking ini akhirnya akan segera dimulai. Pekerjaan ke depan akan semakin besar untuk membangun industri baterai yang terintegrasi di Indonesia. Kami berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dan memohon dukungan dari semua pihak untuk mewujudkan industri baterai listrik di Indonesia yang terintegrasi dan berorientasi ekspor,” tuturnya di Jakarta, Senin (24/5).

Sebagaimana diketahui, cikal bakal kerja sama antara PT Industri Baterai Indonesia dan Konsorsium LG dimulai pada tahun 2019 ketika Presiden Joko Widodo dan Presiden Korsel Moon Jae In bertemu di Busan, Korsel pada 25 November 2019. Setelah melalui rangkaian proses penjajakan, negosiasi dan studi, Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) pun ditandatangani pada 18 Desember 2020 di Seoul, Korsel antara Menteri Investasi/Kepala BKPM dan CEO LG Energy Solution.

“Proses negosiasi MoU ini melalui 25 kali revisi dokumen, yang kami susun dan kami konsultasikan dengan Menteri BUMN Erick Tohir dan disetujui kedua belah pihak. Ini merupakan salah satu proses penyusunan dokumen terpanjang yang pernah dijalankan Kementerian Investasi/BKPM. Setelah itu, perlu 15 kali rapat intensif baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat teknis. Kami sangat menghargai dedikasi tim yang luar biasa,” tutur Bahlil.

Setelah HoA disepakati pada 29 April 2021, selanjutnya konsorsium melakukan Studi Gabungan (Joint Study), penyusunan perjanjian pemegang saham, dan perjanjian pendirian perusahaan. Ketiga proses tersebut ditargetkan segera tuntas, sehingga groundbreaking pabrik bisa dijalankan segera dalam waktu dekat ini.

Saat ini, Kementerian Investasi sedang melakukan finalisasi MoU antara pihak di Cikarang (Hyundai) untuk merampungkan rencana joint venture (JV) pembangunan pabrik baterai sel (cell battery) untuk kendaraan listrik tersebut. Investasi yang akan digelentorkan untuk pembangunan pabrik ini sebesar US$1,2 miliar. Pabrik tersebut rencananya akan menempati lahan seluas 33 hektare dan menyerap 1.000 tenaga kerja Indonesia.

“Tidak hanya membuka lapangan kerja di daerah, proyek kerja sama investasi ini diproyeksikan menjadikan Indonesia naik kelas dari produsen dan eksportir bahan mentah, menjadi pemain penting pada rantai pasok dunia untuk industri baterai kendaraan listrik,” imbuh Bahlil.

PT Industri Baterai Indonesia dibentuk oleh empat BUMN yaitu Mining and Industry Indonesia (Mind Id), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang Tbk (Antam), yang memiliki mandat khusus untuk mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik (electric vehicle/ EV battery) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Sementara itu, konsorsium LG terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LG International, POSCO dan Huayou Holding. LG Energi Solution saat ini merupakan salah satu produsen baterai mobil listrik terbesar di dunia. LG Electronics (LG Group) merupakan perusahaan terbesar kelima di Korsel pada tahun 2020 menurut majalah Fortune.(*)



Pabrik Kaca Terbesar se-Asia Tenggara Dibangun di KIT Batang, Bahlil : Hasil Kerja Tim

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2021
Jakarta, 20 Mei 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri langsung kegiatan groundbreaking PT KCC Glass Indonesia pada Kamis siang (20/5) di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. KCC yang merupakan produsen kaca asal Korea Selatan ini akan menempati lahan seluas 49 hektare, dengan nilai investasi sebesar US$350 juta atau sekitar Rp5 triliun. Pabrik ini akan menjadi perusahaan kaca terbesar di Asia Tenggara.

Dalam sambutannya, Menteri Investasi menyampaikan apresiasi atas komitmen KCC dalam merealisasikan rencana investasinya. Ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan KCC Glass Corporation yang ditandatangani pada bulan November 2020 lalu di Seoul, Korea Selatan.

“Enam bulan sejak KCC tanda tangan komitmen di Korea, akhirnya hari ini terlaksana investasinya. Kami apresiasi keseriusan KCC dan juga beberapa pihak Indonesia seperti Kementerian BUMN, Kementerian Investasi, Bupati Batang dan KIT Batang yang telah membantu proses ini. Investasi KCC Batang ini menunjukkan sebuah kerja yang luar biasa dari tim,” ucap Menteri Investasi.

Sejak KIT Batang diluncurkan pada 30 Juni 2020, PT KCC Glass Indonesia menjadi tenant pertama yang melakukan groundbreaking di kawasan industri kerja sama pemerintah dan BUMN ini. Bahlil menjamin komitmen pemerintah untuk mengawal investasi asalkan perusahaan juga memegang kesepakatan tentang kolaborasi.

“Khusus kepada KCC, pemerintah akan menjamin, memberikan insentif dari awal. Satu saja yang saya minta adalah libatkan pengusaha nasional dan pengusaha yang ada di Provinsi Jawa Tengah, khususnya Kabupaten Batang,” ujar Bahlil.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga menyampaikan apresiasi dan rasa gembira dengan hadirnya KCC di wilayah Jawa Tengah. “Saya menyampaikan selamat dan penghargaan setinggi-tingginya karena KCC Glass Corporation adalah yang pertama disini, dan itulah yang disampaikan oleh Pak Duta Besar. Kami juga harus melayani yang pertama dan harus terbaik. Kami juga sudah bicara dengan Kementerian BUMN bahwa dari yang pertama ini, kita akan langsung untuk melakukan akselerasi pada investasi berikutnya yang akan muncul, baik nanti di Batang, maupun di tempat lain di Jawa Tengah,” tegas Ganjar.

CEO KCC Glass Indonesia Nae-Hoan Kim menyampaikan bahwa dukungan pemerintah dan BUMN memberikan keyakinan perusahaan dalam melakukan investasi di Indonesia. Tahap konstruksi KCC rencananya selesai pada tahun 2023 dan akan mulai beroperasi di tahun 2024 nanti.

“Saya atas nama KCC Glass mengucapkan terima kasih kepada tim Kementerian Investasi/BKPM, Konsorsium KITB dan BUMN-BUMN terkait, juga warga Jawa Tengah khususnya Kabupaten Batang, serta pemerintah Indonesia yang telah memberikan dukungan penuh dan kerja sama secara aktif. Kami sangat bersemangat untuk membangun pabrik luar negeri pertama kami di tanah penuh keberuntungan ini. Melalui ini, KCC glass akan menciptakan lapangan kerja lokal bagi sekitar 1.300 tenaga kerja, sambil bekerja sama dengan perusahaan Indonesia di berbagai sektor seperti bahan baku logistik produk, bahan produksi, dan konsumsi berkontribusi pada vitalisasi ekonomi lokal,” ucap Kim yang tiba di Jakarta awal minggu ini.

Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia Park Taesung mengucapkan selamat atas terwujudnya investasi dari KCC Glass Corporation. Investasi dari KCC Glass akan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia, khususnya Jawa Tengah. Tentunya ini dapat terwujud karena adanya antusiasme dan dedikasi dari Kementerian Investasi dan jajaran pemerintah Indonesia.

“Investasi KCC Glass di kawasan Jawa Tengah memiliki 3 arti penting: pertama, bagi KCC Glass investasi kali ini sangat penting dan strategis karena KCC Glass telah menjadikan kawasan Batang ini sebagai basis produksi kaca di Asia Tenggara. Kedua, Jawa Tengah akan menyongsong transformasi ke arah padat teknologi dari padat karya. Ketiga, bagi kedua negara di kawasan Batang akan menjadi pusat pembangunan ekosistem mobil listrik dan hal ini akan mendorong investasi baterai ke depannya,” ucap Duta Besar Park Taesung.

Di Korea Selatan, KCC Glass memiliki dua pabrik untuk produksi kacanya yang berlokasi di Yeoju dan Jeonui. Dalam catatan Kementerian Investasi/BKPM, Korea Selatan berada pada peringkat 3 negara asal realisasi investasi triwulan I tahun 2021 dengan total nilai investasi USD0,9 miliar yang berasal dari 1.220 proyek.(*)



Resmikan Groundbreaking Pabrik Baru Nestle, Menteri Investasi Pastikan Ada Kolaborasi dengan UMKM Daerah

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2021
Batang, 20 Mei 2021 – Pagi ini Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghadiri acara peletakan batu pertama pabrik baru Nestlé Bandaraya di Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, serta peresmian perluasan di ketiga pabrik PT Nestlé Indonesia yang telah rampung pada 2020.

Perusahaan asal Swiss ini menambah investasi dengan nilai USD220 juta untuk pembangunan pabrik Bandaraya di Batang dan perluasan pabrik di Panjang (Lampung), Kejayan (Jawa Timur), dan Karawang (Jawa Barat). Pada kesempatan ini, Bahlil Lahadalia juga meresmikan rampungnya perluasan kapasitas yang dilakukan Nestlé Indonesia untuk ketiga pabriknya pada 2020 dengan nilai investasi sebesar USD100 juta. Dengan adanya perluasan ini, kapasitas pabrik meningkat 25% menjadi 775.000 ton/tahun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM mengapresiasi komitmen PT Nestlé Indonesia yang terus menambah investasinya di Indonesia. Pabrik baru di Bandaraya, yang akan memproduksi susu cair dan minuman siap konsumsi, juga akan bermitra dengan peternak sapi perah di wilayah Jawa Tengah. Pabrik Bandaraya akan beroperasi komersial pada tahun 2023.

"Saya harus memberikan apresiasi kepada Nestlé karena walaupun masih dalam masa pandemi Covid-19, animo melakukan perluasan investasi bahkan membangun pabrik baru terus dilakukan,” ucap Bahlil.

Bahlil juga menyampaikan bahwa dengan meningkatnya investasi dari Swiss pada kuartal I 2021 menandakan kepercayaan dari dunia internasional yang makin baik kepada Indonesia. Apalagi Indonesia saat ini sudah mereformasi kebijakan agar memberikan kemudahan kepada para pelaku usaha.

“Izin-izin sudah tidak dipersulit lagi. Contohnya adalah investasi Nestlé ini. Sesuai dengan perintah Bapak Presiden agar jangan menahan izin. Menahan izin sama dengan menahan lapangan pekerjaan, menahan laju pertumbuhan ekonomi, dan menahan pendapatan daerah atau negara. Karena itu, hari ini bertepatan dengan hari kebangkitan nasional, mari kita jadikan juga sebagai momen kebangkitan investasi,” kata mantan Ketua Umum HIPMI ini.

Menteri investasi/Kepala BKPM juga mendukung upaya PT Nestlé Indonesia yang secara konsisten melakukan kerja sama dengan UMKM, khususnya para peternak sapi, sebagai wujud realisasi dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

“Kami sangat senang mengetahui bahwa Nestlé Indonesia akan bekerja sama dengan Kabupaten Batang untuk mengembangkan peternakan sapi perah untuk mendapatkan susu segar untuk pabrik barunya, yang pada akhirnya akan bermanfaat bagi peternak sapi perah dan ekonomi pedesaan di Jawa Tengah. Pola kerja sama antara investor dengan pelaku usaha di daerah tempat berinvestasi inilah yang menjadi fokus Kementerian Investasi. Investasi Nestlé dapat menjadi contoh multiplier effects sebuah investasi, yang dapat menciptakan lapangan kerja di pusat maupun daerah,” kata pungkas Bahlil.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang hadir secara virtual menyampaikan komitmen pemerintah dalam mendukung semua investasi yang masuk ke Indonesia. "Pemerintah berupaya keras untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan terbuka untuk semua pihak, UUCK serta peraturan turunannya memberikan jaminan kemudahan tersebut dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, lingkungan dan para pekerja," tegas Luhut dalam sambutan virtualnya.

Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah Yulianto Prabowo yang hadir di lokasi mewakili gubernur, menyampaikan harapannya pada investasi Nestle ini dapat memberikan dampak yang luas di Jawa Tengah. "Dengan adanya PT Nestlé Indonesia di Batang, saya berharap dapat menyerap banyak tenaga kerja di Jawa Tengah, sehingga mendukung upaya penurunan angka pengangguran. Selain itu, hendaknya dapat bekerja sama dengan para peternak sapi perah, petani kopi dan mitra bisnis lokal lainnya dalam memenuhi pasokan bahan baku dan bahan pendukung produksi sehingga dapat berkontribusi dalam memajukan perekonomian masyarakat pedesaan di Jawa Tengah,” ujar Yulianto yang membacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah.

Wakil Duta Besar Swiss untuk Indonesia Philippe Strub menyampaikan apresiasi terbesar atas kerjasama diplomasi antara Indonesia dan Swiss selama 70 tahun.

“Kami sangat bangga atas pencapaian realisasi investasi Swiss di Indonesia sebagai top 5 investor, berharap terus bekerja sama dan membuka peluang bagi perusahaan Swiss yang lainnya untuk berinvestasi di Indonesia. Dengan adanya kerja sama antara Nestle dan Indonesia selama lebih dari 50 tahun, kami berharap kerja sama diplomasi antara Indonesia dan Swiss semakin baik kedepannya. Well done Nestlé,” ungkap Philippe Strub dalam sambutannya.

Presiden Direktur PT Nestlé Indonesia Ganesan Ampalavanar menyampaikan meskipun terjadi pandemi Covid-19, Nestlé tetap optimis melihat peluang pertumbuhan yang ada di Indonesia.

“Keputusan kami melakukan investasi pabrik baru dan perluasan kapasitas pabrik kami yang ada, merupakan bukti komitmen jangka panjang kami untuk terus berinvestasi di Indonesia. Dengan fokus untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, menggunakan sebanyak mungkin bahan baku lokal, dan menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas dan bergizi yang aman dan lezat bagi konsumen kami, serta berkontribusi pada pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Ganesan.

PT Nestlé Indonesia merupakan PMA asal Negara Swiss yang sudah berdiri di Indonesia sejak tahun 1971 dan sudah mempekerjakan sekitar 3.600 karyawan. PT Nestlé Indonesia saat ini telah menggunakan lebih dari 750.000 liter per hari bahan susu segar dari 26.000 peternak sapi perah yang tergabung di 42 koperasi susu. (*)



Kunjungi Sulawesi Tengah, Menteri Investasi Reformulasi Strategi dan Kebijakan Untuk Menarik Investor ke KEK Palu

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2021
Palu, 19 Mei 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meninjau secara langsung perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu dalam kunjungan kerjanya ke Sulawesi Tengah siang ini (19/5). Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus mendorong investasi melalui sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah dan hilirisasi industri salah satunya melalui pembangunan KEK.

Dalam kunjungannya kali ini, Bahlil mengungkapkan bahwa dirinya diberi perintah khusus oleh Presiden RI Joko Widodo untuk mengunjungi 15 KEK, termasuk KEK Palu di Sulawesi Tengah, untuk melihat secara langsung kondisi KEK Palu dan membuat formulasi yang diperlukan untuk mendorong percepatan pengisian tenant. Menurut Bahlil, permasalahan yang dihadapi oleh KEK Palu saat ini yaitu terkait infrastruktur dan tenant.

“KEK jangan menjadi kawasan industri tanah. Perlu ada formulasi kebijakan untuk menarik tenant ke KEK Palu. Ini harus kita selesaikan. Bila perlu kita akan membuat kebijakan investasi yang memberikan insentif lebih dibandingkan KEK lain. Karena KEK Palu ini masuk dalam PSN (Proyek Strategis Nasional) dan strategi pengembangan kawasan timur yang menjadi perhatian khusus pemerintah pusat,” ujar Menteri Investasi dalam keterangannya. KEK Palu di Provinsi Sulawesi Tengah merupakan kawasan pertama yang didesain pemerintah sebagai pusat logistik terpadu dan industri pengolahan pertambangan di koridor ekonomi Sulawesi. Saat ini, telah ada 6 tenant yang menempati 400 hektare, dari total 1.500 hektare lahan yang tersedia. Adapun 6 tenant tersebut bergerak di sektor industri aspal, keramik, furnitur, pertanian dan pengolahannya.

Bahlil menegaskan bahwa tujuan dari pembangunan KEK dan Kawasan Industri lainnya adalah mempermudah investor dari sisi perizinan dan implementasi sehingga belanja modal (capital expenditure/Capex) tidak mahal, dan pada akhirnya menarik minat investor untuk melakukan hilirisasi industri. Bahlil optimis pengembangan KEK Palu ini dapat berjalan baik seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah. Salah satu formulasi yang digunakan yaitu dengan tidak meninggikan harga lahan dan memberikan insentif kepada investor. “Jangan sampai kita berpikir menjadi kontraktor properti. Kalau kita buat kesepakatan, maka proses promosinya ditarik oleh negara, jadi tidak lagi KEK jalan sendiri. Caranya, tanahnya jangan dibuat mahal, izinnya diurus oleh negara, insentifnya kita kasih. Jadi jangan investor datang merasa takut duluan,” ucap Bahlil.

Andi Mulhanan Tombolotutu selaku Direktur Utama PT Bangun Palu Sulawesi Tengah yang merupakan Badan Usaha Pengelola (BUP) KEK Palu, mengungkapkan terima kasih atas kedatangan Menteri Investasi untuk terjun langsung melihat kondisi KEK Palu.

Andi mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi dalam pembangunan KEK Palu yaitu infrastruktur dalam kawasan. Hal tersebut dikarenakan adanya kesulitan pendanaan akibat pengalihan pendanaan untuk pemulihan bencana yang terjadi 2018 lalu, dan adanya pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak 2019 akhir. Sehingga saat ini pihak pengelola bekerja keras mencari mitra untuk membangun infrastruktur di dalam kawasan, seperti jalan, drainase, air, gas, listrik, dan sarana penunjang lainnya.

“Mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Menteri, kita bisa didukung dalam pembangunan infrastruktur dalam kawasan dan menghadirkan ‘anchor tenant’ untuk membantu kami membangun dan mengelola KEK Palu. Seperti yang di Batang dan Kendal, Jawa Tengah. Dua poin itu saja. Kalau dari sisi geostrategis dan geoekonomis, KEK Palu ini sangat unggul dari yang lain-lain," jelas Mulhanan.

Adapun rencana pembangunan KEK Palu ini mencapai Rp8,7 triliun, dengan rencana investasi yang masuk sebesar Rp92,4 triliun. Ke depan, KEK Palu ini diproyeksikan dapat menyerap sebanyak 97.500 Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Dalam keputusan tersebut dicantumkan bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah dan UMKM daerah. Ini sejalan dengan investasi yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja sehingga masyarakat sekitar dapat merasakan manfaat masuknya investasi ke daerahnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, pada periode triwulan I (Januari-Maret) 2021 provinsi Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan investasi PMA terbesar ke-3 setelah provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Total realisasi investasi di provinsi Sulawesi Tengah untuk PMA yaitu mencapai USD577,4 juta, sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp854,1 miliar. (*)

Menteri Investasi Siap Eksekusi Langsung Kendala Investasi di KEK Palu

Palu, 19 Mei 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan diskusi langsung dengan para tenant KEK Palu untuk memetakan permasalahan yang dihadapi dan reformulasi kebijakan untuk mempercepat masuknya tenant ke KEK Palu. Dalam diskusi, para pengusaha menyampaikan beberapa kendala yang dihadapi selama berinvestasi di KEK Palu, seperti kendala pembebasan lahan dan ketersediaan bahan baku (raw material) yang tidak mencukupi untuk proses produksi.

Menteri Investasi merumuskan berbagai formulasi strategi kebijakan yang dibutuhkan sehingga tenant di KEK Palu dapat segera merealisasikan investasinya, dengan syarat investor tersebut berkomitmen untuk berkolaborasi dengan pengusaha daerah pada proses bisnis ataupun pembangunannya.

"Rata-rata kawasan industri di daerah kurang berkembang, karena kurangnya intervensi pemerintah pusat dan apalagi dananya dari daerah. Di Sulawesi Tengah ini baru lagi selesai tsunami dan gempa. Karena pandemi Covid-19, anggaran dipotong. Tapi ini bukan salah mereka (Pemerintah Provinsi dan Daerah ataupun pengelola KEK)," kata Bahlil dalam pembukaan rapat.

Salah satu kendala utama pada pengembangan KEK Palu adalah pembebasan lahan. Hal ini disampaikan oleh PT Trinitan Metaland Minerals (PT TMM) pada saat pertemuan antara sembilan tenant KEK Palu dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola sore tadi.

Perusahaan yang memiliki nilai investasi sebesar Rp34,5 triliun ini, bergerak pada bidang usaha Industri Pengolahan Logam Dasar Bukan Besi dan telah berdiri selama 70 tahun. Saat ini lahan yang telah dibebaskan sekitar 10 hektare dari kebutuhan 200 hektare.

“Kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat untuk dapat segera menjalankan investasi kami. Kami akan bawa teknologi ramah lingkungan untuk diterapkan pada industri smelter, sehingga dapat memberikan kontribusi pada rantai pasok global terutama untuk baterai listik dan turunannya,” kata Insmerda Lebang selaku Komisaris Utama PT TMM.

PT TMM merupakan pelopor dalam penggunaan teknologi STAL yang digunakan pada industri smelter yang ramah lingkungan. STAL atau Step Temperature Acid Leach, merupakan teknologi pengolahan nikel yang berfokus pada aspek ESG (Environmental, Social and Governance). Teknologi STAL ini 100% karya anak bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, PT Asbuton Jaya Abadi yang bergerak pada bidang pengolahan aspal menyampaikan kendalanya pada proses produksi, di mana campuran aspal yang masih dicampur dengan minyak. Pasalnya sudah dipersyaratkan oleh perusahaan, tetapi masih ada kontraktor yang mengabaikan.

"Saya sampaikan di sini, di lapangan pemakaiannya (aspal Buton) masih kurang sekali, untung saja tahun lalu ada permintaan dari Gorontalo dan Manado sehingga produksi kita tahun lalu mencapai 10 ribu. Mungkin tahun depan, harapan kami melalui APBD, Walikota atau Bupati membutuhkan produk kami karena Asbuton hanya khusus untuk jalan," ungkap Johan Agan selaku Direktur PT Asbuton Jaya Abadi.

Menanggapi keluhan dari PT Asbuton Jaya Abadi, Menteri Investasi menyampaikan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan, yang menyatakan bahwa semua produk aspal Buton akan diserap. Hal ini akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, agar produk aspal yang diproduksi oleh perusahaan dapat direkomendasikan untuk masuk ke dalam Rencana Kegiatan Survey (RKS) yang dibuat oleh Kementerian PUPR.

Sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memiliki peran sebagai koordinator dalam pengawasan/monitoring/evaluasi di daerah. Ke depannya jika dinas-dinas teknis akan melakukan pengawasan/monitoring/evaluasi kepada perusahaan, maka harus didampingi oleh DPMPTSP setempat. Pertemuan antara Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Gubernur Sulawesi Tengah sore tadi dihadiri oleh 9 tenant KEK Palu, antara lain PT Huayue Nickel Cobalt, PT Macrolink Omega Resources, PT Trinitan Metal and Minerals, PT Asbuton Jaya Abadi, PT Hong Thai International, PT Pelabuhan Indonesia IV, PT Bangun Palu Sulawesi Tengah, PT Citra Palu Mineral, dan PT Sulawesi Cahaya Mineral. (*)



Kementerian Investasi/BKPM Gandeng Grab Indonesia dan Tokopedia Perkuat UMKM

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2021
Jakarta, 10 Mei 2021- Kementerian Investasi/BKPM melakukan kerja sama dengan Grab Indonesia dan Tokopedia dalam rangka sinergi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis digital di Indonesia. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang masing-masing ditandatangani langsung oleh Direktur Utama PT Grab Teknologi Indonesia Ridzki Kramadibrata dan Vice Chairman and Co-Founder PT Tokopedia Leontinus Alpha Edison di Kantor BKPM, Jakarta siang ini (10/5).

Kolaborasi ini sejalan dengan program pemerintah dalam upaya memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM agar semakin kompetitif. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, 99,9% dari total unit usaha di Indonesia atau sekitar 64,2 juta unit usaha di Indonesia adalah UMKM. Dan dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM menyerap 120 juta dari 130 juta angkatan kerja Indonesia, baik formal maupun informal.

Menurut Bahlil, mayoritas UMKM yang ada saat ini belum memiliki legalitas perizinan berusaha, sehingga menjadi kendala bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan dan mengembangkan usahanya.

“Pada 2 Juni 2021 mendatang, kita akan meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang merupakan wujud nyata implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UU CK). Melalui sistem tersebut, ada keistimewaan bagi pelaku UMK (Usaha Mikro Kecil) risiko rendah, karena hanya perlu mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai perizinan tunggal. Mengurusnya mudah, cepat, dan tanpa biaya,” ucap Bahlil.

Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku UMK risiko rendah tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga sebagai perizinan tunggal mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) setelah mendapat pembinaan dari instansi terkait, sesuai ketentuan perundang-undangan.

Grab Indonesia menyampaikan kesediaannya mensosialisasikan informasi perizinan berusaha dan menyiapkan help desk untuk memfasilitasi UMKM yang terkendala dalam pengurusan perizinan usahanya.

“Kami sosialisasikan kemudahan pengurusan perizinan usaha ini kepada UMKM dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Selain itu, kami juga siapkan help desk untuk membantu UMKM yang kesulitan mengurus izin melalui sistem OSS,” ujar Ridzki.

Leontinus Alpha Edison selaku Vice Chairman and Co-Founder PT Tokopedia menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan Kementerian Investasi/BKPM dalam melakukan kerja sama ini. Leontinus mengungkapkan komitmennya mendukung pengembangan UMKM melalui fasilitasi pengurusan perizinan bagi UMKM yang berada di bawah naungan PT Tokopedia.

“Kita akan sosialisasikan kepada UMKM terkait benefit yang akan diperoleh dengan adanya legalitas perizinan usaha melalui sistem OSS tersebut,” ucap Leontinus.

Dalam menindaklanjuti kolaborasi ini, Kementerian Investasi/BKPM akan melakukan uji coba sistem OSS-RBA kepada pelaku usaha, khususnya UMK yang tergabung dalam platform Grab Indonesia dan Tokopedia sebelum sistem tersebut diluncurkan secara resmi.

Ruang lingkup kerja sama antara Kementerian Investasi/BKPM dengan PT Grab Teknologi Indonesia dan PT Tokopedia mencakup diseminasi informasi perizinan berusaha bagi UMKM, fasilitasi perizinan berusaha dan penyelesaian hambatan berusaha bagi UMKM, pengembangan UMKM berbasis digital dalam rangka peningkatan kompetensi dan daya saing, serta kerja sama lain yang disepakati oleh para pihak secara tertulis.

Sesuai dengan data yang tercatat dalam sistem OSS periode 9 Juli 2018 sampai dengan 31 Maret 2021, jumlah perizinan berusaha UMKM yang diterbitkan mencapai 2.167.915 NIB atau 78% dari total perizinan berusaha yang diterbitkan yaitu 2.761.139 NIB. Angka tersebut terdiri dari 1.688.377 NIB Usaha Mikro Kecil (UMK) (61%), 479.538 NIB Usaha Menengah (17%), dan 593.224 NIB Usaha Besar (22%). (*)

Dokumentasi kegiatan: http://bit.ly/KeminvesGrabTokopedia Photo credit: Aditya Panca Kementerian Investasi/BKPM



Kerja Sama BUMN dengan Konsorsium LG Siap Bangun Industri Baterai di Indonesia

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2021
Jakarta, 6 Mei 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyaksikan penandatanganan Heads of Agreement (HoA) Investasi Baterai Terintegrasi antara PT Industri Baterai Indonesia dengan Konsorsium Baterai LG dari Korea Selatan minggu lalu (29/04) di Kantor BKPM, Jakarta. Turut hadir langsung dalam acara tersebut adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho, jajaran direksi BUMN, serta pimpinan Konsorsium LG yang terdiri dari LG Energy Solution, LG Chem, LG International, POSCO dan Huayou Holding. Sementara turut menyaksikan secara daring, yaitu Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea Umar Hadi dan Duta Besar Republik Korea untuk Republik Indonesia Park Taesung.

Menteri Investasi/Kepala BKPM yang terus mengawal proyek investasi raksasa ini menyampaikan bahwa momen ini bersejarah bagi ketiga negara, yakni Indonesia, Korea Selatan dan RRT. Ini adalah bukti bahwa pemerintah serta BUMN serius untuk segera merealisasikan proyek ini dengan cepat.

“Kami akan terus mendorong, mengawal, dan akan membantu sepenuhnya, selama kerangkanya ada dalam aturan yang ada di Indonesia dan bisnis yang saling menguntungkan. Sekarang setelah HoA ditandatangani, kita bikin FS (Feasibility Study) supaya bisa langsung kerja. Sekarang waktunya kita bekerja. Kita punya komitmen untuk cepat realisasi investasi,” ujar Bahlil dalam sambutannya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir yang juga turut menyaksikan penandatanganan ini menyampaikan bahwa hubungan antar pemimpin ketiga negara sangat baik. Proyek ini sangat penting bagi seluruh pihak. Karenanya, kehadiran Menteri BUMN pada acara ini merupakan bentuk dukungan dari seluruh BUMN yang terlibat.

“Proyek baterai ini harus berjalan tepat waktu, bila mungkin malah dipercepat. Indonesia sangat serius, terbukti dari beberapa daerah, banyak gubernurnya di Indonesia membuat keputusan bahwa mobil listrik, terutama seperti bis dan kendaraan umum harus dipakai tahun ini. Bahkan Indonesia akan membangun ibukota baru di Kalimantan yang semuanya juga menggunakan mobil listrik,” pesan Erick dalam sambutannya.

PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC), selaku mitra kerja konsorsium Korea dalam pengembangan proyek baterai terintegrasi di Indonesia, akan mengidentifikasi target dalam waktu dekat setelah kerja sama ini diresmikan. PT Industri Baterai Indonesia, yang dibentuk oleh empat BUMN yaitu Mining and Industry Indonesia (MIND ID), PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), dan PT Aneka Tambang (Antam), memiliki mandat khusus untuk mengelola ekosistem industri baterai kendaraan bermotor listrik (electric vehicle/ EV battery) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.

PT Industri Baterai Indonesia yang merupakan perusahaan baterai kendaraan listrik berkelas dunia yang memaksimalkan potensi sumber daya Indonesia, melalui pembentukan ekosistem baterai kendaraan listrik dengan membangun pasar baterai dan ekosistem kendaran listrik di Indonesia secara proaktif. PT Industri Baterai Indonesia juga membangun kapabilitas, meningkatkan daya saing, serta mendukung pengembangan kendaraan listrik Nasional, sehingga dapat menjadi basis produksi ASEAN.

Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho menyampaikan apresiasinya atas keseriusan pemerintah dalam mendorong keberhasilan proyek industri baterai. Pihaknya akan langsung berkonsolidasi dengan Konsorsium Korea untuk menentukan target-target penyelesaian proyek.

“Kami sangat mengapresiasi keseriusan pemerintah, khususnya Kementerian Investasi/BKPM dan Kementerian BUMN yang terus mendorong terlaksananya realisasi proyek strategis ini. Hari ini, masih awal dari perjalanan IBC dalam mewujudkan ekosistem electric vehicle di Indonesia. Kami ingin Indonesia menjadi pemain utama dalam industri kendaraan listrik. Untuk itu, kami perlu dukungan dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat,” ujar Toto Nugroho.

Penandatanganan HoA ini menjadi sinyal positif bahwa produsen baterai asal Korea Selatan, LG Group, akan segera merealisasikan proyek industri baterai kendaraan listrik di Indonesia. LG Group bersama dengan POSCO, resmi bekerja sama dengan BUMN untuk membangun proyek tersebut.

“Dengan bangga kami menyampaikan bahwa penandatanganan HoA hari ini merupakan bentuk kerja sama yang lebih serius antara kami dengan pihak BUMN Indonesia. Ini akan jadi sejarah, baik bagi BUMN dan LG Consortium,” kata Samuel Chung, Direktur Pengembangan Bisnis LG Energy Solution saat acara berlangsung.

HoA atau perjanjian pra-kontrak merupakan komitmen para pihak yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan tidak dimaksudkan untuk mengikat. HoA yang lazim digunakan dalam proses pendirian bisnis, baik nasional maupun internasional, selama tahap negosiasi berlangsung.

Penandatanganan ini merupakan hasil tindak lanjut pertemuan Presiden Moon Jae In dengan Presiden Joko Widodo di Busan, Korea Selatan pada tanggal 25 November 2019 serta Memorandum of Understanding (MoU) BKPM-LG Group yang ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dan CEO LG Energy Solution tanggal 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan. Kerja sama proyek investasi raksasa dan strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik ini terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining) serta industri precursor dan katoda. Nilai rencana investasinya mencapai USD9,8 miliar. HoA adalah titik awal kerja sama yang akan diikuti dengan Joint Study, perjanjian pemegang saham, dan perjanjian pendirian perusahaan. (*)



Indonesia Bawa Pulang Komitmen USD44,6 Miliar Dari Kunjungan di Persatuan Emirat Arab

   
Publikasi / Siaran Pers / November 2021
Dubai, 6 November 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia turut mendampingi Presiden Joko Widodo pada kegiatan Forum Bisnis Indonesia- Persatuan Emirat Arab (PEA) pada Kamis, 4 November 2021 di Dubai, PEA. Pertemuan bisnis ini dihadiri oleh 9 perusahaan PEA yang sudah memiliki minat investasi ke Indonesia baik untuk investasi baru maupun untuk perluasan.

Presiden Joko Widodo dalam forum tersebut menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen untuk melakukan hilirisasi dan menghentikan proses ekspor produk mineral mentah ke pasar internasional.

"Kami akan terus melarang ekspor produk mineral mental, setelah alumunium dan nikel, mungkin nanti tembaga, ini agar investor membangun industri nilai tambah di Indonesia," ujar Presiden saat menanggapi rencana Emirates Global Alumunium (EGA) untuk menanamkan modalnya di Indonesia bermitra dengan PT Inalum (persero).

Presiden menyampaikan tiga sektor pembangunan di Indonesia yang bisa dijadikan prioritas kerja sama antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (PEA), yaitu pembangunan ibu kota baru Indonesia, investasi bidang transisi energi dan perdagangan melalui kerja sama Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA).

Meneruskan arahan Presiden Jokowi, Menteri Investasi menyatakan kesiapannya untuk menyambut investasi dari PEA dengan menekankan pada tiga poin yaitu investasi energi terbarukan, investasi membangun industri yang berbasis pengelolaan lingkungan yang baik dan investasi dengan kolaborasi yang baik.

“Dalam rangka melakukan respon cepat untuk mewujudkan konsep investasi bersama antara Indonesia dan PEA, kami telah diperintahkan mengurus seluruh hal terkait perizinan dan fasilitasi lain yang dibutuhkan investor PEA di Indonesia. Di bawah pimpinan Presiden serta Menko Kemaritiman dan Investasi, kami akan melakukan percepatan-percepatan untuk mewujudkan visi besar kedua negara,” tegas Bahlil.

Menteri Energi dan Industri PEA Suhail Mohammed Al Mazrouei yang mewakili pemerintah PEA menyatakan apresiasinya atas hubungan yang sangat dekat antar kedua pemimpin negara, bahkan sudah seperti saudara. Suhail menyampaikan bahwa PEA ingin bekerja sama dengan Indonesia, bukan hanya karena Indonesia yang besar dengan komunitasi muslim terbesar, namun Indonesia punya kapabilitas, sumber daya serta posisi strategis di tatanan internasional.

“Kami memiliki target yang tinggi dari kerja sama yang ditandatangi hari ini. Pemerintah PEA memiliki minat tersendiri akan pembangunan ibu kota baru Indonesia. Di samping itu kami juga melihat minat dari sektor swasta PEA. Kami memerlukan bimbingan dari Presiden Jokowi dan jajaran menteri agar komitmen kami dapat terwujud dengan baik,” ucap Menteri Suhail dalam sambutannya.

Beberapa perusahaan yang hadir menyampaikan komitmennya untuk menanamkan modal di Indonesia menambahkan perjanjian b-to-b (business-to-business) yang sudah dipertukarkan di depan pimpinan kedua negara. Beberapa yang menyampaikan komitmen di antaranya Al Dahra Group (dairy products), Yas Holding (agriculture), Emirates Global Alumunium (smelter alumunium), Damac Properties (properti), dan AMEA Power (energi terbarukan). Dengan total komitmen investasi selama kunjungan di PEA menjadi keseluruhan USD44,6 miliar, yang di dalamnya termasuk nilai investasi dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dengan Air Products dari Amerika Serikat senilai USD15 miliar.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi asal PEA di Indonesia pada Januari-September 2021 sebesar USD7,8 juta. Sementara akumulasi realisasi investasi asal PEA di Indonesia tahun 2016-triwulan III 2021 mencapai USD250,7 juta dan berada pada peringkat ke-27. Investasi asal PEA didominasi sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan dengan total realisasi sebesar USD109,0 juta (43,5%), serta 71% total realisasi investasi PEA di Indonesia berlokasi di luar pulau Jawa. (*)



Menteri Investasi Pastikan Air Products Berinvestasi USD15 Miliar di Industri Gasifikasi Batu Bara dan Turunannya

   
Publikasi / Siaran Pers / November 2021
Dubai, 5 November 2021 – Dalam lawatan ke Persatuan Emirat Arab, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Air Products and Chemicals, Inc (APCI) pada Kamis (4/11) di Dubai yang disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Investasi megaproyek senilai USD15 miliar atau setara Rp210 triliun ini dilakukan dalam bidang industri gasifikasi batu bara dan turunannya.

Kesepakatan investasi besar dan berjangka panjang ini berupa pendirian fasilitas gasifikasi untuk konservasi batu bara bernilai rendah menjadi produk kimia bernilai tambah tinggi seperti methanol, DME (Dimethyl Ether), dan bahan kimia lainnya. Kerja sama ini ditujukan untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam dan meningkatkan substitusi impor. Hal ini merupakan perwujudan dari arah kebijakan Presiden Jokowi terkait transformasi ekonomi.

“Ini adalah sebagai bentuk penerjemahan visi besar Presiden RI termasuk dalam transformasi ekonomi dan hilirisasi industri. Total nilai investasi yang disepakati tadi mencapai USD15 miliar,” ungkap Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa dalam kesepakatan tersebut, APCI akan melakukan kerja sama dengan BUMN dan pengusaha nasional di beberapa lokasi, seperti Sumatera, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ini merupakan komitmen pemerintah dalam menerapkan model investasi yang kolaboratif dan inklusif.

“Dalam konteks ini, kita langsung menindaklanjuti dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Realisasinya akan mulai berjalan awal tahun 2022 nanti. Jadi saya pikir ini angka yang baik, tinggal bagaimana kita mengawal pada tindakan teknisnya,” ujar Bahlil.

Presiden, Chairman, sekaligus CEO dari Air Products and Chemicals Shefi Ghasemi menyampaikan suka citanya atas penandatanganan nota kesepahaman.

“Kami merasa sangat senang bahwa pada hari ini telah ditandatangani nota kesepahaman, apalagi disaksikan secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ini memberikan motivasi yang semakin kuat bagi kami untuk dapat segera merealisasikan investasi di Indonesia. Terima kasih atas dukungan penuh dari Kementerian Investasi selama ini. Kami siap untuk segera menindaklanjuti,” ucap Shefi Ghasemi.

Sebagai langkah konkret dari nota kesepahaman dengan Kementerian Investasi/BKPM, Air Products juga langsung menandatangani Nota Kesepahaman dengan BUMN dan perusahaan nasional, yaitu:
1. Proyek batubara menjadi Dimethyl Ether (DME) antara PT Indika Energy Tbk dan APCI;
2. Proyek gas alam menjadi amonia biru antara PT Butonas Petrochemical Indonesia dan APCI;
3. Proyek batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) antara PT Batulicin Enam Sembilan dan APCI;
4. Proyek gasifikasi batu bara untuk produksi metanol antara PT Bukit Asam dan APCI.

Air Products and Chemicals merupakan perusahaan besar di bidang pengolahan gas dan kimia asal Amerika Serikat yang telah berdiri sejak tahun 1940. Air Products mengembangkan, membangun, memiliki, dan mengoperasikan beberapa proyek gas industri terbesar di dunia, termasuk proyek gasifikasi yang secara berkelanjutan mengubah sumber daya alam yang melimpah menjadi syngas (synthetic natural gas) untuk produksi tenaga, bahan bakar, dan bahan kimia bernilai tinggi. Dengan lebih dari 19.000 karyawan dan beroperasi di 50 negara, Air Products mensuplai kepada berbagai jenis industri mulai dari industri makanan dan minuman hingga industri medis, energi, dan transportasi. (*)



Menteri Investasi Optimis Indonesia Mampu Menjadi Pemain Besar Baterai Listrik di Dunia

   
Publikasi / Siaran Pers / November 2021
Dubai, 4 November 2021 – Salah satu visi besar Presiden RI Joko Widodo saat ini yaitu mewujudkan transformasi ekonomi dengan adanya penciptaan nilai tambah melalui hilirisasi industri. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa industri yang didorong yaitu industri ramah lingkungan dan yang memberikan kontribusi Indonesia kepada dunia, salah satunya hilirisasi industri kendaraan listrik.

“Target Indonesia adalah menjadi salah satu negara pemain mobil listrik di dunia,” ujar Bahlil saat melakukan peninjauan langsung Paviliun Indonesia di Dubai Expo 2021 Selasa lalu (2/11).

Kementerian Investasi/BKPM akan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Foxconn terkait rencana investasinya di Indonesia. Hal ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Investasi/Kepala BKPM ke Taiwan minggu lalu.

“Insha Allah Foxconn berminat masuk Indonesia. Saya belum bisa detail untuk jumlah dan kapan investasinya mulai. Kita sudah tanda tangan kesepakatannya tetapi belum dalam bentuk MoU. Yakin mereka masuk, tapi kami belum bisa umumkan secara detail. Mudah-mudahan tahun ini,” ungkap Bahlil.

Bahlil menyampaikan bahwa Presiden RI telah memberikan perintah khusus kepada Kementerian Investasi/BKPM untuk menarik investasi Foxconn masuk ke Indonesia. Investasi perusahaan manufaktur komponen dan produk elektronik asal Taiwan ini nantinya akan masuk dalam beberapa bagian, antara lain produksi baterai listrik, mobil dan motor listrik, serta suku cadang peralatan komunikasi.

Investasi Foxconn di Indonesia tersebut nantinya akan melibatkan pengusaha nasional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Foxconn tidak hanya membangun industri mobil listrik saja di Indonesia, akan tetapi juga membangun industri komponen dan bahan baku yang akan digunakan.

“Ini akan punya nilai tambah yang luar biasa, dan harganya akan sangat kompetitif,” imbuh Bahlil.

Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi pemain utama industri mobil listrik di dunia. Bahlil juga menyampaikan bahwa akan ada investasi kendaraan listrik lain yang masuk ke Indonesia.

“Kemarin saya baru pulang dari Jerman, bicara dengan Volkswagen dan BASF, mereka confirm masuk ke Indonesia dan menjadi bagian rantai pasok untuk baterai mobil listrik. Mereka masuk pada bagian rantai pasok hilir, bukan hulunya. Ini yang akan memerlukan kolaborasi. Ke depan ini jadi target kami,” jelas Bahlil.

Sebelumnya Kementerian Investasi/BKPM sudah memfasilitasi investasi pada industri baterai mobil listrik dari perusahaan LG asal Korea Selatan sebesar USD9,8 miliar atau Rp142 triliun, dan CATL asal Tiongkok sebesar USD5,2 miliar atau Rp75,4 triliun (asumsi kurs Rp14.500 per dollar AS). Investasi LG dan CATL tersebut akan masuk pada rantai pasok mulai dari hulu ke hilir industri baterai mobil listrik di Indonesia. Masuknya beberapa investasi besar tersebut merupakan bukti nyata bahwa Indonesia mampu mewujudkan target sebagai salah satu pemain industri mobil listrik di dunia. (***)



Kementerian Investasi/BKPM Bersama Pemerintah Kabupaten Madiun Tawarkan Proyek Pembangunan Alat Penerangan Jalan di Kabupaten Madiun

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2021
Jakarta, 28 Oktober 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam menyelenggarakan kegiatan Market Consultation “Proyek Pembangunan Alat Penerangan Jalan (APJ) Kabupaten Madiun”. Turut hadir Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Nurul Ichwan, Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Suwandi. Kegiatan ini diselenggarakan secara dalam jaringan (daring) dan luar jaringan (luring) pada hari Selasa kemarin (26/10).

Kegiatan Market Consultation merupakan bagian dari proses persiapan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu Market Sounding pada tanggal 15 Desember 2020 lalu. Kegiatan Market Consultation ini dimaksudkan untuk menyampaikan perkembangan proyek KPBU Pembangunan APJ Kabupaten Madiun agar dapat diketahui oleh para peserta, dalam hal ini para calon investor dan pihak terkait lainnya seperti perbankan dan lembaga keuangan. Selain itu, kegiatan Market Consultation ini diharapkan untuk dapat dimanfaatkan oleh para peserta sebagai sarana komunikasi dan menjalin kerja sama dalam rangka berpartisipasi dalam proyek ini.

“Saya harap acara ini memberikan peluang bagi calon investor, pihak yang terkait dalam acara, dan juga pihak pemerintah Madiun untuk melakukan diskusi bersama demi merealisasikan kegiatan promosi peluang investasi di Kabupaten Madiun,” ucap Nurul Ichwan dalam sambutannya.

Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pembangunan APJ Kabupaten Madiun yang akan ditawarkan kepada calon investor ini meliputi pembangunan 7.400 titik APJ di sepanjang 299,6 km yang terdiri dari: Jalan Nasional (70,4 km); Jalan Kabupaten (221,7 km); dan Jalan perkotaan Caruban (7,5 km). Proyek ini bertujuan untuk mendukung pusat pemerintahan dan pusat perekonomian baru di Caruban, membangun ekonomi di Kawasan Strategis Selingkar Wilis (berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80/2019) yang memiliki potensi investasi, serta untuk memberikan keamanan, kenyamanan pengguna jalan dan aktivitas sosial masyarakat.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menyampaikan bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi yang berorientasi terhadap pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Madiun, salah satu upaya yang didorong adalah melalui pembangunan infrastruktur yang optimal dan berkelanjutan, baik dari sisi pemerintah maupun swasta. Hingga saat ini upaya tersebut merupakan kebijakan bersama dalam membangun masyarakat yang sejahtera. Sejalan dengan upaya tersebut, Kabupaten Madiun melakukan langkah bersama pembangunan dan investasi yang terbuka melalui KPBU pada sektor alat penerangan jalan yang saat ini sudah memasuki tahap Market Consultation.

“Kami akan melaksanakan kewajiban menjaga investasi yang sudah ditanam di Kabupaten Madiun. Segala sesuatu sudah kita hitung, ketika sudah deal, sudah kita persiapkan. Ketika butuh penjelasan secara detail perencanaan saya akan persilahkan” ujar Ahmad.

Proyek ini menggunakan skema Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer (D-B-F-O-M-T) dengan nilai Capital Expenditures (CAPEX) sebesar 90 milyar Rupiah (termasuk insurance, indirect cost/IDC, financing fees) dan nilai operating expenses (OPEX) sebesar 1,4 milyar Rupiah per tahun. Mekanisme pengembalian investasi proyek melalui pembayaran ketersediaan layanan/availability payment sebesar 20,8 milyar per tahun (termasuk PPN). Jangka waktu kerja sama selama 11 tahun (termasuk masa konstruksi selama satu tahun).

Kegiatan Market Consultation diikuti oleh lebih dari 40 perusahaan yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang konstruksi, konsultan, lembaga keuangan, organisasi internasional, pengembang, dan perusahaan manufaktur sistem penerangan, baik dari dalam maupun luar negeri. (*)



Bahan Paparan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan III Tahun 2021

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2021
Bahan paparan pada konferensi pers mengenai realisasi investasi Triwulan III Tahun 2021 dapat diunduh pada lampiran berikut.



Optimisme Investasi Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2021
Jakarta, 27 Oktober 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi periode Juli - September (triwulan III) tahun 2021 mencapai Rp 216,7 triliun dan realisasi investasi secara kumulatif periode Januari - September tahun 2021 yang mencapai Rp 659,4 triliun.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II tahun 2021 tercatat cukup tinggi sebesar 7,07% dengan capaian realisasi investasi Rp 223,0 triliun. Namun, realisasi investasi pada triwulan III mengalami perlambatan dibandingkan dengan triwulan II tahun 2021 sebesar 2,8%. Di sisi lain, kebijakan PPKM telah berhasil menekan penyebaran Covid-19 sampai dengan triwulan III tahun 2021 sehingga iklim investasi kembali optimis dan diharapkan pertumbuhan ekonomi di triwulan III tetap positif.

“Dengan adanya kasus peningkatan positivity rate Covid-19 pada bulan Juli sampai pertengahan Agustus, memaksa Pemerintah melakukan pembatasan kegiatan ekonomi khususnya di Pulau Jawa, mengakibatkan perlambatan kegiatan investasi. Namun, setelah penanganan yang baik oleh Pemerintah, dengan statistik penurunan kasus positif Covid-19 pada pertengahan Agustus, pergerakan ekonomi riil terus membaik, sehingga para pelaku usaha dapat melakukan percepatan konstruksi atau pembangunan proyeknya,” jelas Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

Realisasi investasi triwulan III tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 3,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (Rp 209,0 triliun). Capaian realisasi investasi pada periode Januari – September ini menyumbang 73,3% terhadap target tahun 2021 sesuai dengan arahan Presiden sebesar Rp 900,0 triliun. Dari realisasi investasi tersebut dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 912.402 orang. Apabila dilihat capaian triwulan III dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020, Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami perlambatan sebesar 2,7% dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan sebesar 10,3%. Capaian PMA di triwulan III mengalami perlambatan sebesar 11,6% jika dibandingkan dengan capaian triwulan II tahun 2021.

Berdasarkan capaian realisasi investasi tersebut, terlihat kontribusi yang cukup signifikan dari PMDN sebesar Rp 113,5 triliun atau 52,4% dari total capaian realisasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 133.972 orang. Sektor penyumbang terbesar berasal dari perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp 20,6 triliun (18,2%); sedangkan untuk lokasi proyek, realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat Rp 17,1 triliun (15,1%).

Dalam periode yang sama, realisasi PMA sebesar Rp 103,2 triliun atau 47,6% dari total capaian realisasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 154.715 orang. Sektor penyumbang realisasi PMA terbesar berasal dari industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Rp 21,5 triliun (20,9%) dan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat Rp 17,7 triliun (17,1%). PMA yang menyumbangkan realisasi terbesar berasal dari negara Singapura Rp 37,4 triliun (36,2%).

Apabila dilihat dari persebarannya, realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai Rp 104,2 triliun (48,1%), sedangkan di luar Pulau Jawa sebesar Rp 112,5 triliun (51,9%). Kinerja realisasi investasi di luar Pulau Jawa lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa karena diberlakukannya PPKM darurat level 3 dan 4 di Pulau Jawa dan Bali, sementara realisasi investasi di luar Pulau Jawa dan Bali tetap berjalan dengan sebagian PPKM level 1 dan 2.

Pada periode triwulan III tahun 2021 ini terdapat beberapa pelaku usaha yang mulai konstruksi, antara lain di bidang usaha aktivitas data centre, industri baterai lithium, otomotif dan komponennya, serta makanan dan minuman di Jawa Barat; industri alas kaki di Jawa Tengah; serta bidang usaha lainnya yang menjanjikan menjadi basis industri pengolahan dan penunjang sektor jasa.

Bahlil menambahkan, “Kementerian Investasi/BKPM akan mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045 dengan memastikan investasi-investasi yang menjadi tulang punggung kemandirian (back bone) industri dalam negeri dan transformasi ekonomi dapat diwujudkan. Pembangunan pabrik baterai lithium 10 GWh mulai konstruksi dan produksi mobil listrik akan dimulai akhir tahun 2022 atau awal tahun 2023 yang memastikan Indonesia akan menjadi hub industri baterai dan mobil listrik di kawasan Asia Tenggara, sehingga pada akhirnya akan mengubah paradigma lama ‘mengekspor tanah, air, dan komoditas’ menjadi ekspor produk yang bernilai tambah tinggi.”

Secara kumulatif, sepanjang periode Januari - September tahun 2021, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp 659,4 triliun (73,3%) dari target Rp 900,0 triliun. Capaian ini terdiri atas PMA sebesar Rp 331,7 triliun (50,3%) dan PMDN sebesar Rp 327,7 triliun (49,7%) dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 912.402 orang yang berasal dari PMA sebanyak 447.116 orang dan PMDN sebanyak 465.286 orang.

Sektor penyumbang terbesar PMA berasal dari industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya Rp 72,3 triliun (21,8%) dan PMDN berasal dari perumahan, kawasan industri, dan perkantoran Rp 62,8 triliun (19,2%). Lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar di Jawa Barat dengan PMA Rp 61,9 triliun (18,7%) dan PMDN Rp 45,3 triliun (13,8%). Adapun negara asal investasi terbesar adalah Singapura Rp 106,2 triliun (32,0%).

“Saya optimis di akhir tahun 2021, ekonomi dan investasi akan rebound. Target yang dibebankan Bapak Presiden Jokowi kepada Kementerian Investasi/BKPM sebesar Rp 900,0 triliun dapat dicapai,” ujar Bahlil di penghujung acara press release.

Lampiran Data Realisasi Investasi PMDN-PMA Triwulan III Tahun 2021

Terjadi kenaikan realisasi investasi PMDN pada periode triwulan III tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar 10,3%; yaitu dari Rp 102,9 triliun menjadi Rp 113,5 triliun. Realisasi investasi PMA pada periode triwulan III tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 mengalami perlambatan sebesar 2,7%; yaitu dari Rp 106,1 triliun menjadi Rp 103,2 triliun. Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada triwulan III tahun 2021:

1. Realisasi Investasi PMDN
Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (Rp 20,6 triliun); transportasi, gudang, dan telekomunikasi (Rp 17,6 triliun); jasa lainnya (Rp 13,4 triliun); konstruksi (Rp 10,3 triliun); dan pertambangan (Rp 7,9 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 16,7 triliun atau 14,7% dari total PMDN.
Adapun lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah Jawa Barat (Rp 17,1 triliun), DKI Jakarta (Rp 14,4 triliun), Jawa Timur (Rp 12,5 triliun), Riau (Rp 9,4 triliun), dan Jawa Tengah (Rp 7,7 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA
Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (US$ 1,5 miliar); pertambangan (US$ 0,9 miliar); transportasi, gudang, dan telekomunikasi (US$ 0,6 miliar); industri makanan (US$ 0,5 miliar); serta perumahan, kawasan industri dan perkantoran (US$ 0,5 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar US$ 3,6 miliar atau 51,3 % dari total PMA.
Adapun lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah Jawa Barat (US$ 1,2 miliar), Sulawesi Tengah (US$ 0,7 miliar), DKI Jakarta (US$ 0,7 miliar), Banten (US$ 0,6 milliar), dan Riau (US$ 0,5 miliar). Sementara itu, lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah Singapura (US$ 2,6 miliar), Hongkong, RRT (US$ 0,9 miliar), Jepang (US$ 0,7 miliar), R.R. Tiongkok (US$ 0,6 miliar), dan Amerika Serikat (US$ 0,5 miliar).

3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada triwulan III tahun 2021, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 104,2 triliun dan di luar Pulau Jawa sebesar Rp 112,5 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, terjadi percepatan realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar 5,7% dan di luar Pulau Jawa sebesar 1,9%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan III tahun 2021 sebanyak 288.687 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 133.972 orang dan proyek PMA sebanyak 154.715 orang.

Kumulatif Realisasi Investasi Periode Januari – September 2021

1. Realisasi Investasi PMDN
Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah perumahan, kawasan industri, dan perkantoran (Rp 62,8 triliun); transportasi, gudang, dan telekomunikasi (Rp 45,3 triliun); listrik, gas, dan air (Rp 31,0 triliun); konstruksi (Rp 29,8 triliun); serta tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan (Rp 23,6 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 63,0 triliun atau 19,2% dari total PMDN.
Adapun lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah Jawa Barat (Rp 45,3 triliun), Jawa Timur (Rp 36,4 triliun), DKI Jakarta (Rp 34,3 triliun), Jawa Tengah (Rp 23,9 triliun), dan Banten (Rp 22,5 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA
Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatannya (US$ 5,0 miliar); transportasi, gudang, dan telekomunikasi (US$ 2,4 miliar); pertambangan (US$ 2,3 miliar); industri makanan (US$ 2,0 miliar); serta listrik, gas, dan air (US$ 1,9 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar US$ 11,9 miliar atau 52,4% dari total PMA.
Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah Jawa Barat (US$ 4,2 miliar), DKI Jakarta (US$ 2,6 miliar), Maluku Utara (US$ 1,9 miliar), Sulawesi Tengah (US$ 1,8 miliar), dan Banten (US$ 1,6 miliar). Adapun lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah Singapura (US$ 7,3 miliar); Hongkong, RRT (US$ 3,1 miliar); R.R. Tiongkok (US$ 2,3 miliar); Jepang (US$ 1,8 miliar); dan Belanda (US$ 1,5 miliar).

3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada periode Januari – September 2021, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 318,7 triliun dan di luar Pulau Jawa sebesar Rp 340,7 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, terjadi percepatan realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar 3,7% dan di luar Pulau Jawa sebesar 12,0%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Januari – September tahun 2021 sebanyak 912.402 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 465.286 orang (51,0%) dan proyek PMA sebanyak 447.116 orang (49,0%).

5. Realisasi investasi berdasarkan wilayah pada periode Januari - September tahun 2021 adalah:
a. Wilayah Sumatra dengan realisasi investasi sebesar Rp 143,9 triliun (21,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 82,4 triliun dan PMA sebesar US$ 4,2 miliar;
b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 318,7 triliun (48,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 164,6 triliun dan PMA sebesar US$ 10,6 miliar.
c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 57,3 triliun (8,7%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 40,6 triliun dan PMA sebesar US$ 1,1 miliar.
d. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 71,1 triliun (10,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 21,0 triliun dan PMA sebesar US$ 3,4 miliar.
e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 21,3 triliun (3,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 14,0 triliun dan PMA sebesar US$ 0,5 miliar.
f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi sebesar Rp 47,2 triliun (7,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 5,2 triliun dan PMA sebesar US$ 2,9 miliar.



Temui Bos Foxconn, Menteri Investasi Peroleh Komitmen Investasi Baterai Listrik

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2021
Taipei, 24 Oktober 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan Chairman Hon Hai Precision Industry (Foxconn) Young Liu di Taipei, Taiwan pada Jumat siang (22/10) sebagai tindak lanjut pertemuan sebelumnya secara virtual pada bulan Agustus lalu untuk membahas minat investasi industri baterai dan kendaraan listrik. Pertemuan juga dihadiri oleh CEO dan pendiri Gogoro Horace Luke yang saat ini telah bermitra dengan Foxconn.

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa industri baterai listrik adalah salah satu wujud dari arah kebijakan pemerintah Indonesia ke depan dalam membangun ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkelanjutan. Indonesia merupakan tempat yang tepat bagi investasi ekosistem baterai listrik karena memiliki keunggulan sumber daya alam sebagai bahan baku baterai listrik, pembangunan infrastruktur yang semakin merata, pertumbuhan masyarakat kelas menengah, serta adanya bonus demografi yang berpotensi menjadi tenaga kerja produktif sekaligus sebagai pasar yang menjanjikan.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo, kami menanti kerja sama Foxconn di Indonesia karena sejalan dengan visi besar dalam melakukan transformasi ekonomi untuk menciptakan nilai tambah. Pembangunan industri baterai dari hulu ke hilir adalah pendekatan yang tepat. Pemerintah sangat berkomitmen untuk hal ini. Jadi kami akan memastikan seluruh perizinan dan insentif melalui satu pintu, yaitu Kementerian Investasi. Saya yang akan urus dan kawal sendiri,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil mengingatkan tentang kolaborasi bersama BUMN, pengusaha swasta nasional, dan Usaha Mikro Kecil Menengah di dalam seluruh rantai pasok Foxconn dan Gogoro.

“Tentu Pemerintah Indonesia menilai kolaborasi adalah salah satu kunci utama dalam membangun dan mengembangkan industri baterai. Ini perlu dilakukan agar terjadi pemerataan dalam konteks yang saling menguntungkan,” imbuh Bahlil.

Menanggapi hal tersebut, Chairman Foxconn Young Liu menjelaskan bahwa Foxconn berencana membangun industri baterai listrik dan kendaraan listrik secara menyeluruh di Indonesia. Kendaraan listrik yang akan dikembangkan adalah roda empat dan roda dua.

“Kami sangat antusias. Indonesia adalah negara dengan potensi yang luar biasa. Saya yakin ke depan akan ada mobil listrik yang dibuat di Indonesia dengan desain sesuai minat masyarakat Indonesia. Kami akan segera menindaklanjuti pertemuan hari ini dengan diskusi dan survei teknis,” ucap Liu.

Liu juga menyatakan komitmennya untuk melibatkan perusahaan lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam investasi Foxconn. Hal ini sesuai dengan model bisnis Build, Operate, Localize (BOL) yang diterapkan oleh Foxconn sekarang.

“Kami tidak hanya akan merakit, tetapi kami ingin membangun keseluruhan industri untuk Indonesia di Indonesia,” ucap Liu.

Khusus kerja sama mengenai untuk skuter listrik roda dua, Foxconn menggandeng Gogoro yang telah berpengalaman dalam mengembangkan skuter listrik. CEO Gogoro Horace Luke meyakini bahwa mobilitas menggunakan kendaraan listrik adalah sebuah hal yang tak terhindarkan dan akan terjadi di dekade ini. Gogoro selaku pionir dalam penyediaan infrastruktur sistem pertukaran baterai di Taiwan dan kendaraan listrik roda dua, akan turut bekerja sama dalam melengkapi rencana investasi Foxconn.

“Kami memulai di Taiwan dan melihat bahwa Indonesia adalah tempat yang tepat untuk kami mengembangkan skuter listrik. Pengisian energi untuk skuter listrik kami bukan menggunakan teknologi charging, melainkan pertukaran baterai (battery swap). Kami menilai ini sangat tepat untuk digunakan di Indonesia,” ujar Horace.

Didirikan pada tahun 1974, Hon Hai Precision Industry (Foxconn) adalah perusahaan kontrak manufaktur terutama komponen dan produk elektronik. Berpusat di New Taipei City, Taiwan, perusahaan ini juga telah beroperasi di negara-negara lain seperti Brasil, India, Jepang, Meksiko, dan beberapa negara di Eropa. Foxconn lebih dikenal sebagai “pembuat produk-produk Apple”, namun sebenarnya juga memproduksi untuk berbagai merek terkemuka global lainnya seperti Google, Hewlett-Packard (HP), Intel, Dell, Amazon, Nintendo, Sony, dan Xiaomi.

Sementara itu Gogoro Inc. didirikan oleh Horace Luke pada tahun 2011 adalah perusahaan teknologi yang mengembangkan skuter listrik pintar roda dua (smart scooter) berikut ekosistem infrastruktur pertukaran baterai yang menjadi pionir di Taiwan.

Berdasarkan data yang ada pada Kementerian Investasi/BKPM, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) asal Taiwan pada periode Semester I (Januari-Juni) 2021 tercatat sebesar US$ 213,5 miliar dan menempati peringkat ke-11 di antara negara lainnya. Investasi asal Taiwan tumbuh 91% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Sebaran lokasi investasi asal Taiwan juga tidak hanya terpusat di Pulau Jawa (47%), namun juga berimbang di luar Pulau Jawa (53%) untuk periode yang sama. (*)



Menteri Investasi Siap Fasilitasi De Heus Bangun Industri Pakan Ternak di Jawa Timur

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2021
Amsterdam, 12 Oktober 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan langsung dengan CEO De Heus Animal Nutrition Koen de Heus dalam kunjungan kerjanya ke Amsterdam, Belanda (11/10).

Pertemuan tersebut membahas rencana perluasan investasi De Heus senilai USD50 juta dalam proyek pembangunan industri pakan ternak di Kawasan Industri (KI) Pasuruan, Jawa Timur; serta pembangunan rumah potong hewan berteknologi tinggi.

Bahlil menyambut baik rencana perluasan investasi De Heus. Dalam hal ini, Kementerian Investasi/BKPM siap memfasilitasi pengurusan perizinan dan insentif fiskal sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta kebutuhan bahan baku industri pakan ternak tersebut.

“Kami juga ingatkan agar nantinya De Heus bekerja sama dengan UMKM dan pengusaha lokal di daerah dalam merealisasikan rencana investasinya. Untuk pengurusan perizinan dan insentif, kita akan bantu,” tambah Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sedang membangun sekitar 30.000 ha lahan baru jagung di Indonesia, tepatnya di Papua, dengan kapasitas produksi hingga 900.000 ton/tahun.

Koen de Heus selaku CEO De Heus menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian Investasi/BKPM tersebut. Koen de Heus menjelaskan bahwa investasinya di Jawa Timur saat ini akan membangun pakan ternak berteknologi tinggi, dengan model bisnis yang bekerja sama dengan petani lokal.

“Dengan kebutuhan bahan baku sebesar 500.000-600.000 ton/tahun, kami harap pemerintah Indonesia dapat menjaga keseimbangan harga jagung dan kesejahteraan petani jagung dengan adanya harga yang sesuai,” ucap Koen de Heus.

De Heus sudah berinvestasi di Indonesia sejak tahun 2015, bergerak di bidang Industri Produk Farmasi Hewan, Industri Konsentrat Makanan Hewan, dan Industri Makanan Ransum Hewan.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, Penanaman Modal Asing (PMA) asal negara Belanda selama periode 2016-TW II 2021 menempati posisi ke-5 dengan realisasi investasi mencapai USD9.212 juta. Capaian tersebut mencakup total proyek sebanyak 7.608 dan menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 108.082 orang. (*)



Menteri Investasi Dorong Volkswagen Bangun Industri Bahan Baku Baterai di Indonesia

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2021
Wolfsburg, 11 Oktober 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu langsung dengan Chairman of the Board of Management (CEO) Volkswagen Group Components Thomas Schmall dalam kunjungan kerjanya ke Wolfsburg, Jerman pada Jumat lalu (8/10).

Dalam pertemuan tersebut, Bahlil menjelaskan tentang komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia dari hulu hingga ke hilir. Maka dari itu, Kementerian Investasi/BKPM siap memfasilitasi kebutuhan bahan baku industri baterai dan kendaraan listrik Volkswagen di Eropa dan seluruh dunia.

Lebih lanjut, Bahlil juga terus mendorong Volkswagen untuk merealisasikan rencana investasi mereka dalam industri pemurnian nikel hingga produksi Precursor Cathode Active Materials (PCAM) di Indonesia.

“Saya datang langsung ke sini, untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam memfasilitasi rencana investasi Volkswagen di Indonesia. Tidak usah khawatir dengan perizinan dan insentif yang akan diberikan pemerintah Indonesia. Kami akan urus langsung,” ucap Bahlil.

Bahlil yakin dengan potensi Indonesia yang memiliki cadangan nikel terbesar di dunia, hal ini tentunya menjadi peluang bagi produsen mobil listrik di dunia untuk masuk dan berinvestasi di Indonesia.

“Saya ingin ada banyak pemain di industri baterai dan mobil listrik di Indonesia agar industri ini tumbuh pesat. Supaya konsumen memiliki banyak pilihan dan harga pun menjadi kompetitif,” imbuh Bahlil.

Thomas Schmall selaku Chairman of the Board of Management (CEO) Volkswagen Group Components menyampaikan apresiasinya atas dukungan dari Kementerian Investasi/BKPM terkait dengan rencana investasi Volkswagen di Indonesia. Menurut Thomas, Volkswagen Group mempunyai ketertarikan untuk membangun industri pemurnian nikel hingga PCAM di Indonesia, tidak hanya mengimpor saja dari Indonesia. Volkswagen juga ingin mengetahui lebih lanjut terkait rantai nilai potensial bahan baku baku baterai dari Indonesia untuk kebutuhan pabrik baterai di Eropa yang akan datang serta informasi terkini mengenai regulasi ekspor di Indonesia.

“Kami melihat potensi ekosistem mobil listrik yang besar di Indonesia mengingat berlimpahnya bahan baku yang ada. Kami berharap dukungan dari Kementerian Investasi/BKPM dalam memberikan rekomendasi pasokan bahan baku serta biaya yang stabil untuk produksi baterai pertama Volkswagen yang dijadwalkan akan dimulai pada triwulan II tahun 2025 mendatang,” ujar Thomas. (*)



Menteri Investasi Siap Fasilitasi Investasi BASF di Indonesia

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2021
Frankfurt, 9 Oktober 2021 - Dalam kunjungan kerjanya ke Frankfurt, Jerman, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan langsung dengan BASF, perusahaan multinasional Jerman dan produsen kimia terbesar di dunia. Pertemuan tersebut guna menindaklanjuti minat investasi BASF di bidang industri smelter/pemurnian hidrometalurgi nikel dan kobalt yang menghasilkan produk bahan baku baterai kendaraan listrik.

Rencananya, BASF bekerja sama dengan Eramet, perusahaan pertambangan asal Perancis, akan melakukan kerja sama investasi kompleks pengolahan nikel-kobalt untuk keperluan pengembangan kendaraan listrik. Proyek tersebut mencakup pembangunan pabrik High-Pressure Acid Leaching (HPAL) dan Base Metal Refinery (BMR).

Bahlil menjelaskan bahwa rencana investasi BASF tersebut sejalan dengan fokus pemerintah Indonesia saat ini dalam mewujudkan hilirisasi industri. Dalam hal ini, Bahlil meminta agar investasi BASF tidak hanya berhenti pada industri pemurnian nikel, namun hingga produk akhir berupa komponen baterai listrik.

“Kami akan dukung penuh rencana investasi BASF ini. Terkait perizinan dan insentif investasi, kami yang akan urus. Kita akan kawal terus sampai beres,” jelas Bahlil.

Adapun pembangunan HPAL tersebut akan berlokasi di Halmahera Tengah, Maluku Utara dengan kapasitas produksi sekitar 42.000 metrik ton nikel/tahun dan sekitar 5.000 metrik ton kobalt/tahun.

Dalam pertemuan tersebut, Markus Kamieth selaku anggota Board of Executive Director BASF menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian Investasi/BKPM dalam memfasilitasi rencana investasi BASF di Indonesia.

Terkait dengan rencana investasinya, Markus mengharapkan Kementerian Investasi/BKPM dapat mendorong kawasan industri independen dalam penyediaan listrik secara proporsional yang berasal dari energi terbarukan.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi investasi asal negara Jerman secara akumulatif dari tahun 2016-triwulan II 2021 mencapai USD1.143 juta, menempati posisi ke-16 di antara asal negara investasi lainnya. Adapun total proyek dari realisasi investasi Jerman di Indonesia tersebut sebanyak 3.015 dan menyerap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 35.492 orang. (*)



Menteri Investasi Bawa Investasi Pupuk Kaltim ke Fakfak

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2021
Fakfak, 29 September 2021 – Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta Kepala dan Sekretaris OPD (Organisasi Pemeritah Daerah) pada Senin lalu (27/9).

Bahlil menyampaikan kabar gembira terkait rencana masuknya investasi dari PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) ke Kabupaten Fakfak. Menurut Bahlil, dengan masuknya investasi besar tersebut akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Fakfak.

“Ibarat main kereta, ada lokomotif dan gerbong. Kita dorong lokomotifnya itu pupuk, baru nanti investasi lain masuk. Tidak ada negara apapun di dunia ini yang maju tanpa investasi. Jangan investasi ecek-ecek, tapi investasi yang besar,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa investasi Pupuk Kaltim ini akan berlokasi di Fakfak Timur. Lokasi tersebut dipilih atas dasar pemerataan pembangunan daerah, sehingga nantinya akan ada pembangunan kota baru di Fakfak Timur. Seperti yang diketahui, bahwa saat ini sedang berlangsung pembangunan Bandara Siboru di Fakfak Barat beserta infrastruktur pendukung lainnya.

Bahlil mengungkapkan harapannya agar pemerintah daerah dapat membantu dalam proses penyelesaian lahan, serta urusan adat dan ulayat dapat disinkronisasikan. Selain itu, juga perlu sinergitas antara kebutuhan lapangan pekerjaan di pabrik dengan jurusan sekolah yang akan dibangun.

“Harus didukung oleh masyarakat. Kalau clear, 2022 bisa masuk perencanaan, pematangan, dan perizinannya. Kita bikin lebih cepat lebih baik. Izin-izin akan dipercepat, diurus oleh Kementerian Investasi. Jika izinnya cepat, urusan lahan juga bisa cepat, tidak menutup kemungkinan 2022 bisa berjalan,” jelas Bahlil.

Bahlil memperkirakan investasi Pupuk Kaltim ini bernilai US$2 miliar dengan penyerapan lapangan kerja selama masa konstruksi sekitar 10.000 orang dan masa produksi dapat menyerap 3.000-5.000 tenaga kerja.

“Namun belum dihitung pasti. Riilnya akan dihitung oleh Pupuk Kaltim,” ucap Bahlil.

Dalam sambutannya, Bupati Fakfak Untung Tamsil mengungkapkan pentingnya mendorong investasi untuk kepentingan pembangunan Kabupatan Fakfak, terutama dalam kondisi pandemi Covid-19 saat ini. Pemerintah daerah bersama dengan masyarakat akan terus berkomitmen mendukung dan menerima investasi masuk dengan tangan terbuka.

“Ini merupakan kesempatan, peluang. Investasi ini tidak main-main, bagaimana percepatan pembangunan kita. Terkait lahan dan sebagainya, saya sudah turun meminta pendapat. Masyarakat telah berkomitmen menerima proyek pupuk ini. Kami telah mendampingi tim melakukan survei, tinggal dibicarakan lagi. Kami akan tetap memperhatikan nilai kearifan lokal,” ujar Untung.

Direktur Operasi & Produksi Pupuk Kaltim Hanggara Patrianta menjelaskan saat ini pihaknya sedang menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk penyiapan lahan serta dokumen EPC (Engineering, Procurement and Construction) untuk pembangunan pabrik tersebut.

“Disampaikan tadi oleh Pak Menteri, penyiapan lahan memang sekarang masih sekitar 1 tahun. Jika bisa dipercepat, lebih bagus lagi. Tapi untuk pembangunannya sendiri, kita butuh penyiapan lahan, kira-kira 3,5-4 tahun untuk bisa beroperasi,” jelas Hanggara. (*)



Dorong Kegiatan Vaksinasi Secara Masif di Fakfak, Bahlil: Itu Syarat Mutlak Pemulihan Ekonomi Daerah

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2021
Fakfak, 25 September 2021 - Dalam kunjungan kerja Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke kampung halamannya di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat, Bahlil hadir langsung dalam kegiatan vaksinasi untuk masyarakat yang diselenggarakan kemarin pagi (27/9) di halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Fakfak.

Bahlil mengapresiasi Bupati Fakfak Untung Tamsil beserta jajarannya yang telah menyelenggarakan kegiatan vaksinasi tersebut. Bahlil menyampaikan bahwa kehadirannya untuk memastikan berjalannya kegiatan vaksinasi yang ditargetkan selesai seluruhnya pada tahun 2022 mendatang, sesuai dengan perintah Presiden.

“Targetnya 2022 selesai semua vaksinasi, setelah itu baru kita mulai beraktivitas ekonomi. Pelayanan tidak akan dapat dilakukan secara maksimal dari seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) maupun Bupati kalau kita masih meragukan kesehatan. Investasi akan susah masuk,” ujar Bahlil yang juga merupakan putra daerah Kabupaten Fakfak tersebut.

Bahlil mengimbau seluruh masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19. Vaksinasi perlu dilakukan secara masif oleh pemerintah daerah. Hal ini akan berkaitan erat dengan pemulihan ekonomi daerah.

“Orang mau masuk ke kota Pak Bupati, mau investasi, kunjungan pariwisata, yang pertama dicek berapa banyak vaksinasi yang telah dilakukan. Itu syarat mutlak,” ungkap Bahlil.

Bupati Fakfak Untung Tamsil menyampaikan ungkapan terima kasih atas kehadiran langsung Menteri Investasi/Kepala BKPM ke Kabupaten Fakfak. Untung menjelaskan bahwa vaksinasi yang akan dilakukan saat ini diperuntukkan bagi 1.000 masyarakat Fakfak.

“Sebagai Pemerintah Kabupaten Fakfak, saya menyampaikan beribu terima kasih kepada Bapak Menteri dengan segala kesibukan untuk mengurus urusan kenegaraan, tetapi masih memberikan atensinya untuk pembangunan di Kabupaten Fakfak,” ujar Untung.

Untung menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Fakfak akan terus mendukung program pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi dan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan vaksinasi Covid-19 ini.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga memberikan sejumlah bantuan berupa paket sembako yang dibagikan kepada seluruh peserta vaksin, serta alat kesehatan berupa ventilator dan Alat Pelindung Diri (APD) yang diberikan langsung kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak. Selain itu, bantuan berupa paket sembako juga diberikan oleh PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) kepada seluruh peserta vaksinasi. (*)



Pulang Kampung, Menteri Investasi Tinjau Langsung Pembangunan Bandara Siboru, Fakfak

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2021
Fakfak, 25 September 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau langsung perkembangan proyek pembangunan Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak dengan didampingi Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan kemarin siang (24/9).

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan bahwa proses pembangunan Bandara Siboru ini sudah mulai direncanakan sejak tahun 2011 lalu dan berhasil dieksekusi oleh Menteri Perhubungan saat ini. Maka dari itu, Bahlil meminta agar semua pihak, terutama pemerintah daerah mendukung penuh proyek pembangunan bandara baru ini agar bisa selesai tepat waktu sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

“Alhamdulillah ini sudah jalan. Saya minta Pak Bupati Fakfak, urusan-urusan rakyat tolong diselesaikan agar target tahun 2022 bandara ini sudah selesai. Dan ini anggarannya tidak main-main, membangun 1 bandara di Papua sama dengan 2 bandara di Pulau Jawa. Jadi jangan sampai kita mengecewakan Pak Menhub yang sudah susah payah memperjuangkan Bandara di Fakfak,” ujar Bahlil dalam keterangan persnya kemarin.

Bahlil juga mengungkapkan apresiasinya kepada Gubernur Provinsi Papua Barat yang telah memberikan dukungan penuh dalam proyek pembangunan Bandara Siboru ini. Bahlil mengharapkan dapat tercipta pembangunan kota baru melalui pembangunan akses jalan sebagai infrastruktur pendukung Bandara Siboru tersebut.

“Saya sudah presentasi di depan Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum, untuk tidak pakai jalan yang ada saat ini. Nanti akses jalan lewat atas, agar ada pembangunan kota baru. Alhamdulillah juga sudah disetujui anggarannya, nanti tahun 2022 Insha Allah sudah mulai jalan. Kalau ini terbuka, baru kita bicara pariwisata dan ekonomi kerakyatan. Kalau boleh saran saya, kita dukung dulu ini agar cepat selesai,” tambah Bahlil yang merupakan putra daerah asal Kabupaten Fakfak ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya menjelaskan bahwa penetapan lokasi Bandara Siboru ini merupakan hasil koordinasi intens bersama dengan Gubernur Provinsi Papua Barat dan Menteri Investasi yang juga merupakan putra daerah Kabupaten Fakfak.

“Hari ini saya hadir dengan senang, apalagi Pak Presiden memerintahkan kepada kami untuk membangun Papua ini secara spartan, secara cepat. Saya minta dukungan dari warga masyarakat agar ini bisa lancar dan terima kasih kepada Pak Gubernur dan Pak Bahlil yang mendukung saya kesini. Luar biasa dukungannya. Jadi ini putra daerah yang membanggakan,” ucap Budi.

Menurut Budi, pembangunan Bandara Siboru dengan akses jalan langsung ke kota Fakfak, akan dapat menjadikan Fakfak sebagai kota pariwisata dan memiliki koneksi yang lancar dengan kota lain. Saat ini pembangunan Bandara Siboru sudah sekitar 30%, dan diharapkan di akhir tahun 2022 sudah selesai dibangun.

Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan menyampaikan apresiasinya atas kesediaan Menteri Investasi dan Menteri Perhubungan untuk melihat secara langsung perkembangan pembangunan Bandara Siboru. Ke depannya, pemerintah daerah akan mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Fakfak.

Lebih lanjut, Dominggus menyampaikan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten mendukung penuh pembangunan proyek Bandara Siboru ini. Selain itu, juga diperlukan dukungan masyarakat setempat terutama terkait dengan urusan hak ulayat.

“Dengan Pak Bupati, kita sudah koordinasi. Nanti kita lihat mana yang jadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan, mana tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Kita akan koordinasi. Kita akan mendukung,” imbuh Dominggus. (*)



Diluncurkan Agustus, OSS UU Cipta Kerja Sudah Terbitkan Lebih Dari 200 Ribu NIB

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2021
Jakarta, 18 September 2021 - Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko telah menerbitkan lebih dari 200 ribu Nomor Induk Berusaha (NIB) sejak digunakan pertama kali tanggal 4 Agustus 2021. Total penerbitan NIB selama periode 4 Agustus - 18 September 2021 pukul 07.30 WIB sebanyak 205.373. Jumlah ini terdiri dari usaha perseorangan sebanyak 187.435 dan badan usaha sebanyak 17.938.

Penerbitan NIB harian tertinggi terjadi minggu lalu, yaitu pada Kamis (9/9) yang mencapai angka sebesar 13.697 dan Jumat (10/9) sejumlah 13.737. Rekor seperti ini tidak pernah terjadi sejak Sistem OSS 1.0 aktif digunakan tanggal 21 Juni 2018 lalu. Sejak OSS 1.0 hingga OSS 1.1, rata-rata jumlah penerbitan NIB berkisar 3-5 ribu per hari.

“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada saat peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko pada 9 Agustus yang lalu, sistem ini harus memberikan kemudahan kepada pelaku usaha, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Dan data memang menunjukkan bahwa 98,8 persen NIB yang diterbitkan adalah pelaku UMK,” jelas Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah/Juru Bicara Tina Talisa.

OSS Berbasis Risiko ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), tepatnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan pelaksana lain dari UU CK, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM). Di dalamnya mengatur kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan tingkat risiko rendah yang mendapat keistimewaan berupa perizinan tunggal, yakni NIB berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun juga mencakup Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi produk yang wajib halal dan/atau SNI.

Pada periode 4 Agustus - 18 September 2021, jumlah perizinan tunggal yang telah diterbitkan sebanyak 93.859 NIB. Lima besar Bidang Usaha/KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) perizinan tunggal yaitu Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minuman Atau Tembakau Bukan Di Minimarket/Supermarket/Hypermarket (Tradisional)/47112 (22.708 proyek), Perdagangan Eceran Makanan Lainnya/47249 (10.802 proyek), Rumah/Warung Makan/56102 (8.757 proyek), Kedai Makanan/56103 (6.381 proyek) dan Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Utamanya Bukan Makanan, Minuman Atau Tembakau (barang-barang Kelontong) Bukan Di Toserba (Department Store)/47192 (3.471 proyek).

Seperti disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia tanggal 9 Agustus lalu, Sistem OSS Berbasis Risiko saat ini dalam tahap 80% dari seluruh fitur dan fungsi yang harus disediakan. Proses perbaikan dan pengembangan dilakukan hingga akhir tahun 2021.

“Integrasi sistem dengan Kementerian/Lembaga terus kami upayakan untuk dipercepat dan disempurnakan. Sejalan dengan itu, komunikasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan Pemerintah Daerah juga menjadi bagian penting yang perlu ditingkatkan. Semua masukan, pertanyaan, dan saran dari berbagai pihak, terutama pelaku usaha sangat bermakna bagi perbaikan dan pengembangan sistem. Terima kasih banyak,” pungkas Tina Talisa. (*)



Kementerian Investasi/BKPM Gandeng Angkasa Pura Tawarkan 3 Proyek Pengembangan Bandara Internasional Kualanamu

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2021
Jakarta, 16 September 2021–Kementerian Investasi/BKPM bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Angkasa Pura Aviasi menyelenggarakan kegiatan Market Sounding “Peluang Investasi di Bandara Internasional Kualanamu” secara dalam jaringan (daring) pada Kamis pagi ini (16/9). Terdapat 3 (tiga) proyek infrastruktur yang ditawarkan dari bandar udara yang berlokasi di Deli Serdang, Sumatra Utara ini, yaitu: Airport City yang terdiri dari hotel, convention hall, lapangan golf & driving range, theme park, retail, dan rumah sakit (luas lahan ±135 Ha); E–Commerce Center Warehouse (luas lahan ±2 Ha); dan Integrated Commercial Area- Factory Outlet and MICE (luas lahan ±20 Ha).

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Nurul Ichwan menyampaikan dukungan penuh dari Kementerian Investasi/BKPM atas pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura Aviasi ini. Pasalnya, bandara menjadi salah satu infrastruktur vital dalam sektor transportasi yang berdampak pada sistem konektivitas dan logistik. Pertumbuhan penumpang, pesawat, dan kargo perlu diimbangi dengan sistem dan infrastruktur bandara yang terintegrasi dengan teknologi dan sarana-prasarana pendukung yang memadai serta konsep airport city.

“Kami sangat mengapresiasi semangat PT Angkasa Pura Aviasi dalam melakukan sosialisasi peluang investasi yang dimilikinya di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. Pelayanan infrastruktur bandara yang dapat meningkatkan iklim investasi sangat dibutuhkan, terutama pada kondisi bisnis bandara yang sedang turun. Oleh karena itu, pengelolaan infrastruktur transportasi udara dituntut untuk mampu berinovasi dalam pengembangan bisnis agar dapat terus memberikan pelayanan yang baik. Dengan adanya ketiga proyek yang ditawarkan ini, kami yakin dapat mendukung pengelolaan bandara sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatra Utara maupun Indonesia,” jelas Nurul.

Nurul berharap pengelolaan bandara ini tidak hanya dapat meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, namun juga dapat mewujudkan konsep bandara masa depan sebagai infrastruktur multimoda dan multifungsi yang dapat mendorong pengembangan kawasan di sekitarnya. Karenanya dibutuhkan peningkatan strategic partnership antara PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Angkasa Pura Aviasi dengan para pelaku usaha, yang tidak hanya dapat meningkatkan kinerja bisnis, tetapi juga membangun kerja sama yang saling menguntungkan.

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Angkasa Pura Aviasi Haris menyampaikan bahwa pihaknya saat ini dalam tahap mencari mitra strategis untuk menjadi rekan dalam mengelola dan mengembangkan Bandara Internasional Kualanamu. Mitra strategis nantinya akan menjadi pemegang saham maksimal 49% di PT Angkasa Pura Aviasi, sementara sebesar 51% saham akan dikuasai Angkasa Pura II. Haris meyakinkan bahwa model pengembangan bandara ini akan menguntungkan dan mengakselerasi peningkatan bisnis kebandarudaraan Indonesia. Keuntungan dari strategic partnership ini adalah masuknya Foreign Direct Investment (FDI) ke Indonesia yang terdiri dari Capex Commitment dan Upfront Payment, serta pengembangan aset di Kualanamu guna mewujudkan 3E yaitu Expansion The Traffic, Expertise Sharing, dan Equity Partnership dengan tujuan menjadikan Bandara Kualanamu sebagai International Airport Hub di kawasan wilayah barat Indonesia.

“Seluruh industri penerbangan tentunya sangat terdampak di tengah situasi pandemi Covid-19 seperti ini, namun tidak menyurutkan kami selaku anak usaha plat merah yang diberi mandat dalam mencari mitra strategis dalam mengembangkan lahan Bandara Internasional Kualanamu menjadi lahan komersial terpadu. Pengembangan kawasan airport city yang dapat bersinergi dengan mitra-mitra potensial. Dengan adanya kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan mitra usaha ini diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi (economic driver) di kawasan barat Indonesia, khususnya di wilayah Sumatra Utara,” ujar Haris.

Ke depannya, kapasitas terminal penumpang Bandara Internasional Kualanamu akan ditingkatkan hingga mencapai 40 juta penumpang per tahun. Pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 sekarang, bandara ini melayani penumpang sekitar 2 ribu sampai dengan 3 ribu penumpang per harinya. Sedangkan di masa normal dapat melayani penumpang berkisar 9-11 juta penumpang per tahun. Menurut Haris, pertumbuhan angkutan kargo juga cukup besar. Hal ini didukung dengan data angkutan kargo di Bandara Internasional Kualanamu dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang mencapai rata-rata 50.000 ton dalam setahun.

Bandara Kualanamu saat ini memiliki kapasitas terminal penumpang 9 juta orang per tahun dan menyandang status Bintang 4 dari Skytrax. Akses menuju Bandara Kualanamu didukung dengan berbagai alternatif, mulai dari Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi hingga akses dengan Kereta Bandara Railink dengan waktu tempuh dari bandara ke pusat kota Medan sekitar 30 menit.

Kegiatan market sounding ini diikuti oleh lebih dari 190 peserta yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang konstruksi, konsultan, lembaga keuangan, organisasi internasional, jasa kebandarudaraan, hotel, developer/properti, kawasan, logistik/kargo, retail, iklan, baik dari dalam maupun luar negeri. Kementerian Investasi/BKPM beserta PT Angkasa Pura II (Persero) dan PT Angkasa Pura Aviasi mengajak para mitra strategis baik nasional maupun internasional untuk dapat mengambil kesempatan ini dengan ikut berpartisipasi dalam proses seleksi mitra. Kolaborasi antara pemerintah dan para mitra strategis diharapkan bisa menghidupkan kembali semangat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan kawasan komersial multi moda yang terintegrasi dengan kegiatan kebandarudaraan khususnya di Kualanamu.(*)



Groundbreaking Konsorsium HKML Battery Indonesia, Menteri Investasi Wujudkan Pembangunan Pabrik Baterai Kendaraan Listrik Pertama di Asia Tenggara

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2021
Karawang, 15 September 2021 - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menghadiri groundbreaking pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik PT HKML Battery Indonesia yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat pagi ini (15/9). Turut mendampingi Presiden RI yaitu Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Taesung dan CEO PT HKML Battery Indonesia William Hong. Turut hadir secara daring Duta Besar RI untuk Korea Selatan Umar Hadi, Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung dan CEO LG Energy Solution Jonghyun Kim.

Proyek baterai kendaraan listrik ini dilakukan oleh PT HKML Battery Indonesia, yang merupakan anak perusahaan konsorsium LG Energy Solution, Hyundai, Hyundai Mobis, Kia Mobil, dan PT Industri Baterai Indonesia (BUMN Baterai Indonesia) dengan nilai investasi sebesar USD1,1 Miliar. Kapasitas produksi akan diawali dengan 10 GWh yang akan ditingkatkan bertahap hingga 30 GWh di lokasi Karawang New Industrial City (KNIC), Jawa Barat.

Groundbreaking ini merupakan tindak lanjut kunjungan kerja Presiden Jokowi ke Busan, Korea Selatan bulan November 2019 dan upaya keras Kementerian Investasi/BKPM meyakinkan rencana investasi Group Konsorsium Perusahaan Korea Selatan di bidang industri baterai terintegrasi pertambangan, smelter, refinery, precursor cathode, dan sel baterai untuk mobil listrik dengan total investasi sebesar USD9,8 miliar pada 18 Desember 2020.

Bahlil mengungkapkan bahwa Bapak Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan khusus untuk bagaimana mewujudkan hilirisasi. Menurut Bahlil, pembangunan pabrik baterai ini merupakan konsep investasi hilirisasi yang pertama.

“Ini merupakan wujud realisasi dari negosiasi dan lobi yang cukup panjang dengan dukungan Menteri-Menteri teknis terkait. Mungkin draft MoU (dengan perusahaan) sudah kami buat 21 kali dan 7 kali saya ke Korea untuk negosiasi mewujudkan ini. Arahan Bapak Presiden yaitu membalikkan pikiran. Bukan hulunya tapi hilirnya dulu,” jelas Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil melaporkan bahwa proses perizinan investasi ini sepenuhnya diurus oleh Kementerian Investasi/BKPM atas arahan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

“Mereka membawa modal, teknologi dan membuat pasar. Izin dan insentif, pemerintah Indonesia yang urus, sesuai arahan Presiden,” tambah Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menekankan bahwa perusahaan telah berkomitmen menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya untuk dalam negeri, serta melakukan kolaborasi antara BUMN, investor, UMKM dan pengusaha nasional di daerah. Hal ini sesuai dengan amanat langsung Bapak Presiden RI dan implementasi Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).

Dalam sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa pembangunan pabrik baterai mobil listrik ini menjadi yang pertama di Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Hal ini merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan hilirisasi industri.

Menurut Jokowi, saat ini Indonesia harus berani mengubah struktur ekonomi yang sebelumnya berbasis komoditas menjadi hilirisasi menjadi negara industri yang kuat dengan berbasis pada pengembangan inovasi teknologi.

“Karena itu strategi bisnis besar negara yaitu keluar secepatnya dari jebakan negara pengekspor bahan mentah, melepaskan ketergantungan pada produk impor dengan mempercepat revitalisasi industri pengolahan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi,” tegas Jokowi.

Dalam 3-4 tahun mendatang, dengan potensi cadangan nikel terbesar di dunia, Jokowi yakin Indonesia akan bisa menjadi produsen utama produk-produk barang jadi berbasis nikel seperti baterai lithium, baterai listrik, dan baterai kendaraan listrik. Saat ini, pemerintah Indonesia akan terus berkomitmen memberikan dukungan dalam pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik.

“Pengembangan industri baterai ini akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai negara tujuan investasi bagi industri turunan yang menggunakan bahan baku baterai,” ucap Jokowi.

Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung menyampaikan apresiasinya atas kemudahan dalam proses perizinan investasi beserta insentif yang diterima sehingga kerja sama dalam pembangunan pabrik sel baterai ini dapat terealisasikan dengan baik.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan para menteri yang menghadiri upacara ini di sela-sela kesibukan. Hyundai Motor Group melakukan yang terbaik untuk menjadi pemimpin global di pasar kendaraan listrik. Melalui kerja sama dengan LG Energy Solutions dan memanfaatkan sumber daya mineral Indonesia yang melimpah, kami mengharapkan pengembangan industri material baterai sebagai industri hilir,” ujar Chairman Hyundai Motor Group Euisun Chung.

CEO LG Energy Solutions Jonghyun Kim juga menyatakan bahwa Indonesia menempati urutan pertama dalam pertambangan nikel sebagai bahan utama baterai dan merupakan pasar mobil terbesar di ASEAN. Sehingga, dengan dukungan kedua pemerintah, perusahaan siap untuk membuat sejarah sukses dalam transisi menuju sistem ramah lingkungan.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Presiden Joko Widodo, Menko Kemaritiman dan Investasi serta Menteri Investasi yang telah bekerja keras baik fisik maupun mental untuk keberhasilan awal bisnis ini, meskipun dalam keadaan sulit. Hari ini penuh makna, di mana pabrik sel baterai generasi mendatang pertama di Indonesia, akan membuka masa depan industri baterai,” ucap CEO LG Energy Solutions Jonghyun Kim. (*)



Menteri Bahlil Tinjau Langsung KEK Mandalika dan Jajal Sirkuit Mandalika

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2021
Lombok, 12 September 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meninjau pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sekaligus menjajal sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada sore kemarin (11/9). Turut mendampingi Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Direktur Teknik dan SDM ITDC Taufik Hidayat, dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi.

KEK Mandalika ditetapkan sejak tahun 2014 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 dan masuk kedalam Proyek Strategis Nasional sejak tahun 2016 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 sampai akhirnya diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 17 Oktober 2017.

Pada kunjungannya ini, Bahlil mengingatkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC selaku pihak pengelola KEK Mandalika agar terus memantau progres realisasi investasi di KEK tersebut.

“Jangan sampai di-kavling-kavling, namun ternyata tidak ada realisasi. Kalau ada timeline realisasinya itu akan lebih bagus supaya jika pada saat nanti mereka (investor) tidak mampu merealisasikan investasinya, maka bisa direviu permasalahannya. Kalau alasannya jelas, oke bisa diperpanjang. Namun jika tidak dan ada pihak lain yang berminat, maka bisa dikasihkan ke yang lain,” jelas Bahlil.

Bahlil juga manyampaikan bahwa para pelaku usaha di KEK Mandalika ini dapat menikmati sejumlah insentif menarik yang ditawarkan. “PPN sudah dapat, kalau barang masuk juga tidak bayar pajak. Seharusnya jika insentif yang kita kasih itu bagus, maka tenant-tenant-nya harus yang komit. Jangan yang janji-janji saja,” ujar Bahlil.

Terkait pembangunan Sirkuit Mandalika, Bahlil menyampaikan bahwa sirkuit ini mempunyai kelebihan yang luar biasa dibandingkan sirkuit dengan di negara lain, karena memiliki panorama alam yang indah dengan bentangan pantai yang biru. Bahlil berharap ke depannya Mandalika ini tidak hanya digunakan untuk olahraga otomotif dunia, melainkan juga olahraga dunia lainnya seperti golf. Bahlil juga berkesempatan menjajal langsung Sirkuit Mandalika ini.

“Sudah paten sekali sirkuit ini. Feeling saya, nanti begitu perhelatan MotoGP selesai digelar, tenant akan banyak yang masuk. Karena kita tidak perlu lagi menjelaskan bagaimana kelebihan dan keindahan sirkuit ini karena sudah banyak orang yang datang menyaksikan. Ke depan, semoga akan banyak event-event internasional yang juga akan diselenggarakan di sini,” ucap Bahlil.

Saat ini, perkembangan pembangunan sirkuit sudah mencapai 96,02%. Adapun master plan pembangunan sirkuit ini yaitu panjang sirkuit 4,31 km, 17 tikungan, pit area hingga 40 garansi, 50.000+ kapasitas tempat duduk, dan direncanakan hinga 7.700 penonton.

Direktur Operasional dan Inovasi Bisnis ITDC Arie Prasetyo menyampaikan bahwa konstruksi utama proyek dimulai sejak tahun 2019 dan direncanakan akan rampung di tahun 2022. Dari total rencana investasi sebesar Rp9,3 triliun, saat ini perusahaan telah merealisasikan Rp5,4 triliun, termasuk hotel dan pembangunan sirkuit. Beberapa proyek telah terdaftar sebagai tenant yang didominasi oleh bidang usaha hotel bintang dan fasilitasnya serta beberapa penyediaan utilitas seperti Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan penyulingan air.

Pembangunan Mandalika International Street Cirkuit telah dimulai dari tahun 2019 dan direncanakan akan selesai pengujiannya di pertengahan 2021 untuk kemudian dapat digunakan dalam event MotoGP di tahun 2022. (*)



Telantarkan 65 Hektar, Menteri Bahlil Memutus Kontrak GTI

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2021
Lombok, 12 September 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi melakukan kunjungan kerja ke Gili Trawangan, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Sabtu siang (11/9). Kunjungan dilakukan dalam rangka tindak lanjut fasilitasi penyelesaian permasalahan perjanjian kontrak produksi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) terkait pengusahaan lahan di pulau Gili Trawangan.

“Kendala investasi pariwisata di Gili, tanah milik Pemda tapi kontrak dengan GTI dalam kurun waktu cukup panjang. Tapi GTI tidak melakukan sesuai kontrak awal untuk membangun, namun justru rakyat yang bangun," ujar Bahlil.

PT GTI (PMDN) telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengusahakan lahan seluas 65 Ha yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Provinsi NTB sejak tahun 1995. Kompensasi yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dinilai sangat kecil dan dianggap merugikan dibandingkan dengan nilai aset hasil temuan BPK. Selain itu, PT GTI tidak melaksanakan kewajiban sebagai mitra untuk membangun 150 buah cottage dan fasilitas lainnya.

Bahlil mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah membentuk Satgas Percepatan Investasi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021. Satgas Percepatan Investasi ini mempunyai kewenangan untuk menetapkan keputusan terkait realisasi investasi yang harus segera ditindaklanjuti kementerian/lembaga/otoritas/pemerintah daerah.

“Permasalahan PT GTI ini menjadi salah satu prioritas permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh Satgas Percepatan Investasi. Setelah melalui pertimbangan mendalam dan melihat fakta kondisi real di lapangan, serta bahwa ini merupakan hal penting terkait keberadaan dan demi kebaikan masyarakat di Gili. Rakyat harus diberikan rasa aman dan kepastian. Kami akhirnya mengambil langkah tegas kepada PT GTI. Kami putuskan kontraknya,” ungkap Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa masyarakat di Gili tidak perlu ragu lagi karena Satgas Percepatan Investasi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Satgas Percepatan Investasi yang memutuskan bahwa Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengakhiri Perjanjian Kontrak Produksi antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT GTI Nomor 1 Tahun 1995 tanggal 12 April 1995 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Saya serahkan langsung Surat Keputusan (SK) Satgas Percepatan Investasi ke Bapak Gubernur untuk melakukan tindakan. Jadi bapak dan ibu semua tidak perlu ragu lagi. Kami ingin membela rakyat demi kepentingan bangsa. Ini adalah SK Satgas pertama yang dikeluarkan terkait kasus sengketa lahan dan diputuskan berdasarkan kolektif kolegial. Keputusan Satgas bersifat final,” jelas Bahlil.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah menyampaikan apresiasinya kepada Menteri Investasi dan Satgas Percepatan Investasi yang telah membantu permasalahan investasi sektor pariwisata di Gili ini.

“Setelah melihat langsung kondisi di lapangan, nampaknya berat untuk kami melanjutkan kerja sama. Namun, sebagai daerah yang friendly to business community, kami juga tidak serta memutuskan kontrak jika ada sengketa. Terima kasih kepada Menteri Investasi dan Satgas Percepatan Investasi, ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir bersama kita. Kami percaya Insha Allah permasalahan ini dapat tuntas dengan baik untuk kemaslahatan bersama. Mudah-mudahan ini merupakan langkah awal untuk membangun Gili kembali,” ucap Zulkieflimansyah.

Pada kunjungannya ini, Bahlil didampingi oleh Koordinator Bidang Intelejen Kejaksaan Agung Didik Suhardi, Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigadir Jendral Pipit Rismanto, dan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi serta sejumlah pejabat dari Kementerian Investasi lainnya. (*)



Sempat Mangkrak 4,5 Tahun, Kementerian Investasi Dukung Penuh Rencana Proyek Soda Ash di Gresik

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2021
Gresik, 10 September 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke lokasi rencana proyek soda ash atau Natrium Karbonat (Na2CO3) milik PT Petrokimia Gresik pada siang ini (10/9) sebagai bentuk dukungan atas rencana pengembangan PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak usahanya, PT Petrokimia Gresik. Menteri Investasi beserta jajaran pimpinan Kementerian Investasi disambut langsung oleh Wakil Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Nugroho Christijanto dan Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo.

Dalam kunjungannya, Bahlil mengungkapkan bahwa kunjungan kali ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan proyek PT Petrokimia Gresik yaitu pembangunan pabrik soda ash yang akan menjadi yang pertama di Indonesia.

“Kami menjalankan perintah Presiden untuk segera membantu baik BUMN maupun swasta nasional yg ingin melakukan pembangunan industri untuk produk substitusi impor,” ungkap Bahlil saat kunjungan langsung ke lokasi rencana proyek tersebut.

Bahlil mengapresiasi kerja sama yang baik antara Kementerian Investasi dengan PT Petrokimia Gresik beserta Kementerian terkait lainnya dalam mengakomodasi proses perizinan dan memfasilitasi percepatan proyek investasi ini.

Kementerian Investasi akan terus mengawal proses pembangunan proyek soda ash yang nilai investasinya mencapai Rp4,5 triliun dan ditargetkan selesai pembangunannya dalam 3 tahun mendatang. Bahlil mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengoptimalkan seluruh potensi hasil bahan baku industri hulunya agar dapat dimanfaatkan dan mendapatkan nilai tambah. Dengan demikian, BUMN yang mendapat profit akan meningkatkan pendapatan negara dan hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat dalam bentuk pembangunan.

“Kita akan dorong, bantu penuh, baik dari sisi insentif maupun perizinan. Jika memiliki masalah, silakan datang ke Kementerian Investasi untuk dibantu fasilitasi,” pungkas Bahlil menutup keterangan persnya siang tadi.

Direktur Utama PT Petrokimia Gresik Dwi Satriyo Annurogo menyampaikan bahwa soda ash merupakan suatu komoditi yang jumlah permintaannya mencapai 1.000.000 ton per tahun yang saat ini sepenuhnya masih diimpor. Proyek soda ash ini akan memenuhi kebutuhan pasar Indonesia dan menjadi produk substitusi impor.

“Kami berterima kasih atas dukungan penuh dan bantuan dari Menteri Investasi untuk dapat terlaksananya pembangunan pabrik soda ash di lahan PT Petrokimia Gresik ini,” ujar Dwi pada keterangannya di lokasi rencana proyek.

Proyek soda ash ini merupakan respon atas kebutuhan industri yang semakin meningkat dan akan tumbuh hingga 4% per tahun. Hal ini juga didorong oleh pertumbuhan industri lain seperti industri kaca dan keramik, sabun, dan deterjen.

Produksi soda ash dari pabrik PT Petrokimia Gresik direncanakan sebesar 300.000 ton per tahun mensubstitusi impor nasional akan kebutuhan soda ash hingga mencapai senilai USD 75 juta per tahun. Ditambah lagi, bahan bakunya telah dihasilkan oleh pabrik yang telah dimiliki oleh PT Petrokimia Gresik yang juga telah mempunyai infrastruktur yang memadai. Pabrik ini ditargetkan beroperasi pada akhir 2024.

PT Petrokimia Gresik telah hadir secara resmi pada tanggal 10 Juli 1972. PT Petrokimia Gresik merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) yang merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia yang berlokasi di di Kabupaten Gresik, Jawa Timur dengan luas wilayah lebih dari 450 hektar. Saat ini PT Petrokimia Gresik telah memiliki 31 pabrik dengan total kapasitas produksi pupuk dan non-pupuk mencapai 8,9 juta ton per tahun. (*)



Bahlil Lantik 11 Pejabat Eselon I Kementerian Investasi/BKPM

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2021
Jakarta, 10 September 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melantik 11 pejabat Eselon I Kementerian Investasi/BKPM di kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta kemarin siang (9/9). Pelantikan dihadiri secara terbatas oleh pejabat Kementerian Investasi/BKPM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dalam arahannya, Menteri Investasi/Kepala BKPM menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, salah satunya Bapak Ikmal Lukman sebagai Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama BKPM.

“Hari ini adalah hari bersejarah untuk pejalanan institusi yang namanya awalnya BKPM menjadi Kementerian Investasi yang dilakukan pada bulan April 2021 lalu. Sekretaris Menteri sebelumnya yaitu Ibu Farah dan Sekretaris Menteri sekarang, Bapak Ikmal, memegang peranan yang besar dalam penguatan institusi ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Pak Ikmal serta seluruh teman-teman yang dilantik,” ucap Bahlil.

Bahlil berpesan bahwa penguatan institusi tidak hanya pada konteks kewenangan, namun juga merupakan tanggung jawab besar yang akan dibebankan. Salah satunya dalam konteks implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), khususnya menyangkut perizinan berusaha beserta sistemnya.

“Saya mohon kepada Bapak-Bapak semua untuk melakukan kerja sama yang baik, terutama mengenai OSS (Online Single Submission), karena ini adalah pertarungan negara. 30% subtansi UU CK itu adalah kemudahan berusaha yang diimplementasikan melalui OSS. Sistem OSS Berbasis Risiko sekarang ini sudah diterapkan, namun kita sadari masih banyak kekurangan dan itu membutuhkan perhatian kita bersama serta dukungan dari semua pihak,” ujar Bahlil.

Bahlil juga menekankan bahwa kerja sama yang baik sangat dibutuhkan. Menurutnya, tidak ada pemimpin yang hebat tanpa adanya kerja sama yang baik.

“Sekecil apapun kontribusi pegawai wajib dihargai sebagai sumbangan integral dalam menentukan kesuksesan sebuah program dan kinerja Kementerian. Target investasi semakin bertambah, tahun ini sebesar Rp900 triliun, tahun depan sebesar Rp1200 triliun. Oleh karena itu, kami bekerja di luar kelaziman, di luar jam kerja, dan bahkan pada hari Sabtu dan Minggu. Pesan saya kepada teman-teman semua untuk jaga suasana kerja yg baik, jaga kekompakan dan kekeluargaan, serta jaga hubungan kerja yang baik. Tetap selalu saling mengisi dan berkolaborasi,” pesan Bahlil menutup sambutannya.

Adapun daftar lengkap pejabat Eselon I Kementerian Investasi/BKPM yang baru dilantik, sebagai berikut:
1. Ir. Ikmal Lukman, MBA sebagai Sekretaris Kementerian Investasi/Sekretaris Utama BKPM;
2. Nurul Ichwan, SE, MM sebagai Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM;
3. Ir. Yuliot, MM sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal BKPM;
4. Dr. Riyatno, SH, LLM sebagai Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM;
5. Dr. Achmad Idrus, MM sebagai Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal BKPM;
6. Imam Soejoedi, SE, MM sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM;
7. Heldy Satrya Putera, SE, MM sebagai Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian Investasi;
8. Dr. Indra Darmawan, MSc sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi;
9. Dr. Robert Leonard Marbun, SIP, MPA sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Investasi;
10. Drs. Aries Indanarto sebagai Staf Ahli Bidang Pengembangan Sektor Investasi Prioritas Kementerian Investasi; dan
11. Andi Maulana, SE, MM sebagai Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kemitraan Kementerian Investasi. (*)



Dorong Proyek Kilang Minyak dan Petrokimia Tuban, Kementerian Investasi/BKPM Fasilitasi Kerja Sama PT KAI dengan Pertamina-Rosneft

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2021
Jakarta, 31 Agustus 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil memfasilitasi kerja sama antara PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) dan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PT PRPP) terkait rencana kajian bersama penyediaan jasa angkutan kereta api untuk mengangkut komoditas hasil produksi Kilang Minyak dan Petrokimia Tuban menuju sejumlah kawasan industri di Pulau Jawa.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT KAI Jeffrie N. Korompis dan Presiden Direktur PT PRPP Kadek Ambara Jaya dengan disaksikan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Imam Soejoedi di Kantor Kementerian Investasi/BKPM Senin sore kemarin (30/8).

Pada kesempatan tersebut, Imam menyambut baik atas dimulainya kerja sama antara PT KAI dan PT PRPP. Imam menyampaikan bahwa Kementerian Investasi/BKPM akan berkomitmen penuh dalam melakukan pengawalan dan fasilitasi investasi terkait Proyek Strategi Nasional (PSN) Pembangunan Kilang Minyak dan Petrokimia Tuban ini.

“Proyek GRR (Grass Root Refinery) Tuban merupakan PSN yang menjadi salah satu proyek yang ditunggu-tunggu Bapak Presiden RI Jokowi. Proyek ini yang luar biasa sangat strategis, karena merupakan proyek “green field”. Mungkin 5 tahun terakhir kita sering mendengar arahan Presiden untuk peningkatan lifting minyak dan kemandirian industri petrokimia. Demand semakin tinggi, sedangkan supply turun. Akhirnya kita menjadi net importer,” ucap Imam dalam sambutannya.

Imam menambahkan bahwa Proyek Strategis Nasional Kilang Minyak dan Petrokimia Tuban yang dibangun oleh joint venture perusahaan Rosneft, Rusia dengan PT Pertamina dengan nilai investasi mencapai USD12 miliar atau lebih kurang Rp221 triliun, tidak dapat beroperasi tanpa adanya sejumlah dukungan pemerintah, termasuk penyediaan infrastruktur jalan tol dan jalur kereta api.

"Arahan Menteri Investasi kepada saya sebagai Deputi Dalak sangat jelas, bantu maksimal secara pro aktif investasi strategis dan bernilai tambah tinggi agar terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan di daerah,” imbuh Imam.

Untuk itu, sejak awal tahun 2020 telah dilakukan serangkaian kegiatan pengawalan dan fasilitasi penyelesaian masalah yang dihadapi oleh PT PRPP, khususnya terkait pembebasan lahan dan pembangunan infrastruktur transportasi. Direncanakan ada 2 (dua) moda angkutan untuk melayani distribusi hasil produksi Kilang Minyak dan Petrokimia Tuban, yaitu angkutan jalan tol dan kereta api.

Jeffrie N. Korompis selaku Direktur Perencanaan Strategis dan Pengembangan Usaha PT KAI menyampaikan apresiasinya kepada Kementerian Investasi/BKPM atas terlaksananya kerja sama ini. Jeffrie berharap kerja sama dengan PT PRPP ini dapat memberikan nilai tambah dan berjalan dengan baik.

“Kerja sama ini merupakan motivasi yang luar biasa dalam mendorong investasi infrastruktur, terutama dalam rangka mendorong efisiensi logistik nasional. Harapan kami ini bukan hanya tanda tangan, namun harus kita tindak lanjuti,” ucap Jeffrie.

Presiden Direktur PT PRPP Kadek Ambara Jaya menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan awal yang baik dengan dukungan penuh dari Kementerian Investasi/BKPM.

“Harapan kami dengan kerja sama ini tentunya menguntungkan kedua belah pihak. Kami lancar produksi dan pemasarannya, dan PT KAI juga bisa mengangkut ini dengan lancar,” ujar Kadek.

Dalam implementasinya, kajian bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun yang meliputi kajian pengembangan jasa angkutan kereta api yang akan mengangkut hasil produksi Kilang Minyak dan Petrokimia Tuban menuju sejumlah kawasan industri di Pulau Jawa, seperti Banten dan Jawa Timur, termasuk kajian identifikasi potensi permintaan serta kajian fisik pengembangan jalur lintasan sejauh 43 km yang menghubungkan lokasi proyek dengan jalur utama kereta api Pulau Jawa bagian utara, melalui wilayah Tuban dan Babat. Sebagian besar lintasan ini merupakan jalur reaktifasi, yang sebelumnya pernah digunakan.

Jalur kereta api ini nantinya juga diharapkan dapat melayani kebutuhan pergerakan masyarakat di wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Oleh karena itu, selain berfungsi sebagai angkutan barang, jalur kereta api ini juga diperuntukkan bagi angkutan penumpang. Sejumlah fasilitas stasiun akan dibangun untuk mendukung mendukung operasional jalur kereta api ini.

Mempertimbangkan potensi realisasi investasi serta dampak ekonomi yang sangat besar, maka Kementerian Investasi/BKPM akan terus melakukan pengawalan dan fasilitasi terhadap proyek ini hingga nantinya dapat beroperasi optimal mendukung pergerakan barang hasil produksi proyek kilang minyak dan petrokimia Tuban. Proyek ini diperkirakan akan mulai beroperasi pada tahun 2026. (*)



Kementerian Investasi/BKPM Gandeng Kementerian Luar Negeri Perkuat Kerja Sama Diplomasi Ekonomi di Bidang Investasi

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2021
Jakarta, 31 Agustus 2021 - Dalam rangka memperkuat kerja sama diplomasi ekonomi Indonesia, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri. Kolaborasi tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi yang dilaksanakan secara virtual di kantor masing-masing siang ini (31/8).

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara Kementerian Investasi dengan Kementerian Luar Negeri yang telah terjalin selama ini. Menurut Bahlil, para Duta Besar RI dan Konsul Jenderal RI memiliki peran penting dalam mempromosikan peluang investasi Indonesia di luar negeri. “Di tengah ketidakpastian pandemi COVID-19 ini, sudah saatnya bagi kita melakukan konsolidasi internal. Maju bersama untuk menggaet Foreign Direct Investment (FDI),” ucap Bahlil. Saat ini Kementerian Investasi telah menyiapkan Peta Peluang Investasi yang dapat dijadikan materi bagi para perwakilan RI di luar negeri untuk mempromosikan investasi di Indonesia. “Untuk mengimbangi penetrasi negara lain, kita membuat stimulus-stimulus. Salah satu di antaranya Peta Peluang Investasi. Kita sekarang sudah punya 23 proposal yang paten punya,” ungkap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah telah melakukan terobosan dalam mempercepat perizinan berusaha yaitu melalui sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko, yang telah diluncurkan secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo pada 9 Agustus 2021 lalu di Kementerian Investasi/BKPM. Bahlil mengungkapkan bahwa sistem OSS tersebut belum 100% sempurna, dan masih terus dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno L. P. Marsudi menyoroti perkembangan positif di dalam negeri terkait transformasi iklim usaha dan pembentukan Indonesia Investment Authority (INA), serta tantangan yang dihadapi dalam konteks global khususnya pandemi COVID-19. Di tengah situasi tersebut, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Investasi bersinergi lebih erat dan sepakat untuk bekerja beyond business as usual guna mempercepat pemulihan ekonomi.

“Dalam kerangka inilah Nota Kesepahaman ini disusun sebagai landasan kuat untuk menjalin kerja sama dalam tiga tahun mendatang dan membangun hubungan antar Kementerian yang agile, tanpa sekat birokrasi, dan result-oriented,” ujar Retno.

Menteri Luar Negeri menambahkan terdapat beberapa peluang yang dapat dikejar bersama dalam waktu dekat. Pertama, mendorong investasi di sektor kesehatan. Kedua, menarik investasi yang hijau dan ramah lingkungan. Ketiga, membidik mitra-mitra strategis dalam kerangka Sovereign Wealth Fund (SWF).

“Di tengah badai Pandemi ini, kita tidak bisa mengubah arah angin, tetapi kita bisa menyesuaikan layar kapal sehingga kita tetap dapat tiba di tujuan, yaitu Indonesia yang lebih maju,” pungkas Retno.

Melalui kerja sama ini, kedua kementerian melakukan fasilitasi pelaksanaan promosi investasi di berbagai forum internasional; fasilitasi, pendampingan, dan asistensi penuh kepada investor dalam penyelesaian permasalahan investasi baik di dalam dan luar negeri; pencatatan, rekonsiliasi/pertukaran, dan pengolahan data investasi Indonesia di luar negeri; dan pendampingan dalam pelaksanaan diplomasi ekonomi di bidang investasi pada berbagai forum internasional (bilateral, regional, dan multilateral) dalam rangka upaya peningkatan investasi ke dalam negeri dan memfasilitasi investasi Indonesia ke luar negeri.

Selain itu, nota kesepahaman tersebut juga mencakup pertukaran data dan informasi investasi; penyusunan, pemutakhiran, dan diseminasi informasi investasi termasuk buku pedoman diplomasi ekonomi di bidang investasi Indonesia; pengembangan kapasitas sumber daya manusia; penjajakan cost and benefit analysis, penetapan prioritas perundingan, dan review perjanjian internasional seperti perjanjian investasi internasional dan kerja sama lain di bidang investasi; serta pelaksanaan kegiatan lainnya yang disepakati dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam implementasinya, kedua kementerian akan terus menyinergikan program atau kegiatan, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh kedua kementerian. Saat ini terdapat 131 Perwakilan RI di luar negeri di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri dan 8 (delapan) Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di luar negeri yang menjadi bagian dari upaya promosi investasi Indonesia kepada para calon investor di luar negeri, serta memfasilitasi pengusaha Indonesia yang berusaha di luar negeri.

***



Kementerian Investasi dan KADIN Indonesia Perkuat Kolaborasi melalui Nota Kesepahaman

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2021
Jakarta, 28 Agustus 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Indonesia yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal. Nota Kesepahaman ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia Arsjad Rasjid di kantor Kementerian Investasi/BKPM pada kemarin siang (27/8).

Kementerian Investasi/BKPM dan KADIN Indonesia memperbarui serta memperkuat kerja sama yang pernah ditandatangani pada tahun 2016 lalu. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan iklim dunia usaha, mempercepat peningkatan penanaman modal dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melihat dampak pandemi Covid-19 terhadap ekonomi Indonesia di mana pertumbuhan ekonomi masih belum stabil, sekalipun pada kuartal II 2021 sudah membaik. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di kuartal II 2021, 84% pertumbuhan ekonomi ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi akan tergantung pada kepastian pendapatan masyarakat, dan peran pengusaha sebagai pahlawan tulang punggung pertahanan ekonomi bangsa adalah mendukung penciptaan lapangan pekerjaan yang memberikan kepastian pendapatan dan daya beli masyarakat.

“KADIN sebagai organisasi yang memiliki payung undang-undang di Indonesia, merupakan mitra strategis pemerintah, dapat memberikan masukan yang konstruktif dan pikiran kritis dalam rangka perbaikan kebijakan ekonomi,” ucap Menteri Investasi Bahlil.

Nota Kesepahaman ini merupakan wujud kolaborasi negara dan pengusaha. Tujuh puluh enam persen pendapatan negara berasal dari pajak, dan penyumbang pajak terbesar adalah perusahaan. Oleh karena itu, negara membutuhkan pengusaha yang handal. Dalam hal ini, Kementerian Investasi/BKPM dan KADIN Indonesia akan merumuskan satu langkah kolaboratif bagaimana menangani persoalan investasi yang dihadapi pengusaha.

“Saya mengajak teman-teman dunia usaha untuk berbicara bagaimana merumuskan strategi agar dunia usaha dapat berjalan dengan cara berpikir di luar kelaziman. Dalam konteks investasi, atas arahan Bapak Presiden mengenai visi besar transformasi ekonomi untuk penciptaan nilai tambah. Ada tiga program besar yang harus kita dukung yaitu hilirisasi industri, digitalisasi UMKM dan ekonomi hijau. Dalam konteks itu ayo kita coba rumuskan,” imbuh Bahlil.

Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Investasi/BKPM yang telah mendukung terjadinya kolaborasi ini. Nota Kesepahaman hari ini merupakan adendum serta penyempurnaan dari nota kesepahaman antara BKPM dengan KADIN Indonesia tahun 2016 yang lalu. Dalam Nota Kesepahaman yang baru ini kami harap sudah mencakup banyak hal yang diperlukan untuk sinergi dan kolaborasi antara Kementerian Investasi dengan KADIN Indonesia untuk mengakselerasi banyak hal yang dapat meningkatkan penanaman modal, memperluas lapangan kerja serta menumbuhkan perekonomian nasional.

“Kami menyambut baik kegiatan hari ini. Nota kesepahaman juga mencakup apa yang diperintahkan dalam Undang-Undang kepada KADIN yaitu dalam rangka kemitraan sebagai strategic partner pemerintah. Nota ini juga mencakup kerja sama dalam hal pendidikan dan pelatihan capacity building para pelaku usaha di tanah air,” ujar Arsjad Rasjid, Ketua Umum KADIN Indonesia periode 2021-2026.

Ruang lingkup Nota Kesepahaman yang ditandatangani siang ini meliputi pertukaran data dan informasi; penyelenggaraan promosi bersama (joint promotion); fasilitasi pelaku usaha asing dan investor dalam negeri yang menjalankan usaha di Indonesia; fasilitasi pelaku usaha dalam negeri yang berinvestasi di luar wilayah Indonesia; fasilitasi kemitraan penanaman modal; perencanaan dan pengembangan iklim dunia usaha; serta program pendidikan dan pelatihan bagi pelaku usaha. (*)



Kolaborasi Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM Siap Bawa UMKM Naik Kelas dan Go Global

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2021
Jakarta, 19 Agustus 2021 - Jalan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk semakin naik kelas dan go global kian diperlancar oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Investasi/BKPM. Kendala legalitas, seperti tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang sering ditemukan pada UMKM yang ingin bermitra dengan BUMN, dan menghambat langkah untuk lebih berkembang bisa diminimalisir setelah kedua kementerian mengikat kerja sama integrasi PaDi UMKM yang dimiliki Kementerian BUMN dengan sistem Online Single Submission (OSS) milik Kementerian Investasi/BKPM.

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara kedua kementerian ini memberikan UMKM binaan BUMN dan atau yang terdaftar di platform PaDi (Pasar Digital) UMKM akses dan kemudahan mendapat izin usaha, fasilitas penanaman modal besar, kemitraan, penyelesaian hambatan berusaha, sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), hingga peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

"Saya menyambut sinergi antara Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM ini dengan sangat antusias sebab hal ini menandakan kredo melayani dan hadir untuk rakyat, terutama sektor usaha kecil dan mikro, terus berjalan tanpa henti. Terutama dalam upaya membantu pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19. Kemudahan dan legalitas bagi UMKM akan membuat mereka lebih cepat naik kelas dan go global," ujar Menteri BUMN, Erick Thohir di Jakarta, Kamis (19/8).

“Legalitas akan memicu terciptanya tata kelola atau manajemen yang lebih baik, dan peluang lebih besar sehingga dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan menumbuhkembangkan ekonomi lokal, serta memperkuat perekonomian nasional,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Menteri Investasi yang merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa Kementerian Investasi siap memfasilitasi dan memberi dukungan bagi UMKM, baik yang dibina Kementerian BUMN atau kementerian dan lembaga lain untuk berkembang dengan memanfaatkan kemudahan pengurusan perizinan berusaha melalui sistem OSS milik Kementerian Investasi/BKPM.

"Kementerian Investasi/BKPM akan terus meningkatkan sinergi dengan instansi pemerintah dalam mendukung program peningkatan kontribusi dan kolaborasi BUMN dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengurusan izin tidak perlu ribet, semua online melalui OSS, sehingga tidak ada lagi kendala legalitas usaha bagi UMKM. Proses menjadi pasti, mudah, efisien, dan transparan," ujar Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Sistem OSS Berbasis Risiko yang diluncurkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pekan lalu di kantor Kementerian Investasi merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Perizinan berusaha dikategorikan berdasarkan tingkat risiko usaha tersebut. Misalnya pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) risiko rendah, akan mendapatkan kemudahan perizinan tunggal, di mana Nomor Induk Berusaha (NIB) berlaku berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi pelaku usaha yang produk atau jasanya wajib SNI dan halal.

“Kemudahan-kemudahan ini diberikan oleh pemerintah bagi pelaku UMK dengan risiko rendah. Semakin rendah tingkat risiko usaha, maka semakin mudah dan murah perizinan berusahanya. Pelaku UMK tidak perlu repot-repot dan sibuk mencari izin," imbuh Bahlil.

Sejauh ini, Kementerian BUMN telah melakukan berbagai inisiatif untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui pembangunan infrastruktur, pendanaan, dan akses pasar, serta juga program pemberdayaan melalui produk dan layanan yang dimiliki BUMN. Salah satunya program yang telah diluncurkan yakni, Pasar Digital (PaDi) UMKM yang menjadi bukti keberpihakan pemerintah dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UMKM secara global.

"Kolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM ini juga akan membuat data UMKM di PaDi UMKM akan lebih akurat, sehingga mempermudah dalam pemberian berbagai insentif khusus bagi UMKM, juga dalam pelaksanaan evaluasi, monitoring, dan penyusunan kebijakan pengembangan UMKM. Terobosan ini bagus untuk memperkuat peran dan kontribusi besar UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja," tambah Menteri Erick Thohir.

PKS ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM yang ditandatangani langsung oleh Menteri BUMN dan Menteri Investasi/Kepala BKPM pada 30 Maret 2020 lalu.

Dengan kerja sama ini, Kementerian Investasi/BKPM memberikan dukungan bagi program peningkatan kontribusi dan kolaborasi BUMN dengan sektor UMKM. Selain UMKM, kerja sama ini juga dapat dimanfaatkan oleh BUMN, dan anak perusahaan BUMN.

***



Kementerian Investasi Berkolaborasi dengan Kementerian BUMN Perkuat UMKM

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2021
Jakarta, 18 Agustus 2021 - Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kolaborasi dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan Teknis Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM. PKS tersebut ditandatangani oleh Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Riyatno dan Sekretaris Kementerian BUMN Susyanto secara daring di kantor masing-masing pagi ini (18/8).

PKS ini merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian BUMN dan BKPM yang ditandatangani langsung oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM dan Menteri BUMN pada 30 Maret 2020 lalu.

Riyatno selaku Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM menyampaikan bahwa melalui kerja sama ini, Kementerian Investasi/BKPM akan terus meningkatkan sinergi dengan instansi pemerintah dalam mendukung program peningkatan kontribusi dan kolaborasi BUMN dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini diharapkan dapat membantu pemulihan perekonomian nasional di masa pandemi COVID-19 saat ini.

“Namun banyak UMKM yang belum memiliki legalitas, dalam hal ini Nomor Induk Berusaha (NIB). Target pemerintah, khususnya Kementerian Investasi yaitu membantu memberikan legalitas kepada UMKM sebanyak mungkin,” ucap Riyatno dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Riyatno menyampaikan bahwa Kementerian BUMN selama ini telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan UMKM melalui berbagai perusahaan maupun anak perusahaan BUMN. Salah satu program yang telah diluncurkan yaitu Pasar Digital (PaDi) UMKM, yang merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing UMKM secara global. Melalui PKS ini, kedua pihak dapat melakukan pertukaran data dan informasi antara sistem Online Single Submission (OSS) dengan platform PaDi UMKM, pertukaran data dan informasi lainnya di luar platform PaDi UMKM tersebut, serta kegiatan promosi bersama antara para pihak dan BUMN.

Selain itu, ruang lingkup PKS ini juga mencakup kegiatan fasilitasi bagi BUMN, anak perusahaan BUMN, dan UMKM di bawah binaan BUMN dan/atau yang terdaftar pada platform PaDi UMKM, antara lain fasilitasi perizinan berusaha, pemberian fasilitas penanaman modal, sosialisasi penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), penyelesaian hambatan berusaha, kemitraan dengan penanaman modal skala besar, serta peningkatan kapasitas dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Dalam sambutannya, Susyanto selaku Sekretaris Kementerian BUMN menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kolaborasi yang baik antara Kementerian BUMN dan Kementerian Investasi/BKPM khususnya dalam hal perikatan kerja sama kali ini.

Menurut Susyanto, ruang lingkup yang dijelaskan dalam PKS baik dalam hal pertukaran data dan informasi maupun pemberian fasilitas tidak hanya di BUMN tetapi juga dengan UMKM, sudah sejalan dengan program Pemerintah untuk lebih memberikan perhatian kepada UMKM. Hal ini tidak terlepas dari peran UMKM yang cukup signifikan berkontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB) maupun penyerapan tenaga kerja.

“Apabila data UMKM sudah tersistem secara baik dan informasinya lebih akurat maka akan memudahkan Pemerintah dan elemen lainnya dalam melakukan evaluasi, monitoring, dan penyusunan kebijakan pengembangan UMKM, termasuk dalam pemberian ragam insentif khusus UMKM. Dengan demikian, diharapkan program-program tersebut dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran,” ujar Susyanto.

Selain itu, Susyanto juga meyakini bahwa kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi UMKM tetapi juga BUMN. Menurutnya, kerja sama ini akan menumbuhkembangkan BUMN dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam berbagai hal yang bersifat operasional, seperti perizinan, hambatan berusaha, pelaporan kegiatan penanaman modal, maupun terkait dengan aktivitas penanaman modal di BUMN atau pun oleh BUMN.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64,2 juta. Angka tersebut mencapai 99,9 persen dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia. UMKM juga menyerap 120 juta dari 130 juta angkatan kerja Indonesia baik formal maupun informal.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, sejak dioperasikannya sistem OSS Berbasis Risiko tanggal 4 Agustus 2021 hingga hari ini pukul 12.50 WIB, telah diterbitkan 36.629 NIB. Mayoritas skala usaha UMKM merupakan yang dominan, di mana NIB Usaha Mikro mendominasi sebanyak 35.980, kemudian Usaha Kecil sebanyak 506 serta Usaha Menengah sebanyak 66.

Melalui PKS ini, diharapkan dapat membantu UMKM untuk “naik kelas” menjadi pelaku usaha dengan legalitas dan tata kelola/manajemen yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan menumbuhkembangkan ekonomi lokal, serta memperkuat perekonomian nasional. (*)



OSS Berbasis Risiko Memberi Kemudahan untuk Pelaku UMK

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2021
Jakarta, 12 Agustus 2021 - Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Senin pagi (9/8). Peluncuran OSS Berbasis Risiko ini merupakan perwujudan dari amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

OSS Berbasis Risiko memberikan layanan bagi pelaku usaha yang terbagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu Usaha Mikro Kecil (UMK) dan Non Usaha Mikro Kecil (non UMK).

"Kuncinya ada di reformasi perizinan. Perizinan usaha yang terintegrasi, yang cepat, dan yang sederhana, menjadi instrumen yang menentukan daya saing kita untuk menarik investasi," ujar Jokowi saat peluncuran Sistem OSS Berbasis Risiko di Kantor Kementerian Investasi Senin lalu.

UMK Risiko Rendah mendapatkan keistimewaan perizinan tunggal dari aturan ini. Pelaku UMK hanya memerlukan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berlaku sebagai legalitas, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Sertifikat Jaminan Produk Halal (SJPH) bagi pelaku usaha yang produk atau jasanya wajib SNI dan halal.

Kemudahan sistem sudah dirasakan oleh Onice Waromi selaku pelaku UMK asal Papua. Pengusaha olahan sambal ikan tuna dengan nama produk Mace Papua ini telah mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS Berbasis Risiko.

"Yang melalui ponsel itu 5 menit. Cepat sekali. Sistem OSS yang sekarang sudah bagus. Setelah migrasi dari yang sebelumnya ke sistem baru ini sangat cepat sekali. Saya kan sering bantu teman-teman di Papua untuk mengurus izin NIB ini melalui sistem OSS. Sistem OSS sudah mobile dan praktis sekali," ujar Onice saat diwawancarai.

Pelaku usaha lain bernama Amelia Ludia Kafiar asal Jayapura juga menyampaikan hal serupa. Pemilik usaha burger yang baru berjalan selama 1 (satu) tahun ini juga sudah mengurus NIB.

"Semua terstruktur rapi, sangat baik, sangat mempermudah kami juga. Sangat mendukung kami juga sebagai pelaku UMKM dalam mengurus izin-izin kami juga,” ujar Amel.

Sementara itu berkaitan dengan pengembangan sistem, Kementerian Investasi/BKPM menyampaikan bahwa upaya perbaikan dan peningkatan layanan melalui OSS terus dilakukan. Staf Khusus Menteri Investasi Tina Talisa menekankan pentingnya masukan dan saran dari masyarakat.

"Kami menerima pertanyaan, masukan, dan saran yang berharga dari para pelaku usaha. Pengembangan terus dilakukan dari waktu ke waktu agar semakin mudah dan nyaman digunakan dalam proses perizinan berusaha. Di sisi lain sosialisasi dan edukasi yang proaktif juga harus dilakukan secara terus-menerus," ujar Tina.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/BKPM, sejak dioperasikannya sistem OSS Berbasis Risiko tanggal 4 Agustus 2021 hingga hari ini pukul 16.50 WIB, telah diterbitkan 24.695 NIB. NIB Usaha Mikro mendominasi sebanyak 24.362, dimana 11.312 diantaranya adalah perizinan tunggal.(*)



Bahlil: Sistem OSS Berbasis Risiko Terus Dikembangkan

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2021
Jakarta, 10 Agustus 2021 – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) meresmikan secara langsung Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi kantor Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Jakarta kemarin pagi (9/8), didampingi oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Dalam laporannya kepada Presiden RI, Menteri Investasi menyatakan bahwa sistem OSS Berbasis Risiko ini dibangun sejak bulan Maret 2021 dan telah diterapkan sejak Rabu, 4 Agustus 2021 lalu. Bahlil menegaskan kembali bahwa perizinan berusaha menggunakan sistem OSS Berbasis Risiko sesuai dengan intisari dari UU CK yaitu kemudahan berusaha. Prinsip perizinan berusaha menjadi pasti, mudah, efisien, dan transparan.

“Jadi tidak ada alasan lagi untuk adik-adik kita yang menjalankan UMK itu mengatakan kalau izin perlu biaya. Itu tidak ada lagi. Tidak perlu ketemu Menteri, Kepala Daerah, cukup lewat OSS, dia akan mendapatkan izin. Karena itu termasuk skala rendah,” jelas Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan bahwa dalam implementasi sistem OSS Berbasis Risiko ini masih akan terus dilengkapi dan dikembangkan. Kementerian Investasi/BKPM dengan pihak pengembang telah menyusun rencana sistematis untuk membuat sistem yang nyaman dan mudah digunakan.

“Setelah kami tes inshaallah keberhasilan sistem ini sudah 83%, sementara 17% masih dilakukan penyesuaian,” ujar Bahlil menutup laporannya.

Pada saat peluncuran OSS Berbasis Risiko kemarin, Presiden RI juga sempat berdialog langsung dengan dua pelaku usaha di Karawang dan Jakarta Pusat yang menggunakan sistem OSS dalam pengurusan perizinannya.

Yusuf Sopian, pelaku usaha di bidang industri pupuk organik yang berlokasi di Kawarang, Jawa Barat mengungkapkan dirinya bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS Berbasis Risiko hanya dalam 7 menit. Sebelumnya, Yusuf Sopian pernah mengurus pembuatan NIB usaha pertamanya dengan bantuan pihak ketiga dan prosesnya sangat lama. Di usaha keduanya ini, pengurusan NIB dilakukan sendiri melalui Sistem OSS Berbasis Risiko dan terbukti selesai sangat cepat.

“Ini mempermudah kami dari pelaku UMKM di mana perizinan lebih sederhana, tidak ada calo, kita langsung online, dengan mengakses tidak harus perantara dan lainnya yang di mana kita dibebankan biaya tersendiri. Kita lebih gampang, mudah dan terjamin,” ungkap Yusuf dalam dialognya bersama Presiden RI Jokowi secara virtual.

Sesuai dengan catatan Kementerian Investasi/BKPM, sejak dijalankannya sistem OSS Berbasis Risiko tanggal 4 Agustus 2021 hingga 10 Agustus 2021 pukul 12.00 WIB telah diterbitkan 17.665 NIB. (*)



Hadiri Rakor Investasi Wilayah Sumatra, Menteri Investasi Tekankan Pentingnya Kolaborasi Pemerintah Pusat dan Daerah

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2021
Padang, 26 Juni 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Investasi Wilayah I Sumatra di Kota Padang, Sumatra Barat (26/6) secara hybrid yang diikuti oleh seluruh Kepala Daerah dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di wilayah Sumatra. Dalam kesempatan ini, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia hadir langsung untuk memberikan arahan.

Dalam arahannya, Bahlil mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang menjadi kendala investasi bagi pelaku usaha di daerah adalah ketidakpastian kesediaan lahan. Dalam hal ini, Bahlil menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mencari solusi permasalahan lahan tersebut.

“Maka dalam rapat koordinasi ini, saya mau ada pembagian tugas yang jelas. Mana yang tugas pemerintah daerah, mana yang pemerintah pusat. Karena pusat tidak bisa mengurus tanah di daerah, yang tahu kan Gubernur dan para Bupatinya,” ungkap Bahlil.

Pemerintah tidak hanya fokus pada pertumbuhan investasi saja, tapi juga mewujudkan investasi yang berkualitas yang dapat melahirkan pemerataan pertumbuhan ekonomi. Bahlil menegaskan kembali bahwa tugas pemerintah bukan hanya mengurus investasi yang besar saja, akan tetapi juga mengurus Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“UMKM adalah benteng pertahanan ekonomi Indonesia. Kalau kata Bapak Presiden, mengurus UMKM itu mulia,” tambah Bahlil.

Bahlil mengungkapkan bahwa dalam penciptaan lapangan kerja, pemerintah memiliki peran dalam membuat regulasi, sedangkan yang menciptakan lapangan kerja ialah dunia usaha. Maka dari itu, tugas pemerintah saat ini yaitu mempercepat proses perizinan.

Kementerian Investasi/BKPM akan segera meluncurkan sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PPBR) melalui Online Single Subsmission (OSS) pada 2 Juli 2021 mendatang. Ini merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam melakukan percepatan perizinan berusaha di Indonesia, termasuk bagi UMKM.

Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi Ansharullah mengungkapkan apresiasinya atas kehadiran Menteri Investasi/Kepala BKPM beserta jajarannya dalam kegiatan Rapat Koordinasi Investasi Wilayah I Sumatra ini.

Mahyeldi menyampaikan bahwa keberadaan investasi merupakan modal dasar bagi perwujudan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan banyaknya investasi yang masuk ke suatu daerah tentunya akan membawa dampak positif seperti terciptanya lapangan kerja baru bagi masyarakat, peningkatan daya beli, dan perubahan kualitas taraf hidup ke arah yang lebih baik.

“Agar investasi menjadi lebih menarik maka pemerintah daerah harus terus berupaya melakukan perubahan, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha di daerah, dengan konsep pelayanan cepat, mudah, jelas, dan murah melalui sistem OSS, pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal, serta berupaya mewujudkan suatu lingkungan yang pro bisnis,” ujar Mahyeldi.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan inovasi serta mengembangkan kreativitas dalam mempromosikan potensi dan peluang investasi di daerahnya. Paling tidak diawali dengan mengkaji sektor-sektor potensial yang ada di daerah masing-masing, sehingga daerah mampu membuat prioritas pengembangan investasinya.

Menurut catatan Kementerian Investasi/BKPM, total realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di wilayah Sumatra pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2021 yaitu sebesar Rp52,3 triliun. Sedangkan khusus untuk provinsi Sumatra Barat, realisasi investasi pada periode yang sama untuk PMDN sebesar Rp1.418,1 miliar dan PMA sebesar USD5,8 juta.

Berdasarkan realisasi investasi PMDN dan PMA selama lima tahun terakhir (Januari 2016-Maret 2021), realisasi investasi di wilayah Sumatra mencapai Rp767,2 triliun. Realisasi investasi terbesar masuk ke Provinsi Riau sebesar Rp169,9 triliun, disusul Sumatra Selatan sebesar Rp169,0 triliun, Kepulauan Riau Rp110 triliun, Lampung Rp55,7 triliun, Bengkulu Rp28 triliun, Aceh Rp25,6 triliun, Sumatra Barat Rp25,5 triliun, Jambi Rp25,2 triliun, dan Bangka Belitung sebesar Rp18,5 triliun. (*)



Kementerian Investasi/BKPM Berkolaborasi dengan Forum Rektor Indonesia untuk Perkuat UMKM

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2021
Jakarta, 25 Juni 2021 – Dalam rangka fasilitasi dan penguatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kolaborasi dengan Forum Rektor Indonesia (FRI). Menteri Investasi/Kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Ketua FRI Arif Satria menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kolaborasi Program dan Kegiatan Pengembangan UMKM Dalam Rangka Penanaman Modal di Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Barat kemarin sore (24/6).

Bahlil mengungkapkan bahwa kerja sama ini sejalan dengan arahan Presiden RI Joko Widodo dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang telah disahkan pada November tahun 2020 lalu. Dalam hal ini, Kementerian Investasi/BKPM terus melakukan fasilitasi seluruh investor yang menanamkan investasinya dan mendorong kolaborasi antara investor besar dengan pengusaha serta UMKM di daerah.

Bahlil menegaskan kembali bahwa UMKM memiliki peran penting dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia, terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Selain kemudahan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS), Bahlil menambahkan bahwa negara juga mempermudah akses bagi UMKM untuk mendapatkan pendanaan dari sektor perbankan berupa kredit usaha.

“Namun 53% UMKM ini masih informal. Anak muda yang ingin jadi pengusaha UMKM sedikit sekali, karena perizinannya susah. Oleh karena itu kami dorong percepatan untuk UMKM yang belum memiliki izin agar mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha) melalui OSS,” ungkap Bahlil.

Menurut Bahlil, pendampingan dari Kementerian Investasi/BKPM dan asosiasi pengusaha seperti KADIN dan HIPMI juga diharapkan dapat menguatkan semangat kewirausahaan mahasiswa. Tujuannya agar semakin banyak lulusan perguruan tinggi yang menjadi pengusaha.

“Kita dorong output mahasiswa perguran tinggi ini untuk bisa menjadi entrepreneur. Namun, hal ini tidak bisa hanya dari kemauan mahasiswa saja. Negara juga harus hadir memfasilitasi perizinannya,” tambah Bahlil.

Dalam sambutannya, Arif Satria selaku Ketua FRI mengungkapkan apresiasinya atas kerja sama yang dilakukan ini. Arif berharap kolaborasi ini dapat saling melengkapi peran pemerintah dan dunia akademik sehingga memberikan dampak nyata terhadap penguatan UMKM di Indonesia.

“Kami menyambut baik harapan dari Pak Menteri untuk mendorong perguruan tinggi mencetak semakin banyak pengusaha UMKM. Perguruan tinggi adalah pusatnya inovasi, namun masih memerlukan bimbingan dan pendampingan dari kementerian dan pelaku usaha,” ungkap Arif.

Selain melakukan fasilitasi perizinan berusaha dan pengembangan UMKM, kerja sama ini juga mencakup kegiatan sosialisasi kebijakan penanaman modal dan perizinan berusaha; penelitian dan kajian terkait perencanaan, kebijakan, dan peraturan penanaman modal, serta kemudahan berusaha; dan atau kerja sama lainnya yang disepakati secara tertulis kedua pihak.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga melakukan dialog dengan 50 rektor dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia, baik secara daring maupun luring. Hadir secara langsung dalam dialog tersebut yaitu Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB), Perbanas Institute, Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, dan Universitas Pakuan. Partisipan lainnya turut bergabung melalui daring, di antaranya Rektor Universitas Gadjah Mada, Universitas Hasanuddin, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta), Universitas Teknorat Indonesia (UTI), Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD), Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Borneo Tarakan (UBT), Universitas Terbuka, Universitas Al Azhar Indonesia, dan Universitas Gunadarma.(*)



Kementerian Investasi/BKPM Gandeng Universitas Indonesia Kembangkan Industri Baterai Nasional

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2021
Jakarta, 24 Juni 2021 – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjalin kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI) dalam rangka menguatkan peran dan kontribusi penanaman modal untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Investasi/BKPM dan UI yang ditandatangani oleh masing-masing pihak yaitu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Rektor UI Prof. Ari Kuncoro S.E., M.A., Ph.D pada hari ini (24/6) secara daring di kantor masing-masing.

Penandatangan kerja sama ini dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan seminar daring dengan tema “Prospek & Tantangan Industri Baterai Nasional” yang disiarkan secara langsung melalui kanal Youtube UI Teve.

Dalam kegiatan webinar tersebut, Bahlil menjelaskan bahwa salah satu visi besar Presiden RI Joko Widodo yaitu mewujudkan transformasi ekonomi. Salah satunya melalui hilirisasi industri guna meningkatkan nilai tambah. Pada tahun 2030 mendatang, sebanyak 70% bahan bakar kendaraan sudah beralih dari fosil menjadi Energi Baru Terbarukan (EBT). Dalam hal ini, Indonesia beruntung karena memiliki cadangan sumber daya alam nikel sebesar 25% dari total cadangan di seluruh dunia.

“Indonesia menurut saya sudah saatnya untuk keluar menjadi pemain terbesar dunia, sehingga dunia mengenal Indonesia bukan hanya sekedar Bali, yaitu pariwisatanya. Tapi dunia harus mengenal Indonesia sebagai negara industrialis yang menghasilkan baterai modern,” ujar Bahlil dalam video sambutannya.

Menurut Bahlil, kerja sama ini merupakan salah satu langkah pemerintah dalam melakukan kolaborasi dengan dunia akademik, terutama untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Kolaborasi antara Kementerian Investasi/BKPM dengan UI ini mencakup aspek pendidikan dan pelatihan, penelitian dan kajian terkait penanaman modal serta kemudahan berusaha, publikasi bersama, dan berbagai bentuk kerja sama lain yang akan mengemuka di kemudian hari.

Dalam sambutannya, Rektor UI Prof. Ari Kuncoro S.E., M.A., Ph.D berharap bahwa kegiatan seminar dan penandatanganan ini menjadi momentum awal kolaborasi antara UI, pemerintah, dan industri dalam rangka membangun ekosistem industri mobil listrik nasional.

“Kerja sama dan kegiatan seminar ini penting untuk memahami pergeseran industri otomotif dunia, dari industri berbasis bahan bakar fosil menjadi industri kendaraan berbahan dasar listrik (electric vehicle/EV),” katanya dalam sambutan.

Dalam pengembangan teknologi EV, UI telah memulai pada tahun 2012 dengan diluncurkannya MOLINA-UI (Mobil Listrik Nasional Universitas Indonesia) oleh Fakultas Teknik UI (FTUI) serta pengembangan baterai ion-lithium yang hemat energi oleh Departemen Teknik Metalurgi dan Material FTUI. Hal ini terus dikembangkan sampai saat ini dengan melakukan riset terkait sistem motor listrik, sistem charging baterai, serta kajian sosial ekonomi terkait perubahan perilaku konsumen otomotif.

Seperti yang kita ketahui, industri baterai kendaraan listrik (EV battery) ini merupakan salah satu prioritas pemerintah. Investasi di sektor tersebut diproyeksikan akan menjadikan Indonesia naik kelas dari produsen dan eksportir bahan mentah, menjadi pemain penting pada rantai pasok dunia untuk industri baterai kendaraan listrik. Kementerian Investasi akan terus berkomitmen untuk mewujudkan ekosistem kendaraan listrik terintegrasi di Indonesia, mulai dari produksi baterai hingga kendaraan listrik dan pemasarannya.(*)



Rapat Perdana, Satgas Percepatan Investasi Siap Kebut Penyelesaian Masalah Investasi

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2021
Jakarta, 21 Juni 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memimpin rapat perdana Tim Pelaksana Satuan Percepatan (Satgas) Percepatan Investasi yang dilaksanakan secara hybrid di Kantor BKPM, Jakarta siang ini (21/6). Melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021, Bahlil ditunjuk sebagai Ketua Satgas. Rapat perdana juga dihadiri secara fisik oleh para Wakil Ketua Satgas yaitu Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono. Sementara para Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) bergabung secara daring.

Bahlil mengingatkan kembali perintah Presiden Joko Widodo agar Satgas berfokus untuk mengeksekusi investasi yang bermasalah, sektor-sektor prioritas yang bisa mendatangkan devisa, dan kolaborasi antara investor besar, baik dalam maupun luar negeri, dengan pengusaha nasional di daerah dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

“Itu sudah diperintahkan agar kita tegak lurus dengan apa yang menjadi aturan main di negara kita. Satgas ini diberikan amanah dan tugas yang cukup berat. Tapi atas dasar kebersamaan, kekompakan, dan pengabdian kepada bangsa dan negara, Insha Allah tugas ini mampu terselesaikan dengan baik,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa dalam aturannya, Satgas Percepatan Investasi ini diberikan kewenangan atas dua hal, yaitu menetapkan keputusan terkait realisasi investasi yang harus segera ditindaklanjuti Kementerian/Lembaga (K/L)/otoritas daerah/pemerintah daerah, serta melakukan koordinasi dengan K/L/otoritas daerah/pemerintah daerah. Semua kewenangan tersebut berorientasi pada percepatan realisasi investasi.

“Semuanya untuk percepatan penciptaan lapangan pekerjaan, jangan sampai kita jadi birokrasi baru. Padahal kita memangkas birokrasi. Selama bisa dieksekusi, sesuai dengan perintah Undang-Undang dan Presiden, harus kolaborasi,” tegas Bahlil.

Dalam rapat tersebut Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi yang menjabat sebagai Wakil Ketua I Satgas Percepatan Investasi menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan inventarisir berbagai hambatan investasi yang ada di daerah serta peraturan daerah yang tumpang tindih.

“Saya tekankan kepada rekan-rekan yang ada di daerah untuk melaksanakan langkah-langkah dan tindakan sesuai prosedur serta aturan yang berlaku. Termasuk juga menjaga kewibawaan aparatur penegak hukum dalam menangani permasalahan di lapangan,” tutur Untung.

Sementara itu Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono menambahkan bahwa saat ini timnya telah melakukan berbagai upaya dan selanjutnya permasalahan tersebut dapat dibahas lebih lanjut oleh Tim Satgas Percepatan Investasi ini. Gatot menyampaikan komitmen anggota Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Satgas Percepatan Investasi dengan penuh integritas dan profesionalitas.

“Apa yang menjadi arahan Presiden dan Menteri Investasi akan kita lakukan. Kita akan tegak lurus melakukan hal ini, demi bangsa dan negara. Kita berada pada jalur siapa yang benar, bukan kita mendukung siapa yang salah dan dengan cara-caranya menjadi benar,” tegas Wakil Ketua II Satgas Percepatan Investasi tersebut.

Menindaklanjuti Keppres, Menteri Investasi membentuk Tim Pelaksana Satgas Percepatan Investasi, melalui Keputusan Ketua Satgas Percepatan Investasi No. 121 tahun 2021 tanggal 15 Juni 2021. Tim Pelaksan terdiri dari sejumlah perwakilan lintas K/L, Polri, Kejaksaan Agung, seluruh Kapolda dan Kajati. Dalam menyelesaikan permasalahan dan mendorong percepatan investasi, Satgas Percepatan Investasi menetapkan prioritas proyek berdasarkan kriteria yang ditentukan, yaitu rencana investasi yang mendorong subsitusi impor dan/atau berorientasi ekspor dan/atau menyerap tenaga kerja minimal 3.000 orang. (*)



Peluang Investasi Disusun Matang untuk Dorong Peningkatan dan Pemerataan Investasi

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2021
Jakarta, 18 Juni 2021 - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membuka “Rapat Koordinasi Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis Yang Siap Ditawarkan” pada Jumat pagi ini (18/6). Kegiatan ini dihadiri secara daring oleh pejabat Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah seluruh Indonesia, di antaranya Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Bali I Wayan Koster, dan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Nathaniel Orno.

Kegiatan ini merupakan inisiatif Kementerian Investasi/BKPM untuk memberikan informasi dan data yang akurat kepada investor akan peluang investasi, khususnya pada proyek prioritas strategis. Dengan adanya informasi yang komprehensif dari hasil kajian, diharapkan dapat membantu investor dalam mengambil keputusan berinvestasi di Indonesia, yang tentunya akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Investasi/Kepala BKPM dalam sambutannya menyatakan peran investasi yang diharapkan mampu mengatasi ketimpangan wilayah melalui keterlibatan proses realisasi Proyek Prioritas Strategis.

“Saat masuk ke Kementerian Investasi, saya melihat proses promosi investasi kita seperti mengarang bebas karena belum adanya desain investasi yang terstruktur. Dengan adanya peta peluang investasi ini, investor dapat lebih mudah menetapkan keputusannya dengan proyek yang strategis,” ujar Bahlil.

Dengan adanya Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan Investasi yang disahkan pada tanggal 4 Mei 2021, Kementerian Investasi/BKPM memandang pentingnya peningkatan dan pemerataan investasi.

“Kita tidak boleh hanya berpusat pada daerah Jawa, harus ada pemerataan investasi daerah. Maka dari itu dengan adanya peta peluang investasi ini, harus ada keterlibatan pengusaha lokal daerah,” pesan Bahlil kepada peserta kegiatan.

Dalam kesempatan ini, para kepala daerah juga memberikan masukan, di antaranya disampaikan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang mengusulkan Feasibility Study (FS)/studi kelayakan bisnis untuk sektor-sektor potensial di wilayahnya seperti pariwisata, pertanian, dan pendidikan.

“Kami memohon dukungan dari Bapak Menteri dalam penyusunan FS di beberapa bidang usaha yang potensial, di antaranya adalah industri pengolahan kelapa, industri pengolahan kopi arabika, pengolahan gambir serta pengolahan kakao," ujar Mahyeldi.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bali I Wayan Koster juga menekankan pentingnya investasi dalam konteks empowerment (pemberdayaan) sumber daya lokal yang ada untuk menjadi kekuatan perekonomian daerah. Wakil Gubernur Maluku juga mendukung gagasan tersebut dan kembali menyampaikan potensi investasi di wilayah Maluku, seperti pengembangan industri pala, terutama di wilayah Banda, serta pembangunan pusat kegiatan perikanan dalam rangka mendukung Provinsi Maluku menjadi Lumbung Ikan Nasional.

Kegiatan Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis tahun 2021 merupakan kelanjutan kegiatan tahun lalu. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini nantinya berupa peta peluang investasi sebanyak 25 proyek yang berlokasi di 20 provinsi di seluruh Indonesia, dalam bentuk pra-Feasibility Study dengan analisis di berbagai aspek, infografis (info memo), dan informasi proyek berbasis spasial. Sektor-sektor yang menjadi fokus pemetaan yaitu sektor pariwisata, pengembangan kawasan dan industri yang terintegrasi kawasan, dan infrastruktur penunjang kawasan. (*)



Kunjungi KEK Bitung, Bahlil Berkomitmen Bawa Investor

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2021
Bitung, 13 Juni 2021 - Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung, Sulawesi Utara. Ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas arahan langsung dari Presiden Joko Widodo untuk melihat permasalahan dan hambatan yang dialami KEK Bitung.

"Dalam kedatangan ini saya ingin melihat secara dekat, sehingga kita bisa membangun suatu formulasi yang cepat dan tepat untuk mempercepat masuknya tenant-tenant ke KEK Bitung,” ungkap Bahlil.

Beberapa kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pengembangan KEK Bitung ini di antaranya adalah pengusahaan lahan, juga belum optimalnya fungsi pelabuhan Bitung dan infrastruktur penunjang lainnya di sekitar kawasan.

“Dari hasil yang kami tinjau, permasalahan tanah sudah akan selesai dan terkait konektivitas pelabuhan dan jalan tol sudah bagus, pulang dari sini saya akan melakukan koordinasi dengan kementerian untuk mempercepat proses pengembangannya,” ucap Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Walikota Bitung Maurits Mantiri yang ikut mendampingi kunjungan kerja tersebut menyampaikan harapan adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam pengembangan KEK Bitung. “Kami berharap dukungan dari pemerintah pusat dalam mendorong investor-investor potensial agar banyak masuk di KEK Bitung ini, sehingga bisa berdampak terhadap perekonomian di sekitar kawasan," tutur Maurits.

Menteri Investasi juga menyampaikan ada calon investor yang tertarik untuk melakukan investasi. "Saya sudah dapat calon investor, terutama di bidang hilirisasi perikanan, makanya saya datang untuk mengecek, tapi kepastiannya akan bagaimana setelah kami kembali ke Jakarta untuk memformulasikannya," tegas bahlil.

KEK Bitung merupakan Kawasan Ekonomi Khusus yang mulai beroperasi 1 April 2019. Kawasan ini memiliki luas wilayah 534 hektar dan dikelola oleh PT. Membangun Sulut Hebat yang merupakan badan usaha milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.(*)



Kolaborasi antara Kementerian Investasi dengan Gojek Memberdayakan UMKM

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2021
Jakarta, 30 Juli 2021- Kementerian Investasi/BKPM secara daring menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (Gojek), super-app kebanggaan anak bangsa, untuk sinergi pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis digital di Indonesia pada kemarin siang (29/7).

Kolaborasi yang ditandatangani Kementerian Investasi/BKPM dengan Gojek ini mencakup kegiatan sosialisasi informasi perizinan berusaha bagi UMKM, fasilitasi pendirian usaha hingga penyelesaian hambatan berusaha bagi UMKM, serta pembinaan dan pengembangan keahlian bagi UMKM berbasis digital.

Penguatan dan pemberdayaan UMKM yang dilakukan dalam kolaborasi ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang merupakan turunan dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Aturan ini mewajibkan pemerintah memberi fasilitasi perizinan berusaha, kemudahan dan peningkatan kompetensi serta daya saing bagi UMKM. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018, terdapat sekitar 64,2 juta pelaku UMKM di Indonesia atau 99,9% dari total unit usaha di Indonesia. UMKM juga menyerap 120 juta dari 130 juta angkatan kerja Indonesia, baik yang bersifat formal maupun informal.

Riyatno selaku Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal yang mewakili Kementerian Investasi/BKPM dalam penandatanganan kolaborasi ini menyebutkan bahwa sejak awal Menteri Investasi/Kepala BKPM selalu menekankan pentingnya mendorong pengusaha UMKM agar dapat berkembang dan naik kelas menjadi pengusaha lebih besar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah UMKM belum memahami dan memiliki legalitas perizinan berusaha, yang menghambat mereka memperoleh pembiayaan untuk mengembangkan usahanya dari lembaga pembiayaan.

“Target dari Kementerian Investasi/BKPM adalah memberikan legalisasi atau membantu memberikan kemudahan perizinan kepada sebanyak mungkin pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Nota Kesepahaman ini adalah salah satu upaya untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada pelaku UMKM khususnya di bawah naungan Gojek,” ucap Riyatno.

Riyatno juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, Kementerian Investasi/BKPM akan mengimplementasikan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS pada tanggal 2 Agustus 2021.

“Kita harapkan kolaborasi ini dapat membantu UMK khususnya pelaku usaha kecil untuk mendapatkan perizinan berusaha melalui Sistem OSS, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang yang berfungsi tidak hanya sebagai identitas dan legalitas, namun ini juga bisa berfungsi sebagai SNI (Standar Nasional Indonesia) dan juga sertifikasi jaminan produk. Inilah salah satu kemudahan yang diberikan pemerintah melalui sistem OSS ini,” imbuh Riyatno.

NIB bagi pelaku UMK dengan kegiatan usaha risiko rendah tidak hanya sebagai identitas dan legalitas usaha, namun juga sebagai perizinan tunggal untuk mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Shinto Nugroho, Direktur Kebijakan Publik dan Hubungan Pemerintah Gojek menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Investasi/BKPM atas kepercayaan yang diberikan kepada Gojek sehingga dapat turut mendukung berbagai program pengembangan UMKM di tanah air.

“Kolaborasi dengan Kementerian Investasi/BKPM ini sejalan dengan komitmen Gojek untuk membantu digitalisasi UMKM melalui solusi teknologi agar dapat beradaptasi dan terus #MelajuBersama Gojek. Di samping melalui solusi teknologi, Gojek juga mendukung pengembangan UMKM lewat berbagai program seperti program edukasi dan program untuk memperluas skala usaha termasuk menangkap kesempatan dengan berinovasi,” jelas Shinto.

Adapun program edukasi dan sosialisasi dalam kolaborasi ini dapat disalurkan melalui berbagai komunitas mitra usaha Gojek yang terdiri dari Komunitas Partner GoFood (KOMPAG), A Cup of Moka (ACOM), Bincang Biznis GoBiz, hingga Temu Midtrans.

“Kami yakin kolaborasi dengan BKPM dapat memfasilitasi mitra usaha dalam ekosistem Gojek dengan bentuk dukungan yang sangat bermanfaat untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan,” tutup Shinto.

Berdasarkan data yang dicatatkan Kementerian Investasi/BKPM, pada periode 9 Juli 2018 sampai dengan 30 Juni 2021, jumlah perizinan berusaha UMKM yang tercatat dalam sistem OSS mencapai 3.155.229 NIB atau 83% dari total perizinan berusaha yang diterbitkan yaitu 3.817.940 NIB. (*)



Kementerian Investasi Gandeng Konsorsium Hyundai Bangun Industri Sel Baterai Kendaraan Listrik

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2021
Jakarta, 29 Juli 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan Konsorsium Hyundai dan PT Industri Baterai Indonesia (IBI) yang diwakili langsung oleh CEO Hyundai Mobis Co. Ltd. Sung Hwan Cho dan CEO LG Energy Solution (LGES) Jonghyun Kim, serta Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho. Kegiatan penandatanganan ini dilakukan secara daring melalui video conference di Kantor Kementerian Investasi/BKPM pada Rabu sore (28/7).

Konsorsium Hyundai, yang terdiri atas Hyundai Motor Company, KIA Corporation, Hyundai Mobis, dan LG Energy Solution bekerja sama dengan PT Industri Baterai Indonesia, atau yang dikenal juga dengan nama Indonesia Battery Corporation (IBC), akan membangun pabrik sel baterai kendaraan listrik dengan total nilai investasi kurang lebih US$1,1 miliar dengan rencana penyerapan tenaga kerja sekitar 1.000 orang. Kerja sama investasi ini merupakan salah satu tahap dari keseluruhan rencana proyek baterai kendaraan listrik terintegrasi senilai US$9,8 miliar.

Bahlil mengungkapkan apresiasinya kepada pihak Hyundai, LG maupun PT Industri Baterai Indonesia atas terlaksananya kerja sama ini. Bahlil mengakui bahwa perjanjian kerja sama ini terealisasi dengan proses dan negosiasi yang panjang sehingga dapat menguntungkan semua pihak.

Bahlil juga mengingatkan kembali agar dalam implementasi kerja sama ini, perusahaan wajib menggandeng pengusaha dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).

“Penandatanganan yang akan disaksikan bersama-sama ini, izinkan saya sampaikan agar dalam implementasinya, sesuai dengan undang-undang, berkolaborasi dengan pengusaha nasional dan UMKM. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah saat ini. Kami akan kawal dari awal sampai akhir investasi untuk baterai sel ini,” tegas Bahlil dalam sambutannya.

Proyek investasi sel baterai kerja sama Konsorsium Hyundai-LG dan PT Industri Baterai Indonesia ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendorong pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia secara keseluruhan dari hulu sampai dengan hilir.

Dalam kesempatan ini, Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia Park Taesung memberikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia, khususnya Menteri Investasi dan Menteri BUMN atas terwujudnya kerja sama ini. Park menambahkan bahwa kerja sama investasi mobil listrik dan baterai ini akan menjadi kontributor yang secara inovatif menjalankan perekonomian yang lebih berorientasi pada lingkungan, teknologi, dan ekspor.

“Saya sebagai Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia akan menggerakkan segala dukungan agar kerja sama ini menjadi salah satu kerja sama yang sukses dan terbaik antara Korea dan Indonesia,” ungkap Park.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Korea Selatan Umar Hadi menyampakan bahwa terjalinnya kerja sama ini merupakan wujud komitmen kedua negara, meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19.

“Dalam kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan, proyek ini termasuk sangat strategis dan bersejarah karena membantu transformasi Indonesia menuju negara dengan industri yang kuat dan maju. Tentunya betul-betul mengalihkan bisnis ekstraksi menjadi manufaktur yang lebih bernilai tambah,” ucap Umar.

Seiring dengan perkembangannya, terlihat bahwa komitmen Hyundai tidak saja fokus pada pembuatan kendaraan konvensional, namun juga menjadikan Indonesia salah satu pusat pengembangan ekosistem kendaraan listrik berbasis baterai.

Direktur Utama PT Industri Baterai Indonesia Toto Nugroho menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi momentum dalam pembentukan industri baterai dan kendaraan listrik di Indonesia. Indonesia memiliki potensi menjadi pemain global industri baterai karena memiliki 24% cadangan nikel di dunia. “Kami akan memproduksi baterai secara kompetitif untuk memenuhi kebutuhan Indonesia dan juga untuk ekspor. Terima kasih atas dukungan yang sangat besar dari Kementerian Investasi, Kementerian BUMN, dan Ambassador kedua negara,” ucap Toto Nugroho.

CEO Hyundai Mobis Co. Ltd Sung Hwan Cho menyampaikan komitmennya untuk mengembangkan mobil listrik dan ekosistemnya di Indonesia. “Sampai sekarang, berkat dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia, kami sudah mencapai target untuk memajukan proyek ini dengan pihak-pihak lain. Saya merasa lebih dekat mencapai target kami, dan sekarang kedua negara akan bermitra untuk mengembangkan mobil listrik dan ekosistem ke depannya,” ungkap Cho.

Konsorsium Hyundai rencananya akan membentuk joint venture (JV) dengan PT Industri Baterai Indonesia selaku holding BUMN Baterai yang merupakan gabungan dari 4 (empat) BUMN, yaitu PLN, Pertamina, MIND ID, dan Antam. Adapun kerja sama investasi ini ditargetkan untuk dapat segera groundbreaking pada tahun ini. Fasilitas sel baterai ini rencananya akan memiliki kapasitas produksi sebesar 10 Giga watt Hour (GwH), yang nantinya akan menyuplai kendaraan listrik produksi Hyundai. (*)



Bahan Paparan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan II Tahun 2021

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2021
Bahan paparan pada konferensi pers mengenai realisasi investasi Triwulan II 2021 dapat diunduh pada lampiran berikut.



Indonesia Tetap Optimis, Investasi Penyokong Ekonomi di Masa Pandemi COVID-19

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2021
Jakarta, 27 Juli 2021 – Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi sepanjang periode April – Juni (Triwulan II) Tahun 2021 yang mencapai Rp 223,0 triliun serta data realisasi investasi secara kumulatif sepanjang periode Januari - Juni Tahun 2021 yang mencapai Rp 442,8 triliun.

“Sejak diberlakukannya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan petunjuk operasionalnya, yaitu PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah memberikan sentimen positif bagi para investor untuk tetap merealisasikan investasinya baik yang sedang dalam masa persiapan, masa konstruksi, dan masa produksi. Pada periode April-Juni 2021, investasi menggeliat dan berjalan dengan baik, dimana beberapa perusahaan besar telah melakukan groundbreaking. Hal ini sejalan dengan capaian realisasi investasi PMA/PMDN pada Triwulan II 2021 sebesar Rp 223,0 Triliun yang lebih besar dibanding Triwulan I 2021.” jelas Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.

Realisasi investasi selama Triwulan II 2021 mengalami peningkatan sebesar 16,2 % dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (Rp 191,9 triliun). Oleh karena itu, capaian investasi pada periode Januari – Juni ini menyumbang 49,2 % terhadap target tahun 2021 yang telah disesuaikan menjadi Rp 900 triliun dan dapat menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 311.922 orang. Apabila dilihat capaian Triwulan II dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020, PMA tumbuh sebesar 19,6 % dan PMDN sebesar 12,7 %. Capaian PMA di Triwulan II tumbuh sebesar 4,5% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021.

“Usaha keras pemerintah untuk mendorong pesebaran investasi di seluruh wilayah Indonesia telah menunjukan tanda-tanda yang sangat positif sejak tahun 2020 dengan capaian total realisasi investasi PMA PMDN Triwulan II di luar Pulau Jawa sebesar 51,0%. Apabila diakumulasikan, capaian realisasi investasi pada Semester I tahun 2021 di luar Pulau Jawa adalah sebesar 51,5%. Hal ini menunjukkan arah kebijakan Presiden Jokowi pada periode pertama untuk menggenjot infrastruktur di luar Pulau Jawa telah memberikan kepercayaan di kalangan investor untuk berinvestasi di luar Pulau Jawa. Luar biasanya mayoritas investasi di luar pulau jawa adalah sektor sekunder atau industri”, Bahlil menambahkan.

Berdasarkan capaian investasi tersebut, terlihat kontribusi yang cukup siginifikan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 106,2 triliun atau 47,6% dari total capaian dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 165.684 orang atau 53,1% dari total penyerapan tenaga kerja yang terjadi. Berikutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (19,3%), sedangkan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Timur (13,1%).

Dalam periode yang sama, realisasi PMA adalah sebesar Rp 116,8 triliun atau 52,4% dari total capaian dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 146,238 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang realisasi PMA terbesar berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (22,1%), dan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (19,8%). PMA yang menyumbangkan realisasi terbesar berasal dari negara Singapura (26,4%).

“Lima besar sektor PMA pada Triwulan II ini diantaranya adalah sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya yang terjadi di wilayah Sulawesi Tengah, Maluku Utara dan Riau, dan sektor kawasan industri dan perkantoran di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sedangkan, lima besar sektor PMDN diantaranya adalah sektor industri makanan dan minuman, dan sektor transportasi, gudang dan telekomunikasi yang semuanya berada di wilayah Pulau Jawa”, jelas Bahlil selanjutnya.

Apabila dilihat dari persebarannya, persentase realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai 49,0% dengan nilai investasi sebesar Rp 109,2 triliun. Sedangkan persentase realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 51,0% dengan nilai investasi sebesar Rp 113,8 triliun.

Secara kumulatif sepanjang periode Januari – Juni tahun 2021, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp 442,8 triliun atau 49,2 % dari target Rp 900 triliun pada akhir tahun. Capaian ini terdiri atas PMA sebesar Rp 228,5 triliun dan PMDN sebesar Rp 214,3 triliun. Kinerja tersebut berhasil menyerap 623,715 orang tenaga kerja Indonesia.

Lebih lanjut dijabarkan dari kinerja realisasi investasi periode Januari - Juni 2021 tersebut, terlihat kontribusi terbesar berasal dari PMA sebesar Rp 228,5 triliun atau 51,6% dari total realisasi, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 292.401 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (22,2%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (19,4%). Sedangkan untuk negara asal investasi terbesar dari Singapura (30,1%).

Sementara pada periode yang sama, realisasi investasi PMDN memberikan kontribusi sebesar Rp 214,3 triliun atau 48,4% dari total capaian dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 331.314 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (19,7%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (13,2%).

Kami masih tetap optimis bahwa target yang diberikan oleh Presiden sebesar Rp 900 Triliun, mudah mudahan tercapai dengan harapan pandemi Covid-19 dapat dikendalikan segera”, ujar Bahlil dipenghujung acara press release.

Terjadi kenaikan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan II Tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar 12,7%, yaitu dari Rp 94,3 triliun menjadi Rp 106,2 Triliun.

Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan II Tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 naik sebesar 19,6%; yaitu dari Rp 97,6 Triliun menjadi Rp116,8 triliun.

Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan II Tahun 2021:
1. Realisasi Investasi PMDN
Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (Rp. 20,5 triliun); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 14,5 triliun); Listrik, Gas, dan Air (Rp 11,7 triliun); Konstruksi (Rp 9,9 triliun); dan Industri Makanan (Rp 7,1 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 23,3 triliun atau 22,0 % dari total PMDN.
Sedangkan, lima realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Timur (Rp 13,9 triliun) Jawa Barat (Rp 12,1 triliun); DKI Jakarta (Rp 11,2 triliun); Banten (Rp 10,2 triliun) dan Jawa Tengah (Rp 7,8 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA
Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 1,8 miliar); Pertambangan (US$ 0,9 miliar); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (US$ 0,9 miliar); Listrik, Gas, dan Air (US$ 0,8 miliar); dan Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 0,7 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar US$ 3,8 miliar atau 47,6 % dari total PMA.
Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 1,6 miliar); Daerah Khusus Ibukota Jakarta (US$ 1,0 miliar); Maluku Utara (US$ 1,0 miliar); Sulawesi Tengah (US$ 0,5 miliar); dan Riau (US$ 0,4 miliar).
Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 2,1 miliar); Hongkong, RRT (US$ 1,4 miliar); Belanda (US$ 1,1 miliar ); Jepang (US$ 0,7 miliar); dan R.R. Tiongkok (US$ 0,6 miliar).

3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada Triwulan II Tahun 2021, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 109,2 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 113,8 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, terjadi percepatan investasi di Jawa sebesar 8,6% dan investasi di Luar Jawa sebesar 24,6%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan II Tahun 2021 mencapai 311.922 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 165.684 orang dan proyek PMA sebanyak 146.238 orang.

Kumulatif Realisasi Investasi Periode Januari – Juni 2021
1. Realisasi Investasi PMDN
Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 42,1 triliun); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 27,8 triliun); Listrik, Gas dan Air (Rp 23,1 triliun); Konstruksi (Rp 19,5 triliun); dan Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 16,1 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar Rp 46,3 triliun atau 21,6% dari total PMDN.
Sedangkan, lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (Rp 28,2 triliun); Jawa Timur (Rp 23,9 triliun); DKI Jakarta (Rp 19,9 triliun); Banten (Rp 17,1 triliun); dan Jawa Tengah (Rp 16,2 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA
Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (US$ 3,5 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 1,8 miliar); Industri Makanan (US$ 1,5 miliar); Pertambangan (US$ 1,5 miliar); dan Listrik, Gas, dan Air (US$ 1,4 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar US$ 8,3 miliar atau 52,9 % dari total PMA.
Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (US$ 3,0 miliar), DKI Jakarta (US$ 2,0 miliar); Maluku Utara (US$ 1,4 miliar); Sulawesi Tengah (US$ 1,1 miliar); dan Riau (US$ 1,0 miliar).
Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah: Singapura (US$ 4,7 miliar), Hongkong, RRT (US$ 2,3 miliar); R.R Tiongkok (US$ 1,7 miliar); Belanda (US$ 1,3 miliar); dan Korea Selatan (US$ 1,1 miliar).

3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada periode Januari – Juni 2021, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 214,5 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 228,23 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, terjadi percepatan investasi di Jawa sebesar 2,7 % dan di Luar Jawa sebesar 17,8 %.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Januari – Juni Tahun 2021 mencapai 623.715 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 331.314 orang (53,1%) dan proyek PMA sebanyak 292.401 orang (46,9%)

5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Juni tahun 2021 adalah:
a. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 96,28 triliun (21,7%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 53,41 triliun dan PMA sebesar US$ 2,94 miliar.
b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 214,53 triliun (48,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 107,12 triliun dan PMA sebesar US$ 7,36 miliar.
c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 35,70 triliun (8,1%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 25,35 triliun dan PMA sebesar US$ 0,71 miliar.
d. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 47,86 triliun (10,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 14,49 triliun dan PMA sebesar US$ 2,29 miliar.
e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 14,80 triliun (3,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 9,40 triliun dan PMA US$ 0,37 miliar.
f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi Rp 33,59 triliun (7,6%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 4,50 triliun dan PMA sebesar US$ 1,99 miliar.

***

Realisasi Investasi Triwulan II 2021 dapat diunduh pada
https://www.bkpm.go.id/id/statistik/investasi-langsung-luar-negeri-fdi



Investasi Triwulan II 2021 Capai Rp223 Triliun, Naik 16,2% Dibanding Tahun Lalu

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2021
Jakarta, 27 Juli 2021 – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mempublikasikan data realisasi investasi Triwulan II (April – Juni) Tahun 2021 yang mencapai Rp223,0 triliun dan menciptakan lapangan kerja bagi 311.922 Tenaga Kerja Indonesia. Data realisasi investasi tersebut terdiri dari kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp116,8 triliun (52,4%) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp106,2 triliun (47,6%).

Realisasi investasi selama Triwulan II Tahun 2021 ini mengalami peningkatan sebesar 16,2 % dibandingkan periode yang sama tahun 2020 (Rp191,9 triliun) dan tumbuh sebesar 1,5% jika dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2021.

Melalui capaian tersebut, maka akumulatif data realisasi investasi Semester I (Januari - Juni) Tahun 2021 sebesar Rp442,8 triliun atau 49,2% dari target realisasi investasi tahun 2021 sebesar Rp900 triliun, sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo. Sepanjang periode ini, pemerintah telah berhasil menyediakan lapangan kerja bagi 623.715 TKI.

“Angka ini dapat kami pertanggungjawabkan, karena ini laporan langsung berdasarkan kinerja perusahaan. Proyeknya apa, lokasinya di mana, perusahaan apa. Semua data dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bahlil dalam konferensi pers yang dilaksanakan secara daring siang ini (27/7) di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta.

Realisasi investasi PMA pada Triwulan II Tahun 2021 ini meningkat 19,6% dan PMDN pun tumbuh sebesar 12,7% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2020 lalu. Menurut Bahlil, peningkatan PMA tersebut mengidentifikasi bahwa dunia usaha secara global mulai menyesuaikan pola perubahan yang terjadi akibat pandemi COVID-19 saat ini.

Lebih lanjut, dilihat dari sebaran wilayahnya, capaian realisasi investasi Triwulan II Tahun 2021 di luar Jawa Rp113,8 triliun (51%) lebih besar dibandingkan di Jawa sebesar Rp109,2 triliun (49%). Data realisasi investasi di luar Jawa tersebut meningkat sebesar 24,6% dibandingkan Triwulan II Tahun 2020 lalu. Secara akumulatif sepanjang Semester I Tahun 2021 ini, realisasi investasi di luar Jawa juga tercatat lebih besar yaitu Rp228,23 triliun (51,5%) dibandingkan di Jawa sebesar Rp214,53 triliun (48,5%).

“Ini paten! Biar ada pemahaman bahwa pemerintah tidak hanya urus investor di Jawa saja. Tapi juga luar Jawa. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar jangan mengurus investasi besar saja. UMKM diurus. Jangan hanya urus investor di Jawa saja, tapi juga luar Jawa,” imbuh Bahlil.

Pada periode Triwulan II Tahun 2021 ini, provinsi Jawa Barat masih menjadi pada urutan teratas dengan total realisasi investasi sebesar Rp35,3 triliun (15,8%). Selain itu, sektor investasi yang mendominasi yaitu Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran dengan nilai Rp31,3 triliun atau 14% dari total capaian realisasi investasi. Periode Triwulan I Tahun 2021, Singapura masih menjadi negara asal investasi yang menyumbang realisasi investasi tertinggi yaitu sebesar US$2,1 miliar, disusul oleh Hong Kong, RRT (US$1,4 miliar); Belanda (US$1,1 miliar), Jepang (US$0,7 miliar), dan R.R. Tiongkok (US$0,6 miliar).

“Kita lihat Belanda menggeser Jepang menjadi peringkat ke-3. Di Triwulan I lalu, yang masuk 5 besar itu investasi asal negara Swiss, sekarang Belanda. Artinya ini pesan positif kepercayaan dunia internasional, khususnya Eropa. Sejak adanya Brexit, kita tahu kalau Belanda saat ini sebagai hub di Eropa,” jelas Bahlil.

Kedua negara Eropa di atas, Belanda dan Swiss masuk peringkat 10 besar negara asal PMA pada periode Januari-Juni 2021. Belanda menempati peringkat 4 dengan investasi sebanyak US$1,28 miliar. Sementara, Swiss di peringkat 9 dengan investasi sebanyak US$0,49 miliar. Singapura juga masih menempati urutan pertama dengan total investasi sebesar US$4,7 miliar atau 30,1% dari total capaian PMA.

Tidak jauh berbeda, secara akumulatif data pada Semester I Tahun 2021 menunjukkan trend yang sama. Provinsi Jawa Barat tetap menjadi lokasi dengan realisasi investasi tertinggi, yaitu sebesar Rp72,5 triliun atau 16,4% dari total capaian. Sektor Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran mendominasi dengan nilai Rp60,7 triliun atau 13,7% dari total capaian.

Dalam kesempatan ini, Bahlil juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko akan segera go live langsung diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo. Hal ini merupakan salah satu implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK).

“Ini adalah amanah UU CK, dimana pemerintah wajib memberikan kepastian, kemudahan, efisiensi, dan transparansi bagi pelaku usaha. Sesuai arahan Bapak Presiden, saat ini kita menjalankan konsep “rem dan gas”. Bagaimana satu sisi kita menyelesaikan COVID-19, dan di sisi lain, ekonomi harus jalan,” ucap Bahlil.

Menanggapi pertanyaan dari rekan media, Bahlil mengakui bahwa dalam mencapai target realisasi investasi tahun 2021 ini, Kementerian Investasi/BKPM akan menghadapi tantangan besar pada Triwulan III nanti. Hal ini dikarenakan kondisi kenaikan kasus COVID-19 yang tinggi, dimana banyak daerah di luar Jawa yang memberlakukan lockdown, sehingga menjadi tantang tersendiri dalam menarik investor untuk melakukan usahanya di luar Jawa.

“Ini kondisi yang tidak menyenangkan. Tapi ini tantangan. Jadi harus ada inovasi strategi untuk kita menghadapi. Jadi berbagai kreativitas upaya yang kita lakukan. Strateginya datangi satu-satu, beri insentif lebih baik dibanding di Jawa, kasih izin,” jelas Bahlil merespon pertanyaan dari rekan media. (***)



Hadiri Pelantikan Ketua Umum KADIN Provinsi Sulawesi Tenggara, Bahlil Optimis KADIN Mampu Dorong Perekonomian Nasional dan Lokal

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2021
Kendari, 31 Maret 2021 - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tiba di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (30/3) dalam rangka menghadiri Pelantikan Anton Timbang sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Sulawesi Tenggara masa bakti 2021-2026. Pelaksanaan pelantikan ini sekaligus mengukuhkan 145 orang pengurus KADIN Provinsi Sulawesi Utara dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa KADIN merupakan salah satu mitra strategis pemerintah dalam mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Para pengusaha sebagai investor merupakan pencipta lapangan kerja dan pemerintah berupaya untuk terus menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau biasa dikenal dengan UU Cipta Kerja (UU CK) ditegaskan bahwa pemerintah pusat dan daerah berkewajiban memfasilitasi pengusaha dalam mengurus perizinan investasi. Dan dalam Pasal 90 UU CK dinyatakan kewajiban agar setiap investor yang masuk ke daerah berkolaborasi dengan pengusaha yang ada di daerah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).

“Kalau tidak, izinnya kita pertimbangkan untuk diberikan. Ini tidak bisa main-main, dan saya tidak bisa kompromi kalau urusan daerah. Harus kita dorong. Sudah saatnya orang daerah merasakan kekayaan di daerahnya sendiri. Dan karena itu, saya merasa KADIN adalah bagian mitra strategis pemerintah. Secara Undang-Undang (UU), institusi, organisasi bisnis yang punya UU hanya KADIN. Kita minta rekomendasi KADIN, mana yang terbaik,” ujar Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil juga menyampaikan rencana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) aspal buton. Hal ini sudah dilaporkan dan dibahas langsung kepada Presiden RI Joko Widodo.

“Satu bulan lalu saya datang ke Buton dan Gubernur minta saya clear-kan. Alhamdulillah 2 minggu saya kerjakan, sudah keluar Keputusan Menteri untuk pemakaian aspal buton sebagai komoditas nasional untuk dipakai seluruh Indonesia. Jadi berapapun produksi aspal buton, sekarang negara yang akan menjadi pembelinya,” tegas Bahlil.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, potensi investasi di provinsi Sulawesi Tenggara dibagi menjadi 3 (tiga) sektor, yaitu pertambangan, perikanan, dan kehutanan. Bahlil menekankan agar pemerintah daerah segera melakukan evaluasi atas perizinan investasi, khususnya sektor pertambangan, yang tidak memiliki dampak ekonomi bagi daerah.

Selanjutnya, Bahlil menyampaikan bahwa bulan April mendatang akan diselenggarakan rapat koordinasi (rakor) evaluasi perizinan antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam rangka evaluasi perizinan yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.

“Jangan lagi surat-surat izin itu dipakai untuk dijual kesana kemari, kemudian daerah tidak mendapat bagian apa-apa. Ini adalah bentuk afirmatif kita. Dan saya yakin calon Ketua Umum KADIN ke depan yang bisa kita pilih yang punya komitmen dengan daerah dalam bersinergi membangun ekonomi daerah,” ujar Bahlil.

Menurut catatan BKPM, realisasi investasi Provinsi Sulawesi Tenggara di masa pandemi sepanjang tahun 2020 mencapai Rp21,13 triliun, naik 13,1% dibandingkan capaian tahun 2019 sebesar Rp18,65 triliun. Pencapaian ini merupakan sinyal positif bagi pertumbuhan investasi dan pemerataan ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada sebaran realisasi investasi di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode tahun 2016-2020, posisi pertama ditempati oleh Kabupaten Konawe dengan nilai investasi sebesar Rp51,26 triliun, disusul Kabupaten Bombana sebesar Rp5,77 triliun; Kota Kendari sebesar Rp4,11 triliun; Kabupaten Kolaka sebesar Rp3,95 triliun; dan Kabupaten Konawe Selatan sebesar Rp2,05 triliun. (*)



Tuntaskan Vaksinasi COVID-19 Dosis Kedua, Suntikan Semangat Baru BKPM Untuk Kejar Investasi

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2021
Jakarta, 30 Maret 2021 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelesaikan program vaksinasi COVID-19 dengan menggelar pelaksanaan vaksinasi dosis kedua untuk 899 pegawai BKPM, termasuk Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kemarin (29/3) di Auditorium Nusantara BKPM. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari program vaksinasi dosis pertama yang telah dilakukan pada tanggal 15 Maret 2021 lalu.

BKPM bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) beserta 9 tim vaksinator dalam membantu pelaksanaan proses vaksinasi dosis kedua ini. Kesembilan tim vaksinator berasal dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) wilayah kerja Halim, Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan (PKR) Kementerian Kesehatan, Rumah Sakit Pondok Indah, Rumah Sakit Hermina Jatinegara, Rumah Sakit Satya Negara dan Rumah Sakit Angkatan Udara dr. Esnawan Antariksa.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasinya atas kerja sama tim Kemenkes dalam pelaksanaan kegiatan vaksinasi tahap kedua untuk seluruh pegawai BKPM.

“Saya secara khusus, pribadi maupun sebagai pimpinan, mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak atau ibu vaksinator yang telah menyelesaikan proses untuk membantu vaksinasi BKPM dari pertama sampai terakhir,” ucap Bahlil dalam sambutannya pada kegiatan penutupan vaksinasi BKPM kemarin sore (29/3).

Sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan masyarakat, pegawai BKPM termasuk dalam prioritas program vaksinasi gelombang kedua. BKPM menuntaskan program vaksinasi ini dalam waktu singkat sebagai bukti keseriusan dalam mempercepat penanggulangan pandemi, khususnya dalam pelayanan perizinan investasi di Indonesia. Selain untuk perlindungan para pegawai BKPM selaku pelayan publik, program vaksinasi ini juga merupakan usaha pemerintah untuk segera menangani masa pandemi COVID-19.

“Bagi BKPM ini adalah sebuah langkah yang harus dilakukan karena sebagai garda terdepan untuk melakukan pelayanan investasi. Karena itu, hari ini kita memasuki babak baru sekalipun kita masih pandemi tetapi dalam proses tahapan menuju ke arah kebaikan. Alhamdulillah kita sudah melakukan tahapan ini. Ibu pertiwi memanggil kita untuk memulihkan perekonomian nasional. Pelayanan tidak boleh kita surutkan, kita harus tingkatkan. Ini menambah semangat baru bagi kita dalam menjalankan tugas dalam mengemban amanat negara,” ujar Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa target penyelesaian program vaksinasi yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yaitu pada akhir tahun 2021. Menurut Bahlil, berjalannya program vaksinasi ini sangat ditentukan oleh bapak atau ibu vaksinator yang bertugas di lapangan.

“Kita doakan seluruh dokter dan suster semoga mereka selalu sehat diberikan kekuatan dan kelapangan dada untuk terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat lain yang belum mendapatkan kesempatan,” tutup Bahlil.

Dr. Rita Djupuri, DCN, M.Epid, Kepala Bidang Fasilitasi Penanggulangan Krisis Kesehatan Kemenkes RI, selaku koordinator pelaksanaan vaksinasi di BKPM kemarin, menyampaikan rasa syukurnya atas kelancaran vaksinasi tahap II di BKPM. Rita mengharapkan dengan telah diselesaikannya vaksinasi, Keluarga Besar BKPM tetap menerapkan protokol kesehatan.

“Pelaksanaan vaksinasi tahap II di BKPM hari ini berjalan sangat baik. Saya mengapresiasi kerja sama dengan tim BKPM. Seluruh pegawai BKPM sebanyak 899 orang mendapat vaksin hari ini. Setelah vaksinasi dilakukan di BKPM, harapannya adalah layanan investasi semakin prima. Membantu percepatan masuknya investasi di Indonesia sehingga ekonomi juga mulai bergeliat,” ujar Rita dalam keterangannya kemarin (29/3).

Program vaksinasi bagi pegawai BKPM selaku pelayan publik telah tuntas dijalankan, namun protokol kesehatan 5M (memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi) tetap harus dilakukan, baik di lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Vaksinasi dan protokol kesehatan merupakan beberapa upaya mempercepat pemutusan rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. (*)



Hadir dalam Musda HIPMI Jawa Timur, Bahlil Ungkap Eksekusi Investasi Mangkrak dengan Cara HIPMI

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2021
Surabaya, 24 Maret 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hadir sebagai pembicara HIPMI Fest di Surabaya pada Rabu siang (24/3). Kegiatan ini merupakan bagian dari Musyawarah Daerah (Musda) XIV Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Badan Pengurus Daerah (BPD) Jawa Timur.

Bahlil mengungkapkan dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, realisasi investasi di provinsi Jawa Timur sepanjang tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu mencapai Rp78,4 triliun.

“Artinya sekalipun terjadi pandemi COVID, tapi realisasi investasi Jawa Timur itu lebih tinggi ketimbang tidak pandemi. Ini kondisinya,” ujar Bahlil yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI periode 2015-2019 tersebut.

Bahlil menambahkan bahwa realisasi investasi terbesar di provinsi Jawa Timur selama periode 2016-2020 disumbang oleh Kabupaten Gresik (Rp70,4 triliun), Kota Surabaya (Rp64,0 triliun), Kabupaten Pasuruan (Rp48 triliun), dan Kabupaten Sidoarjo (Rp30,4 triliun). “Secara kebetulan, Bupatinya ini kader HIPMI, baik Bupati Gresik maupun Bupati Sidoarjo. Walikotanya juga adalah anak muda. Saya punya keyakinan ke depan, Jawa Timur itu akan betul-betul ditopang oleh 3 (tiga) daerah ini,” ucap Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa salah satu tugasnya sebagai kepala BKPM adalah mengeksekusi investasi mangkrak. Salah satunya investasi joint venture antara Pertamina dan Rosneft asal Rusia senilai Rp211,9 triliun di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Investasinya sempat mangkrak selama empat tahun karena pembebasan lahan seluas 800 hektar yang tidak terselesaikan.

“Terpaksa saya datangi dengan cara HIPMI. Saya datangi Tuban, pakai sarung, minum kopi, tidak pakai protokol. Kita selesaikan. Makanya ada desa miliuner itu. Itu akibat dari bayar tanah. Bukan ganti rugi tapi ganti untung. Itu transparan dan kita awasi. Dan menyelesaikan urusan tanah di Indonesia, kampusnya di HIPMI,” ungkap Bahlil yang disambut tepuk tangan peserta Musda.

Bahlil meyakini bahwa mendatangkan industri besar menjadi salah satu cara memajukan Jawa Timur. Dengan masuknya investasi besar seperti Pertamina-Rosneft akan menciptakan lapangan kerja dan memberikan multiplier effect kepada daerah di sekitarnya.

Dalam periode 5 tahun terakhir (2016-2020), total realisasi investasi di Provinsi Jawa Timur mencapai Rp328 triliun. Adapun negara asal investasi didominasi oleh Singapura (USD2,57 miliar), disusul Jepang (USD1,65 miliar), Korea Selatan (USD0,69 miliar), Belanda (USD0,56 miliar), dan Hongkong, RRT (USD0,448 miliar). (*)



BKPM Akan Nilai Kinerja Pelaksanaan Berusaha di Pemerintah Pusat dan Daerah

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2021
Medan, 19 Maret 2021 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta kinerja PPB Kementerian/Lembaga (K/L) di Medan, Sumatera Utara pada Kamis kemarin (18/3). Kegiatan ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pada 6 Maret 2020. Sosialisasi ini dilakukan dengan metode gabungan antara daring dan tatap muka kepada para Kepala dan perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi, Kabupaten/Kota se-Sumatera serta perwakilan asosiasi dan perusahaan.

Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal Riyatno menjelaskan bahwa berdasarkan Perpres 42/2020 pasal 17, Kepala BKPM mendapat mandat memimpin tim penilai yang beranggotakan unsur BKPM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga terkait, serta dapat melibatkan unsur profesional. Penilaian dilakukan terhadap K/L atas kinerja percepatan pelaksanaan berusaha, serta terhadap pemerintah daerah atas kinerja PTSP dan kinerja pelaksanaan berusaha.

“Aturan ini dibuat dengan tujuan untuk memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di PTSP pemerintah daerah. Penilaiannya bukan hanya di daerah, tetapi juga di pusat. Jadi K/L yang memberikan dan pembina perizinan berusaha, ada sekitar 18 K/L akan diberi penilaian, termasuk BKPM," jelas Riyatno.

Penilaian kinerja ini bukan hal yang baru bagi BKPM. Terakhir penilaian kinerja dilakukan adalah pada tahun 2018. Namun berdasarkan Perpres 42/2020, penilaian ini akan dilaksanakan tahun 2021 dan selanjutnya dilakukan secara rutin setiap tahun.

“Harapan kami, baik pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar aktif dalam kegiatan penilaian Kinerja PTSP dan PPB Pemda. Mulai dari Pemda Provinsi hingga Pemda Kabupaten/Kota agar aktif saling membina dan berkoordinasi satu sama lain," tambah Riyatno.

Mekanisme penilaian dilakukan melalui pengawasan dengan menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), di mana pemerintah pusat akan dikoordinasikan oleh BKPM dan di Provinsi dikoordinasikan oleh DPMPTSP Provinsi, sedangkan di Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota. Proses penilaian akan dimulai pada pertengahan April 2021 dan berakhir pada bulan Juni 2021. Kemudian pada Agustus 2021, Kepala BKPM akan memberikan hasil penilaian kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan dalam pemberian insentif/sanksi kepada pemerintah pusat dan daerah pada tahun 2022.

Penilaian kinerja memiliki 3 kategori yaitu ‘Sangat Baik’ dengan nilai antara 80 sampai 100, ‘Baik’ dengan nilai antara 60 sampai 79,99 dan ‘Kurang Baik’ dengan nilai di bawah 59,99. Jika Pemda dan K/L mendapatkan nilai ‘Sangat Baik’ maka dapat diusulkan untuk diberi penghargaan berupa piagam/trofi, publikasi media massa dan insentif anggaran bagi K/L atau Dana Insentif Daerah (DID) bagi Pemda. Sedangkan pada nilai ‘Kurang Baik’ untuk Pemda akan diberikan sanksi administratif penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk K/L dapat diberikan teguran tertulis, publikasi media massa dan disinsentif anggaran. Jika Pemda dan K/L berada di kategori ‘Baik’ maka tidak akan mendapatkan penghargaan ataupun sanksi.

Mewakili Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Kepala DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara Effendy Pohan menyampaikan apresiasi atas kerja sama dan kepercayaan yang diberikan oleh BKPM kepada pemerintah provinsi Sumatera Utara untuk menjadi tuan rumah pertama dari serangkaian kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan BKPM.

“Terima kasih kepada Kepala BKPM karena Medan telah dipilih menjadi tuan rumah. Semoga kegiatan ini nantinya dapat memberikan pelajaran dan menambah wawasan dan kemudian diimplementasikan ke daerah masing-masing. Selain itu, kegiatan ini dapat sebagai pemicu menjadi yang terbaik dalam memberikan pelayanan perizinan kepada masyarakat,” ucap Effendy.

Rencananya kegiatan sosialisasi ini akan digelar di 5 (lima) kota yang dimulai di Medan, dan akan berlanjut ke Solo, Makassar, Bali, dan Jayapura. Penilaian kinerja ini merupakan upaya mendorong target pemerintah dalam memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di PTSP Pemda, yang akan bermuara pada peningkatan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha. (*)



Bertemu 3 Kepala Daerah di Jatim, Kepala BKPM : Bulan Depan Rakor se-Jatim

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2021
Jakarta, 18 Maret 2021 – Dalam rangka melakukan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan percepatan implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkoordinasi secara langsung dengan tiga kepala daerah di Jawa Timur. Mereka adalah Walikota Surabaya Eri Cahyadi, Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, dan Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani. Turut hadir Anggota DPR Komisi VI Mufti A.N. Anam dalam pertemuan yang berlangsung di kediaman Walikota Surabaya pagi tadi (18/3).

Bahlil meyakini bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kebutuhan mendasar dalam menghadirkan investasi yang optimal. Di sisi lain, Bahlil melihat adanya potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Provinsi Jawa Timur yang sangat luar biasa. Bahlil optimis dengan kepemimpinan dan komitmen dari Walikota dan para Bupati untuk membawa Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo semakin berkembang dan semakin maju.

“Ternyata setelah saya berdiskusi, 40% lebih PDB dari Jawa Timur ada di 3 (tiga) wilayah ini. Apalagi kita ini anak-anak muda. Saya punya keyakinan ke depan, kita akan bersinergi dengan pemerintah pusat. Saya akan mencoba mencari terobosan-terobosan baru dalam rangka bagaimana meningkatkan investasi. Tujuannya adalah penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan ekonomi,” ucap Bahlil dalam keterangan persnya kepada rekan-rekan media.

Kepala BKPM juga menyampaikan rencana menyelenggarakan kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se-Jawa Timur di Kota Surabaya pada bulan April mendatang. Menurut Bahlil, melalui kegiatan Rakor tersebut, pemerintah dapat melakukan pemetaan potensi investasi yang ada di Jawa Timur.

Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan apresiasinya atas kunjungan Kepala BKPM untuk bersilaturahmi langsung serta menyampaikan arahan dalam kemudahan perizinan investasi. Menurut Eri, investasi di Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo merupakan satu rangkaian zona yang tidak bisa dipisahkan.

“Sehingga Pak Menteri, Insha Allah akan mengadakan Rakor di Surabaya, Jawa Timur, itu untuk memastikan dan memetakan investasi mudah masuk ke tempat kami. Yang kedua, distribusinya juga bisa kami lakukan pemetaannya setiap daerah seperti apa. Insha Allah apa yang diinginkan Pak Menteri, akan kami wujudkan di kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo,” ungkap Eri.

Dalam catatan BKPM, sepanjang tahun 2020 (Januari-Desember) realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Jawa Timur menempati peringkat pertama yaitu mencapai Rp55,66 triliun dengan total 15.562 proyek investasi, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$1,57 miliar dengan total 4.059 proyek investasi.

Pada periode yang sama, realisasi investasi PMDN di Kota Surabaya sebesar Rp15,82 triliun (3.463 proyek investasi) dan PMA sebesar US$69,81 juta (1.065 proyek investasi); realisasi investasi PMDN di Kabupaten Gresik sebesar Rp14,41 triliun (1.531 proyek investasi) dan PMA sebesar US$141,70 juta (631 proyek investasi); sedangkan realisasi investasi PMDN di Kabupaten Sidoarjo sebesar Rp5,41 triliun (1.985 proyek investasi) dan PMA sebesar US$96,66 juta (524 proyek investasi). (*)



Bahlil Ajak Kader HMI jadi Pengusaha

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2021
Jakarta, 18 Maret 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hadir menjadi pembicara dalam Kongres XXXI Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang diselenggarakan di Islamic Center, Surabaya pada Kamis pagi ini (18/3). Kongres organisasi yang didirikan tahun 1947 ini telah dibuka secara resmi oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo secara virtual kemarin (17/3).

Kepala BKPM yang juga pernah menjabat sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar (PB) HMI periode 2001-2003 menyampaikan apresiasi atas berlangsungnya Kongres XXXI. Bahlil menceritakan bahwa dirinya pernah berproses dalam organisasi HMI. Menurutnya, HMI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perannya dalam mengabdi kepada bangsa dan negara saat ini.

“Tidak akan pernah mungkin dalam catatan sejarah saya untuk menjadi anggota kabinet, kalau tidak pernah berproses, ditempa, dan dilatih di HMI,” ujar Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengajak para kader HMI untuk menjadi pengusaha dengan dukungan intelektualitas, moralitas, jaringan, dan lkepemimpinan. Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), pemerintah telah memberikan kemudahan dalam proses perizinan yaitu melalui Online Single Submission (OSS).

“Hari ini yang menguasai dunia adalah orang yang menguasai ekonomi. Hari ini orang yang disegani adalah orang yang meningkatkan produktivitas ekonomi. Negara tidak lagi menjadi faktor penghalang untuk melakukan bisnis,” ucap Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, maka realisasi investasi yang harus dicapai BKPM selama 5 tahun (2020-2024) sebesar Rp4.983,2 triliun atau hampir Rp5.000 triliun. Selain itu, sesuai arahan langsung Presiden Joko Widodo, target realiasasi investasi tahun 2021 yang perlu dicapai oleh BKPM mencapai Rp900 triliun, melebihi target yang ditentukan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas) sebesar Rp858,5 triliun.

“Ya sebagai kader HMI tidak boleh mengatakan mundur. Kita tetap yakin usaha sampai. Yakin dulu, kita kerjakan dulu. Kalau ada halangan, baru kita perbaiki dari belakang. Yang penting maju dulu. Jadi yang bisa mengubah negara ini, ya kita-kita ini. Kita harus mampu memberikan yang terbaik untuk negara sesuai dengan tujuan dasar lahirnya HMI tentang ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an. Tujuannya adalah kesejahteraan,” tegas Bahlil.

Sebagai Kepala BKPM, Bahlil menegaskan bahwa negara tidak pernah membedakan perlakuan asal negara investasi yang akan menjalankan usahanya di Indonesia, selama memenuhi peraturan yang berlaku di Indonesia. “Jadi ngga ada itu kalau dibilang bahwa kita berpihak. Independensi saya masih ada. Yang bisa perintah saya cuma 2 (dua) yaitu Undang-Undang dan Presiden. Yang lain menyesuaikan untuk kita berdiskusi,” imbuh Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa pengusaha merupakan sumber penciptaan lapangan pekerjaan dan pemasukan negara. Akan tetapi, pengusaha tidak boleh mengatur negara, dan negara juga tidak bisa sewenang-wenang kepada pengusaha. Dalam menjalankan amanah UU CK pasal 90, pemerintah mewajibkan pengusaha besar untuk berkolaborasi dengan pengusaha nasional di daerah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). (*)



Kunjungi KEK Sei Mangkei, Menteri Investasi Kita Akan Terapkan Konsep KIT Batang

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2021
Simalungun, 30 April 2021 - Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia melakukan peninjauan langsung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara siang ini (30/4). Dalam kunjungan kerja perdananya setelah dilantik sebagai Menteri Investasi pada Rabu lalu (28/4), Bahlil menyampaikan tujuan kunjungan adalah untuk melihat langsung permasalahan di KEK yang sudah dibangun sejak 2012 tersebut.

“Hari ini saya datang ke KEK Sei Mangkei untuk melihat lebih dekat dan melihat apa yang perlu diperbaiki, bagaimana mempercepat tenant-tenant ini bisa terisi. Ini kawasan yang kurang lebih hampir 2000 ha, ternyata baru 5 tenant yg ada dan baru menempati 10% lahan,” ujar Bahlil.

Menteri Investasi/Kepala BKPM menyampaikan bahwa arahan Presiden Joko Widodo untuk menerapkan konsep Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang dalam pengembangan KEK Sei Mangkei.

“Mungkin kita akan mencari cocoknya apa di sini. Karena kita ingin juga perputaran ekonomi di Simalungun ini bisa berjalan dengan baik. Penciptaan lapangan kerja hanya bisa terjadi dengan adanya investasi,” ucap Bahlil dalam keterangannya kepada media.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan KEK Sei Mangkei antara lain belum selesainya pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, akses kereta api, serta harga lahan dan harga gas yang tidak kompetitif.

Bahlil menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK), administrator KEK diberi kewenangan penuh dalam pengelolaan perizinan, namun datanya ada dalam sistem Online Single Submission (OSS). Bahlil menegaskan pentingnya melakukan percepatan perizinan investasi, sehingga multiplier effects akan diperoleh.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Simalungun Radiapo Hasiholan Sinaga menyampaikan kesiapan pemerintah daerah dalam membantu mengatasi kendala yang dihadapi KEK Sei Mangkei.

“Kami siap mendukung penuh perkembangan KEK Sei Mangkei ini. Ketika ini berkembang, maka akan mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Simalungun dan juga serapan tenaga kerjanya,” tutur Radiapo.

Sementara itu Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Mohammad Abdul Ghani mengapresiasi kehadiran Menteri Investasi ke KEK Sei Mangkei sebagai wujud komitmen pemerintah dalam membantu percepatan investasi.

Harapannya agar KEK Sei Mangkei dapat berkembang seperti Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah, di mana fase pertama seluas 450 hektare sudah berhasil terisi dalam waktu hanya 9 bulan.

“Sesuai yang disampaikan Pak Menteri, dengan investasilah kita bisa menumbuhkan ekonomi. Harapan kami kalau industri tumbuh, maka puluhan ribu orang menjadi karyawan kemudian menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Kami akan ikut arahan Pak Menteri, seperti di Batang,” ucap Gani.

KEK Sei Mangkei dikelola PT Kawasan Industri Nusantara yang merupakan anak usaha dari PTPN III. KEK Sei Mangkei memiliki kegiatan utama berupa industri pengolahan kelapa sawit, pengolahan karet, pariwisata dan logistik. Jika berjalan sesuai rencana, KEK Sei Mangkei diproyeksikan dapat menarik total investasi sebesar Rp129 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 83.304 orang pada tahun 2031.(*)



Realisasi Investasi Triwulan I Tahun 2021 Rp 219,7 Triliun, Kepala BKPM Optimis Target Investasi Tercapai

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2021
Jakarta, 26 April 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali merilis data capaian realisasi investasi pada Triwulan I (periode Januari – Maret) untuk Tahun 2021 sebesar Rp 219,7 triliun, atau meningkat 4,3% jika dibandingkan triwulan I Tahun 2020. Sedangkan jika dibandingkan dengan periode triwulan sebelumnya, meningkat sebesar 2,4%.

Kepala BKPM menyampaikan dalam siaran pers realisasi investasi triwulan I tahun 2021 bahwa capaian realisasi investasi Rp 219,7 triliun berkontribusi sebesar 25.5% terhadap target nasional sebesar Rp900 triliun, beberapa poin penting capaian realisasi investasi Triwulan I adalah (i) realisasi investasi di luar Pulau Jawa meningkat 11,7% dibandingkan dengan tahun 2020 pada periode yang sama, (ii) industri manufaktur mendominasi capaian realisasi investasi yaitu industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya; industri makanan; dan industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain, (iii) Negara Swiss dalam pertama kalinya masuk peringkat ke-5 besar PMA tertinggi sebagai kontributor FDI di Indonesia, Bahlil menambahkan.

Pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan I Tahun 2021 meningkat sebesar 4,2%, dari Rp 103,6 triliun di Triwulan IV Tahun 2020 menjadi Rp 108,0 triliun di Triwulan I Tahun 2021. Investasi PMA pada Triwulan I Tahun 2021 meningkat 14,0% dibanding Triwulan I Tahun 2020 dari Rp 98,0 triliun menjadi Rp 111,7 triliun. Realisasi investasi PMA mencapai 50,8% dari capaian realisasi triwulan I tahun 2021.

”Realisasi investasi asing sebesar 50,8% menunjukkan tumbuhnya kepercayaan dunia atas iklim investasi serta potensi investasi di Indonesia. Hal ini tentu perlu mendapatkan apresiasi atas kerjasama seluruh pihak yang membantu kami dalam mendorong pertumbuhan investasi, terutama di saat pandemi covid-19 masih dirasakan sampai ini.”

Berdasarkan laporan kegiatan penanaman modal PMA terbesar untuk periode Januari-Maret 2021 mencakup sektor Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain; Industri Makanan dan Minuman; Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Pertambangan; serta Industri Pembuatan Logam Dasar bukan Besi dengan nilai realisasi investasi sebesar US$ 1,8 milliar.

“Jawa Barat mendapatkan porsi terbesar dari 5 PMA penyumbang utama capaian realisasi periode ini. Yang pertama dari investasi di sektor kendaraan bermotor yang akan memproduksi kendaraan mesin listrik serta pembangunan infrastruktur kereta cepat. Kedua proyek ini akan menjadi salah satu batu loncatan meningkatkan potensi Indonesia di mata dunia. Secara pribadi saya yakin pertumbuhan investasi di wilayah lain akan terus meningkat, salah satunya di Jawa Tengah melalui beberapa proyek prioritas di kawasan industri Batang dengan fasilitas dan infrastruktur yang telah disiapkan Pemerintah. Kami juga saat ini sedang memfasilitasi pembentukan KEK Aspal di Buton sebagai upaya mengurangi ketergantungan aspal impor dan meningkatkan ekonomi daerah”, disampaikan Bahlil Lahadalia.

BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 37,1 triliun, 16,9%); DKI Jakarta (Rp 23,3 triliun, 10,6 %); Jawa Timur (Rp 17,0 triliun, 7,8%); Banten (Rp 14,8 triliun, 6,7%); dan Jawa Tengah (Rp 12,3 triliun, 5,6%).

Pada periode Triwulan I Tahun 2021 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 114,4 triliun meningkat 11,7% dari periode yang sama pada tahun 2020 sebesar Rp 102,4 triliun. Sedangkan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 29,4 triliun, 13,4%), Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (Rp 27,9 triliun, 12,7%), Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 25,6 triliun, 11,7%), Industri Makanan (Rp 21,8 triliun, 9,9%), dan Listrik, Gas dan Air (Rp 20,2 triliun, 9,2%).

“Untuk PMDN, salah satu investasi terbesar dilakukan atas proyek infrastruktur penyediaan tenaga listrik di Lampung dan Maluku serta investasi pembangunan pelabuhan di Kalimantan Tengah. Investasi ini merupakan kelanjutan dari arahan Bapak Presiden untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di luar Pulau Jawa sebagai upaya untuk pemerataan ekonomi.” disampaikan Bahlil Lahadalia.

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,6 miliar, 34,0%); R.R. Tiongkok (US$ 1,0 miliar, 13,6%); Korea Selatan (US$ 0,9 miliar, 11,1%); Hongkong, RRT (US$ 0,8 miliar, 10,8%); dan Swiss (US$ 0,5 miliar, 6,1%).

“Saat ini kami telah menyelesaikan peraturan pelaksana dari UUCK khususnya terkait dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Saya menargetkan paling lambat akhir semester pertama tahun 2021 seluruh infrastruktur pelayanan perizinan berusaha dan pengawasan dengan pendekatan risiko dapat berjalan. Saya yakin dengan mulainya rezim perizinan berusaha yang baru serta menjalankan program-program kami sebelumnya serta terus memasarkan potensi investasi di Indonesia melalui jaringan kami diluar negeri, target investasi dapat tercapai.” tutup Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dalam acara tersebut.

Lampiran Data Realisasi Investasi PMDN-PMA Triwulan I Tahun 2021

Terjadi perlambatan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan I Tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 sebesar 4,2%, yaitu dari nilai realisasi investasi Rp 112,7 triliun menjadi Rp 108,0 triliun.

Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan I Tahun 2021 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 14,0%, yaitu dari nilai realisasi investasi Rp 98,0 triliun menjadi Rp 111,7 triliun.

Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan I Tahun 2021:

1. Realisasi Investasi PMDN
Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (Rp 21,6 triliun); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 13,3 triliun), Listrik, Gas, dan Air (Rp 11,5 triliun); Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 9,9 triliun); dan Konstruksi (Rp 9,6 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung, terlihat sektor industri memberikan kontribusi sebesar Rp 23,0 triliun atau 21,3% dari total PMDN.
Berdasarkan lokasi proyek, 5 besar realisasi investasi PMDN adalah: Jawa Barat (Rp 16,0 triliun); Jawa Timur (Rp. 10,0 triliun); DKI Jakarta (Rp. 8,7 triliun); Jawa Tengah (Rp 8,4 triliun); dan Banten (Rp 7,0 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA
Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 1,7 miliar); Industri Makanan (US$ 1,0 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 0,8 miliar); Listrik, Gas, dan Air (US$ 0,6 miliar); dan Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain (US$ 0,6 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung, maka terlihat sektor industri memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar US$ 4,5 miliar atau 58,5% dari total PMA.
Jika ditinjau berdasarkan lokasi proyek, 5 besar realisasi investasi PMA adalah: Jawa Barat (US$ 1,4 miliar); DKI Jakarta (US$ 1,0 miliar); Sulawesi Tengah (US$ 0,6 miliar); Riau (US$ 0,6 miliar); dan Sulawesi Tenggara (US$ 0,5 miliar).
Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 2,6 miliar); R.R. Tiongkok (US$ 1,0 miliar); Korea Selatan (US$ 0,9 miliar); Hongkong, RRT (US$ 0,8 miliar); dan Swiss (US$ 0,5 miliar).

3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada Triwulan I Tahun 2021, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 105,3 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 114,4 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2020, terjadi perlambatan investasi di Jawa sebesar 2,7% dan peningkatan investasi di Luar Jawa sebesar 11,7%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan I Tahun 2021 mencapai 311.793 orang yang berasal dari proyek PMDN sebanyak 165.630 orang dan proyek PMA sebanyak 146.163 orang.

5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Maret tahun 2021 adalah:
a. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 52,4 triliun (23,8%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 31,6 triliun dan PMA sebesar US$ 1,4 miliar.
b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 105,3 triliun (47,9%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 50,8 triliun dan PMA sebesar US$ 3,7 miliar.
c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 13,6 triliun (6,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 10,0 triliun dan PMA sebesar US$ 0,2 miliar
d. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 27,3 triliun (12,4%) terdiri dari PMDN sebesar Rp 8,8 triliun dan PMA sebesar US$ 1,3 miliar.
e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 7,6 triliun (3,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 5,2 triliun dan PMA sebesar US$ 0,2 miliar.
f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi sebesar Rp 13,5 triliun (6,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 1,7 triliun dan PMA sebesar US$ 0,8 miliar.



Bahan Paparan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan I Tahun 2021

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2021
Bahan paparan pada konferensi pers mengenai realisasi investasi Triwulan I Tahun 2021 dapat diunduh pada lampiran berikut.



Tidak Sampai Setahun, BKPM Sukses Bawa 4 Investor Masuk ke KIT Batang

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2021
Batang, 21 April 2021 – Dalam kunjungan ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah siang ini (21/4), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meyakinkan kesiapan KIT Batang untuk menerima investor mulai bulan depan.

Kepala BKPM bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gubernur Jawa Tengah, Bupati Batang, serta jajaran direksi PTPN dan PT PP mendampingi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo meninjau pengerjaan KIT Batang sebagai lokasi tujuan investasi. Tujuannya hanya satu yaitu untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi sebesar-besarnya tenaga kerja Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, Bahlil selalu mempromosikan KIT Batang kepada para investor karena memiliki keunggulan-keunggulan, diantaranya fasilitas infrastruktur yang menghasilkan konektivitas tinggi dan harga tanah yang sangat kompetitif.

“Saya selalu sampaikan kepada para calon investor untuk membangun usahanya di KIT Batang. Kawasan ini disiapkan oleh pemerintah dengan serius, termasuk segala fasilitas infrastrukturnya. Investor tinggal datang bawa modal dan teknologi. BKPM yang akan urus izin-izinnya nanti,” ucap Bahlil.

Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, bulan depan akan ada satu perusahaan produsen kaca asal Korea Selatan KCC Glass Corporation yang akan melakukan groundbreaking di KIT Batang. KCC menempati lahan seluas 49 ha, dengan nilai investasi sebesar Rp5 triliun serta perkiraan penyerapan tenaga kerja 1.300 orang. KCC akan memproduksi kaca untuk arsitektur dan otomotif yang 80% hasil produksinya akan diekspor.

“Alhamdulillah bulan depan sudah ada satu perusahaan yang akan groundbreaking di sini (KIT Batang). Tadi saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau akan terus pantau itu. Selanjutnya kami berharap setelah tahap I pembangunan selesai, akan semakin banyak investor yang hadir di sini. Sahabat saya, Bupati Batang juga komitmen akan bantu,” imbuh Bahlil.

Bupati Batang Wihaji menyampaikan potensi penyerapan tenaga kerja dari pembangunan KIT Batang fase pertama ini mencapai 4.300 orang. Angka ini belum termasuk turunannya, seperti petugas keamanan, kebersihan, dan lain-lain. Wihaji menambahkan bahwa pemerintah daerah akan memiliki kavling seluas 25 ha yang akan digunakan sebagai Pusat Kegiatan Kabupaten (PKK) untuk UMKM, yang akan menjadi supply chain untuk kebutuhan industri besar yang ada.

“Ini semangatnya cipta lapangan kerja. Jadi dengan munculnya berbagai industri, nanti akan menciptakan lapangan kerja baru untuk warga Batang maupun warga di sekitar Batang. Saya kira manfaatnya untuk warga negara Indonesia seluruhnya dan saling menguntungkan,” ucap Wihaji kepada rekan-rekan media.

KIT Batang diresmikan langsung oleh Presiden pada 30 Juni 2020 lalu. Kawasan ini merupakan percontohan kerja sama pemerintah dan BUMN untuk menghadirkan lokasi investasi yang berdaya saing tinggi. Peruntukan KIT Batang dialokasikan 60% untuk industri dan 40% lainnya ditujukan bagi fasilitas umum dan kawasan hijau.

Pembangunan infrastruktur dasar di KIT Batang diperkirakan selesai sesuai dengan rencana yaitu bulan Mei 2021. Selanjutnya, Grand Batang City akan siap menerima tenant (penyewa) yang akan masuk berinvestasi. (*)



BKPM Siap Dukung dan Kawal Pembangunan Pabrik Pupuk di Papua Barat

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2021
Bontang, 16 April 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mendukung rencana PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak usahanya, PT Pupuk Kaltim, untuk membangun pabrik pupuk di Bintuni, Provinsi Papua Barat. Dukungan tersebut disampaikan oleh Bahlil dalam kunjungan kerjanya ke PT Pupuk Kaltim di Bontang, Kalimantan Timur, Jumat (16/4). Bahlil diterima langsung oleh Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman dan Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi.

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengungkapkan dukungannya dalam upaya PT Pupuk Indonesia dan PT Pupuk Kaltim melakukan ekspansi bisnis. Lebih lanjut Bahlil juga menegaskan bahwa kehadiran industri pupuk di Papua Barat merupakan salah satu wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Nah khusus untuk di Papua, saya yang akan turun langsung. Karena ini menyangkut dengan kedaulatan negara. Jadi pupuk ini jangan dianggap main-main. Nilainya bukan hanya bisnis, tapi nilai pengabdian, nilai pemerataan. Nilainya adalah kebersamaan. Apalagi kebutuhan pupuk nasional masih di atas kapasitas produksi nasional," ujar Bahlil.

Terkait dengan perizinan investasi, Bahlil menekankan bahwa BKPM akan membantu sepenuhnya PT Pupuk Kaltim dalam mengurus izin-izin yang diperlukan, termasuk insentif fiskal berupa Tax Holiday dan Tax Allowance. Ini ditujukan agar proyek perluasan tersebut berjalan dengan baik.

“Saya janji sama Pak Dirut, urusan ekspansi nanti, izinnya semua diurus di BKPM. Pemerintah dan BUMN atau perusahaan harus kolaborasi. Karena kalau menahan izin, itu berarti menahan penciptaan lapangan pekerjaan, menahan sumber pendapatan negara, sama juga menahan pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan menahan perbaikan peringkat kemudahan berusaha kita di mata dunia internasional,” ucap Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Bakir Pasaman menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah, khususnya BKPM atas bantuan yang diberikan selama ini.

“Kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Terus terang saja kami tidak pernah merasakan hambatan apapun dari pihak BKPM. Semua mendukung,” ungkap Bakir.

Selanjutnya, Bakir menyatakan siap menjalankan pengembangan kawasan di Papua Barat sebagai bagian dari upaya pengembangan perusahaan. Adapun proyek pengembangan di Papua Barat ini adalah proyek pendirian pabrik pupuk urea, amoniak, dan juga methanol.

Bakir juga menjelaskan bahwa proyek besar ini sangat membutuhkan dukungan pemerintah, antara lain dukungan harga gas yang kompetitif dengan alokasi yang mencukupi, tax holiday, serta penentuan lokasi di Kawasan BP Tangguh. Lokasi proyek yang berada di Papua Barat ini merupakan salah satu kontribusi Pupuk Indonesia dalam membantu pemerintah untuk mengembangkan Kawasan Indonesia Timur.

"Selain itu, saat ini kami juga tengah memulai proyek pabrik amoniak-urea Pusri 3B di Palembang, yang kami harapkan beroperasi pada tahun 2024," tambah Bakir.

Senada dengan hal tersebut, Direktur Utama PT Pupuk Kaltim Rahmad Pribadi menegaskan pihaknya siap menjadi pelaksana proyek di Papua Barat. PT Pupuk Kaltim akan terus melakukan koordinasi dengan PT Pupuk Indonesia untuk mencari format yang paling pas dalam mengembangkan pabrik di Bintuni.

"Kami berharap dukungan, sehingga program investasi yang sudah direncanakan ini dapat terlaksana," tutupnya.

PT Pupuk Kaltim resmi berdiri pada tanggal 7 Desember 1977. PT Pupuk Kaltim merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan luas 443 hektar. Saat ini PT Pupuk Kaltim telah memiliki 5 pabrik urea berkapasitas 3,4 ton per tahun, 5 pabrik amonia berkapasitas 2,7 juta ton per tahun dan pabrik NPK berkapasitas 350.000 ton per tahun. (*)



BKPM Kerja Sama dengan China ENFI Dorong Industri Peleburan Tembaga di Wilayah Timur Indonesia

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2021
Jakarta, 13 April 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kerja sama dengan China ENFI Engineering Corporation (ENFI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Proyek Peleburan Tembaga. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan President ENFI Liu Cheng melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara daring pada Senin siang (12/4).

Dalam sambutannya, Bahlil menyambut baik dan mengapresiasi China ENFI atas minat investasinya di industri smelter tembaga yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Bahlil berharap penandatanganan nota kesepahaman ini segera ditindaklanjuti untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan.

“Setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, saya minta kita tidak lama-lama proses implementasi. Nanti urusan perizinan dan insentif fiskal, BKPM yang akan bantu, selama proposal dari China ENFI adalah yang terbaik dan menguntungkan Freeport, China ENFI, dan Indonesia,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menyatakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendukung rencana investasi tersebut dan menjamin ketersediaan suplai bahan baku yang akan disediakan oleh PT Freeport Indonesia sebanyak minimal 800.000 ton/ tahun. Proyek ini sejalan dengan arahan Presiden mengenai transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan ekspor Indonesia ke dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif turut menyatakan dukungannya atas kerja sama BKPM dengan China ENFI dalam proyek peleburan tembaga tersebut.

Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri merupakan amanat dari Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tujuan agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi negara, menciptakan industri hulu baru sebagai pemasok bahan baku industri, menyediakan rantai pasok mineral, meningkatkan devisa, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Arifin, pengelolaan usaha pertambangan, termasuk pengelolaan mineral ini memiliki ciri modal yang padat, teknologi tinggi, dan adanya ketidakpastian. Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang sangat mendalam, sehingga keekonomiannya dapat terhitung secara baik.

“Dengan adanya kerja sama dengan pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh BKPM dengan ENFI, kami harap dapat memberikan nilai tambah pembangunan fasilitas pemurnian tembaga yang kompetitif di Indonesia, pengelolaan industri berbasis tembaga lebih berkembang, dan mendorong industri lain demi kesejahteraan masyarakat,” kata Arifin.

Liu Cheng selaku Presiden China ENFI menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk merealisasikan proyek ini. Ke depannya, ENFI berharap proyek dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai.

"Kami sangat bangga bisa terjun di proyek ini. Terima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia, terutama BKPM, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN. Setelah ini, kami akan sesegera mungkin menyelesaikan preliminary study agar proyek bisa cepat selesai. Kami juga akan merangkul Freeport dan MIND ID untuk bersama dalam proyek ini," ungkap Liu Cheng.

Menindaklanjuti nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk tim kecil dari pihak pemerintah Indonesia dan China ENFI. China ENFI akan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk melakukan pembahasan teknis atas kelanjutan proyek.

ENFI merupakan perusahaan milik negara teregister di Beijing, Republik Rakyat Cina, dan merupakan anak perusahaan dari MCC Group dalam usaha penyediaan teknologi smelter, pembangunan industri smelter, khususnya tembaga, nikel, aluminium, dan logam non besi lainnya.

BKPM dan ENFI akan bekerja sama untuk membantu dan mendukung rencana investasi dan pembangunan peleburan tembaga di Indonesia. Kapasitas peleburan tembaga yaitu Katoda Tembaga 400.000 ton per tahun yang akan dibagi menjadi dua tahap. Dalam proyek ini, perusahaan akan melibatkan perusahaan lokal Indonesia sebagai mitra strategis yaitu PT Freeport Indonesia dan MIND ID.(*)



BKPM Kerja Sama dengan China ENFI Dorong Industri Peleburan Tembaga di Wilayah Timur Indonesia

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2021
Jakarta, 13 April 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kerja sama dengan China ENFI Engineering Corporation (ENFI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Proyek Peleburan Tembaga. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan President ENFI Liu Cheng melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara daring pada Senin siang (12/4).

Dalam sambutannya, Bahlil menyambut baik dan mengapresiasi China ENFI atas minat investasinya di industri smelter tembaga yang rencananya akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Bahlil berharap penandatanganan nota kesepahaman ini segera ditindaklanjuti untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan.

“Setelah nota kesepahaman ini ditandatangani, saya minta kita tidak lama-lama proses implementasi. Nanti urusan perizinan dan insentif fiskal, BKPM yang akan bantu, selama proposal dari China ENFI adalah yang terbaik dan menguntungkan Freeport, China ENFI, dan Indonesia,” ujar Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga menyatakan keseriusan pemerintah Indonesia dalam mendukung rencana investasi tersebut dan menjamin ketersediaan suplai bahan baku yang akan disediakan oleh PT Freeport Indonesia sebanyak minimal 800.000 ton/ tahun. Proyek ini sejalan dengan arahan Presiden mengenai transformasi ekonomi melalui peningkatan nilai tambah dan ekspor Indonesia ke dunia.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Arifin Tasrif turut menyatakan dukungannya atas kerja sama BKPM dengan China ENFI dalam proyek peleburan tembaga tersebut.

Kebijakan peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri merupakan amanat dari Undang-Undang No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tujuan agar dapat memberikan nilai ekonomi bagi negara, menciptakan industri hulu baru sebagai pemasok bahan baku industri, menyediakan rantai pasok mineral, meningkatkan devisa, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Arifin, pengelolaan usaha pertambangan, termasuk pengelolaan mineral ini memiliki ciri modal yang padat, teknologi tinggi, dan adanya ketidakpastian. Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang sangat mendalam, sehingga keekonomiannya dapat terhitung secara baik.

“Dengan adanya kerja sama dengan pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh BKPM dengan ENFI, kami harap dapat memberikan nilai tambah pembangunan fasilitas pemurnian tembaga yang kompetitif di Indonesia, pengelolaan industri berbasis tembaga lebih berkembang, dan mendorong industri lain demi kesejahteraan masyarakat,” kata Arifin.

Liu Cheng selaku Presiden China ENFI menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk merealisasikan proyek ini. Ke depannya, ENFI berharap proyek dapat berjalan dengan baik dan cepat selesai.

"Kami sangat bangga bisa terjun di proyek ini. Terima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia, terutama BKPM, Kementerian ESDM, dan Kementerian BUMN. Setelah ini, kami akan sesegera mungkin menyelesaikan preliminary study agar proyek bisa cepat selesai. Kami juga akan merangkul Freeport dan MIND ID untuk bersama dalam proyek ini," ungkap Liu Cheng.

Menindaklanjuti nota kesepahaman ini, selanjutnya akan dibentuk tim kecil dari pihak pemerintah Indonesia dan China ENFI. China ENFI akan mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat untuk melakukan pembahasan teknis atas kelanjutan proyek.

ENFI merupakan perusahaan milik negara teregister di Beijing, Republik Rakyat Cina, dan merupakan anak perusahaan dari MCC Group dalam usaha penyediaan teknologi smelter, pembangunan industri smelter, khususnya tembaga, nikel, aluminium, dan logam non besi lainnya.

BKPM dan ENFI akan bekerja sama untuk membantu dan mendukung rencana investasi dan pembangunan peleburan tembaga di Indonesia. Kapasitas peleburan tembaga yaitu Katoda Tembaga 400.000 ton per tahun yang akan dibagi menjadi dua tahap. Dalam proyek ini, perusahaan akan melibatkan perusahaan lokal Indonesia sebagai mitra strategis yaitu PT Freeport Indonesia dan MIND ID. (*)



Kepala BKPM Ajak Pemerintah Daerah Kolaborasi Wujudkan Percepatan Pelayanan Perizinan Berusaha

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2021
Surakarta, 10 April 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyelenggarakan sosialisasi kepada pemerintah daerah se-Jawa yang dilakukan secara hibrid (luring dan daring) di Surakarta, Jawa Tengah hari Jumat (9/4). Kegiatan dengan tema Sosialisasi Kegiatan Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta Kinerja PPB Kementerian/Lembaga (K/L) ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti amanah Peraturan Presiden (Perpres) No. 42 tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Bahlil menjelaskan kepada seluruh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Sekretariat Daerah (Sekda) bahwa BKPM diberikan tanggung jawab sebagai koordinator untuk menilai kinerja Kementerian/Lembaga, Kepala Daerah, khususnya tentang pelayanan perizinan berusaha.

“Penilaian ini juga melibatkan dari sektor swasta, HIPMI, agar kita mendapat pandangan dari pihak luar, apakah yang kita kerjakan sudah betul atau belum. Selain itu, juga melibatkan aparat hukum yaitu KPK. Jadi ini betul-betul independen dan sangat transparan,” tambah Bahlil.

Lebih lanjut, mantan Ketua Umum HIPMI ini mengajak untuk berkolaborasi dan proaktif dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang terbaik, sehingga investor dapat merealisasikan investasinya dan pada akhirnya dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Khusus soal Pulau Jawa, Bahlil mengingatkan bahwa suplai konsumsi nasional didominasi oleh pulau terpadat di Indonesia ini, yaitu sekitar 70 persen. Ini perlu direspon dengan penataan yang baik untuk meningkatkan kekuatan ekonomi.

“Saya minta tolong kepada Bapak/Ibu semua untuk dapat layani pengusaha ini dengan baik. Mohon bantuan agar UMKM diurus. Jangan kita urus yang besar-besar aja, yang kecil-kecil juga kita urus sekarang. Izin-izin juga saya harap untuk dipercepat. Kalau kita menahan izin pelaku usaha itu sama dengan menahan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan negara, dan laju pertumbuhan ekonomi nasional kita,” tegas Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir secara daring menyampaikan dukungan kepada BKPM terkait penilaian kinerja DPMPTSP dan pemerintah daerah. Menurut Ganjar, investasi mudah, murah, tuntas, dan cepat menjadi satu nilai pelayanan untuk kepuasan publik dan para investor yang akan masuk berinvestasi.

“Saya ucapkan terima kasih kalau DPMPTSP dinilai. Saya kira ini cara dan terobosan yg menarik dan melibatkan publik, maka fair. Kalau memang kita enggak perform kita angkat tangan saja. Siap salah. Kita memang tidak perform, kita buruk dan kita akan perbaiki. Daripada kemudian nanti kita bungkus dengan kalimat yg seolah-olah itu everything is OK,” ucap Ganjar dalam sambutannya.

Ganjar mengarahkan kepada seluruh DPMPTSP untuk membentuk task force dan melakukan sistem jemput bola untuk memberikan kepuasan dan pelayanan yang baik bagi investor.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan rangkaian terakhir dari kegiatan di seluruh Indonesia. Sebelumnya BKPM telah mengadakan sosialisasi secara hibrid di 4 (empat) kota, yaitu Medan (wilayah Sumatra), Jayapura (wilayah Papua dan Papua Barat), Makassar (wilayah Sulawesi dan Kalimantan), dan Bali (wilayah Bali, NTB, NTT). Penilaian kinerja merupakan upaya mendorong target pemerintah dalam memperbaiki iklim pelaksanaan berusaha di daerah dan kualitas pelayanan publik di PTSP Pemerintah Daerah, yang akan bermuara pada peningkatan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. (*)



Pastikan Perkembangan Investasi, Kepala BKPM Resmikan Perluasan Pabrik PT. Indorama Synthetics

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2021
Purwakarta, 7 April 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meresmikan perluasan pabrik PT. Indorama Synthetics yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nilai investasi dari perluasan investasi ini sebesar Rp510 milyar, dengan cakupan produksi berupa benang dari kapas, polyester, nylon, acrylic, spandex, rayon, dan campurannya.

Dalam peresmian tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus memastikan investasi tetap terus berjalan. “Kehadiran kita hari ini adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan sekalipun di era pandemi COVID-19 bahwa industri-industri tetap berjalan. Khusus untuk Indorama, memang dia melakukan program ekspansi terhadap industrinya karena mereka sudah menguasai pasar dunia,” ucap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa investasi tersebut telah diberi insentif fiskal oleh pemerintah sehingga harus dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat sekitar lokasi investasinya.

“Mereka mengajukan insentif fiskal berupa Tax Allowance dan sudah saya kasih. Hari ini kehadiran kita untuk memastikan bahwa itu berjalan dan alhamdulillah kita harus beri apresiasi bahwa Indorama ini salah satu perusahaan yang bisa dijadikan sebagai contoh dalam rangka bagaimana memastikan kelestarian lingkungan, kegiatan vokasi untuk masyarakat, penyerapan tenaga kerja berjalan dengan baik sesuai dengan program pemerintah,” ungkap Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, pihak Indorama yang diwakili oleh Saurabh Mishra selaku President Director PT Indorama Synthetics menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selalu diberikan oleh BKPM. “Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Kepala BKPM yang sudah menyempatkan hadir di sini walaupun dengan kesibukan yang ada. Kami merasa termotivasi dan merasa senang karena mendapat dukungan dari pemerintah,” jelas Mishra.

PT. Indorama Synthetics didirikan pada tahun 1975 dan mulai melakukan produksi secara komersial pada tahun 1976 dengan pabrik pemintalan kapas di Purwakarta yang secara terus menerus melakukan diversifikasi dan memperluas bisnis spun yarn dan menambah produksi pembuatan polyester. Polyester adalah bahan baku yang digunakan untuk pakaian yang digunakan sehari-hari, mulai dari kaos, baju kemeja, jas, dan lain sebagainya. Selain itu juga umum digunakan untuk kebutuhan selain pakaian, seperti pada furniture, industri otomotif, dan perkakas rumah tangga. PT Indorama Synthetics merupakan salah satu eksportir terbesar di Indonesia ke Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Timur Tengah.(*)



Pastikan Perkembangan Investasi, Kepala BKPM Resmikan Perluasan Pabrik PT. Indorama Synthetics

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2021
Purwakarta, 7 April 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meresmikan perluasan pabrik PT. Indorama Synthetics yang berlokasi di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Nilai investasi dari perluasan investasi ini sebesar Rp510 milyar, dengan cakupan produksi berupa benang dari kapas, polyester, nylon, acrylic, spandex, rayon, dan campurannya.

Dalam peresmian tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah terus memastikan investasi tetap terus berjalan. “Kehadiran kita hari ini adalah sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam memastikan sekalipun di era pandemi COVID-19 bahwa industri-industri tetap berjalan. Khusus untuk Indorama, memang dia melakukan program ekspansi terhadap industrinya karena mereka sudah menguasai pasar dunia,” ucap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa investasi tersebut telah diberi insentif fiskal oleh pemerintah sehingga harus dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat sekitar lokasi investasinya.

“Mereka mengajukan insentif fiskal berupa Tax Allowance dan sudah saya kasih. Hari ini kehadiran kita untuk memastikan bahwa itu berjalan dan alhamdulillah kita harus beri apresiasi bahwa Indorama ini salah satu perusahaan yang bisa dijadikan sebagai contoh dalam rangka bagaimana memastikan kelestarian lingkungan, kegiatan vokasi untuk masyarakat, penyerapan tenaga kerja berjalan dengan baik sesuai dengan program pemerintah,” ungkap Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, pihak Indorama yang diwakili oleh Saurabh Mishra selaku President Director PT Indorama Synthetics menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selalu diberikan oleh BKPM. “Saya ucapkan terima kasih untuk Pak Kepala BKPM yang sudah menyempatkan hadir di sini walaupun dengan kesibukan yang ada. Kami merasa termotivasi dan merasa senang karena mendapat dukungan dari pemerintah,” jelas Mishra.

PT. Indorama Synthetics didirikan pada tahun 1975 dan mulai melakukan produksi secara komersial pada tahun 1976 dengan pabrik pemintalan kapas di Purwakarta yang secara terus menerus melakukan diversifikasi dan memperluas bisnis spun yarn dan menambah produksi pembuatan polyester. Polyester adalah bahan baku yang digunakan untuk pakaian yang digunakan sehari-hari, mulai dari kaos, baju kemeja, jas, dan lain sebagainya. Selain itu juga umum digunakan untuk kebutuhan selain pakaian, seperti pada furniture, industri otomotif, dan perkakas rumah tangga. PT Indorama Synthetics merupakan salah satu eksportir terbesar di Indonesia ke Amerika Utara, Eropa, Amerika Selatan, Asia, Australia dan Timur Tengah. (*)



Hadir di Kuliah Umum, Bahlil Yakinkan Anak Muda Banda Bisa Jadi Pengusaha Sukses

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2021
Maluku, 6 April 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hadir menjadi pembicara pada kuliah umum di STP - STKIP Hatta Sjahrir di Banda Naira, Maluku belum lama ini. Di hadapan 150 mahasiswa, Bahlil menceritakan bahwa dirinya lahir di Banda, Maluku dan sempat menempuh sekolah dasar di Banda, sebelum akhirnya pindah ke Papua.

“44 tahun lalu, seorang bayi laki-laki lahir di Desa Gunung Api Utara, di kampung Batu Angus. Bayi tersebut menyelesaikan sekolah dasar di Banda, lanjut ikut orang tua di Papua. Bertransformasi dari hidup susah, pernah menjadi kondektur dan sopir angkot, lalu bisa menjadi Ketua Umum HIPMI, yang baru kali itu berasal dari Timur. Kini, 44 tahun kemudian, dipercaya oleh Bapak Presiden untuk mengemban amanah menjadi Kepala BKPM. Tidak ada keberhasilan tanpa perjuangan,” jelas Bahlil.

Bahlil menjelaskan bahwa kualitas mahasiswa diuji dalam 3 (tiga) hal yaitu profesionalisme, intelektualitas, dan ilmuwan. Profesionalisme diukur dari kemampuan spesifik yaitu dari ilmu yang ditekuni. Intelektualitas yaitu kemampuan untuk menguasai berbagai macam ilmu seperti politik, hukum, sosial, dan lainnya. Ilmuwan adalah bagaimana mempunyai tingkat kemampuan untuk mentransfer ilmunya kepada orang lain.

“Profesionalisme, intelektualitas, dan ilmuwan itu dapat diraih jika mahasiswa betul-betul berpikir, bekerja, dan belajar. Jangan hanya menjadi mahasiswa yang kutu buku saja, tapi harus aktif juga di organisasi. Ilmu negosiasi bisa didapatkan melalui organisasi, tidak diajarkan di kampus,” ucap Bahlil.

Dalam kesempatan ini, Bahlil mendorong mahasiswa untuk menjadi pengusaha yang sukses karena saat ini banyak sekali orang yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Pemutusan hubungan kerja akibat pandemi COVID-19 dan lulusan perguruan tinggi yang bercita-cita menjadi karyawan atau Pegawai Negeri Sipil menyebabkan meningkatnya angka pengangguran.

“Mulai sekarang harus berpikir jadi entrepreneur, menjadi pengusaha yang mampu membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Saya yakin kalian bisa. Itu bukan hal yang mustahil. Tidak perlu takut. Ada yang mengatakan kalau mau jadi pengusaha, harus anak orang kaya, anak pejabat, atau anak yang tinggal di Jakarta. Namun, Bapak dan Ibu saya bukan orang Jakarta, bukan juga pejabat dan bukan dari keluarga yang kaya. Ketika SD, saya harus pikul kelapa dari gunung api untuk membiayai uang sekolah saya. Ketika saya melanjutkan sekolah ke Papua, saya berjualan kue dari rumah ke rumah, dari hasil yang Ibu saya buat. Saya juga pernah menjual koran, menjadi kondektur dan sopir angkot. Tapi saya tidak pernah malu,” ungkap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menjelaskan bahwa menjadi pengusaha bukan merupakan hal yang susah. Yang perlu dilakukan adalah fokus, kerja keras, dan membuat jaringan seluas-luasnya.

“Yang dibutuhkan untuk modal sekarang bukan uang tapi cara berpikir. Bangun ide dan gagasan, bangun jaringan, cari investor, klop. Seorang mahasiswa yang hebat itu bagaimana ia mampu mengajak orang lain untuk mengikuti pemikirannya. Itu baru top. Saya mempunyai harapan besar kepada adik-adik semua untuk bisa bangkit, berdiri tegak bersama seluruh generasi muda yang ada di bangsa ini. Kalian tidak boleh minder. Banda jauh sebelumnya telah melahirkan orang-orang hebat dan memproses menjadi pendiri bangsa. Bung Hatta dan Bung Sjahrir, sudah ada sejak dahulu. Mereka founding fathers dari negara ini. Sekarang kita tinggal melanjutkan,” tegas Bahlil.

Banda Neira atau Banda Naira adalah salah satu pulau di Kepulauan Banda, Maluku Tengah, Maluku. Banda Neira pernah menjadi pusat perdagangan pala dan fuli (bunga pala) dunia, karena Banda adalah satu-satunya sumber rempah-rempah yang bernilai tinggi. Banda Neira erat kaitannya dengan pertukaran Pulau Run dengan Nieuw Amsterdam (Manhattan, sebuah pulau yang kini adalah bagian dari New York) yang tertuang dalam Treaty of Breda antara Inggris dengan Belanda. Pulau ini juga terkenal sebagai tempat pembuangan tahanan politik pada masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Beberapa tokoh perjuangan nasional yang pernah merasakan tinggal di pulau ini di antaranya Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, dan Cipto Mangunkusumo. (*)



Kepala BKPM Siap Fasilitasi Eksekusi Investasi Mangkrak di Sulawesi Tenggara

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2021
Kendari, 1 April 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengunjungi PT Bintang Smelter Indonesia (BSI) di Kabupaten Konawe Selatan dalam kunjungan kerjanya ke Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu siang (31/3). Didirikan sejak tahun 2013 lalu, PT BSI merupakan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) pada sektor industri logam dasar mulia dan logam dasar bukan besi lainnya dengan realisasi investasi sebesar USD23 juta.

Selama 2 (dua) tahun terakhir ini, PT BSI berhenti berproduksi karena menghadapi kendala terkait inefisiensi produksi. Selama ini perusahaan menggunakan kokas batu bara sebagai bahan bakar produksi . Ke depan agar lebih efisien, PT BSI akan mengubah teknologi dari Blast Furnace menjadi Rotary Klin-Electric Furnace (RKEF) dengan rencana investasi USD 110 juta.

Dalam kunjungannya, Bahlil menyampaikan bahwa dengan perubahan teknologi menggunakan RKEF tersebut, maka perusahaan akan lebih efisien dalam produksinya. Investasi yang dijalankan PT BSI dapat diadopsi oleh para investor lokal dengan investasi tidak terlalu besar serta penggunaan teknologi yang tidak terlalu rumit.

“Nah sekarang kan banyak anak-anak Sultra atau kita yang ada di indonesia ini enggak ingin membangun smelter. Ini prospek soalnya. Bisa kita mengadopsi yg kayak gini. Saya lihat kokas ya masalahnya. Kokas diubah ke listrik. Jadi masalah besarnya di situ saja. Ketika terjadi perpindahan, efisiensi pasti akan terjadi,” ucap Bahlil dalam keterangannya.

Kendala lain yang dihadapi oleh PT BSI adalah rencana pembangunan Kawasan Industri (KI) seluas 1.400 Ha melalui afiliasinya PT. Tinanggea Kawasan Industri, di mana kawasan tersebut saat ini tidak termasuk dalam peruntukan industri.

“Tinggal tata ruangnya yang ada sedikit masalah. Tapi kita minta sama mereka, kalau sudah jadi PT BSI harus menggandeng pengusaha lokal. Kalau tidak, mungkin Bupati akan berpikir dua kali untuk Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) diubah,” ucap Bahlil.

Kepala BKPM menegaskan kembali bahwa setiap investasi yang masuk ke daerah, tidak hanya berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi juga ada ruang kolaborasi untuk pelaku usaha di daerah agar bisa naik kelas.

“Jangan A sampai Z dikelola oleh perusahaan, enggak boleh. Harus melibatkan anak-anak daerah. Tapi anak daerah yang profesional, yang memenuhi syarat. Jangan anak daerah yang modal proposal,” tambah Bahlil.

Dalam melakukan pengawalan investasi, BKPM berkomitmen untuk memfasilitasi perusahaan jika menghadapi kendala, sehingga perusahaan dapat merealisasikan rencana investasinya dengan lancar di Indonesia serta memberikan dampak positif bagi penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

“Tekad kita cuma satu. Bagaimana kita dorong yang tidak efisien, kita buat efisien. Yang mangkrak kita jalankan. Yang belum jalan, kita berikan izin. Semata-mata kita lakukan untuk penciptaan lapangan kerja dan kolaborasi,” tutup Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT BSI An Sudarno menyampaikan terima kasih atas kunjungan Kepala BKPM, Gubernur Sulawesi Tenggara, Pj Bupati Konawe Selatan beserta jajarannya ke lokasi smelter PT BSI di Kecamatan Tinanggea.

“Terima kasih atas dukungan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif terhadap investor. Kami harap akan lebih banyak investor yang tertarik untuk menanamkan investasinya di Kawasan Indsutri kami nantinya,” ujar An Sudarno. (*)



BKPM Kerja Sama dengan BNI Fasilitasi Investasi ke Dalam dan ke Luar Negeri

   
Publikasi / Siaran Pers / Februari 2021
Jakarta, 15 Februari 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Fasilitasi Penanaman Modal dan Layanan Jasa Perbankan bagi Penanam Modal. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara langsung di Kantor BKPM, Jakarta pada Senin siang (15/2).

Sebelumnya BKPM dan BNI pernah membuat kerja sama serupa di tahun 2013 yang bertujuan untuk memfasilitasi masuknya investor ke Indonesia. Nota Kesepahaman yang dibuat kali ini untuk memperbarui kerja sama antar kedua instansi, mengingat sudah banyak perkembangan iklim investasi yang terjadi di Indonesia, di antaranya proses perizinan berusaha yang sudah terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS) serta hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) untuk memberikan kemudahan berusaha.

Dalam sambutannya, Bahlil menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, BKPM terus berkomitmen memfasilitasi para pelaku usaha, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan usahanya di Indonesia. Di samping itu, BKPM juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kemitraan antara investor besar dengan pengusaha nasional dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah investasinya.

“Kita dapat berkolaborasi tidak hanya untuk mempromosikan investasi kepada investor besar untuk masuk ke Indonesia, tetapi juga mempromosikan investasi Indonesia ke luar negeri. Harapannya agar pengusaha nasional tidak hanya jago kandang, tetapi dapat menjadi pemain global yang diperhitungkan di luar negeri. Di sini peran kolaborasi antara BKPM dan BNI untuk mewujudkan hal tersebut,” ujar Bahlil.

Royke Tumilaar mengatakan, melalui jaringan kantor cabang, baik dalam maupun luar negeri yang dimilikinya, BNI dapat memberikan informasi mengenai peran, fasilitas, dan edukasi terkait dengan peluang penanaman modal bagi para penanam modal. Setelahnya, BNI dapat memfasilitasi transaksi para penanam modal melalui layanan jasa perbankan yang dibutuhkan oleh para penanam modal.

"Kerja sama ini akan memudahkan baik penanam modal asing yang datang ke Indonesia, maupun penanam modal Indonesia yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di luar negeri. Selain itu, BNI dan BKPM akan memberikan edukasi melalui seminar, market sounding, forum bisnis, atau melalui kunjungan misi atau delegasi instansi pemerintah negara atau penanam modal," ungkap Royke.

Nota Kesepahaman antara BKPM dan BNI mencakup pemberian informasi mengenai peran, fasilitasi, dan edukasi terkait peluang penanaman modal; transaksi dan jasa perbankan lainnya yang diperlukan para penanam modal; memfasilitasi baik penanam modal asing yang datang ke Indonesia maupun penanam modal Indonesia yang akan melaksanakan kegiatan penanaman modal di luar negeri; kerja sama dalam penyusunan, pengadaan informasi dan pelaksanaan promosi penanaman modal di dalam negeri maupun luar negeri; serta kerja sama dalam promosi dan pengembangan pelayanan perbankan yang disediakan oleh BNI. (*)



BKPM Gandeng HIPMI Fasilitasi Kemitraan Investor Besar dengan UMKM

   
Publikasi / Siaran Pers / Februari 2021
Jakarta, 11 Februari 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kolaborasi dengan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama di Bidang Penanaman Modal. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut secara langsung di Kantor BKPM, Jakarta pada Rabu sore (10/2).

Bahlil menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kerja sama yang dilakukan dengan HIPMI. Menurut Bahlil, poin-poin penting yang tercakup dalam nota kesepahaman tersebut, antara lain pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/ atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/ Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta kolaborasi antara pengusaha besar dan pengusaha kecil.

BKPM bertindak sebagai koordinator dalam melakukan penilaian kinerja PTSP dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB) Pemerintah Daerah serta kinerja PPB Kementerian/Lembaga. Dalam hal ini, BKPM akan melibatkan HIPMI sebagai tim penilai kinerja K/L dan daerah dalam memberikan pelayanan investasi. Bahlil menegaskan jika ada pemerintah daerah yang tidak memberikan pelayanan investasi dengan baik, maka sanksi yang diberikan sampai dengan penundaan Dana Alokasi Umum daerah.

Saat ini setiap investasi yang memperoleh insentif, wajib mengalokasikan sebagian pekerjaannya ke pengusaha daerah. Selanjutnya akan dibentuk Tim Independen dari BKPM, untuk menghindari terjadinya nepotisme.

“Saya minta kepada HIPMI, jadi yang didorong itu pengusaha yang benar. Jangan yang bisnisnya gak jelas. Ini harus kolaborasi. BKPM akan bentuk Tim Independen. Kalau bagus silahkan pakai HIPMI. Kalau tidak bagus, jangan! Karena ini negara,” tegas Bahlil yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI periode 2015-2019.

Investasi merupakan salah satu instrumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, di mana konsumsi menjadi komponen terbesar dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu 57-60%, sedangkan investasi sebesar 30%. Menurut Bahlil, lapangan pekerjaan merupakan salah satu faktor penentu dalam mendorong sektor konsumsi dan bermuara pada investasi.

“Dalam rangka percepatan investasi, BKPM membangun satu strategi bahwa kita harus menjemput bola serta strategi percepatan untuk memberikan perizinan berusaha. Pengusaha tidak boleh mengatur negara, negara yang mengatur pengusaha, tetapi negara tidak boleh semena-mena karena pengusaha ini adalah pahlawan yang menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan negara,” ujar Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming menyampaikan terima kasih kepada Kepala BKPM atas kerja sama yang dilakukan. Kolaborasi ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) terkait bagaimana investor asing dapat bekerja sama dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Menurut Maming, hal ini menjadi energi baru bagi peningkatan pengusaha yang ada di daerah maupun nasional. Jangan sampai pengusaha asing mempunyai kekuatan ekonomi yang hebat di Indonesia karena memiliki seluruh fasilitas dari hulu sampai dengan hilir.

“Kita tidak menolak asing. Kita sangat menerima investor-investor dari asing, hanya kita meminta adanya intervensi dari pemerintah, khususnya BKPM agar kerja sama dengan pengusaha nasional dan pengusaha daerah, sehingga bersinergi dan saling bercengkraman bersama-sama untuk menuju ekonomi Indonesia yang lebih baik lagi,” ujar Maming dalam sambutannya. (*)



Pemerintah Dorong Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional, BKPM Siap Kawal Perizinannya

   
Publikasi / Siaran Pers / Februari 2021
Jakarta, 5 Februari 2021 – Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah akan mendorong Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) serta kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang berfokus pada sektor perikanan. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono melakukan peninjauan langsung ke Maluku pada Jumat pagi (5/2). Agenda utama para anggota Kabinet Indonesia Maju ini terkait dengan rencana pembangunan kawasan terpadu pelabuhan perikanan yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk memastikan sinkronisasi persiapan infrastruktur, baik dari pelabuhan perikanan maupun kawasan perindustriannya. Bahlil menjelaskan pola kerja sama pembangunan pelabuhan baru ini akan melibatkan investasi yang dikelola oleh swasta, dengan kehadiran pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur dasar.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, tidak boleh lama-lama, harus action cepat. Ditargetkan pada tahun 2023, pelabuhan dan infrastruktur lainnya, bahkan tenant-tenant untuk industrinya sudah bisa berjalan. Untuk perizinan terkait dengan urusan ini, terutama perizinan pusat, kami dari BKPM akan membantu penuh, sehingga percepatan dapat dilakukan,” tambah Bahlil dalam keterangannya saat konferensi pers bersama di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan studi secara mendalam yang juga didukung oleh studi Bank Dunia. Di Maluku sudah dipetakan untuk dapat dibangun pelabuhan baru dan harus dikolaborasikan dengan lumbung ikan yang sudah dicanangkan sejak jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Apa yang kita lakukan adalah memulai proyek ini dengan APBN. Setelah ini baru mengundang swasta. Dalam konteks Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), anggaran dari pemerintah adalah melakukan pembiayaan infrastruktur dasar, sedangkan infrastruktur tambahan akan dibiayai swasta. Amanah kita kepada Maluku, suatu daerah yang indah sekali. Kita mendukung apa yang nanti akan kita bangun di sini. Selamat untuk Maluku,” ujar Budi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono optimistis bahwa nantinya perekonomian di Maluku dapat tumbuh seiring dengan pemanfaatan seluruh potensi ekonomi sektor perikanan dan biota kelautan melalui rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang modern.

“Untuk penyediaan sarana pelabuhan, tentu menjadi tugas dan tanggung jawab Kemenhub, perizinan investasi jadi tugas dan tanggung jawabannya BKPM. Perizinan wilayah tentu di sini ada Bapak Gubernur. Kami mempersiapkan dari aspek ekonominya, di mana ekonominya adalah ikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan biota laut. Mohon dukungan dari rekan-rekan media, agar pembangunan ekonomi Timur ini bisa dilaksanakan,” jelas Trenggono.

Sebagai tuan rumah, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan apresiasinya kepada Presiden dan pemerintah pusat. Saat ini telah dilakukan peninjauan di 3 alternatif lokasi yang akan diputuskan salah satunya dalam waktu dekat.

“Ini kami sambil cek lokasi dan ternyata masih ada 3 alternatif lokasi yang sudah kami lihat semua. Setelah ini kami akan berembuk lagi untuk mencari mana yang terbaik. Sudah ada bayangan, namun kami belum menentukan. Kami juga sudah membentuk tim untuk pelaksanaan, bagaimana untuk pembebasan lahan selanjutnya,” ujar Murad.

Rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Ambon, Maluku ini ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2023 nanti. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci penting dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan tersebut. (*)



Bahan Paparan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV Tahun 2020

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2021
Bahan paparan pada konferensi pers mengenai realisasi investasi Triwulan IV Tahun 2020 dapat diunduh pada lampiran berikut.



Realisasi Investasi di Indonesia Sepanjang Tahun 2020

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2021
Jakarta, 25 Januari 2021 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) membukukan realisasi investasi sebesar Rp214,7 triliun pada triwulan IV (Oktober – Desember) Tahun 2020, naik 3,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 lalu. Capaian tersebut berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 294.780 Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Pada periode ini, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp111,1 triliun (51,7%), sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp103,6 triliun (48,3%).

Secara kumulatif, pencapaian realisasi investasi tahun 2020 (Januari-Desember) berhasil mencapai Rp826,3 triliun atau 101,1% dari target Rp817,2 triliun. Sepanjang tahun 2020, realisasi investasi PMDN mencapai Rp413,5 triliun (50,1%), sedangkan PMA sebesar Rp412,8 triliun (49,9%). Perolehan pada tahun 2020 tersebut mampu menyerap hingga 1.156.361 TKI dengan total 153.349 proyek investasi.

“Alhamdulillah, atas kerja keras teman-teman BKPM, walaupun kondisi perekonomian nasional sempat mengalami kontraksi akibat pandemi COVID-19, target investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun bisa kita capai. Ada kenaikan sekitar 9 triliun. Kita lihat di sini, PMDN berkontribusi lebih besar dibandingkan PMA. Di era pandemi COVID-19, peran PMDN sangat luar biasa sebagai benteng pertahanan realisasi investasi. Jadi BKPM tidak hanya urus investor asing saja. Lima tahun terakhir investasi kita sudah mulai berimbang antara PMA dengan PMDN,” ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring pada Senin (25/1) di Kantor BKPM, Jakarta.

Tercatat persebaran investasi pada triwulan IV tahun 2020 di luar Pulau Jawa mencapai Rp113,4 triliun (52,8%), melebihi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp101,3 triliun (47,2%). Sedangkan, untuk periode sepanjang tahun 2020, realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp417,5 triliun (50,5%) lebih besar dibandingkan di Jawa sebesar Rp408,8 triliun (49,5%).

“Ini adalah sebuah bukti bahwa investor dalam dan luar negeri tidak lagi menjadikan Jawa sebagai alternatif satu-satunya. Ke depan, dalam rangka hilirisasi dan transformasi ekonomi, luar Jawa akan berkembang. Kami membuka semuanya dan memberikan insentif lebih baik. Karena esensinya, pertumbuhan ekonomi itu penting, tapi lebih penting lagi pemerataan,” jelas Bahlil.

Bahlil menegaskan kembali salah satu syarat mutlak bagi investor melakukan investasi adalah infrastruktur yang memadai. Investasi berkualitas semakin merata ke luar Pulau Jawa, dimana Investor tidak hanya berpusat di Jawa.

Pada periode triwulan IV 2020 ini, sektor yang paling berkontribusi masih didominasi oleh sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi sebesar Rp36,4 triliun (17,0%). Adapun realisasi investasi terbesar berada di provinsi Jawa Barat yaitu mencapai Rp34,1 triliun (15,9%).

“Namun, yang menarik adalah teman-teman investor asing lebih ke Maluku Utara dan wilayah Timur lainnya. Ini mencerminkan bahwa investor asing sudah mulai nyaman berinvestasi ke daerah-daerah yang selama ini belum dijamah secara maksimal,” ungkap Bahlil.

Secara akumulatif data realisasi investasi sepanjang tahun 2020, provinsi Jawa Barat masih menjadi lokasi favorit untuk berinvestasi dengan total realisasi investasi sebesar Rp120,4 triliun (14,6%). Sedangkan, sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi tetap mendominasi dengan capaian sebesar Rp144,8 triliun (17,5%). Sementara Singapura yang merupakan negara hub bagi investor asing, masih menjadi negara asal terbesar realisasi investasi PMA yaitu US$9,8 miliar (34,1%).

Terkait dengan telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) dan vaksinasi Covid-19 yang sudah berjalan, Bahlil menyampaikan bahwa awalnya target realisasi investasi tahun 2021 sesuai ketetapan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas yaitu Rp855,8 triliun. Akan tetapi, arahan Presiden Jokowi agar BKPM dapat mencapai target realisasi investasi sebesar Rp900 triliun pada tahun ini.

“Kami harus loyal dan taat menjalankan perintah Komandan. Jadi kita jalankan dengan strategi komunikasi dengan investor agar bisa realisasi. Kita melakukan konsep “tiba saat tiba akal”. Karena tidak ada rujukan buku di kampus manapun yang menjadi acuan mengelola pemerintahan khususnya investasi di tengah pandemi COVID-19,” ucap Bahlil menjawab pertanyaan dari rekan media. (*)

Download lampiran di bawah ini untuk melihat laporan lengkap mengenai investasi di Indonesia sepanjang tahun 2020.



BKPM: UMKM Jawa dan Luar Jawa Hampir Berimbang dalam Kemitraan Investor Besar dan UMKM

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2021
Jakarta, 20 Januari 2021 – Kolaborasi antara investor besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu implementasi dari investasi yang berkualitas. Hal ini juga merupakan arahan khusus Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang disampaikan di berbagai kesempatan. Melalui program kemitraan tersebut, diharapkan UMKM dapat “naik kelas” dan meningkatkan kualitas UMKM menjadi lebih kompetitif.

Dari 196 UMKM yang ikut dalam program kemitraan, mayoritas didominasi oleh sektor jasa (41%). Kemudian sektor lainnya yaitu penyedia makanan dan minuman (27%), logistik (14%), penyedia ATK dan seragam (9%), bahan baku bangunan (6%), distribusi (2%), dan inventaris kantor (1%). Sementara dari sebarannya, lokasi wilayah UMKM hampir berimbang, yaitu 57,1% berlokasi di pulau Jawa dan 42,9% berlokasi di luar pulau Jawa.

“Ini langkah awal. Semoga program ini bisa kita jalankan secara konsisten dan terus ada peningkatan. Tidak lain agar pemerataan pertumbuhan ekonomi jadi semakin baik. Ini penting untuk kita kembangkan dalam wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan dalam rangka mencapai kesejahteraan bangsa dan negara,” ujar Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Bahlil menyampaikan bahwa program kemitraan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) pasal 90 yang menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar (UB) dengan Usaha Mikro dan Kecil serta Koperasi, dalam rantai pasok yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha.

“Ini adalah bagian dari ikhtiar kita bersama. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus dibarengi dengan pertumbuhan pemerataan ekonomi. Ini adalah bentuk jawaban bahwa tidak ada lagi investasi yang masuk di negara kita yang tidak melibatkan anak-anak daerah dan UMKM dalam meningkatkan ekonomi daerah dan nasional,” tegas Bahlil.

Salah satu peserta program kemitraan yaitu UD Anggun Tani asal Buleleng, Bali. Di masa pandemi ini, kegiatan usahanya menurun karena berkurangnya kegiatan operasional pasar, terutama akibatnya menurunnya sektor pariwisata di Bali.

“Di masa pandemi ini, hasil sayuran kami sangat berlimpah karena tidak ada pasar, sehingga kami tidak bisa jual. Dengan adanya program kemitraan dari BKPM, saya bisa membuat produk lebih tinggi nilainya sehingga kita terbantu,” jelas pengelola UD Anggun Tani Ketut Sudiarta.

Sementara, salah satu perwakilan PMDN yaitu PT Pan Brothers menggandeng 13 UMKM untuk mendukung usahanya. Mulai dari pengadaan tenaga kerja, pemasok barang material, pemasok makanan hingga pemasok bahan baku. “Kami berharap program ini benar-benar nyata dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Indonesia, terutama percepatan ekonomi,” ujar Vice CEO PT Pan Brothers Anne Patricia.

Kerja sama kemitraan antara PMA/PMDN dengan UMKM telah ditandatangani dan dihadiri secara daring oleh Presiden RI Joko Widodo Senin pagi (18/1). Dalam program ini, BKPM telah berhasil mewujudkan kolaborasi kemitraan antara 56 Usaha Besar yang terdiri dari 29 Penanaman Modal Asing (PMA) dan 27 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Potensi nilai kerja sama kemitraan tersebut mencapai Rp1,5 triliun. (*)



BKPM Kawinkan Usaha Besar dengan UMKM

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2021
Jakarta, 17 Januari 2021 – Mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar naik kelas adalah fokus Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Dua dari enam KPI (Key Performance Indicator) BKPM terkait dengan UMKM, yaitu mendorong investasi besar untuk bermitra dengan pengusaha nasional, khususnya UMKM di daerah proyek; serta mendorong peningkatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), khususnya UMKM.

Untuk mewujudkan target tersebut, BKPM memfasilitasi kerja sama antara usaha besar dengan UMKM. Program ini diselenggarakan untuk menegaskan kembali pentingnya kemitraan antara investasi yang dilakukan oleh pengusaha besar nasional maupun asing, dengan pengusaha nasional yang ada di daerah atau UMKM lokal di wilayah proyek investasi.

“Minggu depan akan ada penandatanganan komitmen kerja sama antara PMA/PMDN dengan UMKM-UMKM mitranya. Acara ini akan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dari Istana Negara. Karena memang sejak awal ini adalah arahan Bapak Presiden kepada kami,” kata Bahlil dalam keterangan tertulis kepada media hari ini (17/1).

Acara Penandatanganan Komitmen Kerja Sama Usaha Besar dengan UMKM akan dilakukan pada Senin, 18 Januari 2021. Program kemitraan ini mengkolaborasikan 56 usaha besar, yang terdiri dari 29 PMA dan 27 PMDN, dengan 196 UMKM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar setiap investasi yang masuk wajib “dikawinkan” dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal. Masuknya investasi ke Indonesia memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini.

Bahlil menuturkan bahwa kemitraan akan memberikan multiplier effects kepada masyarakat lokal dengan hadirnya investasi di daerahnya. Bagi UMKM itu sendiri, manfaat yang dirasakan akan memacu kualitas produk serta membuka peluang UMKM untuk naik kelas.

“Jadi kolaborasi investor itu dilakukan oleh pengusaha lokal atau UMKM di daerah. Bukan yang ada di Jakarta. Tentunya, BKPM akan memfasilitasi dan menjamin UMKM yang dilibatkan memiliki kualifikasi yang baik, serta memenuhi syarat dan kriteria. Tidak sembarang UMKM,” jelas Bahlil.

Selain dihadiri oleh para perwakilan dari usaha besar dan UMKM, kegiatan ini juga akan diikuti daring oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia. (*)



Bahlil Lantik 13 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Baru BKPM

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2021
Jakarta, 8 Januari 2021 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melantik 13 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKPM di kantor BKPM, Jakarta (6/1). Pelantikan dilakukan secara khidmat dan dihadiri secara terbatas oleh pejabat BKPM dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Dalam arahannya, Kepala BKPM menyampaikan ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik. Ini merupakan pelantikan eselon II terbanyak di BKPM. Bahlil menegaskan bahwa para pejabat yang dilantik ini merupakan hasil dari penilaian seleksi yang cukup panjang oleh panitia.

“Kita melakukan proses panjang. Alhamdulillah yang dilantik ini adalah hasil dari penilaian panjang. Saya ucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu yang dilantik. Baik dari internal yang selama ini sukses berkarya di BKPM, maupun eksternal. Selamat datang ke BKPM dan menyesuaikan dengan baik,” ujar Bahlil.

Adapun daftar pejabat Pimpinan Tinggi Pratama BKPM yang baru dilantik, sebagai berikut:
1. Kukuh Agung Pribadi, SE sebagai Inspektur BKPM 2. Noor Fuad Fitrianto, ST sebagai Direktur Perencanaan Jasa dan Kawasan, Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal 3. Moris Nuaimi, SE, MT, MA sebagai Direktur Perencanaan Infrastruktur, Kedeputian Bidang Perencanaan Penanaman Modal 4. Dendy Apriandi, ST sebagai Direktur Deregulasi Penanaman Modal, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 5. Anna Nurbani, SE sebagai Direktur Pemberdayaan Usaha, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 6. Suhartono, SE, MM sebagai Direktur Pengembangan Potensi Daerah, Kedeputian Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal 7. Ricky Kusmayadi, ST sebagai Direktur Pengembangan Promosi, Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal 8. Sri Endang Novitasari, SE, MM sebagai Direktur Promosi Sektoral, Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal 9. Saribua Siahaan, S.Sos, MM sebagai Direktur Fasilitasi Promosi Daerah, Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal 10. Cahyo Purnomo, S.Sos, M.A sebagai Direktur Pameran dan Sarana Promosi, Kedeputian Bidang Promosi Penanaman Modal 11. Dr. Edy Junaedi, S.STP., M.Si sebagai Direktur Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha, Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal 12. Septiria Christina, S.TP, MAB sebagai Direktur Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha, Kedeputian Bidang Pelayanan Penanaman Modal 13. R.R Sri Moertiningroem, SE, MM sebagai Direktur Wilayah III, Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Selanjutnya, Bahlil menekankan perlunya koordinasi yang baik antarkedeputian, sehingga terwujud sistem kerja institusi yang komprehensif. Selain itu, perlunya kerja sama dan kolaborasi, serta mengacu pada aturan hukum dan mekanisme yang ada.

“Jangan buat gerakan tambahan sendiri. Hindari mengutamakan kepentinagn pribadi dan kelompok. Patuhi aturan. Jangan korupsi. Karena BKPM ini kerjanya mengurus pengusaha. Kalau mengurus pengusaha, ada ruang-ruang hampa yang penuh dengan makhluk yang tidak bisa di lihat tapi dapat rasa. Disini menguji integritas kita,” tegas Bahlil.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPM menyampaikan perspektif kerja tahun 2021 BKPM, yaitu implementasi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) yang terkait pelayanan perizinan investasi melalui Online Single Submission (OSS), serta kegiatan promosi investasi terkait UU CK dan Peraturan Pemerintah (PP) nya.

Bahlil juga menyampaikan arahan Presiden RI Joko Widodo untuk menjadi prioritas di tahun ini, yaitu pengurusan izin investasi bagi pengusaha baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan skala besar, menjadi bagian dari tanggung jawab BKPM.

“Target, output, dan ukuran seberapa maksimalnya implementasi UU CK dilihat dari seberapa banyaknya pengusaha masuk ke Indonesia dan seberapa efektifnya pelayanan kita kepada publik. Jadi kita harus terus melakukan kolaborasi dan integrasi,” ujar Bahlil. (*)



UMK Dominasi NIB Sepanjang 2020

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2021
Jakarta, 6 Januari 2021 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) sepanjang tahun 2020 lalu mencapai 1.519.551 NIB. Jenis pengajuan NIB Mikro Kecil mendominasi sebesar 81 persen atau 1.229.417 NIB. Melihat data tersebut, BKPM akan terus mendorong kemudahan berusaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan investor terbanyak di Indonesia.

Juru Bicara BKPM Tina Talisa menyampaikan bahwa kondisi pandemi COVID-19 yang dialami hampir di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, memang mengakibatkan kontraksi perekonomian secara global. Konsumsi dan investasi menjadi dua faktor yang paling mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden, BKPM diberi tanggung jawab dalam mengurus investasi di sektor riil (kecuali hulu migas dan jasa keuangan) dan UMKM. Angka 81 persen NIB Mikro Kecil yang diterbitkan oleh BKPM melalui OSS merupakan sebuah sinyal yang sangat positif. Kegigihan para pelaku UMKM menunjukkan bahwa memang merekalah investor pahlawan ekonomi,” ujar Tina.

Tina menambahkan hal ini sejalan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Disebutkan dalam pasal 13 pada Bagian Kelima tentang Penyederhanaan Persyaratan Investasi Pada Sektor Tertentu di mana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pemberdayaan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM dalam penanaman modal berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

UU CK mengatur perizinan berusaha dengan berbasis risiko. Ke depan, usaha dibagi menjadi tiga kategori yaitu risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Seluruh proses perizinan berusaha akan terpusat secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) untuk memberikan kemudahan, kecepatan, kepastian, dan transparansi bagi pelaku usaha.

“Kita tahu bahwa UU CK ini merupakan terobosan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Di dalamnya juga diatur bagaimana pemerintah memberikan kemudahan, perlindungan, dan penguatan UMKM. Nanti setelah OSS yang baru diterapkan, usaha dengan risiko rendah hanya perlu NIB, tidak perlu izin,” jelas Tina.

Berdasarkan data dari Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, selama periode Januari-Desember tahun 2020 tercatat sebanyak 1.670.685 IU (Izin Usaha). Sementara Izin Operasional/Komersial (IOK) yang diterbitkan mencapai 221.275 IOK. Adapun pengajuan IOK tersebut didominasi oleh Perdagangan yaitu sebanyak 31.431 IOK, diikuti oleh Kesehatan 21.816 IOK, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) 14.565 IOK, Perhubungan 12.446 IOK, serta Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 10.689 IOK. (*)



Bahlil Optimistis Investasi LG akan Berdampak Positif bagi Perekonomian Daerah

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2021
Jakarta, 5 Januari 2021 – Mengawali tahun 2021 ini, Pemerintah Indonesia terus berupaya memulihkan dan membangkitkan perekonomian nasional, khususnya melalui investasi. Minggu lalu (30/12), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengumumkan secara resmi masuknya investasi senilai USD9,8 miliar atau sekitar Rp142 triliun dari perusahaan LG Energy Solution.

LG Energy Solution bekerja sama dengan konsorsium Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berencana membangun industri sel baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining), serta industri prekursor dan katoda. Lokasi yang dipilih untuk pengembangan industri prekursor dan katoda adalah Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Begitu pula industri sel baterainya sedang didalami kemungkinan untuk berinvestasi juga di lokasi tersebut.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kerja sama investasi ini adalah kolaborasi antara perusahaan asing, konsorsium BUMN, pengusaha nasional, pengusaha nasional di daerah, dan UMKM. Dengan demikian akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional, juga secara lokal di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

“Dalam kerja sama investasi ini semuanya ikut terlibat. Jadi tidak lagi bicara untuk sendiri-sendiri. Pengusaha lokal dan UMKM harus dilibatkan, karena tujuan investasi yaitu selain percepatan pertumbuhan ekonomi, juga pemerataan pertumbuhan ekonomi. Pemilihan lokasi di KIT Batang merupakan langkah tepat bagi investor. Pemerintah sudah menyiapkan lahan, sarana dan prasarana infrastrukturnya yang memadai, serta ketersediaan tenaga kerja yang diperlukan,” jelas Bahlil.

Bahlil menuturkan bahwa menurut catatan BKPM, belum ada investasi dengan nilai sebesar ini pasca reformasi di Indonesia. Hal ini merupakan momentum bagi Indonesia, untuk membangun optimisme di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih dihadapi.

Rencana investasi LG disambut dengan antusias oleh Bupati Batang Wihaji. Ia menyatakan optimismenya bahwa investasi LG Energy Solution akan berdampak positif pada perekonomian daerah, menimbulkan multiplier effects, serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.

“Kami tentunya sangat bersyukur dan pastinya investasi ini bermanfaat untuk warga Batang dan sekitarnya. Dengan datangnya investasi tersebut, insya Allah dapat menyerap tenaga kerja serta membantu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dan Indonesia tentunya,” ujar Wihaji.

Pemerintah Indonesia terus mendorong transformasi ekonomi menuju visi Indonesia Maju 2045. Salah satunya melalui hilirisasi sumber daya alam. Melalui proyek kerja sama investasi ini, Indonesia akan naik kelas dari produsen dan eksportir bahan mentah menjadi pemain penting pada rantai pasok dunia untuk industri baterai kendaraan listrik.

Baterai listrik merupakan komponen utama mobil listrik, yang dapat mencapai 40% dari total biaya mobil listrik. Dari sisi produksi baterai, biaya material merupakan komponen utama dengan 50-60% dari total biaya baterai. Pada tahun 2035 nanti, Indonesia mencanangkan untuk memproduksi 4 juta mobil listrik dan 10 juta motor listrik. (*)



Investasi Raksasa LG Consortium Menjadikan Indonesia Negara Pertama di Dunia yang Mengintegrasikan Industri Baterai Listrik Dari Pertambangan Hingga Baterai Lithium Mobil Listrik

   
Publikasi / Siaran Pers / Desember 2020
Jakarta, 30 Desember 2020 – Indonesia akan segera memiliki pusat industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi pertama di dunia. Pengembangan industri ini akan dilakukan perusahaan electric vehicle (EV) battery atau baterai kendaraan listrik asal Korea Selatan LG Energy Solution Ltd yang bekerja sama dengan konsorsium BUMN. Sebelumnya, LG Energy Solution merupakan bagian dari LG Chem, anak perusahaan dari konglomerasi LG Group. Proyek kerja sama investasi ini merupakan hasil tindak lanjut pertemuan Presiden Jokowi dan Presiden Moon Jae In di Busan pada bulan November 2019 lalu.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya melakukan berbagai pertemuan tindak lanjut dengan pihak LG. Serangkaian proses negosiasi yang panjang telah dilakukan dengan berpedoman pada prinsip saling percaya dan bertujuan untuk saling menguntungkan.

Hasilnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan LG Energy Solution di Seoul, Korea Selatan pada tanggal 18 Desember 2020. Penandatanganan ini disaksikan oleh Menteri Perdagangan, Perindustrian, dan Energi Korea Selatan Sung Yun-mo. MoU berisi tentang kerjasama proyek investasi raksasa dan strategis di bidang industri sel baterai kendaraan listrik terintegrasi dengan pertambangan, peleburan (smelter), pemurnian (refining) serta industri prekursor dan katoda dengan nilai rencana investasi mencapai USD9,8 miliar.

"MoU menjadi sinyal keseriusan yang sangat tinggi dari pihak LG dan Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan industri baterai terintegrasi. Pada masa pandemi yang begitu penuh tantangan, keberhasilan ini merupakan kepercayaan luar biasa terhadap Indonesia. Nilai investasinya fantastis untuk satu korporasi, yaitu mencapai USD9,8 miliar,” kata Bahlil dalam keterangan persnya pagi ini (30/12).

Kementerian BUMN telah menyiapkan konsorsium MIND ID yang terdiri dari PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM), PT Pertamina, dan PT Perusahaan Listrik Negara. MIND ID akan berkolaborasi dengan LG. Menteri BUMN Erick Thohir memastikan investasi ini berjalan dari sisi produksi dan juga memiliki pasar di dalam dan luar negeri.

“Investasi LG akan bermitra dengan konsorsium baterai BUMN di seluruh rantai pasok produksi. Pada pelaksanaannya akan ditindaklanjuti dengan studi bersama (joint study) untuk mengukur secara detail kerja sama yang akan dilakukan kedua pihak dari sektor hulu sampai hilirnya,” ujar Erick Thohir.

Sebagian proyek nantinya akan berlokasi di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah yang sudah ditinjau oleh Presiden Jokowi pada akhir Juni lalu. Kawasan industri seluas 4.300 ha ini merupakan percontohan kerja sama pemerintah dan BUMN dalam menyediakan lahan yang kompetitif dari sisi harga, konektivitas, dan tenaga kerja. Rencananya, sebagian baterai yang dihasilkan dari proyek ini akan disuplai ke pabrik mobil listrik pertama di Indonesia yang sudah lebih dahulu ada dan dalam waktu dekat akan segera memulai tahap produksi.

Pengembangan industri baterai listrik terintegrasi merupakan langkah konkret yang sesuai dengan target Presiden Jokowi untuk mendorong transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju 2045. Hilirisasi pertambangan adalah salah satu wujud transformasi tersebut.

“Indonesia akan naik kelas dari produsen dan eksportir bahan mentah menjadi pemain penting pada rantai pasok dunia untuk industri baterai kendaraan listrik, dimana baterai memegang peranan kunci, bisa mencapai 40% dari total biaya untuk membuat sebuah kendaraan listrik,” ujar Bahlil menambahkan.

Dalam realisasi investasi proyek, perusahaan patungan ini akan memprioritaskan bekerjasama dengan pengusaha nasional, pengusaha nasional yang ada di daerah dan UKM (Usaha Kecil dan Mikro) lokal yang memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam setiap rantai pasok. Dengan demikian diharapkan dapat menggerakkan perekonomian nasional yang berdampak positif bagi daerah.

"Jadi, investasi ini akan menjadi model kolaborasi komplet yang melibatkan perusahaan asing dengan reputasi global, BUMN yang mumpuni, dan pelaku ekonomi swasta nasional/daerah yang kuat," tegas Bahlil.

Hal lain yang juga menjadi bagian dari nota kesepahaman adalah memprioritaskan produk lokal untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri nasional. Pemerintah Indonesia juga memastikan bahwa proyek investasi raksasa ini akan menyerap sebesar-besarnya Tenaga Kerja Indonesia.

Saat ini negara-negara di dunia telah mencanangkan pengurangan konsumsi bahan bakar dan pengurangan emisi karbondioksida (CO2) dan pencanangan penerapan kendaraan listrik sebanyak 15-100% dari total kendaraan yang beredar. Diperkirakan pada tahun 2040 terdapat 49 juta unit kendaraan listrik (electric vehicle) atau sekitar 50% dari total permintaan otomotif dunia. Selain itu, beberapa pabrikan mulai mengalihkan lini produksi kendaraan konvensionalnya menjadi kendaraan listrik, yaitu antara 20-50% dari total produksinya.

Adapun target penerapan kendaraan listrik di dunia akan terus meningkat secara bertahap. Dalam rentang tahun 2020-2030, negara-negara Asia akan mulai menerapkannya, antara lain Republik Rakyat Tiongkok (RRT) (8,75 juta unit kendaraan), Thailand (250 ribu unit kendaraan), Vietnam (100 ribu unit kendaraan), Malaysia (100 ribu unit kendaraan), serta India (55 ribu unit mobil listrik dan 1 juta unit motor listrik). Sementara itu, target penerapan kendaraan listrik Indonesia pada tahun 2035 adalah 4 juta unit mobil listrik dan 10 juta unit motor listrik.

Berdasarkan data BKPM, investasi asal Korea Selatan tahun 2015–triwulan 3 tahun 2020 tercatat sebesar USD8,12 miliar dengan 17 ribu proyek, 3.162 perusahaan dan menyerap tenaga kerja langsung 660.555 orang. Meski tahun 2020 dunia mengalami perlambatan ekonomi akibat pandemi COVID-19, investasi Korea Selatan terus bergerak positif. (*)



Terangi 50 Ribu Rumah, BKPM Kawal PLTS Cirata 145 MW

   
Publikasi / Siaran Pers / Desember 2020
Jakarta, 18 Desember 2020 – Kick-off Peresmian Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Cirata 145 Megawatt telah dilakukan di Cirata, Jawa Barat kemarin (17/12). Proyek Strategis Nasional (PSN) ini akan menerangi 50 ribu rumah dan mengurangi 200 ribu ton emisi karbondioksida per tahunnya.

Staf Ahli Sektor Investasi Prioritas BKPM Aries Indanarto menyampaikan bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjamin akan mengawal proyek prioritas yang berlokasi di waduk Cirata tersebut. "Ini merupakan PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Kami bersama dengan K/L (Kementerian/Lembaga) dan pemerintah daerah terkait akan full support," ujarnya dalam keterangan resmi kepada media hari ini (18/12).

Berdasarkan data BKPM, nilai realisasi investasi yang dilakukan oleh Masdar hingga saat ini baru 1,97% dari total rencana investasi sebesar Rp1,8 triliun. "Dengan dikawal bersama, harapannya angka realisasi investasi yang dilakukan dapat meningkat secara signifikan. Selama ini komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak juga berlangsung baik, sehingga izin-izin yang dibutuhkan oleh PLTS Cirata dapat diterbitkan," kata Aries.

CEO Masdar Mohammed Jameel Al Ramahi menyampaikan bahwa pihaknya memilih Indonesia karena ingin tumbuh di Asia dari Indonesia. "Ini merupakan milestone bagi perusahaan kami yang menandai ekspansi Masdar di kawasan ini," papar Ramahi.

Sementara Direktur Mega Proyek PLN Ikhsan Assad menambahkan bahwa PLTS Cirata akan menyumbang 23% kontribusi country-mixed energy dari sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) pada 2025.

"Maka dari itu PLN mendukung penuh target tersebut, dengan salah satunya meluncurkan Program Green Transformation yang terdiri dari berbagai pengembangan pembangkit EBT, pengembangan program Green Booster serta pengembangan pembangkit-pembangkit EBT berskala besar," ungkapnya.

Pada tahun ini PLN berhasil meningkatkan bauran EBT menjadi sebesar 13,6% meskipun di tengah Pandemi COVID-19. "Kita harapkan angka ini dapat terus meningkat demi mencapai target bauran EBT pemerintah," urai Ikhsan.

PLTS Cirata merupakan pelaksanaan dari salah satu kesepakatan bisnis yang ditandatangani pada saat kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Abu Dhabi pada 12 Januari 2020 lalu. Peresmian yang dilakukan oleh PT PJB Masdar Solar Energi (PMSE) menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Indonesia-UAE Week yang digelar oleh KBRI Abu Dhabi pada tanggal 15-21 Desember 2020. (*)



BKPM-Polri Bersinergi Untuk Permudah Perizinan dan Jamin Keamanan Investasi

   
Publikasi / Siaran Pers / Desember 2020
Jakarta, 17 Desember 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama tentang Integrasi Binmas Online Sistem (BOS) dengan sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/Online Single Submission (OSS) pada Kamis pagi (17/12) di Gedung Baharkam Polri, Jakarta. Perjanjian Kerja Sama (PKS) tersebut ditandatangani langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal (BKPM) Achmad Idrus dan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komisaris Jenderal Polisi Agus Andrianto.

PKS antara BKPM dan Polri ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergitas, dan efektivitas integrasi sistem kerja sama yang dilakukan kedua pihak dalam rangka pelaksanaan integrasi BOS dengan sistem OSS.

Achmad Idrus menyampaikan bahwa PKS ini merupakan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaan integrasi BOS dan OSS dalam rangka penerbitan Surat Izin Operasional (SIO) Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP).

“Kami sangat mengapresiasi atas berlangsungnya kerjasama BKPM dengan Polri ini. Melalui integrasi BOS dan OSS, maka diharapkan dapat mempermudah dan mempersingkat waktu para pelaku usaha dalam pengurusan perizinan SIO BUJP. Tentunya, BKPM dan Polri akan terus berkoordinasi serta bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Idrus dalam sambutannya.

Ruang lingkup yang termasuk dalam perjanjian kerjasama ini, di antaranya meliputi pertukaran data dan/atau informasi, integrasi sistem pemberian layanan SIO BUJP, dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun pertukaran data dan/atau informasi yang dimaksud adalah terkait layanan SIO BUJP yang terdiri dari Usaha Jasa Konsultasi Keamanan, Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan, Usaha Jasa Pelatihan Keamanan, Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga, Usaha Jasa Penyediaan Tenaga Pengaman, dan Usaha Jasa Penyediaan Satwa untuk Pengamanan.

Dalam kesempatan yang sama, Komjen (Pol) Agus Andrianto menjelaskan bahwa perjanjian tersebut merupakan bukti nyata bahwa Polri selalu berkomitmen menjamin keamanan berinvestasi dan mendukung penuh program pemerintah untuk menjadikan BKPM satu-satunya tempat pengelolaan perizinan berinvestasi.

"Kepolisian di kewilayahan agar ikut andil, sehingga program pemerintah bisa terlaksana. Perlu adanya kerjasama antara Kepolisian dengan BKPM serta Pemda, agar bisa membantu UMKM dan buruh mendapatkan nilai tambah yang lebih besar," ujar Agus yang menjabat sebagai Kabaharkam Polri sejak Desember 2019.

Perjanjian kerja sama antara BKPM dan Polri merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman BKPM dan Polri tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal yang ditandatangani pada tanggal 20 Februari 2020 lalu.(*)



Kembalikan Kejayaan Pala Dunia, Indonesia Harus Bangun Hilirisasi Industri

   
Publikasi / Siaran Pers / Desember 2020
Jakarta, 17 Desember 2020 – Setelah kunjungan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke Belanda bulan lalu, tindak lanjut beberapa minat investasi terus digiatkan untuk memastikan kelanjutan hasil pertemuan di Belanda. Salah satunya adalah rencana investasi dari produsen pala terbesar dunia Verstegen Spices & Sauces B.V (Verstegen).

Verstegen berminat mengembangkan industri pala di Indonesia, khususnya di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Rencana investasi tersebut senilai Rp4,2 triliun dan akan memberdayakan 50.000 petani pala. Verstegen berkomitmen akan melakukan kemitraan dengan petani lokal yang direkomendasikan oleh BKPM, termasuk dalam penyediaan teknologi proses pengupasan, pengeringan, dan pembersihan.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman, yang turut serta dalam delegasi, menyatakan bahwa Kepala BKPM langsung mengambil langkah cepat berkonsolidasi dengan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSi. Pasalnya, permintaan pala Belanda terus mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir.

“Kepala BKPM sangat menyayangkan hal ini (penurunan impor dari Belanda). Indonesia adalah produsen dan saat ini merupakan eksportir pala terbesar dunia. Kontribusi Indonesia di pasar pala dunia sebesar 40 persen dari total ekspor dunia, lebih besar 3 kali dari ekspor India dan 4,5 kali lebih besar dari ekspor Belanda,” ujar Ikmal Lukman.

Pasokan dari negara-negara produsen pala memang terus melemah, termasuk dari Indonesia. Pada 2015 Belanda mengimpor sebesar US$21.367.000. Namun pada 2019 turun menjadi hanya US$11.558.000. Total impor pala dunia pada 2019 sebesar US$170.172.000. Pada 2019 menurun menjadi US$157.901.000.

Ikmal menambahkan bahwa targetnya adalah Indonesia membangun hilirisasi industri pala sehingga daya saing pala nasional di pasar dunia semakin kuat. Menurut Ikmal, investasi komoditas pala sangat strategis dilakukan di Papua Barat. Kawasan Timur Indonesia (KTI) saat ini merupakan penghasil biji pala terbesar di Indonesia. Sebesar 70 persen produksi Pala Indonesia berasal dari KTI.

“Negara tujuan utama ekspor Indonesia adalah Belanda, Jerman, Vietnam dan Jepang. Permintaan dunia untuk produk pala akan meningkat sebab industri makanan, bumbu, kosmetika dan farmasi terus mengalami peningkatan. Bila kita melakukan hilirisasi akan tercipta nilai tambah bagi industri dan perekonomian nasional, utamanya Kawasan Timur,” tegas Ikmal Lukman.

Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. Dr. Arif Satria, SP, MSi melihat peluang yang sama bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama industri pala di dunia. Ini sejalan dengan komitmen IPB untuk mengembalikan kejayaan bangsa berbasis sumber daya lokal.

“Kekayaan alam berbasis rempah harus bisa dikelola dengan baik sehingga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mensejahterakan rakyat. IPB siap bekerja sama dengan BKPM dalam R&D pala sehingga pala lebih memiliki nilai tambah yg tinggi,” ungkap Arif Satria.

Verstegen merupakan produsen dan importir asal Belanda yang bergerak di bidang industri rempah-rempah, terutama pala. Perusahaan ini tak hanya melayani pasar Belanda, namun juga pasar Eropa. (*)



Tingkatkan Aliran Investasi dari PEA, BKPM Fasilitasi Kantor Perwakilan Bank Asing

   
Publikasi / Siaran Pers / Desember 2020
Jakarta, 16 Desember 2020 – Pemerintah terus berupaya meningkatkan aliran investasi. Salah satunya dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan mendukung pembukaan kantor perwakilan First Abu Dhabi Bank (FAB) di Indonesia.

Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM Riyatno menyampaikan bahwa pembukaan kantor perwakilan FAB menunjukkan bahwa kalangan perbankan mulai tertarik masuk ke Indonesia untuk melayani klien-klien potensial dari Persatuan Emirat Arab (PEA). "BKPM selaku lembaga yang bertanggung jawab melakukan koordinasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri tentu akan support," ujarnya di sela-sela pembukaan Kantor Perwakilan FAB di Indonesia yang juga menandai Kick Off dari acara Indonesia-UAE Week 2020 yang digelar oleh KBRI Abu Dhabi, Selasa (15/12).

Menurut Riyatno, pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) yang dilakukan melalui Online Single Submission (OSS) di BKPM tersebut akan menjadi awal bagi FAB untuk nantinya membuka cabang di Indonesia. "Keberadaan Bank dari PEA tersebut tentu akan sangat mendukung investor PEA yang akan menanamkan modalnya di Indonesia," jelasnya.

Salah satu dukungan yang dapat dilakukan dalam mendorong investasi adalah melalui pembiayaan maupun pemberian pinjaman bagi proyek-proyek yang terkait dengan PEA. Data BKPM menunjukkan investasi dari PEA selama 5 tahun terakhir tercatat mencapai USD259 juta, yang terdiri dari 338 proyek investasi dan menyerap 9.900 tenaga kerja Indonesia.

Duta Besar PEA untuk Indonesia Abdula Salem Alhadheri menambahkan bahwa keberadaan FAB akan mendukung peningkatan investasi kedua negara. "Investasi kedua negara juga mulai meningkat dan membutuhkan dukungan dari perbankan," ungkapnya.

Sementara Duta Besar RI untuk PEA Husin Bagis menambahkan bahwa FAB adalah bank besar yang harus dimanfaatkan oleh pengusaha kedua negara. "Dengan adanya FAB, maka upaya untuk menarik investasi PEA ke Indonesia akan lebih mudah. Setidaknya pengusaha PEA yang sudah familiar dengan FAB akan menggunakan layanan mereka," papar mantan Atase Perdagangan di KBRI Kairo ini.

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Resiko Kementerian BUMN Nawal Nely, Kepala Grup Departemen Surveilans Bank Indonesia Budiatmaka, Direktur Kerjasama Penanaman Modal Luar Negeri BKPM Fajar Usman, Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Kobarsyih dan perusahaan-perusahaan seperti CT Corp, Lulu Outlet Group, Pertamina, Inalum, dan Sampoerna Group.

FAB merupakan bank terbesar di PEA dengan total aset mencapai AED822 miliar atau USD224 miliar, atau setara dengan Rp3.152 triliun pada tahun 2019. FAB juga merupakan bank yang sudah go public, dan masuk dalam daftar 50 bank besar dunia dari sisi kapitalisasi pasar. Bank FAB juga telah hadir dan mempunyai kantor cabang di 5 (lima) benua, termasuk di kawasan Asia Pasifik. (*)



Dorong Investasi Kesehatan di Wilayah Indonesia Timur, BKPM Gelar Market Sounding RSUD dr. Hasri Ainun Habibie

   
Publikasi / Siaran Pers / Desember 2020
Jakarta, 11 Desember 2020 – Dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang berpotensi pada krisis kesehatan sekaligus ekonomi, maka kesiapan infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit beserta kelengkapannya sangat diperlukan di seluruh wilayah Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Infrastruktur Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo yang dilakukan secara virtual pekan lalu (1/12). Kegiatan Market Sounding diikuti sekitar 80 peserta yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang konstruksi, konsultan, organisasi internasional, dan lembaga keuangan, baik dari dalam dan luar negeri.

Proyek ini merupakan salah satu solusi dalam membantu penanganan pandemi Covid-19 yang dapat membantu pemulihan ekonomi. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan dalam sambutannya menyampaikan bahwa BKPM sebagai anggota Kantor Bersama KPBU bertanggung jawab dalam promosi dan pendampingan proyek-proyek KPBU yang ditawarkan.

"Peningkatan pelayanan kesehatan saat ini sedang menjadi salah satu prioritas di tengah kondisi pandemi Covid-19. Kegiatan ini akan memberikan informasi tentang proyek KPBU RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo yang dapat digali oleh para investor sebagai pertimbangan dalam investasi. Selain itu, juga dapat menjadi sarana untuk berdiskusi satu dengan lainnya sebagai peluang untuk bekerja sama dalam investasi di proyek ini,” ujar Nurul Ichwan.

Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba menyampaikan bahwa Provinsi Gorontalo terus berupaya menggenjot laju pembangunan daerah untuk meningkatkan kinerja indikator makro, termasuk penyediaan infrastruktur dasar. RSUD rencananya dikembangkan menjadi tipe B, dengan sekitar 500 tempat tidur (tahap awal 50% tempat tidur), layanan spesialis minimal 8 (delapan) spesialis (dari 13 pelayanan spesialis), tenaga dokter spesialis dasar yaitu tenaga dokter spesialis 4 (empat) besar ditambah dengan spesialis lainnya.

“Pemerintah Provinsi Gorontalo memandang penting KPBU dalam mendorong pembangunan infrastruktur di berbagai bidang pembangunan seperti kesehatan, pariwisata, ekonomi dan lain-lain. Khusus untuk bidang kesehatan ditandai oleh meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan meng-cover seluruh masyarakat Gorontalo,” ujar Darda yang juga selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) KPBU.

Nilai CAPEX Proyek RSUD dr. Hasri Ainun Habibie Provinsi Gorontalo sebesar Rp579,19 miliar yang terdiri dari biaya pembangunan gedung rumah sakit, biaya alat kesehatan dan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), serta biaya lain-lain (biaya bunga, biaya contingencies dan biaya keuangan). Adapun skema pengembalian investasi dilakukan melalui pembayaran atas ketersediaan layanan/pembayaran dengan masa kerja sama selama 20 tahun. Pengumuman prakualifikasi akan dilaksanakan pada bulan Februari 2021. Tahap konstruksinya sendiri ditargetkan dimulai pada tahun 2022 dan rumah sakit diharapkan beroperasi pada tahun 2024.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah melakukan proses pengadaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU) yang diselenggarakan pertengahan tahun 2020 dan hasil pelelangan Badan Usaha Pelaksana (BUP) dinyatakan gagal pada tanggal 3 September 2020, karena tidak ada peserta yang memasukkan penawaran.

BKPM sebagai garda terdepan dalam pengawalan investasi akan mengawal investor end-to-end yang dimulai dari tahapan promosi, pengawalan layanan perizinan, mengawal dalam rangka financial close, hingga mengawal sampai tahap produksi.(*)



BKPM Siap Bantu PT Krakatau Steel Eksekusi Proyek Mangkrak

   
Publikasi / Siaran Pers / Desember 2020
Jakarta, 3 Desember 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengunjungi proyek mangkrak PT Meratus Jaya Iron & Steel (PT MJIS) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada Rabu siang (2/12). Kepala BKPM didampingi langsung oleh Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) (PT KS) Silmy Karim dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming. Eksekusi proyek investasi mangkrak menjadi salah satu misi yang harus diselesaikan oleh BKPM.

Bahlil menyayangkan mangkraknya rencana investasi yang dijalankan PT MJIS. Bergerak di bidang usaha Industri Pengolahan Besi dan Baja Dasar (Smelter), PT MJIS mengalami berbagai kendala dalam menjalankan investasinya, antara lain kendala bahan baku, infrastruktur, dan pemasaran. PT MJIS yang merupakan anak usaha PT KS, tercatat memiliki rencana investasi senilai Rp3,9 triliun.

“Kita lihat ini sebenarnya sayang banget. Investasinya sudah terealisasi Rp2 triliun yang berjalan. Kita sekarang bersama-sama akan cari formulasi yang tepat. Ini harus menjadi sumber pendapatan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Tanah Bumbu, yang pada akhirnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Intuisi saya sebagai mantan pengusaha, ini barang bagus. Ini cuma harus dipoles sedikit,” jelas Bahlil pada rekan media yang hadir di lokasi.

Menurut Bahlil, Kabupaten Tanah Bumbu dapat dijadikan salah satu pilihan lokasi investasi bagi investor. BKPM terus mendorong terwujudnya investasi yang berkualitas, salah satunya dengan pemerataan investasi yang tidak hanya bertumpu pada Pulau Jawa saja. Bahlil yakin masuknya investasi ke daerah, akan ada multiplier effects yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

“Jadi investasi itu seperti kereta. Ada gerbong dan lokomotifnya. Nah, anggap investasi ini lokomotifnya, dan gerbongnya nanti ikut. Itu multiplier effects-nya. Jadi ekosistemnya akan jalan, dan kawasan ekonomi ini akan bisa berjalan juga dengan baik,” ujar mantan Ketua Umum HIPMI periode 2014-2019 ini.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT KS Silmy Karim optimistis akan ada solusi dalam waktu dekat terkait mangkraknya PT MJIS yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2015 lalu tersebut. Silmy menyampaikan apresiasinya kepada Kepala BKPM dan Ketua Umum HIPMI yang berkenan melihat langsung kondisi proyek tersebut. Harapannya kolaborasi ini akan menghasilkan solusi nyata, sehingga dapat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya masyarakat di Kabupaten Tanah Bumbu.

“Kita harus cari solusi apa yang tepat dan berdaya saing, serta mengedepankan sumber komoditi dari Indonesia. Sehingga harapan kami, yang tadinya menjadi beban, bisa menjadi suatu potensi. Kalau Kepala BKPM sudah turun tangan, ini biasanya tidak terlalu lama lagi ada solusi,” ungkap Silmy.

Sejalan dengan Silmy Karim, Ketua Umum HIPMI Mardani H. Maming meyakini PT MJIS tidak akan mangkrak lagi dalam waktu dekat. Maming sempat menyampaikan aspirasinya untuk membuka kembali Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, sebagai salah satu upaya menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

“Dengan adanya COVID-19 saat ini, banyak orang yang di-PHK, maka perlu lapangan kerja. Dengan adanya KEK Tanah Bumbu dan Batulicin, maka akan terbuka investasi dan lapangan kerja. Kalau lapangan kerja terbuka, maka masyarakat Tanah Bumbu akan banyak yang lebih sejahtera,” jelas Mardani yang juga merupakan mantan Bupati Tanah Bumbu selama dua periode.

PT MJIS merupakan perusahaan joint venture antara PT KS (66,66%) dengan PT Aneka Tambang (ANTAM) (33,33%). PT MJIS merupakan perusahaan pioneer di Indonesia yang memproduksi sponge iron dengan teknologi Rotary Klin, dengan memanfaatkan bahan baku berupa bijih besi, batu bara, dan batu kapur. Awalnya, perusahaan ini didirikan untuk menyuplai besi spons ke PT KS sebagai bahan baku peleburan baja.

Dalam perjalanan investasinya, PT MJIS menghadapi berbagai permasalahan. Disebutkan bahwa bahan baku bijih besi yang tersedia tidak memenuhi standar kebutuhan skala industri, serta batu bara yang sesuai dengan kebutuhan spesifikasi PT MJIS tidak mencukupi untuk area Batulicin. Selain itu, kapasitas pelabuhan yang ada (berkapasitas 300ft) tidak mencukupi kapasitas yang diperlukan (minimal 50.000 ton).(*)



BKPM Gandeng Pemda DIY Dorong Investasi Pengelolaan TPA Piyungan

   
Publikasi / Siaran Pers / Desember 2020
Jakarta, 2 Desember 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) menyelenggarakan kegiatan Market Sounding Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Regional Piyungan. Kegiatan dilakukan secara daring pada Senin pagi (30/11). Market sounding diikuti oleh 150 peserta yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang konstruksi, konsultan, organisasi internasional, dan lembaga keuangan, baik dari dalam dan luar negeri.

TPA Sampah Regional Piyungan berlokasi di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. TPA yang ada saat ini memiliki luas lahan 12,5 hektar meliputi 10 hektar untuk area penimbunan sampah dan 2,5 hektar untuk sarana pendukung. Pemda DIY sedang dalam proses menyediakan 6 hektar lahan untuk proyek ini. Nilai proyek (CAPEX) TPA Sampah Piyungan berkisar antara Rp1,437 triliun s.d. Rp2,163 triliun tergantung pilihan teknologi, dengan masa konsesi selama 20 tahun (termasuk masa konstruksi selama 2 tahun). Potensi pendapatan bagi Badan Usaha Pelaksana berasal dari tipping fee dari Pemerintah Daerah dan potensi pendapatan lain berasal dari “by product” atas pengolahan sampah. Ditargetkan proyek akan memulai masa konstruksinya pada kuartal keempat tahun 2022.

“Kegiatan Market Sounding ini merupakan salah satu proses penting pada penyelenggaraan KPBU untuk menyampaikan perkembangan proyek Pengembangan TPA Sampah Regional Piyungan, DIY agar dapat diketahui para calon investor dan pihak terkait lainnya seperti perbankan dan lembaga keuangan. Kegiatan ini sekaligus juga sebagai fasilitas bagi Pemda DIY selaku Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) untuk mengetahui seberapa besar minat pasar serta masukan yang disampaikan para peserta untuk penyempurnaan dokumen atau studi dari proyek tersebut,” jelas Staf Ahli Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BKPM Heldy Satrya Putera pada sambutannya.

Permasalahan sampah perkotaan telah menjadi perhatian Pemerintah Indonesia, di mana tertuang pada salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. “Sampah telah menjadi permasalahan nasional dikarenakan mekanisme pengelolaan sampah yang belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah berwawasan lingkungan. Regulasi memang telah mengatur pengelolaan sampah, namun harus diakui kondisi penyelenggaraan pengelolaan sampah di beberapa kota di Indonesia masih belum memadai. Sehingga berdampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat,” ujar Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X.

TPA Sampah Regional Piyungan adalah satu-satunya TPA sampah regional yang dikelola oleh Pemda DIY dengan area layanan meliputi Kota Yogyakarta, sebagian kawasan perkotaan Kabupaten Sleman, dan sebagian kawasan perkotaan Kabupaten Bantul. Proyek Pengembangan TPA Sampah Regional Piyungan ini dinilai merupakan bentuk dari solusi yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan sampah regional di DIY.

Sri Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa TPA Regional Piyungan menerima sampah rata-rata sebanyak 600 ton per hari. Melalui optimalisasi yang dilakukan pada sel sampah lama diperkirakan hanya akan mampu bertahan dua hingga tiga tahun ke depan. Pemerintah Daerah DIY telah merencanakan penambahan lahan baru seluas 6 (enam) hektar di sekitar lokasi eksisting TPA Sampah Regional Piyungan untuk pengembangan TPA baru yang akan dikerjasamakan melalui skema KPBU di mana kesempatan investasi akan sangat terbuka bagi badan usaha.

Dalam acara tersebut juga hadir perwakilan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang mewakili Kantor Bersama KPBU serta menyampaikan informasi terkait dengan skema KPBU, Dukungan dan Penjaminan Pemerintah.(*)



BKPM Sambut Investasi CJ Indonesia Sebesar USD150 Juta

   
Publikasi / Siaran Pers / November 2020
Jakarta, 25 November 2020 – PT Cheil Jedang Indonesia (PT CJ Indonesia) kembali mengembangkan investasinya di Indonesia. Hal ini dituangkan dalam komitmen investasi yang ditandatangani langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (Dalaks BKPM) Imam Soejoedi dengan Presiden Direktur PT CJ Indonesia Shin Hee Sung siang ini (25/11) di CGV Grand Indonesia Jakarta.

Perusahaan asal Korea Selatan tersebut tengah membangun pabrik terbaru yang akan memproduksi Cysteine dengan kapasitas produksi mencapai 3.000 ton/tahun dan total investasi senilai USD100 juta. Investasi ini akan menyerap 150 Tenaga Kerja Indonesia dan bermitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam penyediaan suplai bahan baku.

Sampai dengan saat ini, kesiapan tahap konstruksi pabrik Cysteine tersebut telah mencapai 90% dan diperkirakan akan memulai produksi dan ekspor pada akhir tahun 2020 ini. Rencananya pada Januari 2021, 100% hasil produksi akan diekspor ke beberapa negara yang ada di Amerika Utara, Eropa, dan Asia.

Selain itu, PT CJ Indonesia juga akan mulai mengembangkan produk baru ramah lingkungan yaitu polyhydroxyl-alkanoate (PHA) yang dapat menghasilkan 100% plastik ramah lingkungan (biodegradable). Total investasi pada bidang ini mencapai USD50 Juta dengan target produksi mencapai 5.000 ton/tahun dan ditujukan untuk pasar ekspor.

Dalam sambutannya, Imam Soejoedi mengungkapkan penghargaan setinggi-tingginya atas komitmen PT CJ Indonesia yang sudah 32 tahun beroperasi di Indonesia. BKPM akan terus berkomitmen melakukan pengawalan investasi kepada para pelaku usaha walaupun dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, sehingga pelaku usaha dapat merealisasikan rencana investasinya di Indonesia.

“CJ adalah investor yang loyal di Indonesia. Selalu mengembangkan usahanya dan jadi motor penggerak perekonomian di berbagai wilayah di Indonesia. Terima kasih kepada CJ dan jajarannya yang terus bekerja keras meningkatkan investasi, menambah usaha, meningkatkan ekspor yang ujungnya menambah tenaga kerja, juga berkontribusi terhadap neraca perdagangan,” ujar Imam Soejoedi yang pernah mengepalai kantor perwakilan BKPM di Korea Selatan.

Imam juga menambahkan bahwa industri berorientasi ekspor ini merupakan salah satu investasi prioritas Pemerintah Indonesia.

“CJ memiliki kapasitas, kapabilitas yang diakui seluruh dunia. Produk-produknya diterima di seluruh dunia, mulai dari bio, hiburan, makanan, pakan ternak, dan lainnya. Untuk itu kami meminta CJ untuk bisa memberikan, mengakomodasi, dan berkolaborasi dengan perusahaan lokal di daerah. Kami akan bantu,” kata Imam.

Dalam kesempatan ini, PT CJ Indonesia juga memberikan donasi 4.000 buah masker K94 sebagai salah satu bentuk solidaritas dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Nantinya, BKPM akan menyalurkan donasi melalui Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

“Kami harap dengan adanya pabrik baru ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap neraca perdagangan Indonesia di tengah kondisi pandemi ini. Kami berterima kasih kepada BKPM yang senantiasa mendukung dan memfasilitasi usaha kami, sehingga pabrik baru kami dapat mulai berproduksi komersil pada akhir tahun ini. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan perekonomian Indonesia dapat bangkit kembali,” ujar Presiden Direktur PT CJ Indonesia Shin Hee Sung dalam sambutannya.

PT CJ Indonesia telah mengawali bisnisnya sejak tahun 1988 dan kini telah memiliki 6 (enam) jaringan bisnis yaitu bioteknologi, makanan, pakan ternak, logistik, bioskop, dan bakery. Total investasi bisnis PT CJ Indonesia mencapai USD1,6 miliar dengan total 15.000 orang karyawan yang tergabung dalam seluruh grup bisnisnya. PT CJ Indonesia sebagai Perusahaan Modal Asing (PMA) telah memberikan kontribusi yang tinggi bagi perekonomian Indonesia karena lebih dari 90% produknya berorientasi ekspor sehingga berhasil menambah devisa negara sebanyak USD455 juta pada 2019 berdasarkan produk yang telah berhasil diekspor.

Indonesia dan Korea Selatan memiliki hubungan kerjasama yang baik, khususnya di bidang investasi. Sepanjang periode Januari-September 2020, BKPM mencatat realisasi investasi asal Korea Selatan berada pada peringkat ke-7 dengan total investasi sebesar US$683 juta. Sebanyak 70% realisasi investasi Korea Selatan tersebut terpusat di Pulau Jawa, dengan sektor investasi yang mendominasi antara lain Listrik, Gas Air (US$228,4 juta); Industri Kimia dan Farmasi (US$148,4 juta); Industri Tekstil (US$60,8 juta); Industri Barang Kulit dan Alas Kaki (US$50,9 juta); dan Industri Makanan (US$14,8 juta). Saat ini ada sekitar 2.000 perusahaan Korea Selatan dari berbagai sektor yang telah berinvestasi dan beroperasi di Indonesia. (*)



BKPM Ajak Produsen Pipa Belanda Bangun Pabrik Rp1,7 T di KIT Batang

   
Publikasi / Siaran Pers / November 2020
Jakarta, 23 November 2020 - Hari kedua dalam kunjungan kerjanya ke Belanda, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan dengan produsen pipa global Wavin BV di Den Haag pada hari Kamis (19/11). Hasilnya, Wavin akan berinvestasi di Indonesia senilai US$125 juta atau Rp1,7 triliun.

“Kami menawarkan Wavin bisa membangun pabriknya di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang. KIT Batang menawarkan harga tanah yang sangat kompetitf, fasilitas dan infrastruktur juga sangat memadai,” ujar Bahlil kepada Presiden APAC Wavin Group Freek Crump dan penanggung jawab Wavin wilayah Asia Pasifik Johanes Dress.

Wavin berencana akan membangun pabriknya di salah satu lokasi di Pulau Jawa. Namun, berdasarkan kalkulasi logistik dan transportasi, wilayah tersebut kurang efisien. Sementara itu KIT Batang siap menyediakan lahan seluas 20 Ha untuk dijadikan lokasi investasi.

"Bila anda memasok bahan baku dari Cilegon, Banten, maka Batang bisa dijangkau dengan transportasi kereta api, karena di Batang sudah tersedia jalur stasiun kereta sehingga akan menunjang biaya logistik yang lebih murah,” tambah Bahlil.

Rencananya Wavin akan berinvestasi di Indonesia sampai US$125 juta atau Rp1,7 triliun di Indonesia dengan target produksi pada tahun 2022. Diharapkan pabrik baru tersebut dapat menyerap sebanyak 400-500 tenaga kerja secara langsung. Bahlil mengatakan, dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, Wavin dapat berperan sebagai pemasok kebutuhan pipa dan dapat memenuhi kebutuhan pipa nasional. Di sisi lain, dengan adanya kebijakan pemerintah memperketat impor untuk kebutuhan material pembangunan infrastruktur, Wavin telah mengambil langkah yang tepat dengan rencana pembangunan pabriknya di Indonesia.

Sepak terjang Wavin yang telah beroperasi di 25 negara di Asia, Australia, Afrika, Amerika Latin, Timur Tengah, dan Amerika Utara memdorong perusahaan untuk memperkuat kehadirannya di pasar Asia Pasifik. Wavin menjatuhkan pilihannya ke Indonesia untuk dijadikan hub di Asia Pasifik. Sebelumnya, Wavin sudah bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk memproduksi pipa plastik dengan merek Wavin, namun kerja sama itu telah berakhir 2 tahun lalu. "Namun Wavin ingin hadir secara independen dengan entitas baru, yaitu proyek diversifikasi pertama Wavin di Indonesia” jelas Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman.

Wavin merupakan produsen pipa plastik dunia berbasis di Zwolle, Belanda dan telah berdiri sejak 1955. Perusahaan ini mampu mengembangkan berbagai produk pipa yang ramah lingkungan untuk kepentingan fasilitas drainase dan suplai air.

Kunjungan Kepala BKPM kali ini untuk memenuhi undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia dalam mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) kepada pelaku usaha di Belanda, terutama bagi investor yang serius untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.

Jika melihat performa investasi Belanda di Indonesia sejak tahun 2015 hingga September 2020, Belanda berada di peringkat ke-6 dengan nilai total USD8,8 miliar. Dalam periode itu, Belanda merupakan negara Eropa pertama dalam peringkat 10 besar investasi Indonesia. Berdasarkan sektor, minat investasi Belanda di Indonesia tercatat pada sektor Listrik, Gas, dan Air (35,1 persen); Transportasi Gudang dan Telekomunikasi (22,5 persen); Pertambangan (17,3 persen); Industri Kimia dan Farmasi (6,5 persen); Industri Makanan (4,7 persen) serta sektor lainnya (13,8 persen).

KIT Batang adalah kawasan industri percontohan kerja sama antara pemerintah dengan BUMN, dengan konsep infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah. Pembangunan KIT Batang dibagi ke dalam 2 tahap pengembangan. Tahap 1 adalah pengembangan 450 Ha lahan, kemudian tahap selanjutnya meliputi keseluruhan wilayah seluas 4.300 Ha. Pemerintah agresif mengejar pembangunan KIT Batang agar segera siap menerima investasi-investasi yang akan masuk ke Indonesia. Saat ini, pembukaan lahan telah mencapai 71 Ha dan pembangunan kantor marketing gallery telah selesai 100 persen. (*)



Bahlil Sukses Yakinkan FrieslandCampina Tambah Investasi Rp 4 T

   
Publikasi / Siaran Pers / November 2020
Amsterdam, 20 November 2020 – Hari pertama kunjungan kerja ke Amsterdam, Belanda, Rabu (18/11), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berhasil meyakinkan produsen Susu Bendera FrieslandCampina untuk menambah investasi di Indonesia. Realisasi investasi senilai Rp4 triliun tersebut direncanakan mulai pada awal tahun 2021.

Bahlil menyambut baik itikad perusahaan yang bersedia memenuhi tiga persyaratan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia, yaitu melibatkan perusahaan lokal dalam proses konstruksi pabrik baru, melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam rantai pasok, serta melibatkan pengusaha lokal dalam kegiatan usaha logistik perusahaan.

“Saya berterima kasih atas minat investasi dari FrieslandCampina ini. Kami siap menjemput bola. Kami juga telah sepakat bahwa Friesland akan memenuhi tiga syarat yang telah diajukan oleh Pemerintah Indonesia. Pemerintah juga menawarkan lahan gratis selama lima tahun untuk pendirian pabrik di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah,” jelas Bahlil.

Meskipun awalnya tampak cukup terkejut dengan syarat investasi yang diajukan pemerintah, CEO FrieslandCampina Hein Schumacher menyatakan siap menyanggupinya. Di sisi lain pimpinan FrieslandCampina sedunia itu sangat mengapresiasi fasilitas insentif fiskal yang diputuskan dengan sigap oleh Kepala BKPM, baik tax holiday maupun tax allowance.

“Saya tidak menyangka keputusan Kepala BKPM ini sangat cepat. Memang Indonesia sudah banyak berubah, pemerintah telah melakukan reformasi di berbagai bidang. Di tengah pandemi COVID-19, BKPM tetap sigap membantu kami. Saya akan segera sampaikan kesepakatan investasi ini dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan Desember 2020,” ujar Schumacher.

Rencananya FrieslandCampina melalui perusahaannya di Indonesia, Frisian Flag Indonesia akan kembali berinvestasi senilai €220 juta hingga €270 juta atau Rp3,7 triliun hingga Rp4,5 triliun di Indonesia. Perusahaan akan bergerak di bidang usaha industri susu segar, krim, susu kental manis serta turunannya.

Pertemuan dengan FrieslandCampina ini merupakan bagian dari rangkaian agenda pertemuan Kepala BKPM dengan empat Chief Executive Officer (CEO) perusahaan multinasional (MNC) atau korporasi global yang bergerak di berbagai sektor industri di Amsterdam, Belanda.

Royal FrieslandCampina N.V. adalah sebuah koperasi multinasional yang berbasis di Amersfoort, Belanda, memiliki cabang di 36 negara, dan mempekerjakan sekitar 24.000 karyawan. Omset tahunan perusahaan berjumlah €11,6 miliar pada tahun 2018. Sedangkan di Indonesia, FrieslandCampina telah hadir selama hampir 100 tahun dan telah menjadi merek susu paling ikonik di Indonesia yang dikenal sebagai Frisian Flag atau Susu Bendera. Perusahaan memiliki dua fasilitas produksi yaitu di Pasar Rebo dan Ciracas, Jakarta Timur. (*)



Dorong Investasi Dari Eropa, Bahlil Jelaskan UU Cipta Kerja

   
Publikasi / Siaran Pers / November 2020
Belanda, 19 November 2020 - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tiba di Amsterdam, Belanda, Rabu pagi waktu setempat (18/11). Bahlil dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan empat Chief Executive Officers (CEOs) perusahaan multinasional atau korporasi global yang bergerak di beberapa sektor industri.

Kunjungan Kepala BKPM ini juga untuk memenuhi undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri) Indonesia dalam mensosialisasikan Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) kepada pelaku usaha di Belanda, terutama bagi investor yang serius untuk mengembangkan usahanya di Indonesia.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman, yang turut dalam delegasi kunjungan, menyampaikan bahwa Kepala BKPM diagendakan melakukan pertemuan dengan Verstegen, FrieslandCampina, Wavin B.V., dan Infineon.

“Verstegen bergerak di industri pala dunia. Mereka ingin membangun pengolahan, lalu ada Susu Bendera FrieslandCampina, Wavin yang berusaha di pipa, dan Infineon sebagai pemain semikonduktor terbesar dunia yang berbasis di Jerman. Jadi kunjungan ini dilakukan karena melihat keseriusan beberapa perusahaan Eropa tersebut. Pemerintah tidak hanya ingin meningkatkan jumlah investasi yang masuk, namun juga diversifikasi asal investasi menjadi perhatian kami,” ujar Ikmal Lukman setelah tiba di Belanda kemarin (18/11).

Ikmal Lukman menambahkan perusahaan-perusahaan global ini sangat antusias berjumpa dengan BKPM menyusul disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Meski di tengah tantangan akibat pandemi COVID-19, daya tarik investasi di Indonesia tetap menjanjikan.

“Mereka juga antusias pasca disahkannya UU CK. Ada yang ingin segera masuk ke Indonesia. Ada juga yang sudah masuk dan ingin melakukan peningkatan produksi dan perluasan pabrik. Kita akan dengar apa harapan-harapan mereka. Tentu bisa menjadi sentimen positif bagi investasi dan cipta kerja di tengah pandemi ini,” ujar Ikmal Lukman.

Jika melihat performa investasi Belanda di Indonesia sejak tahun 2015 hingga September 2020, Belanda berada di peringkat ke-6 dengan nilai total US$8,8 Miliar. Dalam periode itu, Belanda merupakan negara Eropa pertama dalam peringkat 10 besar investasi Indonesia. Berdasarkan sektor, minat investasi Belanda di Indonesia tercatat pada sektor Listrik, Gas, dan Air (35,1%); Transportasi Gudang dan Telekomunikasi (22,5%); Pertambangan (17,3%); Industri Kimia dan Farmasi (6,5%); Industri Makanan (4,7%) serta sektor lainnya (13,8%). (*)



Kerja Sama Ekonomi Indonesia-Korea Semakin Erat dan Kuat

   
Publikasi / Siaran Pers / November 2020
Seoul, 12 November 2020 – Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan pada hari Kamis (12/11) menyepakati untuk menjaga dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan bisnis. Hal ini dilakukan karena kedua negara menyadari bahwa kolaborasi adalah strategi kunci untuk bersama-sama mengatasi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bertemu dengan Menteri Perindustrian Korea Selatan Sung Yun-mo di Seoul, Korea Selatan. Kedua menteri berbagi ide tentang perluasan investasi antara kedua negara. Pertemuan ini juga merupakan tindak lanjut kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Korea Selatan pada bulan November 2019 lalu.

Bahlil menyampaikan bahwa di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, upaya percepatan dalam menjaga dan menarik investor justru semakin diperlukan. Pemerintah Indonesia juga terus mendorong investasi strategis dan berkualitas masuk ke Indonesia. BKPM berkomitmen memfasilitasi investor Korea Selatan yang masuk ke Indonesia. Investor hanya perlu datang membawa modal dan teknologi, sedangkan masalah lahan dan perizinan akan didukung penuh oleh Pemerintah Indonesia.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, Indonesia harus bergerak cepat menuju transformasi ekonomi. Inilah momentum untuk membangun industri-industri yang menciptakan nilai tambah. Dan Korea Selatan menjadi salah satu mitra strategis Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut," jelas Bahlil.

Kedua menteri juga membahas perbaikan iklim usaha untuk perusahaan-perusahaan Korea yang berinvestasi di Indonesia, seperti di industri baja, kimia, mobil, dan tekstil.

"Kami menilai Indonesia semakin baik dalam membangun iklim usaha yang menguntungkan kedua belah pihak," ujar Sun Yung-mo.

Jika merujuk pada peringkat kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, saat ini Indonesia berada di peringkat 73. Dari 11 indikator yang menjadi kajian dalam EoDB, ada beberapa hal yang masih harus Indonesia perbaiki, di antaranya memulai berusaha. Kepala BKPM meyakini Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan UU Cipta Kerja yang baru disahkan akan menjamin kemudahan, kecepatan, efisiensi, dan kepastian dalam memulai berusaha. Juga dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan iklim investasi.

"Seperti yang selalu saya sampaikan. UU Cipta Kerja adalah reformasi regulasi yang kita butuhkan. Pelaku usaha, baik dalam maupun luar negeri, membutuhkan jaminan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang sehat. Jika ini terjadi, pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja yang negara harus hadirkan," tegas salah satu anggota kabinet termuda ini.

Indonesia dan Korea Selatan telah membuat Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) pada November tahun lalu dan saat ini sedang menunggu tindak lanjut implementasinya. CEPA setara dengan perjanjian perdagangan bebas, tetapi berfokus pada lingkup kerja sama ekonomi yang lebih luas. Melalui CEPA ini, diharapkan hubungan Indonesia dan Korea Selatan dapat terus terjalin dan memberikan dampak ekonomi yang positif bagi kedua negara.

Sepanjang periode Januari-September 2020, BKPM mencatat realisasi investasi asal Korea Selatan berada pada peringkat ke-7 dengan total investasi sebesar US$683 juta. Sebanyak 70% realisasi investasi Korea Selatan tersebut terpusat di Pulau Jawa, dengan sektor investasi yang mendominasi antara lain Listrik, Gas Air (US$228,4 juta); Industri Kimia dan Farmasi (US$148,4 juta); Industri Tekstil (US$60,8 juta); Industri Barang Kulit dan Alas Kaki (US$50,9 juta); dan Industri makanan (US$14,8 juta). Saat ini ada sekitar 2.000 perusahaan Korea Selatan dari berbagai sektor yang telah berinvestasi dan beroperasi di Indonesia. (*)



BKPM : NIB Tembus 1 Juta, UMK Mendominasi

   
Publikasi / Siaran Pers / November 2020
Jakarta, 10 November 2020 – Optimistis. Itulah kata yang tepat untuk menggambarkan kondisi pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi COVID-19. Pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dicatatkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) menunjukkan bahwa di bulan Oktober 2020 terjadi kenaikan tajam hingga 91,3 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Pengajuan NIB di bulan Oktober 2020 memecahkan rekor tertinggi tahun ini yaitu mencapai 377.540 permohonan. Sementara bulan September 2020 tercatat 197.322 permohonan.

Juru Bicara BKPM Tina Talisa mengatakan bahwa jumlah NIB di bulan Oktober 2020 telah jauh meninggalkan nilai terendah di bulan Mei 2020 sebesar 28.562 permohonan. Masa terberat bagi pelaku usaha dirasakan di masa awal pandemi yang berlangsung pada triwulan II. Kondisi berat tersebut segera direspon oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang pro bisnis, dengan mempertimbangkan masukan-masukan pelaku usaha.

“Kami sangat terkejut dalam konteks yang positif. Sinyal yang sangat menggembirakan. Terima kasih atas kepercayaan dan kegigihan pelaku usaha di Indonesia yang sangat besar. Tingginya minat berusaha menunjukkan bahwa pasar maupun iklim investasi di Indonesia masih sangat menjanjikan. Secara kumulatif, NIB sudah tembus 1 juta permohonan selama 2020,” ujar Tina.

Jika ditelaah lebih detail, antusiasme pelaku usaha mikro menunjukkan data yang sangat positif. Di bulan Agustus 2020, usaha mikro mencapai 104.240 NIB dan naik menjadi 170.152 NIB di bulan selanjutnya. Dari total pengajuan NIB di bulan Oktober 2020, 93,6 persen permohonan berasal dari usaha mikro yaitu 353.478 NIB.

"Peningkatan drastis pengajuan NIB usaha mikro sudah terlihat sejak Agustus 2020, di mana jumlah pengajuannya selalu melebihi 100.000 pemohon tiap bulannya. Ini tandanya minat pelaku usaha mikro sangat tinggi dan terus bertambah di triwulan III. Kami optimistis kondisi ini akan terus terjaga, apalagi setelah pengesahan UU Cipta Kerja. Karena undang-undang ini menggariskan dengan tegas dan nyata, bahwa negara hadir untuk memberikan kemudahan dan melindungi UMKM,” imbuh mantan jurnalis televisi ini.

UU Cipta Kerja terdiri dari 186 pasal, 15 bab, dan 11 klaster. Salah satu klaster adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

"Tidak bosan kami menekankan bahwa yang dimaksud dengan investasi meliputi usaha besar dan UMKM. Ke depan, perizinan berusaha akan menjadi cepat, mudah, efisien, dan pasti," jelas Tina.

Melalui UU CK, proses perizinan hanya melalui Sistem OSS sebagai ‘single portal’, yang terdiri dari Subsistem Informasi, Subsistem Perizinan dan Subsistem Pengawasan. Pelaku usaha tidak perlu lagi mendatangi satu per satu kantor kementerian/lembaga pemberi izin. Proses cukup dilakukan secara daring di portal OSS. Selain itu, pemerintah pusat juga menerapkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam rangka penyederhanaan birokrasi berusaha.

BKPM memberi ruang bagi pelaku UMKM agar bisa berkembang dengan memberikan layanan perizinan yang tidak berbelit serta mendorong kemitraan UMKM dengan pengusaha besar asing maupun nasional yang berinvestasi di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional mencapai 60 persen. UMKM juga menyerap hingga 120 juta tenaga kerja dari total 133 juta angkatan kerja. Kontribusi ini menunjukkan posisi sentral UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. (*)



Pecah Rekor! Realisasi Investasi Luar Jawa Mengungguli Jawa

   
Publikasi / Siaran Pers / November 2020
Jakarta, 3 November 2020 – Penyebaran realisasi investasi di Indonesia pada periode Triwulan III (Juli-September) 2020 menunjukkan data yang optimistis dalam hal pemerataan ekonomi. Realisasi investasi di luar Jawa lebih besar dibandingkan Jawa. Tercatat Rp110,4 triliun (52,8%) realisasi investasi tersebar di luar Jawa, meningkat 17,9% dibandingkan dengan periode triwulan yang sama pada tahun 2019. Sedangkan untuk realisasi investasi di Jawa sebesar Rp98,6 triliun (47,2%), turun sebesar 12% dibandingkan dengan periode triwulan yang sama pada tahun 2019.

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (Dalaks) Imam Soejedi menyampaikan bahwa BKPM terus berkomitmen mewujudkan investasi berkualitas, salah satunya dengan mendorong pemerataan realisasi investasi ke luar Jawa.

“Lebih besarnya porsi realisasi investasi di luar Jawa dibanding Jawa kali ini merupakan pertama kali sejak data realisasi investasi Triwulan IV tahun 2016 lalu. Ke depan, harapannya pemerataan investasi di luar Jawa dapat terus terwujud. Yang perlu dicatat, investasi yang ditangani oleh BKPM di sektor riil saja, tidak termasuk sektor migas (minyak dan gas) dan keuangan,” ungkap Imam.

Imam menjelaskan bahwa salah satu faktor pendorong pemerataan realisasi investasi ke luar Jawa yaitu infrastruktur yang memadai serta ketersediaan bahan baku.

“Saat ini luar Jawa semakin memiliki daya tarik bagi investor, di antaranya karena infrastruktur yang sudah dibangun di periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi. Pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur di luar Jawa, sehingga siap untuk dijadikan sebagai lokasi investasi bagi para investor,” tambah Imam.

Lebih lanjut Deputi Dalaks juga menjelaskan strategi pemerintah dalam menarik investor untuk melakukan kegiatan usahanya di luar Jawa. Salah satunya dengan perlakuan khusus melalui pemberian insentif fiskal yang lebih besar dibandingkan jika investor melakukan usahanya di Jawa.

“Misal investor yang melakukan kegiatan usahanya di Jawa, bisa kita kasih insentif fiskal selama 10 tahun. Tapi jika investasinya di luar Jawa, pemerintah bisa berikan insentif fiskal sampai dengan 15 tahun. Perlakuan khusus ini perlu dilakukan, agar investor mempertimbangkan melakukan usahanya di luar Jawa. Jangan fokus di Jawa saja,” jelas Imam.

Berdasarkan data yang ada di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, pada periode Triwulan III tahun 2020, Provinsi Jawa Barat masih menjadi lokasi yang paling diminati oleh para investor dengan membukukan realisasi investasi sebesar Rp28,4 triliun atau 13,6% dari total capaian realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sedangkan provinsi di luar Jawa yang menjadi lokasi yang paling diminati investor yaitu Riau dengan nilai realisasi investasi sebesar Rp13,0 triliun atau 6,2% dari total capaian realisasi investasi pada periode Triwulan III tahun 2020 ini.

Jika dilihat lebih detail data realisasi investasi Triwulan III tahun 2020, salah satu lokasi luar Jawa yang menjadi daya tarik bagi PMA adalah Maluku Utara yang menempati peringkat ketiga dengan nilai realisasi investasi PMA sebesar US$0,8 miliar (10,8%).

Pada periode Triwulan III Tahun 2020 ini, BKPM mencatat realisasi investasi sebesar Rp209,0 triliun yang berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 295.387 Tenaga Kerja Indonesia. Capaian tersebut menambahkan angka realisasi investasi secara kumulatif sepanjang Januari-September 2020 menjadi Rp611,6 triliun atau 74,8% dari target realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun. Penyerapan tenaga kerja sepanjang Januari-September 2020 sebanyak 861.581 Tenaga Kerja Indonesia dengan total 102.276 proyek investasi. (*)



Insentif Tax Allowance Laris Dimanfaatkan Investor

   
Publikasi / Siaran Pers / November 2020
Jakarta, 2 November 2020 – Sejak pengajuan insentif investasi Tax Allowance melalui sistem Online Single Submission (OSS) berlaku efektif mulai 11 Agustus 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat telah ada 13 pengajuan dari perusahaan. Secara akumulasi, total perusahaan yang mengajukan Tax Allowance sejak 1 Januari hingga 1 November 2020 telah mencapai 26 pengajuan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, nilai ini mencapai dua kali lipat dari tahun lalu, di mana total pengajuan sebanyak 13 perusahaan.

Pelayanan insentif investasi melalui OSS sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK/0.10/2020 tentang Perubahan atas Perubahan PMK Nomor 11/PMK.011/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu. Dengan pengajuan melalui sistem OSS, proses evaluasi menjadi lebih cepat, sehingga keputusan pemberian insentif pun lebih pasti dan cepat.

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Achmad Idrus mengatakan bahwa BKPM berusaha memberikan iklim investasi yang nyaman bagi investor. Tanpa mengubah persyaratan dan kriteria pemberian fasilitas Tax Allowance sebelumnya, proses yang awalnya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, menjadi dilaksanakan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan.

“Seluruh proses perizinan hingga pengajuan insentif dipusatkan melalui sistem OSS. Kita lihat jumlah pengajuan Tax Allowance di tahun ini lebih banyak dari tahun lalu. Ini pertanda baik, bahwa perusahaan sudah mulai bisa memanfaatkan fasilitas yang pemerintah berikan,” ujar Achmad Idrus.

Tax Allowance yang diajukan pada periode 1 Januari - 1 November 2020 berasal dari total nilai rencana investasi sebesar Rp28,3 triliun. Fasilitas Tax Allowance diberikan kepada 166 bidang usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan untuk 17 KBLI di berbagai wilayah sesuai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019.

“Kami perkirakan perusahaan yang mengajukan Tax Allowance masih akan terus bertambah hingga akhir tahun ini. Walaupun pandemi COVID-19 belum usai, kegiatan investasi sudah mulai bangkit. Terlihat pada kuartal II 2020, jumlah pengajuan hanya 3 perusahaan. Kemudian di kuartal III meningkat menjadi 10 perusahaan, dan di kuartal IV (hingga 1 November 2020) saat ini sudah ada 3 perusahaan,” imbuh Idrus.

Tax Allowance adalah fasilitas keringanan pajak yang diberikan kepada investasi yang memenuhi kualifikasi, di antaranya menyerap tenaga kerja yang besar, memiliki nilai investasi yang tinggi untuk ekspor, serta memiliki tingkat kandungan lokal yang tinggi. Keringanan pajak yang diberikan berupa pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen dari jumlah nilai penanaman modal untuk 6 tahun masing-masing sebesar 5%; penyusutan yang dipercepat atas aktiva tetap berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud; pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen sebesar 10 persen; dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun tetapi tidak lebih dari 10 tahun. Beberapa bidang usaha yang telah mendapatkan Tax Allowance di tahun 2020 di antaranya berasal dari sektor industri makanan dan minuman, industri kimia dasar, serta industri pembuatan logam dasar bukan besi. (*)



BKPM Capai 74,8% Target Realisasi Investasi 2020

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2020
Jakarta, 26 Oktober 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi pada Triwulan III (Juli-September) Tahun 2020 mencapai Rp209,0 triliun dan berhasil menciptakan lapangan kerja bagi 295.387 Tenaga Kerja Indonesia. Pada periode ini, Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp106,1 triliun (50,8%), sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp102,9 triliun (49,2%).

Capaian tersebut menambahkan angka realisasi investasi secara kumulatif sepanjang Januari-September 2020 menjadi Rp611,6 triliun atau 74,8% dari target realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp817,2 triliun dan penyerapan tenaga kerja sebanyak 861.581 Tenaga Kerja Indonesia dengan total 102.276 proyek investasi.

Sepanjang Januari-September 2020, PMDN mencatat kontribusi lebih besar dibandingkan dengan PMA, yaitu sebesar Rp309,9 triliun atau 50,7% sedangkan PMA sebesar Rp301,7 triliun atau 49,3%. Kontribusi PMDN pada periode ini meningkat 9,3% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, sedangkan PMA turun sebanyak 5,1%.

Dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring Jumat pagi (23/10) di Kantor BKPM, Jakarta, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan optimismenya dalam memenuhi target realisasi investasi 2020 ini, sama halnya dengan pencapaian target penyerapan Tenaga Kerja Indonesia sebanyak 1,2 juta orang sepanjang tahun 2020 ini.

“Banyak yang ragu dengan target realisasi investasi 2020. BKPM membuat target optimis bukan simsalabim, tetapi melihat analisis data dan kondisi potensi yang ada. Nanti di akhir 2020, Insya Allah target realisasi investasi 2020 bisa terjadi. Terkait penyerapan tenaga kerja, jadi ini kita push betul bagaimana setiap investasi yang masuk bisa menciptakan banyak lapangan kerja. Walaupun ada teknologi, kita juga sampaikan ke teman-teman investor, dalam kondisi pandemi ini agar menyerap tenaga kerja Indonesia,” ungkap Bahlil.

Bahlil mengungkapkan bahwa saat ini pertumbuhan PMA sudah lebih baik walaupun belum terlalu maksimal. Triwulan III merupakan momentum untuk realisasi investasi PMA dan PMDN meningkat.

“Di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, berbagai lembaga survei dunia mengeluarkan hasil rilisnya bahwa Foreign Direct Investment (FDI) secara global turun hingga 30-40%. Akan tetapi di Indonesia hanya turun 5% sampai dengan periode Triwulan III ini,” ungkap Bahlil.

Di samping itu, penyebaran investasi ke luar Jawa semakin meningkat pada periode ini. Investasi ini berupa pembangunan infrastruktur di daerah yang banyak dilakukan oleh PMDN. Hal ini menunjukkan bahwa pemerataan investasi berkualitas tidak hanya dilakukan oleh pelaku usaha asing, namun juga pengusaha dalam negeri yang sama-sama membutuhkan dukungan pemerintah.

Bahlil gembira dengan hasil penyebaran investasi pada Triwulan III 2020, di mana realisasi investasi di luar Jawa lebih besar dibandingkan Jawa. Tercatat Rp110,4 triliun (52,8%) realisasi investasi tersebar di luar Jawa, meningkat 17,9% dibandingkan dengan periode Triwulan III 2019. Sementara realisasi investasi tersebar di Jawa sebesar Rp98,6 triliun (47,2%).

Bahlil menuturkan bahwa salah satu Key Performance Indicator (KPI) BKPM adalah mewujudkan investasi yang berkualitas yaitu melalui pemerataan penyebaran investasi. Pembangunan infrastruktur yang dilakukan di era kepemimpinan Joko Widodo – Jusuf Kalla telah terlihat dampaknya saat ini. Selain itu, saat ini pemerintah juga memberlakukan perlakuan khusus bagi investor yang ingin melakukan kegiatan usahanya di luar Jawa, antara lain dengan pemberian insentif fiskal yang lebih besar dibandingkan investor yang melakukan kegiatan usahanya di Jawa.

“Para investor, baik dalam negeri maupun luar negeri, tidak lagi hanya fokus di Jawa, tetapi juga luar Jawa. Syarat investor masuk, salah satunya tersedianya infrastruktur dan bahan baku. Bagus sekali ini ekspansi para investor di luar Jawa,” ucap Bahlil.

Salah satu lokasi luar Jawa yang menjadi daya tarik bagi PMA adalah Maluku Utara. Menurut Bahlil saat ini sedang ada pembangunan hilirisasi nikel di provinsi Maluku Utara tersebut. BKPM akan terus mendorong bagaimana investasi dapat berdampak positif bagi daerah. Semakin besar investasi yang didorong, semakin banyak lapangan kerja yang tersedia, baik untuk tenaga kerja langsung maupun tidak langsung.

“Target 2021, minimal 1,3 juta lapangan kerja tersedia. Data yang ada di BKPM hanya untuk tenaga kerja langsung. Tenaga kerja tidak langsung bisa 3-4 kali lipatnya, karena adanya multiplier effects yang besar dari rantai suplainya. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) itu dijelaskan adanya kewajiban bagi perusahaan besar, baik nasional maupun asing, untuk ber-partner dengan pengusaha lokal daerah maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memenuhi syarat,” imbuh Bahlil.

Pada periode Triwulan III 2020 ini, Singapura masih menjadi negara asal dengan investasi terbesar yaitu mencapai US$2,5 miliar (33,8%). Selanjutnya diikuti oleh R.R Tiongkok sebesar US$1,1 miliar (14,9%), Jepang sebesar US$0,9 miliar (12,2%), Hong Kong, RRT sebesar US%0,7 miliar (9,5%), dan Belanda sebesar US$0,5 miliar (6,7%).

Menurut Bahlil, masuknya Belanda ke dalam daftar 5 teratas negara asal investasi ini, menandakan diversifikasi investor di luar wilayah Asia masuk ke Indonesia. “Ini menarik juga. Belanda ini merupakan negara hub juga, sama dengan Singapura. Walaupun perekonomian Eropa sedang defisit, tetapi gairah mereka untuk investasi masih besar. Ini terkait dengan trust, regulasi, dan persepsi pemerintah yang sudah mulai baik,” jelas Bahlil.

Saat ini provinsi Jawa Barat merupakan lokasi dengan total realisasi investasi terbesar pada Triwulan III 2020 yaitu sebesar Rp28,4 triliun (13,6%). Sedangkan dari sisi sektor investasi, sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi senilai Rp32,1 triliun (15,3%) mendominasi capaian realisasi pada periode ini.



Bahan Paparan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan III Tahun 2020

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2020
Bahan paparan pada konferensi pers mengenai realisasi investasi Triwulan III Tahun 2020 dapat diunduh pada lampiran berikut.



Realisasi Investasi Triwulan III Tahun 2020 Meningkat

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2020
Jakarta, 23 Oktober 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi sepanjang periode Juli – September (Triwulan III) Tahun 2020 yang mencapai Rp 209,0 triliun serta data realisasi investasi secara kumulatif sepanjang periode Januari – September Tahun 2020 yang mencapai Rp 611,6 triliun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan bahwa kebiasaan normal baru yang telah diterapkan dalam dunia kerja dan penanganan COVID-19 oleh pemerintah dalam kurun waktu 7 bulan telah mampu mengembalikan kepercayaan investor untuk melakukan kegiatan investasi secara bertahap pada triwulan ketiga. Total investasi Triwulan III tumbuh 8,9% dibandingkan dengan Triwulan II tahun 2020. Hal ini sesuai dengan Berita Resmi Statistik BPS yang dirilis 15 Oktober 2020 bahwa kenaikan nilai impor barang modal yang meningkat 19,01% (US$ 2,13 miliar) dan impor bahan baku meningkat 7,23% (US$ 8,32 miliar) pada bulan September 2020 dibandingkan bulan Agustus 2020.

“Saya optimis dengan telah disahkahnnya RUU cipta kerja target realisasi investasi tahun 2020 sebesar Rp 817,2 triliun akan tercapai” tegas Bahlil.

Realisasi investasi selama Triwulan III tahun 2020 mencapai Rp 209,0 triliun atau meningkat 8,9% dari Triwulan II tahun 2020 (Rp 191,9 triliun) dan juga mengalami kenaikan sebesar 1,6% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp 205,7 triliun). Berdasarkan capaian investasi tersebut, realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 102,9 triliun atau 49,2% dari total capaian, sedangkan realisasi dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 106,1 triliun atau 50,8 % dari total capaian. Penyerapan tenaga kerja Indonesia pada triwulan III ini sebanyak 295.387 orang. Apabila di akumulasi capaian investasi pada periode Januari - September ini menyumbang 74,8% terhadap target tahun 2020 serta berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 861.581 orang.

Total realisasi investasi PMA PMDN pada periode Triwulan III Tahun 2020 ini, pemberi kontribusi terbesar berdasarkan sektor sebesar Rp 32,1 T (15,3%) yaitu sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi dan berdasarkan lokasi proyek Provinsi Jawa Barat mencatatkan realisasi terbesar yaitu Rp 28,4 T (13,6%).

“Saya melihat tren investasi PMA di triwulan III tahun 2020 telah meningkat khususnya pada sektor industri logam dasar, barang logam, bukan mesin, dan peralatanya sebesar US$ 1,6 miliar (21,6%). Ini merupakan sinyal positif bahwa investor asing mulai yakin terhadap kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia.” “Saya sudah meminta seluruh pegawai BKPM melakukan berbagai upaya fasilitasi permasalahan/kendala yang dihadapi investor dengan pendekatan “out of the box”. “ Ujar Bahlil.

Pada periode Triwulan III Tahun 2020 realisasi PMA adalah sebesar Rp 106,1 triliun atau 50,8% dari total capaian realisasi investasi sebesar Rp 209,0 triliun, Dimasa Pandemi Covid 19 ini PMA masih memiliki kemampuan menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 142.930 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang realisasi PMA terbesar berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya sebesar Rp. 23,5 triliun atau (22,1%), dan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat Rp. 18,3 triliun atau (17,2%). Negara penyumbang terbesar realisasi investasi PMA adalah Singapura dengan nilai investasi Rp. 35,9 triliun atau (33,8%).

Apabila dilihat dari persebarannya Triwulan III Tahun 2020, persentase realisasi investasi di luar Pulau Jawa lebih besar dari Pulau Jawa yaitu sebesar Rp. 110,4 triliun (52,8%), sedangkan di Pulau Jawa sebesar Rp. 98,6 triliun (47,2%), hal ini sudah sesuai pembangunan infrastruktur diluar Pulau Jawa yang menjadi prioritas Presiden Jokowi pada periode pertama pemerintahannya saat ini mulai dapat dilihat hasilnya, investor mulai melirik luar Pulau Jawa sebagai tujuan investasi mereka.

Secara kumulatif sepanjang periode Januari – September tahun 2020, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp 611,6 triliun, terdiri atas PMA sebesar Rp 301,7 triliun dan PMDN sebesar Rp 309,9 triliun. Kinerja tersebut berhasil menyerap 861.581 orang tenaga kerja Indonesia.

Lebih lanjut dijabarkan dari kinerja realisasi investasi periode Januari - September 2020 tersebut, terlihat bahwa PMDN masih memberikan kontribusi yang lebih besar yaitu Rp 309,9 triliun atau 50,7% dari total realisasi, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 448.934 orang. Adapun, untuk sektor penyumbang terbesar PMDN berasal dari sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (23,6%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Timur (15,3%).

Sementara pada periode yang sama, realisasi investasi PMA memberikan kontribusi sebesar Rp 301,7 triliun atau 49,3% dari total realisasi dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 412.647 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar PMA berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (21,4%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (16,9%). Sedangkan untuk negara asal investasi terbesar yaitu dari Singapura (34,2%).

Apabila dilihat dari persebarannya, kontribusi realisasi investasi terbesar berasal dari Pulau Jawa sebesar Rp 307,5 triliun atau 50,3% dari total realisasi sedangkan realisasi investasi dari luar Pulau Jawa sebesar Rp 304,1 triliun atau 49,7% dari total capaian realisasi.

Terjadi peningkatan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan III Tahun 2020 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 sebesar 2,2%, yaitu dari Rp 100,7 triliun menjadi Rp 102,9 Triliun.

Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan III Tahun 2020 meningkat 1,0% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 yaitu dari Rp 105,0 Triliun menjadi Rp 106,1 triliun.

Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan III Tahun 2020:

1. Realisasi Investasi PMDN
Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Konstruksi (Rp 23,0 triliun); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 17,7 triliun); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 12,6 triliun); Listrik, Gas, dan Air (Rp 11,2 triliun); dan Industri Kimia dan Farmasi (Rp 7,5 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 19,5 triliun atau 18,9% dari total PMDN. Sedangkan, lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Banten (Rp 12,3 triliun); Riau (Rp 12,0 triliun); Jawa Barat (Rp 10,1 triliun); Kalimantan Timur (Rp 9,1 triliun); dan Jawa Timur (Rp 9,0 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA
Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 1,6 miliar); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (US$ 1,0 miliar); Listrik, Gas, dan Air (US$ 0,9 miliar); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 0,6 miliar); dan Industri Kimia dan Farmasi (US$ 0,6 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar US$ 3,7 miliar atau 49,7% dari total PMA. Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 1,3 miliar); Daerah Khusus Ibukota Jakarta (US$ 0,9 miliar); Maluku Utara (US$ 0,8 miliar); Banten (US$ 0,6 miliar); dan Kepulauan Riau (US$ 0,5 miliar). Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 2,5 miliar); R.R. Tiongkok (US$ 1,1 miliar); Jepang (US$ 0,9 miliar); Hongkong, RRT (US$ 0,7 miliar); dan Belanda (US$ 0,5 miliar).

3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada Triwulan III Tahun 2020, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 98,6 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 110,4 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, terjadi perlambatan investasi di Jawa sebesar 12,0%, sedangkan investasi di Luar Jawa mengalami percepatan sebesar 17,9%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan III Tahun 2020 mencapai 295.387 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 152.457 orang dan proyek PMA sebanyak 142.930 orang.

Kumulatif Realisasi Investasi Periode Januari – September 2020

1. Realisasi Investasi PMDN
Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 73,1 triliun); Konstruksi (Rp 48,9 triliun); Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (Rp 29,3 triliun); Listrik, Gas, dan Air (Rp 26,2 triliun); serta Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 24,7 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar Rp 62,3 triliun atau 20,1% dari total PMDN. Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Timur (Rp 47,4 triliun); Jawa Barat (Rp 35,4 triliun); DKI Jakarta (Rp 33,7 triliun); Riau (Rp 26,9 triliun); dan Jawa Tengah (Rp 22,8 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA
Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (US$ 4,5 miliar); Listrik, Gas, dan Air (US$ 3,2 miliar); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (US$ 2,4 miliar); Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (US$ 1,7 miliar); serta Industri Kimia dan Farmasi (US$ 1,5 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar US$ 9,7 miliar atau 46,3% dari total PMA. Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (US$ 3,5 miliar), DKI Jakarta (US$ 2,7 miliar); Maluku Utara (US$ 1,8 miliar); Banten (US$ 1,4); dan Jawa Timur (US$ 1,3 miliar). Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah: Singapura (US$ 7,2 miliar), R.R Tiongkok (US$ 3,5 miliar); Hongkong, RRT (US$ 2,5 miliar); Jepang (US$ 2,1 miliar); dan Korea Selatan (US$ 1,1 miliar).

3. Sebaran Lokasi Proyek
Pada periode Januari – September 2020, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 307,5 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 304,1 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, terjadi perlambatan investasi di Jawa sebesar 6,9% dan terjadi peningkatan investasi di Luar Jawa sebesar 12,2%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia
Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada Januari – September Tahun 2020 mencapai 861.581 orang yang terdiri dari TKI pada proyek PMDN sebanyak 448.934 orang (52,1%) dan pada proyek PMA sebanyak 412.647 orang (47,9%)

5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan September tahun 2020 adalah:
a. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 144,2 triliun (23,6%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 82,5 triliun dan PMA sebesar US$ 4,3 miliar.
b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 307,5 triliun (50,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 164,0 triliun dan PMA sebesar US$ 10,0 miliar.
c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 51,9 triliun (8,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 33,1 triliun dan PMA sebesar US$ 1,3 miliar.
d. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 53,3 triliun (8,7%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 16,4 triliun dan PMA sebesar US$ 2,6 miliar.
e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 20,1 triliun (3,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 11,9 triliun dan PMA US$ 0,7 miliar.
f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi Rp 34,6 triliun (5,7%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 1,9 triliun dan PMA sebesar US$ 2,3 miliar.



BKPM Dukung Akselerasi Pemulihan Ekonomi di Jawa Barat

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2020
Jakarta, 22 Oktober 2020 – Komite Pemulihan Ekonomi Daerah Jawa Barat (KPED Jabar) bertemu dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hari Rabu (20/10) di Jakarta. Pertemuan dilakukan untuk berdiskusi tentang upaya menghadapi tekanan akibat pandemi Covid-19.

Hadir dalam pertemuan tersebut penasihat KPED Jabar Mohamad S Hidayat, Ketua Harian KPED Jabar Ipong Witono beserta tim.

Bahlil mengapresiasi langkah tanggap Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang segera membentuk Komite Pemulihan Ekonomi Jawa Barat. Kecepatan ini menunjukkan sinyal tegas bahwa pemerintah hadir juga bersama pelaku usaha.

Dengan semangat yang sama, Bahlil juga mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan berbagai terobosan kebijakan kemudahan investasi, di antaranya pemusatan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di BKPM serta menerima pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan untuk memberikan kemudahan insentif kepada pelaku usaha. Insentif fiskal yang kini ditangani BKPM meliputi tax allowance, tax holiday, dan pembebasan bea impor untuk proses produksi.

"BKPM percaya dengan kebijakan afirmatif tersebut. Para investor telah ikut serta dalam akselerasi pembangunan di daerah investasi tersebut berlangsung. Ditegaskan keharusan tersebut akan mendorong pendistribusian dan pemerataan perekonomian di daerah dapat membawa manfaat bagi masyarakat setempat,” ujar Bahlil.

Di samping itu, Kepala BKPM juga mengingatkan bahwa konteks investasi di sini tidak hanya pelaku usaha besar atau asing, namun juga usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini sesuai dengan amanah Presiden Joko Widodo untuk memberdayakan dan meningkatkan kelas UMKM. BKPM mendorong kemitraan pengusaha asing maupun nasional yang berinvestasi agar dapat bermitra dengan pengusaha di daerah dan UMKM.

Ketua Harian KPED Jawa Barat Ipong Witono menilai upaya terobosan Kepala BKPM dalam mewujudkan investasi di daerah memberi dampak pergerakan ekonomi di Jawa Barat.

"Pemulihan ekonomi di Jabar akan membawa dampak pada pemulihan ekonomi nasional. Program padat karya akan menguatkan struktur daya beli masyarakat yang saat ini rapuh," kata Ipong Witono.

Mohamad S Hidayat, selaku pengusaha nasional, juga mengapresiasi langkah cepat Kepala BKPM dan perhatiannya pada pemulihan perekonomian di Jawa Barat. Di Jawa Barat, terdapat beberapa proyek nasional yang akan segera dimulai, antara lain pelabuhan laut Patimban di Subang. Proyek nasional tersebut dapat menjadi daya ungkit bagi perekonomian di provinsi dengan populasi penduduk terbesar di Indonesia ini.

Berdasarkan catatan BKPM, Jawa Barat menjadi favorit lokasi tujuan investasi. Tercatat pada Semester I 2020, Jawa Barat mendapatkan investasi terbanyak dengan nilai Rp57,9 triliun atau 14,4% dari total realisasi investasi. Jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$2,3 miliar, sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp25,2 triliun. (*)



BKPM : Minat Usaha Mikro Tetap Juara di Masa Pandemi

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2020
Jakarta, 19 Oktober 2020 – Masa pandemi yang telah berlangsung kurang lebih 8 bulan ternyata tidak melunturkan semangat pengusaha mikro untuk berusaha. Data BKPM menunjukkan bahwa selama bulan September berhasil memecahkan rekor pencapaian sepanjang 2020. Jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk usaha mikro tercatat 170.152 atau setara 86% dari 197.322 NIB yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Sebelumnya, di bulan Agustus lalu juga terjadi lonjakan pengajuan NIB usaha mikro yang mencapai 104.240 NIB, meningkat 114% dibandingkan bulan sebelumnya. Jumlah NIB tersebut mencapai 82% dari total seluruh pengajuan sebesar 126.878 NIB di bulan Agustus 2020.

Juru Bicara BKPM Tina Talisa menyampaikan pesatnya pengajuan NIB pengusaha skala mikro di masa pandemi ini adalah bentuk kekuatan perekonomian Indonesia yang 60% Produk Domestik Bruto (PDB) ditopang oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

“Seperti yang sering diungkapkan Bapak Kepala BKPM, bahwa UMKM berkontribusi sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan sesuai amanah yang diberikan oleh Presiden, BKPM terus memastikan untuk melayani UMKM. Melalui Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK), negara memberikan perlindungan dan penguatan UMKM yang semakin solid,” ujar Tina.

Hadirnya UU CK menjadi terobosan kebijakan untuk menghadirkan perizinan berusaha yang cepat, mudah, efisien, dan pasti. UU CK memberikan perlakuan istimewa bagi pelaku UMKM, di antaranya kemudahan perizinan. UMKM hanya perlu memiliki NIB yang diproses dalam waktu 3 jam melalui OSS. Selain itu, negara juga melindungi UMKM.

"UU CK memberikan penekanan yang sangat kuat dan baik. Tercantum dengan terang-benderang bahwa investor asing dilarang masuk sebagai pemegang saham UMKM. Jadi PMA hanya boleh berusaha skala besar. Dan investor asing wajib bermitra dengan UMKM. Ini bentuk nyata negara hadir bagi UMKM," tegas Tina.

Di awal masa pandemi, jumlah NIB usaha skala mikro mengalami penurunan selama 3 bulan berturut-turut yaitu dari 36.337 NIB di bulan Maret 2020, menjadi 28.435 NIB di bulan April 2020 dan menyentuh angka terendah di bulan Mei 2020 dengan hanya 15.845 NIB yang diterbitkan oleh BKPM. Akan tetapi, sektor mikro terbukti sangat resilien terhadap pandemi. Hal ini dibuktikan dengan lonjakan NIB sektor mikro pada bulan Juni 2020 yg mencapai 35.283 NIB, melonjak 123% dari bulan sebelumnya. Angka ini terus meningkat tiap bulan hingga mencapai hampir 200 ribu NIB di bulan September.

Berdasarkan data Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, sepanjang Januari hingga September 2020 telah diterbitkan 792.044 NIB. Dari total NIB tersebut, sektor mikro mencapai 70% atau sejumlah 512.246 NIB. (*)



Bahlil: UU CK Permudah Anak Muda Jadi Pengusaha

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2020
Jakarta, 16 Oktober 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghadiri Forum Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia se-Dunia (PPI Dunia) secara daring Rabu malam (14/10). Acara ini mengusung tema Dinamika Rancangan Undang-Undang (RUU) menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang juga menghadirkan narasumber lain, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja Anwar Sanusi, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Andri G. Wibisana, dan Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Faisal Basri.

Acara yang dihadiri oleh PPI di 60 negara seluruh dunia ini bertujuan untuk mendapatkan masukan secara akademis terkait isu RUU CK yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 5 Oktober lalu.

Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa UU CK ini dilatarbelakangi kondisi objektif bangsa Indonesia. Tenaga kerja yang ada saat ini sekitar 7 juta, mulai dari Aceh sampai Papua yang sedang mencari lapangan pekerjaan. Sedangkan angkatan kerja per tahun sekitar 2,9 juta. Belum lagi kondisi pandemi COVID-19 yang memberikan dampak bagi pekerja. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 3,5 juta tenaga kerja terkena PHK, di sisi lain KADIN mencatat sekitar 5 juta orang yang terkena PHK. Dengan data demikian, maka total lapangan pekerjaan yang perlu disiapkan oleh pemerintah sekitar 15 juta.

"Untuk memberikan solusi bagi 15 juta pencari pekerjaan ini, maka negara harus menciptakan lapangan pekerjaan. Namun tidak mungkin seluruhnya akan terserap lewat penerimaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), BUMN (Badan Usaha Milik Negara), TNI maupun Polri. Oleh karena itu timbul satu konsep dasar bahwa untuk menciptakan lapangan pekerjaan tersebut harus melalui sektor swasta. Instrumen sektor swasta inilah yang dimaksud dengan investasi, karena investasi ini yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Bahlil.

Dalam kesempatan ini, Bahlil juga meyakinkan kepada para pelajar Indonesia bahwa UU CK ini sangat mendukung dan melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kepala BKPM berharap lulusan perguruan tinggi tidak hanya memilih menjadi karyawan atau pekerja, namun bisa menjadi pengusaha untuk membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Minimnya minat lulusan perguruan tinggi yang memilih menjadi pengusaha di antaranya pengurusan perizinan usaha yang berbelit-belit.

"Undang-undang ini menjamin adek-adek setelah lulus kuliah menjadi pengusaha, dengan kemudahan yang ada pada undang-undang ini. UMK (Usaha Mikro dan Kecil) hanya perlu NIB (Nomor Induk Berusaha). Semuanya elektronik lewat OSS (Online Single Submission), 3 jam beres," tegas Bahlil.

Sementara itu Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan tentang tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN. Adanya UU CK diharapkan akan terus mendorong peningkatan produktivitas melalui berbagai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan. Saat ini tercatat sekitar 56,6% pengangguran terbuka berumur 15 hingga 24 tahun. Sementara itu untuk pekerja tidak penuh, kelompok umur 55 tahun ke atas mengisi 29% porsi dalam pekerja paruh waktu dan kelompok umur 25-34 tahun mengisi 26% dari seluruh pekerja setengah penganggur.

"Produktivitas angkatan kerja di Indonesia termasuk rendah, kita masih di bawah Malaysia dan Laos, bahkan di bawah rata-rata negara ASEAN," ungkap Anwar Sanusi.

UU CK melindungi 3 posisi ketenagakerjaan. Pertama, masyarakat yang belum bekerja, maka pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan melalui investasi. Kedua, masyarakat yang memiliki pekerjaan mempunyai perlindungan. Ketiga, ketika terjadi pemutusan pekerjaan akan tetap terlindungi.

Sebagai tuan rumah, Koordinator PPI Dunia Choirul Anam menyampaikan apresiasi atas keterbukaan pihak pemerintah, pengamat serta akademisi untuk berdiskusi secara gamblang, memberikan pemahaman substansi UU CK serta saling memberi masukan yang konstruktif.

“Kami berharap mendapat pencerahan melalui diskusi ini. Kami melihat pemerintah ingin mendorong peluang ekonomi dan memberikan kemudahan kepada berbagai pihak untuk berbisnis. Namun di sisi lain, perlu disadari UU CK ini merupakan integrasi dari berbagai UU yang menimbulkan kompleksitas tersendiri dari substansi, perspektif hukum dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, diskusi malam ini sangat bermanfaat bagi para pelajar Indonesia," pungkas Choirul Anam.

UU CK terdiri dari 11 klaster, di antaranya tentang peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dengan undang-undang ini, BKPM meyakini daya saing Indonesia akan semakin baik, sehingga menarik minat pelaku usaha besar, menengah, kecil, dan mikro untuk bersama-sama menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. (*)



Diskusi dengan Apkasi, Kepala BKPM Yakinkan Tidak Ada Kewenangan Daerah Yang Gugur Dalam UU CK

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2020
Jakarta, 14 Oktober 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkesempatan melakukan diskusi secara daring dengan para Bupati dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kemarin siang (13/10). Acara silaturahmi dan dialog virtual ini difasilitasi oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan secara khusus membahas kewenangan daerah dalam bidang investasi dan perizinan usaha pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK).

Dalam diskusi tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa yang dibutuhkan pengusaha saat ini yaitu kemudahan, kecepatan, kepastian, dan efisiensi. Maka, melalui UU CK, pemerintah akan menyiapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam rangka melakukan penyederhanan birokrasi perizinan berusaha.

Bahlil juga menegaskan bahwa UU CK ini tidak sedikit pun menggugurkan kewenangan daerah yang ada saat ini. Pemerintah pusat hanya mengatur prosesnya saja, sedangkan kewenangan tetap ada di daerah. Hal ini dapat dilihat pada UU CK Pasal 174 tentang Kewenangan Daerah. Di mana kewenangan yang ada pada Kementerian/ Lembaga (K/L) termasuk kepala daerah dimaknai sebagai bagian pendelegasian kewenangan Presiden kepada K/L dan kepala daerah.

“Di pasal 174 poin B, tidak ada satu pun izin usaha yang ditarik ke pusat. Izin tetap di daerah, tetapi disertai dengan NSPK dan prosesnya melalui online dengan sistem Online Single Submission (OSS). Tidak ada lagi izin-izin manual. Tapi jika waktu prosesnya melanggar NSPK, maka secara otomatis dianggap menyetujui. Ini agar pengusaha mendapatkan kepastian dan efisiensi,” jelas Bahlil.

Bahlil menambahkan dalam rangka pengawasan pelaksanaannya, Pemerintah Pusat akan membentuk tim khusus yang merupakan gabungan dari Kementerian/ Lembaga (K/L) teknis, BKPM dan pemerintah daerah setempat. Saat ini, BKPM sedang dalam proses membuat sistem OSS versi UU CK. Di mana sistem tersebut nantinya akan digunakan juga oleh seluruh pemerintah daerah termasuk kabupaten/ kota agar terintegrasi.

“Kami yang akan siapkan sistemnya sekaligus. Karena kalau tidak dibuat, nanti ada saja alasan. Tentunya kami akan siapkan pelatihan juga untuk pemerintah daerah,” ungkap Bahlil.

Kepala BKPM mengingatkan agar para bupati dapat segera membuat peraturan daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Sehingga RDTR tersebut dapat dimasukkan dan dipetakan ke dalam sistem OSS. “Jadi nanti dalam sistem OSS yang sudah terpetakan RDTR-nya dapat ditentukan izin yang ditolak dan diterima,” imbuh Bahlil.

Selanjutnya, Bahlil juga menegaskan bahwa UU CK ini merupakan regulasi pro UMKM. Pemerintah mempunyai kewajiban melakukan penguatan UMKM, salah satunya dengan mengatur proses perizinan UMKM, khususnya Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang akan menjadi lebih cepat dan mudah.

“UMK hanya perlu mendaftar di sistem OSS untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dapat dijadikan sebagai izin usaha, di mana NIB tersebut dapat diperoleh dengan waktu 3 jam,” tambah Bahlil.

Kemudahan proses perizinan yang diperoleh oleh UMK menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah. Pemerintah daerah khususnya kabupaten/kota mengusulkan perlunya notifikasi perizinan yang diterbitkan oleh OSS untuk UMKM tersebut, sehingga pemerintah daerah dapat melakukan pengawasan atas perizinan yang diterbitkan.

Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyampaikan bahwa dalam rangka menindaklanjuti kemudahan perizinan yang diatur dalam UU CK, pemerintah akan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) dan juga Peraturan Kepala BKPM lengkap dengan persyaratan di dalamnya, sehingga akan memperkecil penyalahgunaan dari izin yang diterbitkan.

Ketua Umum Apkasi yang juga merupakan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyampaikan banyaknya respon yang diperoleh dari kepala daerah terkait dengan adanya UU CK ini. Azwar mengapresiasi kesediaan dan penjelasan yang disampaikan oleh Kepala BKPM.

"Mungkin ini alasan Pak Presiden memilih Pak Bahlil menjadi Kepala BKPM. Pak Kepala dapat menjelaskan UU CK ini dengan lugas dan tegas, sehingga harapan kita para kepala daerah bisa mendapatkan penjelasan terkait perizinan. Tadi dijelaskan kalau akan ada time frame, jadi ngurus perizinan jelas waktunya dan peran tentang kewenangan daerah sudah dijelaskan juga. Pertemuan ini sangat bermanfaat," ungkap Azwar Anas.

Penasihat Khusus Apkasi Prof. Ryaas Rasyid yang hadir dalam diskusi tersebut juga menyampaikan apresiasinya terhadap penjelasan yang disampaikan Kepala BKPM serta komitmen konkret yang diberikan. Rasyid menegaskan bahwa penyederhanaan perizinan berusaha merupakan kepentingan semua pihak. Harapan ke depannya agar konsultasi proses izin dapat lebih terbuka, sehingga penyederhanaan pelayanan bisa terwujud.

"Bagi pemerintah di kabupaten, apa pun garis yang diberikan oleh pusat, sepanjang bisa dilaksanakan, mereka akan laksanakan. Saya percaya loyalitas para bupati dengan pemerintah pusat sampai saat ini masih terjamin dan bisa diandalkan. Jadi tidak usah ragu. Kita tinggal memberikan arahan saja kepada beliau-beliau itu, sehingga mereka mengerti apa saja yang bisa dikerjakan dan di mana batas kewenangan dan tanggung jawabnya," ujar tokoh dan pelopor otonomi daerah tersebut. (*)



BKPM Fasilitasi Kerja Sama PT Pos Logistik Indonesia dengan Investor Thailand

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2020
Jakarta, 14 Oktober 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memfasilitasi minat investor asal Thailand di bidang usaha industri dan perkebunan gula dengan nilai investasi sebesar USD200 juta serta industri garam dengan nilai investasi sebesar USD120 juta di Indonesia. Pengembangan investasi di bidang usaha industri dan perkebunan gula ini akan memiliki kapasitas produksi 1,5 juta MT per tahun. Sementara, pengembangan industri garam memiliki kapasitas produksi 2,2 juta MT per tahun.

Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk merealisasikan rencana investasinya, beberapa perusahaan afiliasi investor Thailand tersebut menandatangani nota kesepahaman dengan PT Pos Logistik Indonesia dalam kerja sama layanan logistik bagi produk-produk yang dihasilkan. Penandatanganan disaksikan langsung oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Imam Soejoedi dan Staf Khusus bidang Ekonomi Makro BKPM Eka Sastra di Kantor BKPM, Jakarta (12/10).

Dalam sambutannya, Imam Soejoedi menyampaikan apresiasi atas rencana kerja sama yang merupakan sinyal positif bagi perekonomian Indonesia di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Menurut Imam, rencana kerja sama pengembangan industri gula dan garam ini tidak hanya untuk penguatan sektor industri saja, akan tetapi juga dalam rangka subsitusi impor, sehingga dapat memberikan multiplier effects bagi Pemerintah Indonesia.

“Permintaan dari BKPM, tolong libatkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di daerah lokasi investasi, baik sebagai supply chain maupun supplier, agar rembesan investasi ini bisa dinikmati di daerah. Sehingga perusahaan lokal juga mendapatkan keuntungan dari adanya investasi ini. Kita tidak ingin sentra ekonomi hanya di pusat, tapi juga harus didorong di daerah. Minimal 20% kegiatan supply chain-nya diberikan kepada daerah, dengan catatan perusahaan lokal yang memiliki kapabilitas, kapasitas, dan ekuitas,” tegas Imam.

Selain itu, optimalisasi penyerapan tenaga kerja di lokasi investasi juga sangat diperlukan. BKPM akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah di lokasi usaha, terkait kesiapan jumlah tenaga kerja lokal yang dapat diserap dengan adanya investasi ini.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus bidang Ekonomi Makro BKPM Eka Sastra menjelaskan bahwa BKPM memiliki tugas untuk memfasilitasi investasi yang akan masuk ke Indonesia, baik investasi asing maupun dalam negeri. Dalam hal ini, BKPM akan mengajak pihak swasta dan BUMN untuk berkolaborasi agar semakin banyak investasi yang masuk dan berkualitas, sehingga sektor industri dapat berkembang lebih baik.

“Saya menyampaikan arahan dari Kepala BKPM, agar rencana investasi ini tidak berhenti di MoU saja. Tapi bisa dijalankan dengan baik, dengan memaksimalkan potensi yang kita miliki,” ucap Eka.

Indonesia dipilih sebagai lokasi yang tepat untuk membangun industri tersebut karena dinilai memiliki keunggulan lokasi yang strategis sebagai akses pasar untuk memenuhi kebutuhan gula dan garam dalam negeri, ASEAN, maupun pasar global. Selain itu perusahaan juga dapat memanfaatkan sertifikasi halal dari Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia untuk memasuki pasar Timur Tengah.

Direktur Utama PT Dinamika Utama Jaya Group Zaenal Aziz menjelaskan bahwa kerja sama ini dilakukan dengan pembahasan yang cukup panjang. Zaenal menyampaikan harapannya untuk terus mendapatkan dukungan dari BKPM untuk merealisasikan investasi ini.

“Akan ada beberapa hal lain yang kami perlu dukungan dari BKPM. Semoga investasi ini berjalan lancar dan menjadi investasi yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. BKPM bisa memonitor perkembangan investasi ini 1-2 bulan ke depan, karena ini sifatnya pengembangan, jadi sudah jalan,” jelas Zaenal.

Sejalan dengan apa yang disampaikan Zaenal Aziz, Direktur Operasional dan Overseas TMM PT Kingsford Art Queen Int Yanvi Alex mengungkapkan terima kasih atas dukungan BKPM. “Secara prinsip, saya siap sebagai kurir. Izinkan industrinya berjalan. Mohon di-support, secara administratif pengurusan,” ujar Yanvi.

Penandatanganan nota kesepahaman melibatkan PT Pos Logistik Indonesia dengan 6 (enam) perusahaan investor asal Thailand, yaitu Dinamika Utama Jaya Group, Angkasa Jet Terminal Bandung, PT Kingsford Art Queen Int, PT Qiana Sugar Inathai, PT Indira Garam Inathai, PT Yanvira ASSET Inathai.

Industri gula dan garam dari Thailand memang dikenal sebagai salah satu yang terbaik di dunia. Oleh karena itu kehadiran investor dalam bidang pengolahan gula dan garam tersebut akan memperkuat posisi Indonesia sebagai bagian dalam rantai pasok global. (*)



BKPM Terus Finalisasi Rencana Menjodohkan Investor Besar Dengan Pengusaha Lokal dan UMKM

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2020
Jakarta, 11 Oktober 2020 – Menanggapi teks yang beredar dalam pesan berantai Whatsapp mengenai program Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mendorong investasi besar bermitra dengan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Imam Soejoedi mengatakan bahwa informasi yang disampaikan bukan merupakan pernyataan resmi dari BKPM. BKPM memang memiliki Key Performance Indicator (KPI) yang salah satunya adalah kemitraan antara investor asing atau pengusaha besar nasional dengan pengusaha di daerah dan UMKM di lokasi usahanya. Hal ini sesuai amanah Presiden Joko Widodo.

Saat ini, program kemitraan UMKM masih dalam tahap identifikasi pelaku UMKM yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dikolaborasikan dengan investor Penanaman Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), juga dengan (Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BKPM akan menyeleksi dan meminta kepada perusahaan-perusahaan besar dan para pelaku UMKM untuk dimitrakan sesuai dengan bidang usahanya.

“Kami masih menyiapkan program tersebut agar dapat optimal. Rencananya kami akan melibatkan seluruh pengusaha di berbagai provinsi di Indonesia, yang tentunya terdaftar dalam OSS (Online Single Submission). Oleh karena itu, kami perlu waktu untuk mematangkan konsep dan pelaksanaannya. Memang tidak mudah meminta para Pengusaha Besar bekerjasama dengan UMKM namun arahan Pak Kepala jelas bahwa investasi harus dapat memberikan kemanfaatan sebesar-sebesarnya di daerah” jelas Imam Soejoedi.

BKPM memastikan keberpihakan negara untuk melindungi UMKM, terutama setelah pengesahan Undang-undang Cipta Kerja. Undang-undang ini menjamin UMKM, mulai dari penyederhanaan perizinan UMKM, peningkatan kualitas UMKM, serta penguatan UMKM dari sektor informal ke formal, sehingga UMKM dapat memiliki akses permodalan ke bank. Keberadaan UMKM adalah cara membuka lapangan pekerjaan untuk mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), juga merupakan masa depan Indonesia.

“BKPM berkomitmen akan mendorong hal tersebut. Namun, tunggu waktunya. Kami sedang kebut untuk segera diselesaikan, sehingga tercipta kemitraan-kemitraan baru,” ujar Imam.

BKPM mendata perusahaan-perusahaan besar dan UMKM melalui pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diajukan melalui OSS. Kemudian, data tersebut akan diverifikasi dan disurvey agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di lapangan. Setelah validitas identitas kedua belah pihak dipastikan, maka BKPM akan mempertemukan kedua pihak dan mendorong kerja sama yang saling menguntungkan dan menguatkan. (*)



BKPM Ingatkan Investor Buat Laporan Triwulan III

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2020
Jakarta, 9 Oktober 2020 – Di akhir bulan Oktober 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan merilis data capaian realisasi investasi triwulan III 2020. Capaian investasi ini diprediksi akan menarik karena bisa merefleksikan dinamika ekonomi Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19. Pandemi di Indonesia telah berlangsung selama delapan bulan.

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menjaga perekonomian Indonesia melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu yang menjadi andalan yaitu arus investasi, baik dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Oleh karena itu, penting bagi BKPM untuk mengawal proyek-proyek yang sudah masuk hingga realisasi investasinya terlaksana.

“Pada triwulan II 2020, nilai realisasi investasi memang terkontraksi 4,3% dari periode yang sama di tahun sebelumnya. Namun di kuartal ini, sebagaimana yang disampaikan Bapak Kepala BKPM, kami yakin nilai tersebut akan naik karena ekonomi kita sudah mulai berjalan kembali, walaupun belum sepenuhnya normal,” ujar Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Imam Soejoedi.

BKPM mengadopsi strategi-strategi menjaga iklim investasi, yaitu dengan cara memfasilitasi perusahaan existing yang sudah beroperasi, memfasilitasi potensi perusahaan existing yang belum tereksekusi, mendatangkan investasi baru, dan memberikan insentif bagi perusahaan existing yang melakukan ekspansi. LKPM ini sangat penting, tidak hanya untuk melihat potret nilai kemajuan realisasi investasi perusahaan dan penyerapan tenaga kerja, namun juga untuk memberikan ruang bagi perusahaan apabila ada permasalahan dan kendala dihadapi perusahaan dalam pelaksanaan proyeknya di lapangan.

Imam Soejoedi mengharapkan para pelaku usaha dapat bekerja sama dengan menyampaikan LKPM sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

“BKPM tetap optimis target realisasi investasi tahun ini sebesar Rp817,2 triliun dapat tercapai. BKPM terus komitmen melakukan pengawalan investasi, mulai dari proses perizinan sampai dengan produksi komersial perusahaan. Kami harus lakukan cara-cara di luar kebiasaan di masa pandemi ini. Oleh karena itu, kami harap para pelaku usaha dapat bekerja sama dengan memenuhi kewajibannya menyampaikan LKPM,” ucap Imam.

Sesuai Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan BKPM No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, setiap pelaku usaha diwajibkan membuat LKPM dan menyampaikannya ke BKPM. Seluruh pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM, kecuali perusahaan di bidang jasa keuangan dan migas, serta perusahaan yang izin penanaman modalnya sudah tidak aktif (termasuk Izin Prinsip (IP), Pendaftaran Penanaman Modal (PI), dan/atau Izin Usaha).

Penyampaian LKPM Triwulan III (Juli—September) tahun 2020 dilakukan secara daring melalui https://lkpmonline.bkpm.go.id atau https://oss.go.id, dengan periode pelaporan 1—10 Oktober 2020. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan investor belum juga memenuhi kewajibannya, maka BKPM akan memberikan sanksi tegas berupa pencabutan izin yang telah diberikan. (*)



Kepala BKPM Datangi Pelabuhan Tanjung Priok, Pastikan Aktivitas Ekonomi Terus Berjalan

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2020
Jakarta, 5 Oktober 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengunjungi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II/ IPC. Kunjungan dilakukan untuk meninjau aktivitas bongkar muat barang ekspor dan impor di Pelabuhan Tanjung Priok Jumat pagi (2/10). Kepala BKPM ingin memastikan bahwa aktivitas kepelabuhanan tetap dapat berjalan walaupun mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19.

Dalam kunjungan ini, Kepala BKPM diterima oleh Direktur Utama IPC Arif Suhartono. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan peran strategis IPC bagi investasi, yaitu dalam hal kemudahan arus barang impor dan ekspor bagi proses produksi sebuah perusahaan.

“Saya mendengar dari Pak Dirut IPC. Walaupun arus barang ekspor impor mengalami penurunan akibat pandemi, arus barang domestik justru mengalami eskalasi. Ini sinyal yang bagus. Artinya ada ketahanan ekonomi lokal di Indonesia. Harus didukung itu,” ujar Bahlil.

Bahlil menilai bahwa sinyal positif ekonomi di daerah yang masih bergeliat, harus direspon oleh pemerintah dan diberikan dukungan berupa kemudahan seperti insentif fiskal. Selain itu, BKPM juga akan mendorong upaya IPC untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri di masa pandemi ini. Hal ini sejalan dengan semangat pemerintah menggalakkan program peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di perusahaan.

“Masa pandemi ini dapat menjadi kesempatan besar untuk meningkatkan TKDN dan mengembangkan industri lokal. Mari kita bangun optimisme dan kreativitas agar kita tidak terpengaruh banyak dari pandemi ini,” pungkas Bahlil.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama IPC Arif Suhartono menyambut baik kunjungan Kepala BKPM. Momen ini menjadi kesempatan IPC untuk menunjukkan komitmen perusahaan mendukung perekonomian nasional dengan tetap memberikan pelayanan kepelabuhanan tanpa terganggu pandemi.

“Kami menyambut baik kunjungan Bapak Kepala BKPM. Selama masa pandemi dan pemberlakuan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), IPC selalu siap untuk memberikan pelayanan aktivitas pelabuhan yang terbaik. Ini merupakan bagian dari peran kami sebagai tulang punggung konektivitas perdagangan antar pulau di Indonesia. Kami juga mempercepat proses transformasi digital di seluruh lini kegiatan dan proses bisnis, khususnya pada aktivitas perdagangan,” ujar Arif Suhartono.

Kegiatan ekspor impor merupakan penyumbang utama bagi pendapatan pelabuhan, dan situasi pandemi global ini mengakibatkan perlambatan arus barang di seluruh dunia, tidak terkecuali ekspor impor Indonesia. IPC sendiri mengelola 12 pelabuhan dengan total pendapatan usaha pada tahun 2019 mencapai Rp12 triliun.

Arus ekspor impor barang secara keseluruhan mengalami dampak negatif dari pandemi. Penurunan yang cukup dalam terjadi pada periode akhir semester pertama tahun 2020. Diharapkan dengan mulainya kegiatan ekonomi di negara Asia bisa membawa dampak meningkatnya arus ekspor impor di Indonesia yang mayoritas melayani Intra Asia.

Pada periode Januari hingga Agustus 2020 arus petikemas di seluruh terminal peti kemas kelolaan IPC mengalami penurunan hingga 9,9% atau sekitar 4,45 juta TEUs bila dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 4,95 juta TEUs.

Arif Suhartono juga menjelaskan bahwa IPC sedang membangun kawasan Terminal Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat seluas 200 hektare. Rencananya area terminal pelabuhan dibangun seluas 70 hektare, sementara 130 hektare lainnya dipergunakan untuk kawasan industri. Terminal Kijing merupakan bagian dari perluasan Pelabuhan Pontianak yang akan menjadi gerbang utama ekspor impor barang dari dan ke Kalimantan.

“Kami minta bantuan pemerintah menerbitkan aturan soal lokasi, khususnya lahan industri, di dekat pelabuhan agar tidak ada perumahan (seperti di Tanjung Priok). Progres Kijing saat ini mencapai hampir 70% dan sudah ada industri yang masuk,” ungkap Arif.

Kunjungan Kepala BKPM ke lokasi Pelabuhan Tanjung Priok diharapkan dapat terus menjaga sinergi antara pemerintah dan IPC untuk saling memberikan dukungan terhadap program pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19. BKPM terus berkomitmen memberikan kemudahan usaha dan pengawalan investasi bagi perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan nasional atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (*)



Kepala BKPM Lantik Sembilan Pejabat Eselon I

   
Publikasi / Siaran Pers / Oktober 2020
Jakarta, 1 Oktober 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melantik sejumlah pejabat Eselon I kemarin sore ini (01/10) di Kantor BKPM, Jakarta. Pelantikan berlangsung khidmat, yang dihadiri secara terbatas oleh pejabat BKPM dengan menerapkan protokol kesehatan.



Kejar Investasi Hingga ke Negeri Ginseng, Pemerintah Indonesia Pastikan Pemain Baru Pada Industri Hilirisasi

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2020
Jakarta, 28 September 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkunjung ke Korea Selatan pada tanggal 23 – 24 September 2020 dalam rangka menindaklanjuti sejumlah rencana investasi perusahaan asal Korea Selatan di Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, Delegasi Indonesia berdiskusi dengan beberapa perusahaan Korea untuk menindaklanjuti minat investasi ke Indonesia. Erick menyampaikan bahwa meskipun di tengah pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia terus agresif untuk mendatangkan investasi.

"Kita harus terus optimistis. Memang situasi sekarang penuh tantangan. Tapi percayalah Pemerintah terus berusaha. Dan keberangkatan kami ke Korea Selatan ini karena memang ada minat serius dari beberapa perusahaan Korea. Artinya Indonesia memiliki daya tarik. Dan kita tindaklanjuti itu," ujar Erick.

Minat investor Korea memang tercermin dalam data hasil realisasi investasi asal Negeri Ginseng tersebut pada triwulan II (April-Juni) tahun 2020, dengan total investasi mencapai US$552,6 juta atau melonjak sebesar 340% dari total investasi Korea Selatan pada triwulan I (Januari-Maret) tahun 2020 sebesar US$130,4 juta.

Bahlil menjelaskan karena itulah Pemerintah Indonesia perlu menunjukkan keseriusan dalam menjemput investor dari Korea.

“Ini sinyal positif. Indonesia masih dilirik oleh investor di tengah pandemi COVID-19. Jadi kita harus serius memfasilitasi sampai jadi. Sesuai arahan Presiden, investasi yang kita dorong adalah yang mendukung transformasi ekonomi, ada nilai tambah. Dan tentu juga investasi padat karya. Indonesia butuh lapangan kerja dan investasi solusinya,” ucap Bahlil.

Jika dilihat berdasarkan periode semester I (Januari-Juni) tahun 2020, realisasi investasi dari Korea Selatan pun mengalami peningkatan sebesar 25% dengan total sebesar US$683,0 juta, dibandingkan periode yang sama pada tahun 2019 lalu dengan nilai investasi sebesar US$548,4 juta.

Bahlil juga menjelaskan bahwa BKPM akan berusaha menarik investor Korea Selatan untuk terus berinvestasi di Indonesia, khususnya kepada perusahaan di bidang industri hilirisasi.

“Untuk mendorong realisasi investasi, kami bersama Menteri BUMN ke Korea Selatan untuk membahas hilirisasi EV (Electric Vehicle) battery,” pungkas Bahlil.

Sejak tahun 2015, Korea Selatan menjadi negara asal investasi terbesar ke-7 di Indonesia, setelah Singapura, Jepang, Tiongkok, Hongkong, Malaysia, dan Belanda. Korea Selatan membukukan total investasi mencapai US$7,7 miliar.

Berdasarkan data yang ada di Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, investasi dari Korea Selatan pada periode tahun 2016 sampai semester I tahun 2020 didominasi oleh sektor Listrik, Gas, dan Air (US$944,3 juta); Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Medis, Peralatan Listrik, Presisi, Optik, dan Jam Tangan (US$902,5 juta); Industri Kimia dan Farmasi (US$749,6 juta); Industri Barang Kulit dan Alas Kaki (US$552,0 juta); dan Industri Lainnya (US$528,7 juta).

Berdasarkan lokasi, investasi Korea Selatan mayoritas berada di Jawa (US$4,5 miliar). Kemudian disusul oleh Kalimantan (US$1,0 miliar), Sumatera (US$372,4 juta), Papua (US$246,8 juta), dan Maluku (US$226,3 juta). (*)



Bahlil: 1 Lagi Perusahaan Korea Relokasi Investasi ke Indonesia

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2020
Jakarta, 26 September 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkunjung ke Korea Selatan pada tanggal 23-24 September 2020. Kunjungan dilakukan dalam rangka menindaklanjuti sejumlah rencana investasi perusahaan asal Negeri Ginseng tersebut di Indonesia.

Kabar menggembirakan yang dibawa Delegasi Indonesia saat tiba di tanah air adalah bertambahnya satu perusahaan Korea Selatan yang relokasi pabrik ke Indonesia. Perusahaan tersebut adalah PT Sejin Fashion Indonesia. Sejin adalah anak perusahaan Parkland Co., Ltd. yang sudah 15 tahun menjalankan investasinya di Indonesia di bidang industri alas kaki.

PT Sejin Fashion Indonesia merelokasikan pabriknya dari Dalian, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Pati, Jawa Tengah. Perusahaan ini bergerak di bidang industri garmen berorientasi ekspor. Nilai total investasi perusahaan diperkirakan sebesar US$35 juta.

“Ini kabar gembira. Sesuai arahan Presiden, kami diminta terus aktif mengejar perusahaan yang merelokasi usahanya dari Tiongkok dan beberapa negara lain. Setelah kunjungan ke Korea kemarin, ada satu lagi perusahaan akan relokasi ke Indonesia dari Tiongkok. Ini industri padat karya, bisa menambah lapangan kerja baru sampai 4.000 orang. Kami harap dapat membantu perekonomian di masa pandemi seperti ini,” ujar Bahlil.

Selain menambah lapangan kerja, investasi PT Sejin Fashion Indonesia juga akan meningkatkan devisa negara karena 100 persen hasil produksinya akan diekspor. Oleh karena itu, PT Sejin Fashion Indonesia meminta dukungan pemerintah Indonesia dalam rangka mempercepat proses relokasi ke Indonesia agar dapat segera beroperasi.

Beberapa dukungan yang diharapkan, diantaranya terkait dengan percepatan proses pemeriksaan teknis (survei) terhadap mesin Barang Modal Tidak Baru (BMTB) yang akan direlokasi dari pabrik di Tiongkok, pengajuan permohonan penetapan lokasi pabrik sebagai Kawasan Berikat (Pengusaha Dalam Kawasan Berikat/ PDKB), dukungan dalam mendatangkan Tenaga Kerja Asing (TKA) ahli selama masa pandemi COVID-19, serta fasilitasi pengajuan permohonan insentif Tax Allowance.

“Sesuai komitmen BKPM, investor akan terus difasilitasi dan dikawal. Sebagian permohonan perusahaan sudah difasilitasi. Dalam kunjungan ini saya sekaligus menyampaikan persetujuan insentif Tax Allowance yang Sejin minta. Sudah beres. Terkait perizinan yang masih dalam proses, sudah ada Tim Khusus yang akan mengurus. Perusahaan tinggal tunggu beres saja,” tegas Bahlil.

Persetujuan insentif Tax Allowance PT Sejin Fashion Indonesia menjadi Tax Allowance pertama yang BKPM terbitkan, sejak adanya pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (RI). BKPM akan terus mendorong agar Sejin dapat memenuhi target produksi komersial di kuartal IV 2020.

CEO Parkland Myeong-gyu Park optimistis bahwa anak perusahaan mereka dapat berkembang baik di Indonesia. Kegiatan usaha Parkland di Indonesia selama ini menunjukkan hasil yang memuaskan. Inilah yang melatarbelakangi perusahaan merelokasi pabrik ke Indonesia.

“Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kepala BKPM dan Tim yang telah membantu kami dalam melakukan relokasi investasi ke Indonesia. Kami semakin yakin dan percaya, investasi kami dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Hal ini tentunya juga karena dukungan Pemerintah Korea Selatan dan Pemerintah Indonesia, khususnya BKPM,” ujar Myeong-gyu Park.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Direktur PT Sejin Fashion Indonesia Ho-jung Park menyampaikan apresiasi yang tinggi atas segala fasilitasi yang dilakukan oleh BKPM atas permohonan dukungan investasi mereka ke Indonesia.

“Saya cukup kaget dengan respon cepat dari Kepala BKPM dan Tim. Kami sangat terbantu dengan segala dukungan yang diberikan. Kami akan berusaha dengan baik agar dapat segera merealisasikan investasi kami di Indonesia. Terima kasih,” ucap Ho-jung Park.

Parkland Co., Ltd. merupakan perusahaan asal Korea Selatan yang didirikan sejak tahun 1973 di Busan, Korea Selatan. Salah satu investasi Parkland di Indonesia, adalah PT Parkland World Indonesia yang telah memiliki beberapa pabrik di Indonesia sejak tahun 2005, antara lain di Serang-Banten, Jepara, Rembang, dan Pati. Perusahaan memproduksi alas kaki/ sepatu olah raga untuk merk New Balance, Adidas, Reebok, dan lain-lain. (*)



KemenkopUKM dan BKPM Bersinergi Mengembangkan UMKMK

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2020
Jakarta, 17 September 2020 - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergitas Program dan Kebijakan dalam Rangka Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi (UMKMK). Penandatanganan dilakukan langsung oleh Menteri Kemenkop UKM Teten Masduki dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia secara daring pada Kamis pagi (17/9) di kantor masing-masing.

"Langkah ini sebagai landasan bagi para pihak untuk mensinergikan program dan kebijakan dalam rangka peningkatan kerjasama kemitraan antara penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri skala besar dengan pelaku UMKM serta koperasi. Kami menyediakan data dan informasi terkait profil pelaku UMKM serta koperasi yang potensial untuk dapat bermitra dengan penanam modal," ucap Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pertukaran data dan informasi; fasilitasi kemitraan penanaman modal; dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta koperasi (UMKMK). Dalam hal pertukaran data dan informasi, BKPM diharapkan dapat menyediakan data dan informasi profil penanam modal, baik penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri skala besar, yang melakukan kemitraan dengan pelaku UMKMK. Di samping itu, BKPM juga dapat menyediakan data berupa izin usaha pada sektor UMKM yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Selain itu, lanjut Teten, sinergi itu juga meliputi konsultasi dan pendampingan penyusunan perjanjian kemitraan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. "Khususnya, pada aspek pembiayaan, teknologi dan legalitas kepada pelaku UMKM serta koperasi melalui forum workshop, Klinik OSS, sosialisasi dan bimbingan teknis atau seminar penanaman modal yang dilaksanakan kedua belah pihak," pungkas Teten.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyambut baik kerja sama dan kolaborasi dengan Kemenkop UKM yang dilakukan dalam momentum yang tepat. Kerja sama antara kedua lembaga memang sudah terjalin sejak lama, namun saat ini dilakukan dengan lebih intensif dan diformalkan dalam bentuk Nota Kesepahaman.

"Kerja sama ini menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam mengeksekusi arahan Presiden. Sekarang, setiap investor yang masuk ke Indonesia, wajib hukumnya melakukan kemitraan dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal setempat. Tidak bisa ditawar lagi itu,” jelas Bahlil.

Melalui kerja sama ini, pemerintah memberikan ruang kepada UMKM untuk lebih berperan banyak dalam perekonomian bangsa melalui tiga hal, yaitu perizinan yang tidak berbelit-belit melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha; Key Performance Indicator (KPI) BKPM yang mewajibkan investasi besar dari dalam maupun luar negeri menggandeng UMKM; dan kesempatan mengembangkan entrepreneurship melalui UMKM.

“Setiap investasi yang masuk pada sebuah daerah tidak hanya harus menaikkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga harus bisa menumbuhkan pengusaha yang baru,” tegas Bahlil.

Nota Kesepahaman ini mengatur diantaranya kegiatan fasilitasi kemitraan antara Penanam Modal Asing (PMA) dan Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) skala besar dengan pelaku UMKM. Fasilitasi tersebut mencakup kegiatan matchmaking seperti penyelenggaraan seminar, market sounding, forum bisnis, atau melalui kunjungan misi/delegasi instansi pemerintah negara, perusahaan asing maupun UMKM.

Selain melakukan fasilitasi kemitraan, Kemenkop UKM dan BKPM juga berkomitmen melakukan peningkatan kapasitas (capacity building) pelaku UMKMK terkait prosedur dan peraturan perizinan penanaman modal, serta manajemen usaha. (*)



Pengajuan NIB Pecahkan Rekor Terbanyak Tahun 2020!

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2020
Jakarta, 16 September 2020 – Menggembirakan! Jumlah pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang dicatatkan oleh sistem Online Single Submission (OSS) di bulan Agustus 2020 melonjak 165,9 persen dibandingkan bulan Juli 2020, yaitu sebanyak 126.878 permohonan. Hal ini menjadi kabar sangat baik karena di masa pandemi COVID-19, pengajuan NIB terendah pernah terjadi pada bulan Mei 2020 dengan jumlah 28.562 pemohon.

Berdasarkan data Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (Pusat KOPI BKPM), pencapaian Agustus ini belum pernah terjadi sebelumnya, dimana NIB yang diterbitkan belum pernah melebihi jumlah 100 ribu dalam satu bulan sepanjang 2020.

Yang lebih menarik lagi, BKPM mencatat peningkatan kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah yang paling signifikan di antara jenis usaha lainnya. Di bulan Agustus 2020 sebanyak 82,2 persen dari NIB berasal dari sektor Usaha Menengah Kecil (UMK), yakni sebesar 104.240 pemohon.

“Lonjakan pemohon NIB untuk UMK memang menjadi kabar sangat baik. Jumlah pengajuan di bulan ini dua kali lipat dari rata-rata per bulan selama periode Januari – Agustus 2020, bahkan angka ini lebih besar dari sebelum pandemi. Sektor UMK yang rata-rata perbulannya 64,3 persen dari total NIB, di bulan Agustus ini mencapai 82,2 persen,” ujar Juru Bicara BKPM Tina Talisa sore ini (16/9).

Sektor UMKM menjadi pahlawan ekonomi semasa krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997-1998. Di tengah pandemi Covid-19 saat ini, UMKM juga turut terdampak signifikan. Namun melihat tren peningkatan NIB UMK yang melonjak tajam di bulan ini memberikan harapan bagi ketahanan ekonomi Indonesia.

“Memang luar biasa. Cepat sekali pasar merespon kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pemulihan UMKM. Kami harap ini menjadi sinyal positif di tengah tekanan ekonomi masa pandemi. Banyak UMKM yang lahir dan menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga dapat memutar roda perekonomian bangsa,” imbuh Tina.

Total pengajuan NIB di bulan Agustus 2020 mencapai 126.878 pemohon. Setelah sektor UMK yang mendominasi, jumlah pengajuan usaha Non-Perseorangan merupakan terbesar kedua, yaitu mencapai 20.161 NIB. Kemudian, pengajuan bagi usaha Perseorangan sebesar 2.436 dan pengajuan pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing sebesar 42 pemohon. (*)



Diskusi dengan BritCham, Kepala BKPM Yakinkan Investor Inggris tentang Iklim Investasi yang Semakin Kondusif

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2020
Jakarta, 15 September 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan diskusi dengan British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) melalui video conference pada Senin (14/9) sore. Pertemuan ini membahas kebijakan investasi di Indonesia, terutama di masa pandemi COVID-19. Bahlil meyakinkan para pengusaha yang tergabung dalam BritCham tersebut tentang Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUUCK) atau Omnibus Law yang akan menjadi solusi bagi investor dalam percepatan perizinan investasi di Indonesia nantinya.

“Perizinan teknis di daerah saat ini masih dikeluarkan oleh pemerintah daerah karena belum disahkannya Omnibus Law. Nantinya kewenangan perizinan ini akan ditarik ke pemerintah pusat dan dikembalikan lagi ke pemerintah daerah dengan Peraturan Pemerintah (PP) beserta aturannya. Jadi nanti akan jelas waktunya,” ujar Bahlil.

Bahlil juga menegaskan bahwa BKPM saat ini telah diberikan kewenangan untuk menerbitkan perizinan dari 22 kementerian dan lembaga lain, termasuk insentif fiskal seperti Tax Allowance dan Tax Holiday. Hal tersebut sebagaimana diatur oleh Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala BKPM juga menyinggung terkait Daftar Negatif Investasi (DNI) yang masih dalam tahap pembahasan saat ini. “DNI akan dibuka kecuali untuk 6 sektor, seperti perjudian, nuklir, tidak terkecuali untuk UMKM,” ujar Bahlil.

DNI merupakan salah satu poin yang diatur dalam Omnibus Law bagian investasi. Terkait hal tersebut, Kepala BKPM juga menyatakan harapan agar Omnibus Law dapat disahkan dalam waktu dekat.

Vice Chairman BritCham Harun Reksodiputro menyampaikan bahwa BritCham berharap dapat berdiskusi langsung dengan BKPM secara rutin membahas isu-isu yang dianggap penting oleh investor Inggris di Indonesia, misalnya terkait sistem OSS (Online Single Submission) dan sektor-sektor yang menjadi perhatian khusus dari BritCham seperti energi terbarukan, pendidikan serta real estat. “Kami harap bisa bertemu dengan Kepala BKPM setiap 3 atau 4 bulan sekali untuk menyampaikan hal-hal penting terkait investasi di Indonesia,” ungkap Harun.

Sebagaimana ditegaskan oleh Kepala BKPM, investor tidak perlu ragu untuk meminta fasilitasi dari BKPM. BKPM berkomitmen untuk memfasilitasi segala permasalahan investor dari tahap awal hingga realisasi investasinya di Indonesia.

Selama periode 2015 - Semester I 2020, Inggris berada di peringkat 10 negara asal investor terbesar di Indonesia dengan total investasi USD 2,08 miliar dari 3.068 proyek. Sektor tertinggi dari investasi Inggris dalam kurun waktu tersebut adalah Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan sebesar USD642,1 juta. Lokasi investasi Inggris terbanyak berada di wilayah Sumatera sebesar USD 643,6 juta. (*)



BKPM dan Polri Kompak Dorong Percepatan Berusaha

   
Publikasi / Siaran Pers / September 2020
Jakarta, 1 September 2020 - Kemarin pagi (31/8) Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman bertemu dengan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Kepolisian Republik Indonesia Komisaris Jenderal (Komjen) Pol Agus Andrianto di Kompleks Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta. Ikmal didampingi oleh Direktur Wilayah II BKPM Rita dan Direktur Wilayah IV BKPM Yos Harmen.

Pertemuan berlangsung hangat membahas implementasi Inpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan tindak lanjut atas Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/2536/XII/2019 mengenai pendelegasian wewenang pemberian izin operasional bidang usaha jasa pengamanan kepada Kepala BKPM. Ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM membawa pesan Kepala BKPM untuk melakukan sinergi pengawalan perizinan dan pengamanan bagi proyek-proyek investasi di seluruh Indonesia. “BKPM dan Polri sudah memiliki kerja sama yang baik selama ini. Setelah adanya Inpres Nomor 7/2019, kerja sama diperluas tidak hanya untuk pengamanan investasi, namun juga di proses percepatan perizinan bagi bidang usaha jasa pengamanan,” ujar Ikmal dalam keterangannya.

Tugas BKPM saat ini semakin menantang dengan adanya target mendatangkan perusahaan-perusahaan asing untuk merelokasi kegiatan usahanya ke Indonesia. Untuk itu, perizinan dan jaminan pengamanan investasi menjadi perhatian utama.

“Kami membutuhkan dukungan Polri untuk membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini sangat penting bagi investor. Oleh karena itu, kami perlu meyakinkan mereka, terutama saat ‘merayu’ agar merelokasikan investasinya ke Indonesia,” tambah Ikmal.

Komjen Pol Agus Andrianto menegaskan bahwa Polri tunduk dan patuh menjalankan Inpres 7/2019. Bahkan Kapolri telah menindaklanjutinya dengan membuat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/2536/XII/2019.

"Saya perintahkan semua perizinan terkait jasa pengamanan di Korbinmas Polri diserahkan ke BKPM, termasuk proses SIO BUJP (Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan), karena semua proses izin kan sudah diurus dari wilayah. Karena perintah dari Bapak Kapolri sudah seperti itu, masa kita bawahannya mau melawan perintah pimpinan tertinggi di Polri," kata Komjen Pol Agus.

Kabaharkam Polri menegaskan bahwa Polri akan selalu mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam rangka percepatan perizinan berusaha. "Polri mendukung penuh program pemerintah untuk menjadikan BKPM satu-satunya tempat pengelolaan perizinan karena salah satu fungsi pemerintah adalah mensejahterakan rakyat," ungkap Komjen Pol Agus.

BKPM dan Polri sebelumnya telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Jakarta pada 20 Februari 2020. Nota Kesepahaman ini sebagai wujud komitmen jaminan kepastian hukum, keamanan, dan kenyamanan kepada investor. (*)



Tinjau Proyek Pertamina di Balikpapan, Kepala BKPM Pastikan TKDN Dipatuhi

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2020
Jakarta, 31 Agustus 2020 – Saat mengunjungi proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V Balikpapan & Lawe-Lawe di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat siang (28/8), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sekaligus memastikan komitmen kepatuhan pada aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah bagi pelaku usaha. Didampingi oleh Direktur Utama PT Kilang Pertamina International (KPI) Ignatius Tallulembang, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) Narendra Widjajanto dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Maming, Kepala BKPM meninjau pembangunan kilang yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini.

Bahlil berharap komitmen KPI dan KPB dalam memenuhi penggunaan komponen dalam negeri terus dijaga. “BKPM ingin memastikan komitmen komponen TKDN jangan hanya di atas kertas, namun juga dilaksanakan. BKPM akan mendukung sebagai garda terdepan jika ada masalah selama proses pembangunan proyek ini. Ke depannya kita harus transparan dan berkolaborasi. Mana yang bisa dilakukan oleh Pertamina dan mana yang tidak bisa dilakukan, mari kita diskusikan bersama-sama,” ujar Bahlil.

Sebagaimana semangat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengusaha nasional di daerah, Kepala BKPM juga mengingatkan hal yang serupa.

“Mohon juga dilibatkan pengusaha lokal. Adalah wajib investor asing maupun dalam negeri yang melakukan usaha di daerah untuk menggandeng pengusaha nasional di daerah. Yang penting pengusaha daerah yang memenuhi syarat serta memiliki kompetensi yang sesuai. Pengusaha daerah diberi kesempatan mengambil bagian, supaya kita sama-sama besar. Ingat, dalam konteks yang positif, bukan negatif!” jelas Bahlil.

TKDN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Direktur Utama PT KPI Ignatius Tallulembang menyampaikan bahwa Pertamina sebagai Agent of Development turut berperan dalam mendorong perekonomian dalam negeri. Tahun 2019 lalu, Pertamina berhasil meningkatkan penyerapan TKDN yang mencapai 43,16 persen, dibandingkan tahun sebelumnya (2018) yaitu sebesar 38,17 persen. Ini mengacu hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Sementara pada Triwulan I tahun 2020 ini, penyerapan TKDN mencapai 52,20 persen.

“Kami mengedepankan penggunaan TKDN sesuai arahan pemerintah. Secara keseluruhan, diharapkan TKDN pada megaproyek RDMP dan GRR Pertamina ditargetkan mencapai 30-70 persen. Untuk di Balikpapan dan Lawe-Lawe kami targetkan 30-35 persen saat proyek selesai di tahun 2023,” ujar Ignatius.

Direktur Utama PT KPB Narendra Widjajanto menambahkan bahwa khusus untuk PT KPB memiliki target penyerapan TKDN sebesar 35 persen sampai dengan Juli 2020 lalu. Sedangkan, untuk Outside Battery Limit (OSBL) - Inside Battery Limit (ISBL) telah mencapai 38 persen dan bahkan telah mencapai 41 persen apabila termasuk Early Works.

“Salah satu hambatan yang kami hadapi yaitu terkait rencana penyerapan TKDN. Namun, dengan upaya dan tekad yang kuat, kami dapat mengelola hambatan tersebut dengan baik. Terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemprov Kalimantan Timur, dan Pemkot Balikpapan atas dukungan nyata dan kerja samanya,” kata Narendra.

Terkait Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) PT KPB di RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe, Pemerintah Pusat dan Daerah terus melakukan pengawalan untuk memfasilitasi kendala yang dihadapi perusahaan sampai dengan tuntas.

Proyek RDMP RU V Balikpapan & Lawe-Lawe adalah proyek terbesar Pertamina dengan nilai mencapai USD6,5 miliar. Proyek ini akan meningkatkan kapasitas kilang, memperbaiki kualitas produk dan menurunkan harga pokok produksi BBM. Produk yang dihasilkan nantinya akan memiliki standar Euro V yang mampu bersaing dengan produk internasional. Ke depan, proyek ini akan menurunkan impor BBM dan diharapkan akan mendorong peningkatan devisa dan penerimaan pajak. (*)



Kepala BKPM Tinjau Proyek Pertamina di Balikpapan untuk Kawal Pembangunannya

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2020
Jakarta, 31 Agustus 2020 – Saat mengunjungi proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) RU V Balikpapan & Lawe-Lawe di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Jumat siang (28/8), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sekaligus memastikan komitmen kepatuhan pada aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang ditetapkan pemerintah bagi pelaku usaha. Didampingi oleh Direktur Utama PT Kilang Pertamina International (KPI) Ignatius Tallulembang, Direktur Utama PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) Narendra Widjajanto dan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani Maming, Kepala BKPM meninjau pembangunan kilang yang ditargetkan selesai pada tahun 2023 ini.

Bahlil berharap komitmen KPI dan KPB dalam memenuhi penggunaan komponen dalam negeri terus dijaga. “BKPM ingin memastikan komitmen komponen TKDN jangan hanya di atas kertas, namun juga dilaksanakan. BKPM akan mendukung sebagai garda terdepan jika ada masalah selama proses pembangunan proyek ini. Ke depannya kita harus transparan dan berkolaborasi. Mana yang bisa dilakukan oleh Pertamina dan mana yang tidak bisa dilakukan, mari kita diskusikan bersama-sama,” ujar Bahlil.

Sebagaimana semangat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan pengusaha nasional di daerah, Kepala BKPM juga mengingatkan hal yang serupa.

“Mohon juga dilibatkan pengusaha lokal. Adalah wajib investor asing maupun dalam negeri yang melakukan usaha di daerah untuk menggandeng pengusaha nasional di daerah. Yang penting pengusaha daerah yang memenuhi syarat serta memiliki kompetensi yang sesuai. Pengusaha daerah diberi kesempatan mengambil bagian, supaya kita sama-sama besar. Ingat, dalam konteks yang positif, bukan negatif!” jelas Bahlil.

TKDN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri dan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Direktur Utama PT KPI Ignatius Tallulembang menyampaikan bahwa Pertamina sebagai Agent of Development turut berperan dalam mendorong perekonomian dalam negeri. Tahun 2019 lalu, Pertamina berhasil meningkatkan penyerapan TKDN yang mencapai 43,16 persen, dibandingkan tahun sebelumnya (2018) yaitu sebesar 38,17 persen. Ini mengacu hasil audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP). Sementara pada Triwulan I tahun 2020 ini, penyerapan TKDN mencapai 52,20 persen.

“Kami mengedepankan penggunaan TKDN sesuai arahan pemerintah. Secara keseluruhan, diharapkan TKDN pada megaproyek RDMP dan GRR Pertamina ditargetkan mencapai 30-70 persen. Untuk di Balikpapan dan Lawe-Lawe kami targetkan 30-35 persen saat proyek selesai di tahun 2023,” ujar Ignatius.

Direktur Utama PT KPB Narendra Widjajanto menambahkan bahwa khusus untuk PT KPB memiliki target penyerapan TKDN sebesar 35 persen sampai dengan Juli 2020 lalu. Sedangkan, untuk Outside Battery Limit (OSBL) - Inside Battery Limit (ISBL) telah mencapai 38 persen dan bahkan telah mencapai 41 persen apabila termasuk Early Works.

“Salah satu hambatan yang kami hadapi yaitu terkait rencana penyerapan TKDN. Namun, dengan upaya dan tekad yang kuat, kami dapat mengelola hambatan tersebut dengan baik. Terima kasih kepada Pemerintah Pusat, Pemprov Kalimantan Timur, dan Pemkot Balikpapan atas dukungan nyata dan kerja samanya,” kata Narendra.

Terkait Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) PT KPB di RDMP Balikpapan dan Lawe-Lawe, Pemerintah Pusat dan Daerah terus melakukan pengawalan untuk memfasilitasi kendala yang dihadapi perusahaan sampai dengan tuntas.

Proyek RDMP RU V Balikpapan & Lawe-Lawe adalah proyek terbesar Pertamina dengan nilai mencapai USD6,5 miliar. Proyek ini akan meningkatkan kapasitas kilang, memperbaiki kualitas produk dan menurunkan harga pokok produksi BBM. Produk yang dihasilkan nantinya akan memiliki standar Euro V yang mampu bersaing dengan produk internasional. Ke depan, proyek ini akan menurunkan impor BBM dan diharapkan akan mendorong peningkatan devisa dan penerimaan pajak. (*)



Pemerintah Indonesia Yakinkan Investor Jepang Kalau Iklim Investasi Indonesia Tetap Kondusif

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2020
Jakarta, 26 Agustus 2020 – Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo bersama dengan Kantor Perwakilan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Jepang atau Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Tokyo menyelenggarakan Indonesia-Japan Virtual Investment Forum 2020 dengan tema “Indonesia in the New World Economic Paradigm: Your Best Investment Destination” kemarin siang (25/8). Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi pembicara kunci dalam forum tersebut.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa investasi sudah tersebar rata, tidak hanya fokus di pulau Jawa, terutama pada pembangunan hilirisasi industri yang memanfaatkan sumber daya alam dan pariwisata. "Ini adalah hasil pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Presiden Jokowi sebelumnya yang sudah mulai terasa saat ini," ucap Bahlil.

Pada masa COVID-19, BKPM menerapkan strategi di luar kelaziman yaitu mendatangi investor satu per satu dan memberikan pelayanan end-to-end. Dari realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) yang mencapai sebesar Rp195,6 triliun atau 48,6% dari total keseluruhan realisasi investasi Semester I 2020, rata-rata adalah investasi yang sudah dikerjakan tahun 2018/2019 dan direncanakan diselesaikan tahun 2020.

“Kalau kita biarkan mereka mengerjakan sendiri, kami yakin ngga akan bisa tercapai. Oleh karena itu kami turun tangan. Kami coba melakukan komunikasi terbaik dengan membentuk tim khusus di BKPM, lalu kolaborasi dengan swasta dan pemerintah. Kepentingan swasta agar menyelesaikan proyeknya, sementara kepentingan pemerintah agar terwujudnya realisasi investasi yang memberikan cipta lapangan kerja,” ujar Bahlil.

Dalam paparannya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan strategi Indonesia menghadapi COVID-19 termasuk memitigasi dampaknya terhadap perekonomian. Pemerintah telah menyiapkan stimulus fiskal sebesar Rp695,2 triliun untuk 6 (enam) sektor yaitu kesehatan, insentif usaha, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), jaring pengaman sosial, pembiayaan korporasi serta sektor khusus dan pemerintahan daerah.

"Selama ini, kami benar-benar hati-hati dalam mengelola fiskal kami. Pada kesempatan COVID-19, kami melakukan banyak reformasi terutama di bidang kesehatan dan industri farmasi,” kata Luhut.

Terkait investasi, Luhut juga menyampaikan Pemerintah Indonesia menyiapkan 2 (dua) aturan pendukung kemudahan berusaha melalui Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UUCK) dan Perpajakan. Pembahasan UUCK sudah dalam tahap akhir, ditargetkan untuk segera diselesaikan dalam waktu dekat.

“UUCK diharapkan dapat menyederhanakan perizinan untuk meningkatkan investasi. Pada segi pajak pendapatan, pemerintah telah merencanakan untuk mengurangi pajak perusahaan dari 25% ke 22% tahun 2022 dan menuju ke 20% pada tahun 2023,” imbuh Luhut.

Dalam forum ini, dua pengusaha senior dari perusahaan bergengsi di Jepang yaitu Mitsubishi Corporation dan Marubeni memberikan testimoni berusaha di Indonesia. Chairman Mitsubishi Corporation Ken Kobayashi menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia dalam tiga hal yaitu penanganan COVID-19, iklim investasi yang kondusif dan kegiatan Mitsubishi di Indonesia.

"Indonesia telah berupaya keras dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan mengeluarkan kebijakan, khususnya bagi dunia usaha melalui insentif pajak untuk perusahaan asing yang dimanfaatkan dengan baik oleh investor Jepang. Pemerintah Jepang akan membantu pembangunan Indonesia dengan didukung oleh teknologi Jepang dan penguatan global supply chain. Mari kita menguatkan kerjasama antara Indonesia dan Jepang dalam keadaan krisis COVID-19 ini," ucap Ken Kobayashi.

Sementara Chairman Marubeni Fumiya Kokubu menyampaikan terima kasih adanya kesempatan berharga untuk berpartisipasi dalam forum yang diprakarsai KBRI dan IIPC Tokyo. “Saat ini kita menghadapi krisis yang sama akibat pandemi COVID-19, tetapi Indonesia merupakan mitra yang penting bagi Jepang. Perusahaan kami telah menjadi investor di Indonesia sejak 1958, selama perjalanan kami sampai sekarang dapat dipastikan kepastian hukum di Indonesia dan diharapkan tetap dipegang teguhnya transparansi dalam bidang hukum," ujar Fumiya.

Realisasi investasi asal Jepang menduduki posisi kedua di Indonesia senilai USD22.537,7 juta sepanjang periode 2015-2019. Selama Semester I 2020, realisasi investasi Jepang sebesar USD1.212,9 juta dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 33.318 orang. Lokasi investasi Jepang mayoritas berada di Jawa Tengah sebanyak 36% dengan nilai USD436,8 juta. Sementara sektor yang mendominasi adalah Listrik, Gas dan Air sebesar USD429,7 juta; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar USD175,5 juta; dan Industri Lainnya sebesar USD138 juta. (*)



BKPM dan Badan Investasi Filipina Sinergikan Kegiatan Promosi Investasi

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2020
Jakarta, 25 Agustus 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Investasi Republik Filipina (Board of Investment of the Republic of the Philippines) tentang Kerja Sama Promosi Penanaman Modal. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman, mewakili Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, melakukan penandatanganan MoU secara paralel dengan Wakil Kepala dan Kepala Pelaksana Badan Investasi Republik Filipina Ceferino S. Rodolfo secara virtual pada Selasa pagi (25/8) di Kantor BKPM, Jakarta.

BKPM menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman ini, dengan harapan kerja sama antar kedua negara akan semakin baik. “Selanjutnya kedua negara dapat melakukan sesuatu yang lebih bersinergi dan bisa memanfaatkan competitive advantage serta comparative advantage masing-masing negara yang tentunya memiliki karakteristik yang berbeda,” ujar Ikmal saat melakukan penandatanganan.

Ikmal menambahkan bahwa dengan adanya kerja sama ini, Filipina dapat melengkapi Indonesia dalam rangka meningkatkan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Demikian pula sebaliknya, Indonesia dapat membantu Filipina dalam meningkatkan masuknya investasi asing ke negaranya.

Wakil Kepala dan Kepala Pelaksana Badan Investasi Republik Filipina Ceferino S. Rodolfo menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan penandatanganan MoU ini. “Kami mengucapkan terima kasih kepada BKPM atas dukungan yang diberikan dalam menyelesaikan MoU ini. Kami berharap dapat terus bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik yang akan semakin memperkuat hubungan negara kita,” imbuh Ceferino.

Ceferino menyatakan bahwa ini adalah bukti nyata adanya kerja sama promosi investasi antara BKPM dan Badan Investasi Republik Filipina, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menjalin hubungan bilateral yang lebih dekat dengan Indonesia.

Cakupan kerja sama yang diatur dalam MoU ini, antara lain pertukaran informasi di bidang penanaman modal seperti kebijakan, peraturan dan prosedur perizinan penanaman modal serta peluang penanaman modal potensial, termasuk realisasi investasi luar negeri dari masing-masing negara; promosi dan fasilitas penanaman modal dari Filipina ke Indonesia dan sebaliknya; serta bekerja sama dalam melaksanakan pertemuan bisnis, seperti seminar, roadshow dan pertemuan.

Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun dengan persetujuan tertulis dari kedua pihak. Penandatanganan MoU ini juga merupakan pelaksanaan komitmen kedua pihak dalam forum bilateral antar kedua negara, di mana terdapat pengakuan bahwa promosi dan fasilitasi penanaman modal memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi kedua negara.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya MoU ini, kedua lembaga ini rencananya akan mengadakan pertemuan secara berkala sedikitnya sekali dalam setahun. Pertemuan bertujuan untuk membahas rencana kerja pada tahun berikutnya oleh kedua pihak dalam mengimplementasikan cakupan kerja sama.

Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) di BKPM, sepanjang periode semester I tahun 2020, realisasi investasi Filipina di Indonesia sebesar US$128,3 ribu. Investasi negara Filipina, antara lain mencakup sektor Hotel dan Restoran (US$104,2 ribu); Industri Makanan (US$22,8 ribu); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$0,7 ribu); dan Perdangangan dan Reparasi (US$0,6 ribu). Provinsi DKI Jakarta masih menjadi lokasi utama untuk realisasi investasi Filipina, disusul oleh Jawa Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur dan Banten. (*)



BKPM Siap Fasilitasi Investor Jerman Relokasi ke Indonesia

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2020
Jakarta, 25 Agustus 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengundang investor asal Eropa, khususnya dari Republik Federal Jerman untuk melakukan relokasi investasi ke Indonesia. Hal ini disampaikan dalam webinar yang diadakan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin (KBRI Berlin) bersama dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia dan BKPM kemarin (24/8) dengan tema “Indonesia Investment Opportunities in Light of COVID-19: Prospects of Relocation”.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia berkomitmen serius untuk menarik investor melakukan relokasi usaha ke Indonesia. “BKPM memiliki Satuan Tugas (Satgas) khusus yang berdedikasi untuk memfasilitasi dan memberikan layanan end-to-end bagi investor yang akan melakukan relokasi. Kami siap bekerja sama dengan KBRI Berlin untuk membantu fasilitasi investor ke Indonesia,” jelas Ikmal.

Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo, Pemerintah Indonesia berkomitmen menyediakan kawasan-kawasan ekonomi yang memudahkan investor untuk melakukan relokasi investasi, diantaranya Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, 15 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), 4 Free Trade Zone (FTZ), dan 10 "Bali Baru".

Berbagai insentif dan kemudahan pun ditawarkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi negara tetangga, termasuk insentif seperti Tax Holiday, Tax Allowance, Import Duty dan kemudahan lainnya untuk mendukung relokasi investasi ke Indonesia.

Ikmal menegaskan Indonesia sebagai tempat yang tepat untuk melakukan relokasi investasi. Potensi pasar domestik dan akses terhadap pasar regional yang menjanjikan juga menjadi daya tarik Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan ASEAN.

“Investor Jerman silakan bawa teknologinya, bawa investasinya dan mesin-mesinnya. Kami siap memfasilitasi”, pungkas Ikmal.

Sebagai pembicara kunci, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan keseriusan pemerintah Indonesia mengundang investor, terutama dengan adanya kemudahan berbisnis dan penyediaan lahan. Salah satunya dengan membangun kawasan industri di Jawa Tengah seperti KIT Batang yang harga lahannya bersaing dengan negara lain.

“Pemerintah menyediakan KIT Batang agar investor tidak perlu membeli lahan. Infrastruktur juga disediakan oleh Pemerintah Indonesia. Baru setelah lima tahun, investor membayar sewa,” ujar Luhut.

Pemerintah Indonesia terus mengawal rencana investasi tujuh perusahaan yang sudah diumumkan oleh Presiden RI di Batang, Jawa Tengah pada 30 Juni 2020. Nilai investasinya diperkirakan mencapai USD850 juta atau setara Rp11,9 triliun, dengan lokasi tujuan investasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Diperkirakan penyerapan tenaga kerja di wilayah-wilayah tersebut mencapai 30.000 orang. (*)



BKPM : Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang Kejar Target Pembangunan Untuk Tarik Investor

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2020
Jakarta, 18 Agustus 2020 - Pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang di Jawa Tengah terus digenjot demi memenuhi minat investor-investor yang akan membuka pabriknya di lokasi tersebut. Pekan lalu (13/8) Tim Satuan Tugas Relokasi Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (Satgas BKPM) sudah membawa satu calon investor asal Korea Selatan yang siap menanamkan modalnya di Indonesia.



Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang Sudah Dilirik Investor Korsel

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2020
Jakarta, 14 Agustus 2020 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terus menjajaki potensi perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi ke Indonesia. Salah satu perusahaan yang saat ini tengah berkoordinasi secara intensif adalah perusahaan asal Korea Selatan yang berencana membuka pusat produksi ke wilayah yang ditawarkan pemerintah Indonesia, yaitu Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah.

Kemarin (13/8), Tim Satuan Tugas (Satgas) BKPM mendampingi calon investor tersebut berkunjung ke KIT Batang untuk memastikan kesiapan kawasan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan perusahaan antara lain kesiapan lahan dan ketersediaan infrastruktur pendukung, termasuk suplai gas dan listrik.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa minat serius yang ditunjukkan perusahaan Korea Selatan ini langsung ditanggapi Tim Satgas Relokasi Investasi dengan cepat. Perusahaan ini berminat melakukan diversifikasi usaha industri pengolahan bahan galian non logam ke Indonesia untuk mensuplai perusahaan afiliasinya di bidang otomotif yang sedang konstruksi di Indonesia.

“Meskipun kebutuhan produk yang nantinya akan dihasilkan perusahaan di Indonesia sudah dapat dipenuhi oleh pemain yang ada. Namun alasan kami tetap mendukung perusahaan ini adalah karena hasil produksinya nanti 80% akan diekspor dan 20% sisanya menyuplai perusahaan afiliasi yang sudah lebih dahulu datang ke Indonesia. Jadi tidak akan mengganggu pasar yang ada,” ujar Bahlil.

Rencana investasi yang akan digelontorkan perusahaan asal Korea Selatan ini akan mencapai USD350 juta dan akan dilakukan dalam dua tahap. Secara keseluruhan, potensi penyerapan tenaga kerja Indonesia diperkirakan mencapai 1.300 orang. Walaupun masih dalam keterbatasan mobilisasi akibat pandemi COVID-19, BKPM tetap memberikan pendampingan secara penuh kepada perusahaan.

“Pada prinsipnya, pemerintah Indonesia akan memenuhi kebutuhan perusahaan untuk dapat segera merealisasikan rencana investasinya ke Indonesia. Dalam kunjungan ini, kami melibatkan konsorsium pembangunan KIT Batang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Batang dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama atas pentingnya investasi ini segera direalisasikan,” jelas Bahlil.

Setelah kunjungan kemarin, perwakilan perusahaan akan segera melaporkan hasilnya ke kantor pusatnya di Korea Selatan. Jika berjalan sesuai rencana, dalam waktu dekat konsorsium pengembang KIT Batang dan perusahaan akan menandatangani kesepakatan untuk pembuatan rencana pengembangan kawasan dan utilitas pendukung utama.

KIT Batang ditargetkan untuk menjadi kawasan industri percontohan kerja sama antara pemerintah dengan BUMN, dengan konsep infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah. Infrastruktur meliputi akses jalan untuk tol dan non-tol, penyediaan air baku dan air bersih, kereta api, listrik, gas, terminal kontainer darat (dry port) dan pelabuhan. Terobosan ini diharapkan dapat menjawab tantangan daya saing dengan negara lain, terutama dari sisi harga lahan.(*)



Bahlil : Omnibus Law Beri Kepastian Investasi Untuk Ciptakan Lapangan Kerja

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2020
Jakarta, 13 Agustus 2020 - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan pidato kunci dalam kegiatan Sarasehan Peradaban Indonesia Sesi II yang mengusung tema “Merajut Harapan” pada Rabu siang (12/8). Kegiatan daring ini dilakukan dalam rangka memperingati 75 Tahun Indonesia Merdeka.

Bahlil menyampaikan bahwa perekonomian global dalam kondisi sangat tidak menguntungkan akibat pandemi COVID-19. Dampak yang dirasakan pada perekonomian Indonesia antara lain terkontraksinya pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 sampai dengan 5,32% dan meningkatnya angka pengangguran sebanyak 7 juta orang. Selain itu juga berdampak pada penurunan Foreign Direct Investment (FDI) global sebesar 30-40%. “Angka ini memang meleset dari perkiraan kami, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa di angka minus 3%. Tapi ternyata penurunannya sampai dengan minus 5,32%,” ujar Bahlil.

Indonesia akan memperoleh banyak keuntungan dari hadirnya FDI di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, di antaranya peningkatan jumlah modal asing, peningkatan lapangan kerja, peningkatan tabungan, peningkatan pendidikan dan latihan, peningkatan penelitian, pengembangan dan teknologi, peningkatan infrastruktur dan peningkatan pasar besar yang mendukung harga barang semakin murah.

“Inilah yang harus kita dorong, agar negara kita mendapatkan multiplier effect. Karena dana yang ada di negara kita saja tidak cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita agar bisa naik,” ucap Bahlil.

Bahlil juga menjelaskan bahwa BKPM telah berhasil mengeksekusi investasi mangkrak sebesar Rp410 triliun dari total Rp708 triliun. Adapun kendala investasi yang dihadapi yaitu permasalahan birokrasi, permasalahan lahan, dan upah tenaga kerja yang cukup tinggi.

“Alhamdulillah kita sudah bisa selesaikan Rp410 triliun. BKPM tidak hanya menyelesaikan investasi besar saja, tetapi investasi yang kecil-kecil 10-20 juta pun kita bantu fasilitasi. Karena mereka juga bagian yang memberikan kontribusi penciptaan lapangan kerja,” ujar Bahlil.

Menurut Bahlil, solusi mendorong penciptaan lapangan kerja melalui investasi adalah Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU CK) yang masih dalam proses finalisasi saat ini. Dengan pengimplementasian UU CK ini, maka permasalahan perizinan baik di daerah maupun pusat yang prosesnya terkatung-katung, bisa segera diselesaikan melalui perintah khusus Presiden RI. Perizinan daerah akan ditarik ke pusat dan didelegasikan kembali ke daerah beserta dengan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang terukur oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, perizinan di Kementerian/ Lembaga (K/L) juga akan ditarik kepada Presiden dan didelegasikan kembali dengan Peraturan Pemerintah. “Jadi jelas semua perizinan ada jangka waktunya. Jangan seperti sekarang, waktunya tidak jelas,” imbuh Bahlil.

Bahlil juga menegaskan bahwa UU CK akan memberikan perlakuan istimewa untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). “Dengan UU ini, negara wajib hadir untuk membeli produk UMKM dan negara juga dapat mengawinkan perusahaan besar dengan UMKM sehingga mereka dapat tumbuh kembang,” tambah Bahlil.

Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) di BKPM, sepanjang Januari hingga Juni 2020, pengajuan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang paling dominan dengan persentase 57,6 persen adalah permohonan usaha mikro dan kecil sebanyak 189.188 dari total 328.409 NIB yang diajukan.(*)



Tax Allowance Resmi Diterbitkan OSS di BKPM

   
Publikasi / Siaran Pers / Agustus 2020
Jakarta, 12 Agustus 2020 - Sejak kemarin (11/8) permohonan insentif pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan untuk bidang usaha dan daerah tertentu atau tax allowance sudah melalui sistem Online Single Submission (OSS). Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK/0.10/2020 tentang Perubahan atas Perubahan PMK Nomor 11/PMK.011/2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang Tertentu dan/atau Daerah-Daerah Tertentu.

Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tina Talisa menyampaikan aturan baru ini tidak mengubah persyaratan dan kriteria pemberian fasilitas Tax Allowance. Titik berat dari perubahan PMK ini terletak pada pendelegasian kewenangan fasilitas Tax Allowance, dari sebelumnya dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan, menjadi dilaksanakan oleh Kepala BKPM untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

“Dalam PMK ini, permohonan Tax Allowance dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission). Proses insentif Tax Allowance dari mulai pengajuan permohonan melalui OSS, verifikasi dokumen permohonan sampai dengan penerbitan SK Pemberian Fasilitas, semuanya oleh BKPM,” ujar Tina Talisa.

Tax Allowance adalah salah satu bentuk insentif yang ditawarkan kepada para investor yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha di bidang-bidang tertentu atau di daerah tertentu. Proses perizinan dan pemberian fasilitas investasi yang dilakukan dalam satu pintu di BKPM, diharapkan dapat meningkatkan kepastian dan percepatan eksekusi investasi di lapangan.

“Yang perlu diingat oleh investor adalah pengajuannya dilakukan sebelum produksi komersial dilakukan. Jangan sampai terlewat. Prosedur baru ini adalah inovasi dalam birokrasi perizinan investasi. Harus cepat dan memudahkan. Sesuai dengan pesan Bapak Presiden, negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat,” tegas Tina.

PMK Nomor 96/PMK.010/2020 yang resmi merevisi PMK Nomor 11/PMK.010/2020 diundangkan pada 27 Juli 2020 dan mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Fasilitas Tax Allowance tersedia untuk 166 bidang usaha dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan untuk 17 KBLI di berbagai wilayah sesuai sesuai Lampiran I dan Lampiran II PP Nomor 78 Tahun 2019. (*)



Kunjungi Industri Padat Karya di Jawa Barat, Kepala BKPM Pastikan Tidak ada PHK

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meninjau kegiatan operasional perusahaan-perusahaan di tengah pandemi COVID-19 pekan lalu (21/7). Ada dua perusahaan industri padat karya yang dikunjungi, yaitu PT Taekwang Industrial Indonesia (TKII) di Subang, Jawa Barat dan PT Asahimas Flat Glass Tbk di Karawang, Jawa Barat.

TKII merupakan perusahaan Korea Selatan yang bukan pemain baru di industri alas kaki di Indonesia. Perusahaan ini telah berdiri sejak 9 November 2011 dan memiliki nilai investasi sebesar US$160 juta. Tak heran jika saat ini TKII mampu menghasilkan sekitar 2 juta pasang sepatu per bulan yang 100% hasilnya untuk ekspor. Penghasilan dari penjualan sepatu saat ini dapat mencapai US$350 juta per tahun. TKII mempekerjakan 25.000 tenaga kerja Indonesia yang semuanya masih bekerja selama pandemi COVID-19. Kepala BKPM mengapresiasi TKII karena tetap mempekerjakan karyawannya selama COVID-19.

“Silahkan tetap berproduksi, tetapi tetap dijaga betul protokol kesehatan. Kita harus mensiasati agar kesehatan selamat dan bisnis tetap jalan. Tidak boleh ada pemutusan hubungan kerja (PHK). Kalau perusahaan kesulitan beroperasi, ayo bicara dengan BKPM. Kita cari solusinya. Kita bicarakan dengan pemerintah pusat, daerah, DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten. Pokoknya tidak boleh ada PHK,” tegas Bahlil dalam kunjungannya. Presiden Direktur PT. Taekwang Industrial Indonesia Lee Young Suk menyampaikan apresiasinya atas kunjungan ini dan berterima kasih atas dukungan BKPM, Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Subang atas kenyamanan kegiatan usaha yang diberikan.

“TKII melakukan strategi. Walaupun mengalami masa sulit dengan merubah hari dan jam kerja, tidak ada satu karyawan pun yang kami PHK. Ini dapat terjadi berkat manajemen bisnis kami yang selalu mengutamakan maju bersama dengan masyarakat sekitar,” ujar Lee Young Suk dalam pernyataannya.

TKII memiliki luas lahan pabrik sebesar 44 ha lebih tetapi baru dibangun sekitar 27 ha. TKII memprediksikan sampai tahun 2025, investasinya akan bertambah sebanyak US$100 juta. “Saat ini produksi kami sebanyak 2 juta pasang sepatu per bulan, akan kami tambahkan menjadi 4 juta pasang sepatu per bulan. Jadi kami berencana untuk mewujudkan tempat kerja yang baik untuk karyawan yang akan berjumlah 40 ribu orang,” imbuh Lee.

Pada hari yang sama, Bahlil melanjutkan agendanya menuju pabrik PT Asahimas Flat Glass Tbk (Asahimas) di Karawang, Jawa Barat. Perusahaan asal Jepang ini sudah lama terkenal sebagai produsen kaca terkemuka di dunia. Bahkan mampu memenuhi pasokan sebesar 43% akan kebutuhan kaca nasional.

Pihak Asahimas mengatakan bahwa mereka telah meningkatkan kapasitas produksi terpasang 630.000 ton secara signifikan untuk kaca lembaran, 5.800.000 meter persegi untuk kaca pengaman dan 2.400.000 meter persegi untuk cermin. Kapasitas tersebut menunjukkan eksistensi Asahimas sebagai produsen kaca terbesar di Indonesia dan di Asia Tenggara. "Arahan Presiden pada era COVID-19, BKPM tidak hanya melayani investasi baru, namun juga investasi yang sudah ada dan yang akan melakukan ekspansi. Maka dari itu, tujuan BKPM ke sini untuk menindaklanjuti kendala-kendala dalam proses perluasan investasi Asahimas,” tegas Bahlil sore itu (21/7).

Bahlil juga mengapresiasi konsistensi Asahimas yang terus produktif dalam masa pandemi COVID-19. Kegiatan investasi yang terus berjalan membantu Indonesia dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

"Kami apresiasi atas dukungan dan layanan BKPM kepada perusahaan yang semakin membaik serta lebih responsif. Kami berharap pemerintah terus mendukung Asahimas sebagai pemain lama dalam produsen kaca dan dalam proses perluasan usaha ini,” ucap Wakil Presiden Direktur PT Asahimas Flat Glass Tbk Emanuel David Satria Soetedja. Asahimas tercatat dalam sistem perizinan OSS (Online Single Submission) memiliki nilai investasi sebesar Rp3,7 triliun (sekitar USD254 Juta) dan telah mempekerjakan tenaga kerja dalam negeri sebanyak 3.000 orang. (*)



Bahan Paparan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan II Tahun 2020

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Bahan paparan pada konferensi pers mengenai realisasi investasi Triwulan II Tahun 2020 dapat diunduh pada lampiran berikut.



Indonesia Tetap Optimis, Investasi Penyokong Ekonomi Kala Pandemi COVID-19

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi sepanjang periode April – Juni (Triwulan II) Tahun 2020 yang mencapai Rp 191,9 triliun serta data realisasi investasi secara kumulatif sepanjang periode Januari - Juni (Semester I) Tahun 2020 yang mencapai Rp 402,6 triliun.

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyatakan pandemi COVID-19 mengakibatkan dampak yang sistemik, masif dan terstruktur terhadap perekonomian global, termasuk perekonomian Indonesia sehingga terjadi perlambatan kinerja investasi sepanjang 2020 ini. Meskipun demikian, BKPM optimis dalam tahun 2020 realisasi investasi akan mencapai setidaknya Rp 817,2 triliun atau sekitar 92,2% dari target awal sebesar Rp 886,0 triliun.

“Target ini akan tercapai apabila Pemerintah terus melakukan konsolidasi internal yang intensif dalam melakukan upaya maksimal yang berorientasi pada pencarian solusi,” tegas Bahlil.

Realisasi investasi selama Triwulan II 2020 mengalami perlambatan sebesar 4,3% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 (Rp 200,5 triliun). Meskipun demikian, capaian investasi pada periode semester I ini menyumbang 49,3% terhadap target tahun 2020 yang telah disesuaikan menjadi Rp 817,2 triliun serta berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 566.194 orang.

Berdasarkan capaian investasi tersebut, terlihat kontribusi yang cukup siginifikan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 94,3 triliun atau 49,1% dari total capaian dengan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 145.311 orang atau 55,2% dari total penyerapan tenaga kerja Indonesia. Berikutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (18,8%), sedangkan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di DKI Jakarta (18,9%).

“Besarnya proporsi realisasi investasi PMDN yang hampir menyamai Penanaman Modal Asing (PMA) adalah suatu tendensi yang positif bahwa PMDN kita memiliki ketahanan uji terhadap dampak pandemik COVID-19. Lebih menggembirakan lagi apabila kita melihat angka penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi PMDN yang melampaui penyerapan tenaga kerja dari realisasi investasi PMA.” ujar Bahlil.

Dalam periode yang sama, realisasi PMA adalah sebesar Rp 97,6 triliun atau 50,9% dari total capaian dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 117.798 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang realisasi PMA terbesar berasal dari sektor Listrik, Gas dan Air (21,6%), dan untuk lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (19,9%). PMA yang menyumbangka realisasi terbesar berasal dari negara Singapura (28,8%).

Apabila dilihat dari persebarannya, persentase realisasi investasi di Pulau Jawa mencapai 52,4% dengan nilai investasi sebesar Rp 100,6 triliun. Sedangkan persentase realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar 47,6% dengan nilai investasi sebesar Rp 91,3 triliun.

Secara kumulatif sepanjang periode Januari – Juni tahun 2020, kinerja realisasi investasi Indonesia tercatat mencapai Rp402,6 triliun, terdiri atas PMA sebesar Rp 195,6 triliun dan PMDN sebesar Rp 207,0 triliun. Kinerja tersebut berhasil menyerap 566.194 orang tenaga kerja Indonesia.

Lebih lanjut dijabarkan dari kinerja realisasi investasi periode Januari - Juni 2020 tersebut, terlihat kontribusi terbesar berasal dari PMDN sebesar Rp 207,0 triliun atau 51,4% dari total realisasi, dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 296.477 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (26,7%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Timur (18,6%).

Sementara pada periode yang sama, realisasi investasi PMA memberikan kontribusi sebesar Rp 195,6 triliun atau 48,6% dari total capaian dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja Indonesia sebanyak 269.717 orang. Selanjutnya, untuk sektor penyumbang terbesar berasal dari sektor Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (21,0%) dan lokasi proyek dengan realisasi investasi terbesar berada di Jawa Barat (16,7%). Sedangkan untuk negara asal investasi terbesar dari Singapura (34,4%).

Apabila dilihat dari persebarannya, kontribusi realisasi investasi terbesar berasal dari Pulau Jawa sebesar Rp 208,9 triliun atau 51,9% dari total capaian sedangkan realisasi investasi dari luar Pulau Jawa sebesar Rp 193,7 triliun atau 48,1% dari total capaian.

Realisasi Investasi PMDN- PMA Triwulan II Tahun 2020

Terjadi penurunan realisasi investasi PMDN pada periode Triwulan II Tahun 2020 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 sebesar 1,4%, yaitu dari Rp 95,6 triliun menjadi Rp 94,3 Triliun.

Realisasi investasi PMA pada periode Triwulan II Tahun 2020 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 turun sebesar 6,9%; yaitu dari Rp 104,9 Triliun menjadi Rp 97,6 triliun.

Berikut hal penting dari capaian realisasi investasi PMDN dan PMA pada Triwulan II Tahun 2020:

1. Realisasi Investasi PMDN Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Rp 17,7 triliun); Konstruksi (Rp 11,8 triliun); Industri Makanan (Rp 10,8 triliun); Listrik, Gas, dan Air (Rp 9,4 triliun); dan Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 8,7 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar Rp 23,0 triliun atau 24,4% dari total PMDN. Sedangkan, lima realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: DKI Jakarta (Rp 17,9 triliun); Jawa Timur (Rp 11,9 triliun); Jawa Barat (Rp 8,5 triliun); Banten (Rp 7,7 triliun) dan Riau (Rp 7,2 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA Realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Listrik, Gas, dan Air (US$ 1,5 miliar); Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (US$ 1,3 miliar); Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (US$ 0,7 miliar); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (US$ 0,5 miliar); dan Industri Makanan (US$ 0,5 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka sektor ini memberikan kontribusi sebesar US$ 3,0 miliar atau 43,6% dari total PMA. Realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (US$ 1,4 miliar); Daerah Khusus Ibukota Jakarta (US$ 0,8 miliar); Jawa Timur (US$ 0,5 miliar); Sulawesi Tengah (US$ 0,4 miliar); dan Banten (US$ 0,4 miliar). Realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara (5 besar) adalah: Singapura (US$ 2,0 miliar); Hongkong, RRT (US$ 1,2 miliar); R.R. Tiongkok (US$ 1,1 miliar); Jepang (US$ 0,6 miliar) dan Korea Selatan (US$ 0,6 miliar).

3. Sebaran Lokasi Proyek Pada Triwulan II Tahun 2020, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 100,6 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 91,3 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, terjadi perlambatan investasi di Jawa sebesar 7,6% dan investasi di Luar Jawa sebesar 0,4%.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Triwulan II Tahun 2020 mencapai 263.109 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 145.311 orang dan proyek PMA sebanyak 117.798 orang.

Kumulatif Realisasi Investasi Periode Januari – Juni 2020

1. Realisasi Investasi PMDN Lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan sektor usaha adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 55,4 triliun); Konstruksi (Rp 25,9 triliun); Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 19,0 triliun); Industri Makanan (Rp 18,1 triliun); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 16,7 triliun). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar Rp 42,8 triliun atau 20,7% dari total PMDN. Sedangkan, lima besar realisasi investasi PMDN berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Timur (Rp 38,4 triliun); Jawa Barat (Rp 25,2 triliun); DKI Jakarta (Rp 24,8 triliun); Jawa Tengah (Rp 18,8 triliun); dan Riau (Rp 14,9 triliun).

2. Realisasi Investasi PMA Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan sektor usaha adalah: Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin, dan Peralatannya (US$ 2,9 miliar); Listrik, Gas, dan Air (US$ 2,3 miliar); Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (US$ 1,5 miliar); Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran (US$ 1,1 miliar); dan Industri Kimia dan Farmasi (US$ 0,9 miliar). Apabila seluruh sektor industri digabung maka terlihat sektor ini memberikan konstribusi sebesar US$ 6,0 miliar atau 44,4% dari total PMA. Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah: Jawa Barat (US$ 2,3 miliar), DKI Jakarta (US$ 1,8 miliar); Maluku Utara (US$ 1,0 miliar); Jawa Timur (US$ 0,9 miliar); dan Sulawesi Tengah (US$ 0,8 miliar). Lima besar realisasi investasi PMA berdasarkan asal negara adalah: Singapura (US$ 4,7 miliar), R.R Tiongkok (US$ 2,4 miliar); Hongkong, RRT (US$ 1,8 miliar); Jepang (US$ 1,2 miliar); Malaysia (US$ 0,8 miliar).

3. Sebaran Lokasi Proyek Pada periode Januari – Juni 2020, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 208,9 triliun dan realisasi investasi di luar Pulau Jawa sebesar Rp 193,7 triliun. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019, terjadi perlambatan investasi di Jawa sebesar 4,2 % dan terjadi peningkatan investasi di Luar Jawa sebesar 9,1 %.

4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia pada Januari – Juni Tahun 2020 mencapai 566.194 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 296.477 orang (52,2%) dan proyek PMA sebanyak 269.717 orang (47,8%).

5. Realisasi investasi berdasarkan Wilayah pada periode Januari sampai dengan Juni tahun 2020 adalah:
a. Wilayah Sumatera dengan realisasi investasi sebesar Rp 97,4 triliun (24,2%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 51,3 triliun dan PMA sebesar US$ 3,2 miliar.
b. Wilayah Jawa dengan realisasi investasi sebesar Rp 208,9 triliun (51,9%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 118,8 triliun dan PMA sebesar US$ 6,3 miliar.
c. Wilayah Kalimantan dengan realisasi investasi sebesar Rp 33,6 triliun (8,3%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 20,5 triliun dan PMA sebesar US$ 0,9 miliar.
d. Wilayah Sulawesi dengan realisasi investasi sebesar Rp 34,2 triliun (8,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 10,5 triliun dan PMA sebesar US$ 1,6 miliar.
e. Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dengan realisasi investasi sebesar Rp 10,2 triliun (2,5%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 4,9 triliun dan PMA US$ 0,4 miliar.
f. Wilayah Maluku dan Papua dengan realisasi investasi Rp 18,3 triliun (4,6%), terdiri dari PMDN sebesar Rp 1,1 triliun dan PMA sebesar US$ 1,2 miliar.



Investor Relokasi Lakukan Groundbreaking, Kepala BKPM Yakin ini Simbol Kebangkitan Ekonomi

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Satu per satu rencana investasi yang disampaikan oleh tujuh perusahaan yang memutuskan relokasi investasi ke Indonesia mulai terwujud. Pagi ini (21/7) Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Subang Ruhiyat menghadiri langsung peresmian groundbreaking PT Meiloon Technology Indonesia (MTI) di Subang, Jawa Barat.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa hari ini sangat istimewa karena di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda Indonesia, ada perusahaan yang datang untuk membuka lapangan pekerjaan. MTI memiliki komitmen yang kuat dan merealisasikan relokasi pabriknya dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Indonesia.

“Kita tahu jika kata kunci dari penciptaan lapangan kerja yaitu investasi. MTI akan merekrut tenaga kerja dari Subang, dan suplai produksi semaksimal mungkin dari pengusaha Jawa Barat. Ini adalah momentum tepat untuk mendorong pengusaha lokal nasional atau UMKM di daerah. Tidak hanya di Jakarta saja yang paling hebat,” tambah Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa tidak saatnya lagi pemerintah menghalangi masuknya investor asing ke Indonesia. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bekerja sama membangun pertumbuhan ekonomi di daerah.

“Saya ingat betul arahan Bapak Presiden untuk tidak ada yang menghambat izin. Semua harus dipercepat, tentu dengan aturan yang ada. Pemerintah Daerah Subang ini dapat menjadi contoh baik dalam percepatan investasi,” tegas Bahlil.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa gembira dengan hadirnya MTI di wilayah Jawa Barat. Jawa Barat siap membuka pintu selebar-lebarnya untuk investasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Kawasan Subang ini merupakan kawasan emas di masa depan, dengan kesiapan infrastruktur dan aksesibilitasnya.

“Saya ingin ini menjadi simbol kebangkitan ekonomi di masa pandemi COVID-19 ini. Saya yakin kalau ini berhasil, ekonomi Jawa Barat akan melompat. Tentunya ekonomi Indonesia akan tergerek luar biasa. Investor juga harus memaksimalkan partnership nya dengan pengusaha Jawa Barat. Sukses buat Meiloon, dan semoga ini menjadi awal kebangkitan Subang, Jawa Barat, dan Indonesia di masa pandemi COVID-19 ini,” tegas Ridwan.

Sebagai tuan rumah lokasi investasi, Bupati Subang Ruhiyat mengungkapkan rasa terima kasih kepada BKPM karena sudah mengawal investor datang ke Subang, Jawa Barat. Diharapkan ini dapat menumbuhkan optimisme dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Subang.

“Dengan investasi Meiloon sebesar USD90 juta ini, tentu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan keuntungan bagi masyarakat Subang. Ini harus menjadi bagian dari perputaran ekonomi di Indonesia. Dari rencana 8000 tenaga kerja yang akan terserap, kami harap 80% berasal dari Kabupaten Subang. Kami akan bersinergi untuk melatih untuk meningkatkan kapasitas keahlian dalam bekerja sehingga tahap ekonomi masyarakat secara otomatis juga akan meningkat,” ujar Ruhiyat.

Chief Financial Officer (CFO) Meiloon Group Eva Kuo turut menyampaikan apresiasi atas fasilitasi BKPM dalam melancarkan proses perizinan relokasi investasi perusahaan. Tahap konstruksi MTI rencananya selesai pada November 2020 nanti dan akan mulai berproduksi sebelum akhir semester 2 tahun 2020.

“Pada bulan Februari 2020 lalu, kami hampir putus asa mengurus izin. Namun, setelah bertemu dengan BKPM, kami mendapatkan asistensi yang luar biasa dalam mengurus perizinan pusat dan daerah,” ungkap Eva.

Meiloon merupakan produsen speaker asal Taiwan yang merelokasi pabriknya di Suzhou, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Subang, Jawa Barat. Nilai investasi dari relokasi tersebut sebesar USD90 juta dan akan menyerap kurang lebih 8.000 tenaga kerja di Indonesia. Hasil produksi nantinya akan diekspor 100%. MTI merupakan anak perusahaan dari Meiloon di Taiwan yang telah berdiri sejak tahun 1973 dan telah terdaftar di bursa Taiwan Stock Exchange sejak tahun 2001.

Selain MTI, enam perusahaan lain yang telah merelokasi pabriknya ke Indonesia adalah PT Sagami Indonesia (Jepang) , PT CDS Asia (Alpan Lighting) (Amerika Serikat), PT Kenda Rubber Indonesia (Taiwan), PT Denso Indonesia (Jepang), PT Panasonic Manufacturing Indonesia (Jepang), dan PT LG Electronics Indonesia (Korea Selatan). Rencana investasi tujuh perusahaan diperkirakan mencapai USD850 juta atau setara Rp11,9 triliun. Penyerapan tenaga kerja diperkirakan mencapai 30.000 tenaga kerja dengan lokasi tujuan investasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. (*)



BKPM: Aparat Harus Dukung Investasi

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah pada Rabu lalu (15/7). Kunjungan singkat ini langsung dilakukan setelah Kepala BKPM menghadiri Peresmian Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi Sulawesi Tengah.

Bahlil ingin memastikan realisasi dan eksekusi investasi di Kawasan Industri Morowali tetap berjalan dalam masa kenormalan baru dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Walaupun pandemi COVID-19 belum juga usai, BKPM berharap kegiatan perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Morowali tidak terhenti dan jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja.

“Kami datang kesini sebagai bagian dari upaya pengawalan investasi. Ini (pandemi COVID-19) masa sulit bagi seluruh pihak, baik itu pemilik modal maupun pekerjanya. Oleh karena itu, harus ada rasa empati di antara kita. Jangan sampai ada yang mempersulit investasi. Kita sudah punya kesepakatan dengan Jaksa Agung dan Kapolri. Jangan sampai ada aparat yang malah persulit investor di lapangan,” jelas Bahlil.

Kawasan Industri Morowali didirikan pada tahun 2013 di atas lahan seluas 2000 hektare. Kawasan ini telah menyerap investasi sekitar US$126,5 juta yang memberikan lapangan pekerjaan bagi sekitar 40 ribu tenaga kerja Indonesia dan sekitar 4 ribu tenaga kerja asing. Berdasarkan pengamatan BKPM, beberapa kegiatan produksi terus berjalan dengan baik di kawasan ini. Terdapat 21 perusahaan yang berada di kawasan ini, diantaranya PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, PT Dexin Steel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt.

Dalam kunjungannya ke Morowali ini, Kepala BKPM berkesempatan melihat maket rencana proyek laterit nikel dengan metode hidrometalurgi di PT Huayue Nickel Cobalt. Proyek ini merupakan pengolahan dan pemurnian laterit nikel dengan metode hidrometalurgi pertama di Indonesia, dengan luas lahan 188 hektare.

“Izin proyek ini sebentar lagi akan masuk ke BKPM. Pemerintah daerah dan aparat setempat juga harus mendukung dan sama-sama menjaga investasi di sini. Apalagi ini merupakan magnet serapan tenaga kerja bagi daerah,” ujar Bahlil.

Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, realisasi investasi triwulan I 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,15 triliun dengan 92 proyek investasi. Sementara realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$345 juta (sekitar Rp4,9 triliun) dengan 72 proyek.(*)



BKPM: Satu Perusahaan Relokasi Investasi Groundbreaking Pekan Depan

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali membawa kabar gembira. Setelah pada 30 Juni 2020 Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya tujuh perusahaan yang memastikan relokasi investasi ke Indonesia, satu dari tujuh perusahaan tersebut akan melakukan groundbreaking pekan depan.

Juru Bicara BKPM Tina Talisa menyampaikan bahwa di masa pandemi COVID-19, BKPM menerapkan strategi-strategi untuk tetap memastikan jalannya kegiatan investasi, salah satunya mengawal eksekusi relokasi investasi dari tujuh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA).

“Minggu depan ini setelah Presiden mengumumkan soal relokasi investasi di tanggal 30 Juni, sudah mulai ada perusahaan yang groundbreaking,” ujar Tina dalam acara talkshow yang diselenggarakan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 siang tadi (17/7).

Tina menjelaskan bahwa groundbreaking yang akan dilakukan pekan depan menunjukkan kerja keras BKPM untuk menarik investor dan mengawal investasinya.

"Jadi kita berusaha bahwa mengawal ini ngga sekadar sampai izinnya, tapi kita kawal terus sampai mulai tahap konstruksi, dan nanti selanjutnya tahap produksi," terang Tina.

BKPM terus berupaya menjaga iklim investasi agar mampu menciptakan lapangan kerja, terutama di masa pandemi yang memberikan dampak kepada pertumbuhan ekonomi.

"Kita itu kan pertumbuhan ekonomi masih didukung mayoritas oleh sektor konsumsi. Orang bisa belanja kalau punya pendapatan. Orang punya pendapatan kalau kerja. Nah, tugas investasi adalah menciptakan lapangan kerja itu," kata Tina.

Rencana investasi tujuh perusahaan yang memastikan merelokasi usahanya di tahap pertama ini diperkirakan mencapai USD850 juta atau setara Rp11,9 triliun dengan lokasi tujuan investasi di Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan Sumatera Utara. Jumlah tenaga kerja yang dapat terserap diprediksi hingga 30.000 orang. Selain itu, BKPM telah memetakan 17 perusahaan yang dalam proses penjajakan untuk merelokasi investasi dan 119 perusahaan yang potensial.

Dari data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari – Maret) Tahun 2020 tercatat total investasi mencapai Rp210,7 triliun, naik 8,0% dibanding periode yang sama tahun 2019, yaitu sebesar Rp195,1 triliun. Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2020 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp112,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp98,0 triliun. Selama periode Triwulan I Tahun 2020, terserap sebanyak 303.085 tenaga kerja. (*)



BKPM Apresiasi Inovasi Layanan Investasi di Mal Pelayanan Publik Sulawesi Tengah

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berkunjung ke Palu, Sulawesi Tengah hari ini untuk menghadiri Peresmian Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Peluncuran Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi Sulawesi Tengah. Peresmian dilakukan oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Rusli Baco Daeng Palabbi.

Di Indonesia, baru ada 2 (dua) provinsi yang memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP). Pertama adalah DKI Jakarta, dan kemudian Sulawesi Tengah menjadi provinsi kedua. Sedangkan untuk kawasan Indonesia Timur, MPP Provinsi Sulawesi Tengah adalah pelopor yang pertama.

Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondo menyampaikan bahwa MPP ini juga menghadirkan inovasi dalam pemberian layanan.

“MPP ini adalah inovasi pertama di Indonesia untuk menggabungkan layanan dari pemerintah provinsi dengan berbagai instansi baik vertikal maupun horizontal. Kami memberikan lebih dari 300 layanan di dalam gedung dengan 4 lantai ini,” ujar Christina.

Layanan yang diberikan dalam MPP Provinsi Sulawesi Tengah mengedepankan prinsip kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Kemudahan perizinan bukan hanya berkaitan dengan layanan Pemprov saja, melainkan juga ada instansi lain, diantaranya Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Sulteng.

Dalam sambutannya, Kepala BKPM mengapresiasi Pemprov Sulawesi Tengah atas kegigihan dalam mewujudkan berdirinya MPP ini menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya.

“Inisiatif ini contoh penguatan kelembagaan yang akan dinilai dalam menurut Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 24 Tahun 2020. Kepala BKPM sebagai ketua tim untuk memberikan penilaian terhadap kementerian/lembaga dan kepala daerah terhadap perizinan yang dikeluarkan dan ada sanksinya. Kalau ada gubernur, bupati yang menghalangi investasi, sanksinya adalah dana transfer daerah bisa dikurangi atau ditahan,” ujar Bahlil.

Dalam kunjungannya ke Palu kali ini, Kepala BKPM juga mengadakan pertemuan dengan Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah. Agenda yang dibahas diantaranya optimalisasi peran DPMPTSP dalam percepatan kemudahan berusaha di daerah serta mendorong upaya pengawalan investasi agar bisa menjaga roda ekonomi Sulawesi Tengah di tengah pandemi COVID-19.

Berdasarkan catatan Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi (Pusat KOPI) BKPM, realisasi investasi triwulan I 2020 di Provinsi Sulawesi Tengah untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp1,15 triliun dengan 92 proyek investasi. Sementara realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US$345 juta (sekitar Rp4,9 triliun) dengan 72 proyek. (*)



BKPM Ajak Para Senator Untuk Bersinergi Mengawal Investasi

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kembali mengikuti pertemuan dengan Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui Rapat Kerja secara virtual pada pagi ini (14/7). Topik yang dibahas adalah gambaran investasi tahun 2020 serta manfaatnya bagi daerah, khususnya dalam hal penyerapan tenaga kerja.

Bahlil menyampaikan bahwa pandemi global ini memberikan dampak yang signifikan dalam realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja. Realisasi investasi di triwulan II tahun 2020 juga diprediksi mengalami penurunan.

“Adanya persoalan kesehatan (COVID-19) ini berdampak ke permasalahan ekonomi. Oleh karena itu, kita perlu inovasi dan pemikiran out-of-the-box dalam meningkatkan investasi,” tegas Bahlil dalam sesi paparannya.

Salah satu strategi BKPM ialah membentuk Satuan Tugas (Satgas) realisasi investasi yang telah berhasil mengawal 7 perusahaan asing merelokasi investasinya ke Indonesia. Saat ini, tim Satgas sedang membantu proses relokasi 17 perusahaan lagi serta berusaha menarik 119 perusahaan potensial asing lainnya. Bentuk upaya lainnya dari BKPM yaitu pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha, yang telah berlaku penuh terkait proses perizinan, dimana terdapat 23 kementerian/lembaga yang telah mendelegasikan kewenangan perizinannya ke BKPM.

Komite IV DPD RI mengapresiasi langkah BKPM dalam bertugas mengawal permasalahan investasi di daerah dan menarik peluang investasi dampak relokasi perang dagang Amerika Serikat-Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Indonesia. Dalam prosesnya, BKPM didorong melakukan sosialisasi intensif dengan pemerintah daerah terkait kebijakan di bidang investasi.

Ketua Komite IV DPD RI Elviana mengingatkan agar BKPM melakukan evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2019 serta meningkatkan koordinasi dengan DPMPTSP di daerah dalam isu-isu terkait perizinan. “Kami berterima kasih kepada BKPM, khususnya kepada Pak Bahlil yang responsif terhadap permasalahan di daerah,” ujar Elviana.

Salah satu poin yang menjadi perhatian dari Kepala BKPM adalah perlunya kerja sama yang baik antara segala elemen di daerah, baik pemerintah daerah, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan pengusaha, khususnya dalam mengawal investasi dan mendorong penyerapan tenaga kerja lokal.

“Salah satu KPI (Key Performance Indicator) BKPM adalah kolaborasi investor luar maupun dalam negeri dengan pengusaha di daerah. Jadi BKPM ingin agar investasi berdampak bagi pengusaha di daerah atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Kalau tidak, rasio gini Indonesia akan melebar. Untuk apa investasi di daerah kalau orang di daerah tidak bisa memanfaatkannya,” tegas Bahlil.

Sebagai penutup, BKPM bersama Komite IV DPD RI sepakat untuk bersinergi dalam melakukan pengawasan terhadap realisasi investasi dan kemudahan berusaha di daerah. Hal ini untuk menciptakan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah untuk pengembangan sistem investasi agar ada sinkronisasi regulasi dan tidak saling tumpang tindih.(*)



Duta Besar Indonesia Sebagai Promotor Investasi Asing

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi narasumber dalam Pekan Orientasi Calon Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri RI kemarin (9/7). Acara dihadiri oleh 32 calon Duta Besar LBBP RI yang telah dinominasikan untuk bertugas di negara-negara sahabat, termasuk diantaranya Amerika Serikat, Singapura, Thailand, dan Belanda.

Program ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada calon Dubes LBBP RI mengenai kebijakan Pemerintah Indonesia guna mendukung penguatan dan peningkatan diplomasi Indonesia. Kepala BKPM menyampaikan paparan dengan tema “Upaya Menarik Investor Asing ke Indonesia Pascapandemi COVID-19”.

"Maka yang kita dorong adalah siapapun dan negara manapun, selama tidak menabrak aturan dan konsep investasinya win-win akan menguntungkan negara tujuan dan asal investasi, akan kita layani dengan baik. Bapak ibu tolong cari investornya. Urusan izinnya, begitu masuk ke Soekarno Hatta, BKPM urus izinnya. Persoalan izin di pemerintah provinsi atau kabupaten/kota biar BKPM yang urus," janji Bahlil.

Kementerian Luar Negeri dan BKPM menjalin komunikasi dan kerja sama yang semakin erat sebagai mitra strategis dalam menarik investasi asing. Para dubes di setiap perwakilan adalah promotor utama dalam melakukan diplomasi ekonomi, khususnya investasi. BKPM melalui 8 kantor perwakilan di seluruh dunia akan siap membantu para dubes dalam mempromosikan investasi.

Hal-hal yang selama ini dianggap sebagai penghambat investasi juga telah diperbaiki oleh pemerintah, seperti persoalan lahan dan perizinan.

“Indonesia harus banyak belajar kepada negara tetangga yang memiliki iklim investasi yang menarik bagi investor. Salah satunya adalah pemerintah harus hadir dalam mengawal kebijakan dan implementasinya. Tinggal bagaimana cara menyesuaikan konteksnya,” ujar Bahlil.

Kepala BKPM juga menjelaskan Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah yang siap menjadi primadona baru bagi investor. Kawasan industri kerja sama pemerintah dan BUMN ini memiliki beberapa keunggulan, diantaranya harga lahan yang dijamin di bawah Rp1 juta per meter persegi dan aksesilibilitas yang memadai dengan keberadaan jalan tol, rel kereta api, dan pelabuhan.

Dalam pertemuan antara Menteri Luar Negeri dan Kepala BKPM di Kantor Kemlu hari Jumat lalu (3/7), Menlu Retno Marsudi telah menegaskan kesiapan seluruh jajaran Kemlu untuk bersinergi dengan BKPM dalam memfasilitasi keinginan investasi asing ke Indonesia.

"Amanat Bapak Presiden bahwa Kemlu harus berada di garis depan, bukan lagi untuk promosi, melainkan menarik investasi. Kita semua kawal terus, agar keinginan investasi ini “menetas”, artinya ada hasilnya," jelas Retno. (*)



BKPM Ajak Pelajar Indonesia di Seluruh Dunia Kolaborasi Menarik Investor

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi pembicara dalam acara CEO Talk yang diselenggarakan secara dalam jaringan (daring) oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia (PPI Dunia) pada Selasa malam (7/7). Diskusi ini membahas tentang Tantangan dan Peluang Pengusaha di Era New Normal, dan secara khusus juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk membantu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengatur strategi dalam menghadapi masa pandemi COVID-19.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan dalam paparannya tentang kondisi ekonomi global dan investasi di Indonesia, khususnya dalam masa pandemi ini. Penurunan terjadi di berbagai negara dan hal ini berdampak pada penurunan penanaman modal asing (PMA). “Di tengah kondisi pandemi, tidak ada satu negara pun yang terkena COVID-19 ini pertumbuhan ekonominya baik-baik saja,” jelas Bahlil.

BKPM menyambut baik adanya gagasan terkait perlunya edukasi PPI dalam menarik investasi untuk masuk ke Indonesia. Bahlil mengajak anggota PPI untuk berkolaborasi dengan perwakilan BKPM di luar negeri.

“BKPM punya 9 kantor perwakilan di luar negeri. PPI bisa menyiapkan proposal kerja sama, agar kita bisa sekaligus edukasi. Teman-teman bisa magang, mendapatkan pengalaman langsung. Disesuaikan saja dengan negara terdekatnya. Nanti kita kolaborasi,” ujar Bahlil dalam sesi diskusi interaktif.

Kepala BKPM juga menjelaskan salah satu Key Performance Indicator (KPI) BKPM adalah bagaimana membuat kolaborasi investasi besar dengan UMKM. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, BKPM harus mendorong investor dalam negeri, khususnya UMKM untuk dapat bermitra dengan investor besar.

“Misalnya, saya sudah minta pengelola Kawasan Industri Terpadu Batang di Jawa Tengah untuk mengalokasikan 100 Hektare dari total 4.300 Hektare lahan yang ada untuk UMKM. Nanti bagaimana UMKM yang bagus, PPI coba bantu. Kalau ada UMKM yang siap, kita kawinkan dengan investor besar,” tegas Bahlil.

Bahlil menegaskan bahwa generasi muda saat inilah yang nantinya akan membangun Indonesia dan karenanya membutuhkan anak-anak muda yang memiliki optimisme bahwa negara akan menjadi lebih baik.

“Saya punya keyakinan yang bisa merubah bangsa adalah orang yang memiliki ilmu. Manfaatkanlah ilmu teman-teman untuk berpikir tentang pembangunan bangsa. Ayo menjadi generasi muda yang cerdas, bertanggung jawab, dan saling bekerja sama untuk kemajuan bangsa dan negara kita,” ucap Bahlil mengakhiri sesi diskusi. (*)



Masterplan Kawasan Industri Batang Selesai Pekan Ini

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah pada Selasa lalu (30/6), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) langsung menindaklanjuti arahan Presiden agar pengembangan KIT Batang diselesaikan dalam waktu 6 bulan.

Kemarin (6/7) Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir di kantor Kementerian BUMN untuk membahas rencana dan langkah konkretnya. Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Ikmal Lukman yang hadir dalam pertemuan menyampaikan bahwa pemerintah sangat serius.

“Kepala BKPM langsung berkoordinasi dengan Menteri BUMN, kementerian/lembaga serta BUMN terkait kemarin. Sudah ada langkah-langkah konkret yang ditetapkan. Minggu ini kami targetkan penyelesaian master plan KIT Batang,” ujar Ikmal.

Penyusunan Masterplan KIT Batang akan dibagi ke dalam 2 tahap pengembangan. Tahap 1 adalah pengembangan 450 hektare lahan, kemudian tahap selanjutnya meliputi keseluruhan wilayah seluas 4.300 hektare. Untuk upaya percepatan ini, telah dibentuk tim kecil yang terdiri dari pihak pemerintah dan BUMN, diantaranya BKPM, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perindustrian, PT Pembangunan Perumahan (PP), PT Jasa Marga dan PT Waskita Toll Road.

KIT Batang ditargetkan untuk menjadi kawasan industri percontohan kerja sama antara pemerintah dengan BUMN, dengan konsep infrastruktur dasar dan pendukung disediakan oleh pemerintah. Infrastruktur meliputi akses jalan untuk tol dan non-tol, penyediaan air baku dan air bersih, kereta api, listrik, gas, terminal kontainer darat (dry port) dan pelabuhan.

KIT Batang akan dikembangkan sesuai klaster industri, bukan berdasarkan asal negara. Tentunya ini sesuai dengan asas efektifitas dan efisiensi ekonomi untuk memudahkan penyediaan fasilitas pendukung. Di samping itu, sesuai arahan Presiden Jokowi, KIT Batang harus mengalokasikan minimal 5% dari luas lahan untuk klaster Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperkuat keberadaan rantai pasok dalam areanya.

Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Novel Arsyad menyampaikan pihaknya siap mendukung upaya pemerintah menyediakan lahan-lahan yang potensial untuk investor. “Dengan dibentuknya tim kecil ini akan mempercepat proses kajian kawasan yang sedang kita lakukan secara komprehensif yang pada akhirnya akan mempercepat proses penyiapan lahan. Pengembangan kawasan ini akan mengusung konsep “The Smart & Sustainable Industrial Estate”. Konsep pengembangan tersebut memiliki 3 (tiga) Basic Principles (Smart Society, Smart Environment & Infrastructure serta Smart Economy) dan 2 (dua) Design Intervention (Smart Experience dan Smart Planning). Pengembangan Kawasan Industri Batang dibagi menjadi 3 (tiga) zonasi, yaitu Zona Industri Ringan & Sedang, Zona Inovasi & Ekonomi Kreatif serta Zona Manufaktur & Logistik," ujar Novel Arsyad.

Penyediaan kawasan industri ini perlu disegerakan karena selain 7 perusahaan yang sudah memastikan relokasi ke Indonesia, masih ada 17 perusahaan lainnya yang sedang dijajaki. Adanya kawasan industri yang memadai akan memudahkan upaya mendapatkan investor-investor tersebut.

Sampai dengan saat ini, BKPM mencatat total nilai investasi dari 7 perusahaan yang relokasi sebesar US$850 juta (sekitar Rp 11,9 triliun) dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang. Selanjutnya BKPM akan terus melakukan pendekatan secara agresif kepada 17 perusahaan yang sudah berniat merelokasi. (*)



BKPM Salurkan Alat Ventilator Donasi Hyundai kepada Bupati Batang, Jawa Tengah

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Menindaklanjuti donasi 20 alat bantu pernafasan (ventilator) yang diberikan PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tanggal 18 Juni 2020 lalu, Kepala BKPM menyerahkan 2 ventilator dari Hyundai kepada Bupati Batang Wihaji dalam kunjungannya ke Kabupaten Batang, Jawa Tengah minggu lalu (30/6).

Juru Bicara BKPM Tina Talisa mengungkapkan bahwa selain misi investasi yang digencarkan, BKPM juga memiliki kepedulian terhadap wilayah-wilayah dimana investasi dilakukan. Hal ini yang selalu disampaikan oleh BKPM kepada para investor, bahwa disamping memiliki motif ekonomi, perusahaan juga diharapkan perhatian dan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar lokasi usahanya.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para investor yang sudah membantu Indonesia di masa pandemi COVID-19, khususnya kepada Hyundai yang telah menyumbang 20 ventilator kepada pemerintah Indonesia. BKPM selanjutnya mendistribusikan ke berbagai wilayah yang membutuhkan. Kami harap donasi ini dapat membantu penanganan pasien COVID-19 di wilayah Kabupaten Batang,” ucap Tina yang juga hadir saat penyerahan donasi.

Pendistribusian alat ventilator ini disambut baik oleh Pemerintah Kabupaten Batang. “Kami terima kasih karena ini bagian penting dari fasilitas rumah sakit yang memberikan penanganan pasien COVID-19. Walaupun di Batang alhamdulillah sudah mulai membaik dan tingkat kesembuhan tinggi, tetapi alat ini masih dibutuhkan,” ujar Bupati Batang Wihaji.

Ketersediaan alat ventilator menjadi sangat penting di tengah pandemi COVID-19, yaitu untuk membantu pernapasan pasien COVID-19 dengan gangguan pernapasan yang dapat digunakan dari usia bayi hingga lanjut usia.

Ventilator portable tipe MTV 1000 yang didonasikan oleh Hyundai telah memiliki standar internasional dan dibuat oleh Korea Selatan. Ukurannya yang compact dengan berat sekitar 8 kg memudahkan penggunaan alat ventilator ini dibawa kemana saja.(*)



Tarif Impor Dari Indonesia Kompetitif, Kunci Sukses BKPM Tarik Investor Amerika Serikat

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berhasil menarik 7 (tujuh) perusahaan asing melakukan relokasi investasi ke Indonesia. Salah satunya adalah PT CDS Asia (Alpan Lighting) asal Amerika Serikat. Perusahaan yang bergerak di bidang industri lampu tenaga surya ini memutuskan memindahkan pabriknya dari Xiamen, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) ke Indonesia dikarenakan tarif impor Indonesia ke Amerika Serikat yang lebih kompetitif dibandingkan dengan RRT.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman meyakini bahwa Indonesia dapat bersaing dengan negara tetangga dalam menarik investor asing melakukan relokasinya ke Indonesia.

“Alpan Lighting merelokasi pabriknya dari RRT ke Indonesia karena tarif impor dari Indonesia ke Amerika Serikat 0%. Jauh lebih kompetitif dibandingkan dengan tarif impor 25% dari RRT ke Amerika Serikat. Ini tentunya menjadi bukti nyata bahwa Indonesia bisa bersaing dengan RRT. Kami optimistis, kedepannya akan banyak investor asing lain yang akan merelokasi investasinya ke Indonesia,” ujar Ikmal.

Pada awalnya Alpan Lighting sempat mempertimbangkan negara lain sebagai tujuan relokasinya. Namun BKPM sangat agresif melakukan pendekatan dan memberikan fasilitasi berbagai kemudahan dalam hal pengurusan perizinan.

“Sesuai dengan yang disampaikan Bapak Kepala BKPM bahwa di tengah kondisi COVID-19, kita harus berpikir di luar kebiasaan dan melakukan inovasi-inovasi dengan penyesuaian kondisi saat ini,” tambah Ikmal.

Nilai investasi Alpan Lighting diperkirakan hingga mencapai US$14 juta dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 3.500 orang. Pabrik akan didirikan di Kawasan Industri (KI) Wijayakusuma, Jawa Tengah. Saat ini, Alpan Lighting sudah pada tahap konstruksi dan rencananya akan memulai produksi pada semester 2 tahun 2020. Nantinya seluruh hasil produksi di Indonesia ditujukan untuk diekspor.

President & CEO Alpan Lighting Danny Sooferian menyampaikan apresiasi atas kemudahan proses perizinan perusahaan. “BKPM telah menjadi mitra yang sangat baik sehingga proses pendirian perusahaan kami berjalan lancar. Perusahaan akan memulai tahap operasional pada akhir 2020, menggantikan mayoritas fasilitasi produksi dari RRT ke Indonesia,” ucap Danny.

BKPM terus berupaya meningkatkan investasi, baik dari perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia maupun investor baru. Hal ini belajar dari pengalaman sebelumnya, dimana tidak ada satupun perusahaan asing yang merelokasi investasinya ke Indonesia pada saat terjadi perang dagang antara Amerika Serikat dengan RRT tahun 2019 lalu. Untuk mendapatkan investasi tersebut, BKPM membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang mempunyai 3 (tiga) tugas utama. Pertama, mengidentifikasi potensi investor asing yang berencana merelokasi investasinya dan melakukan pendekatan langsung. Kedua, melakukan diplomasi dan negosiasi langsung agar bisa mendatangkan investor. Ketiga, memfasilitasi perizinan investor dari tingkat pusat dan daerah.

Sampai dengan saat ini, BKPM mencatat total nilai investasi dari 7 perusahaan yang relokasi sebesar US$850 juta (sekitar Rp11,9 triliun) dengan potensi penyerapan tenaga kerja sebanyak 30.000 orang. Selanjutnya, BKPM akan mengejar 17 perusahaan yang sudah berniat merelokasi.(*)



BKPM Gandeng Angkasa Pura Tawarkan 7 Proyek Pengembangan Bandara

   
Publikasi / Siaran Pers / Juli 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan PT Angkasa Pura II (Persero) menyelenggarakan kegiatan Market Sounding proyek-proyek PT Angkasa Pura II (Persero) dalam rangka mempersiapkan pembukaan kembali ekonomi pada kondisi kenormalan baru. Kegiatan diselenggarakan secara dalam jaringan (daring) pada Selasa, 30 Juni 2020. Market Sounding ini merupakan tahapan awal dalam penyiapan 7 (tujuh) proyek infrastruktur yang ditawarkan oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan publik serta mencari mitra strategis dalam pengembangan bisnis proyek infrastruktur yang ditawarkan tersebut.

Plt. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Nurul Ichwan mengapresiasi PT Angkasa Pura II (Persero) atas semangatnya melakukan sosialisasi peluang investasi yang dimilikinya pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini. BKPM mendukung penuh pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh PT Angkasa Pura II (Persero). Sebagai pemilik dan pengelola bandara-bandara di Indonesia, PT Angkasa Pura II (Persero) tidak hanya memiliki visi menjadi fasilitas yang melayani penerbangan, tetapi juga ingin menjadikan bandara di Indonesia sebagai bandara masa depan dengan infrastruktur yang nyaman dan terintegrasi dengan kawasan di sekitarnya.

“Kami mendukung kegiatan ini karena pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi memiliki keterkaitan yang erat. Ini sudah dibuktikan ketika pemerintah fokus pada pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur. Pada akhirnya, kegiatan ekonomi khususnya peningkatan investasi di Indonesia Timur semakin baik. Sehingga apapun yang kita lakukan, infrastruktur harus hadir lebih dulu sebelum bisnis-bisnis lainnya hadir,” jelas Nurul.

Pada kesempatan ini, PT Angkasa Pura II (Persero) menjabarkan 7 (tujuh) proyek infrastruktur yang ditawarkan yaitu:

1. 4 Stars Hotel at Soekarno Hatta Airport International Terminal; kerja sama pengelolaan hotel sampai dengan 20 tahun.

2. Aeroland City Development Project at Tangerang; kerja sama pengembangan lahan untuk Business Park, Service Apartment, residential, sekolah, dan pergudangan.

3. Retail Area Management for AP II Airports; kerja sama pengelolaan retail area di 17 Airport AP II.

4. Concession Agreement for Advertising Management for AP II Airports; kerja sama pengelolaan periklanan pada 17 Bandara AP II, termasuk Bandara Soekarno Hatta.

5. Sky City at Soekarno Hatta Airport; kerja sama pembangunan dengan konsep TOD (Transit Oriented Development), Convention Center, dan Service Apartment.

6. Airport City at Kualanamu International Airport; kerja sama pembangunan perumahan lokal dan gedung komersial (theme park, logistic park, dan factory outlet) di lahan 200 Ha.

7. Airport City at Supadio International Airport; kerja sama pembangunan leisure mall, condotel, sport club, dan entertainment dalam satu kawasan.

“Kita berharap dari 7 (tujuh) proyek yang ditawarkan tersebut, ketika ada investornya, maka kita akan lihat adanya multiplier effects yang diciptakan. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia,” tambah Nurul.

Direktur Komersial PT Angkasa Pura II (Persero) Ghamal Peris Aulia menyampaikan bahwa PT Angkasa Pura II (Persero) mengelola 19 bandara di seluruh Indonesia. Penyediaan 7 (tujuh) proyek infastruktur ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa bandara serta menciptakan customer experience yang baik, efektifitas dan efisiensi sistem operasi, serta model bisnis yang kompetitif. Sejalan dengan proyeksi akan membaiknya pertumbuhan ekonomi Indonesia, industri penerbangan dan kebandaraan diyakini akan kembali bergairah. Hal ini juga didukung dengan regulasi pemerintah untuk industri penerbangan.

“PT Angkasa Pura II (Persero) sebagai pengelola bandara terbesar di Indonesia, yang juga salah satu bandara tersibuk di Kawasan Asia dan dunia, yaitu Bandara Internasional Soekarno Hatta yang melayani penumpang sebanyak 54,2 juta pada tahun 2019 dan secara korporasi sebanyak 94 juta, tentunya dihadapkan pada tantangan bagaimana membuat akselerasi dalam dinamika bisnis. Sebagai gambaran, potensi Bandara Internasional Soekarno Hatta sebagai Primary Internasional Hub dan Regional Hub adalah proyeksi pertumbuhan pergerakan angkutan udara untuk Bandara Internasional Soekarno Hatta yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Semoga kesempatan baik yang difasilitasi oleh BKPM ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para peserta Market Sounding dan bisa memberikan nilai tambah dalam kerja sama di kemudian hari,” ujar Ghamal.

Mengacu pada potensi pengembangan bisnis di industri kebandaraan yang semakin dinamis, salah satu upaya akselerasi bisnis yang akan dilakukan adalah dengan melakukan program kemitraan dengan investor yang kredibel di bidangnya, untuk 7 (tujuh) proyek tersebut dengan total nilai Rp16 triliun atau lebih dari USD1 miliar. Kerja sama dilakukan secara jangka panjang, sampai dengan 25 tahun, agar memberikan balik modal yang menjanjikan bagi investor walaupun dalam masa pandemi COVID-19.

Kegiatan Market Sounding diikuti oleh lebih dari 250 partisipan dari Indonesia dan luar negeri, yang berasal dari perusahaan swasta dan BUMN di bidang konstruksi, pengembang/developer, pengelola bandara, ritel, periklanan, logistik, aviasi, pengelola kawasan, lembaga keuangan, konsultan, dan asosiasi usaha. (*)



Presiden: Saya Senang 7 Perusahaan Sudah Masuk

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2020
Di tengah pandemi COVID-19 ini, Indonesia memanfaatkan momentum atas hengkangnya perusahaan-perusahaan asing dari RRT dan negara lainnya dengan memfasilitasi relokasi investasi mereka ke Indonesia. Sebanyak 7 perusahaan asing yang berasal dari Amerika Serikat, Jepang, Taiwan dan Korea Selatan memastikan akan merelokasi usahanya ke Indonesia. Ini adalah hasil dari upaya negosiasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).



BKPM: Hyundai Lampaui Target Konstruksi di Tengah Pandemi COVID-19

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2020
Jakarta, 29 Juni 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memastikan bahwa investasi PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) asal Korea Selatan tetap berjalan. Tahap konstruksi proyek senilai USD1,55 miliar ini bahkan mampu melampaui target yang direncanakan.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan apresiasi atas komitmen para investor, terutama dari Korea Selatan, dalam merealisasikan investasinya. Dan sejalan dengan itu, BKPM memastikan juga komitmennya dalam melakukan pengawalan investasi, diantaranya memfasilitasi perizinan, bahan baku, dan menangani persoalan lahan.

“Saya selalu berusaha menyelesaikan permasalahan investasi dengan tangan saya secara langsung. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Indonesia menjaga hubungan baik dengan investor dari Korea Selatan. Kita sudah mulai dampingi dari tanda tangan Nota Kesepahaman sampai dengan tinjau lokasi langsung. Presiden Jokowi juga sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Hyundai yang tetap merealisasikan investasi di tengah COVID-19 ini,” jelas Bahlil.

Presiden Hyundai Asia Pacific Lee Young Tack menyampaikan bahwa saat ini perkembangan pembangunan pabrik HMMI sudah mencapai 22%. Ini membuktikan kemampuan perusahaan dalam melebihi target, karena rencana konstruksi semestinya baru 20% pada tahap sekarang.

“Kami berterima kasih atas bantuan pemerintah Indonesia, khususnya BKPM dalam memfasilitasi investasi kami di Indonesia. BKPM sangat mendorong kami untuk tetap beroperasi selama masa COVID-19 dan juga telah meminta kepada pemerintah daerah mendukung investasi Hyundai agar tetap berjalan. Pembangunan pabrik kami bisa melebihi target saat ini karena adanya bantuan yang diberikan oleh BKPM,“ ungkap Lee Young Tack.

Selanjutnya, Hyundai akan mengimpor mesin-mesin produksi serta mendatangkan tenaga ahli dari Korea Selatan untuk pembangunan pabriknya. Untuk membantu Hyundai, BKPM terus melakukan koordinasi intensif dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul dan Kementerian/Lembaga terkait di Indonesia.

“Kami dibantu oleh BKPM untuk kemudahan proses rekomendasi visa dan izin impor mesin-mesin. Kami akan menjadwal ulang rencana ground-breaking yang semula akan diadakan pada bulan April 2020, namun ditunda karena adanya pandemi COVID-19,” jelas Lee Young Tack.

Profil PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI)

PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) asal Korea Selatan merupakan anak perusahaan Hyundai Motor Company yang memproduksi kendaraan roda empat dan didirikan di Indonesia pada tahun 2019 lalu. Berlokasi di Kota Delta Mas, Cikarang Tengah, Jawa Barat, nilai total rencana investasi PT HMMI mencapai USD1,55 miliar hingga tahun 2030 nanti. PT HMMI berencana memulai produksi komersialnya pada akhir tahun 2021, dengan kapasitas produksi 150.000 unit/tahun atau dapat mencapai kapasitas produksi maksimal sebanyak 250.000 unit/tahun. Selain memasok pasar lokal Indonesia, PT HMMI juga akan mengekspor produk Hyundai ke kawasan ASEAN lainnya, termasuk Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina.



Layanan Konsultasi Tatap Muka BKPM Siap Melayani Investor di Era Kenormalan Baru

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2020
Jakarta, 26 Juni 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah membuka kembali layanan konsultasi tatap muka di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKPM sejak Selasa, 23 Juni 2020. Sebelumnya, layanan tatap muka harus dihentikan mulai 16 Maret 2020 karena pandemi COVID-19.



BKPM dan Kemenkop UKM Bersinergi Untuk Dukung UMKM Hadapi COVID-19

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) berkomitmen memperkuat sinergi dalam rangka memitigasi dampak COVID-19 terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terungkap dalam pertemuan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki di Kantor BKPM selasa kemarin (22/6).

BKPM sebagai pengelola pusat perizinan nasional melalui sistem Online Single Submission (OSS) memiliki data para pelaku UMKM yang mengurus izin usahanya. Data ini dapat dimanfaatkan oleh Kemenkop UKM untuk menggandengkan UMKM dengan proyek-proyek investasi besar yang masuk ke Indonesia.

“Pandemi COVID-19 ini tentunya memberikan dampak berat bagi pengusaha, apalagi UMKM. BKPM siap bantu Kemenkop UKM untuk memudahkan UMKM agar tetap hidup. Kami memiliki data proyek-proyek investasi di OSS yang dapat dimanfaatkan oleh Kemenkop UKM,” jelas Bahlil.

BKPM juga secara konsisten mewajibkan investasi besar untuk menggandeng pelaku UMKM.

“Saya selalu pegang pesan Bapak Presiden dan juga Bapak Menteri Koperasi UKM agar selalu mendorong UMKM dan memberikan kesempatan kepada pelaku usahanya agar dapat naik kelas. Seluruh investor, baik itu Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), agar bekerja sama dengan UMKM atau pengusaha nasional di daerah,” jelas Bahlil.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 telah banyak strategi yang diciptakan untuk membantu pelaku UMKM bertahan. Salah satunya adalah dengan membuka akses-akses permodalan baru, termasuk dari kerja sama dengan para investor. Menurutnya, UMKM perlu didorong untuk dapat bermitra dengan investor asing maupun lokal, namun perlu diciptakan model bisnis baru untuk melindungi UMKM itu sendiri.

“Saya mengajak BKPM untuk menggandengkan investasi dengan pengusaha UMKM. Kami ingin menyiapkan konsep atau business model yang dapat diterapkan kepada UMKM-UMKM yang akan tumbuh, namun kita perlu rumuskan dulu konsepnya bersama-sama,” ujar Teten.

Data Pusat KOPI (Pusat Komando Operasi dan Pengawalan Investasi) BKPM menunjukkan bahwa 60% dari total NIB (Nomor Induk Berusaha) yang diterbitkan OSS sepanjang tahun 2020 adalah pelaku UMK.(*)



Kepala BKPM Bentuk Tim Satgas Khusus Tangani Relokasi Investasi

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2020
Jakarta, 22 Juni 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) khusus di BKPM untuk memfasilitasi investor yang akan relokasi investasi dari Republik Rakyat Tiongkok. Seperti yang ramai diberitakan, di tengah pandemi COVID-19 berdampak sistemik, masif, dan terstruktur terhadap ekonomi berbagai negara, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di RRT mengambil langkah keluar dari negeri tirai bambu tersebut, diantaranya perusahaan-perusahaan dari Amerika Serikat dan Jepang.



Bahlil: Investasi Malindo Rp1,1 T Akhirnya Dilanjutkan Setelah Enam Tahun Terhambat

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mempersilakan PT Malindo Feedmill Tbk segera membangun pabriknya di Lampung. Investasi di pabrik ini diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun.



BKPM Terima Donasi 20 Ventilator Untuk Penanganan COVID-19 Dari Hyundai

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menerima donasi 20 alat bantu pernafasan (ventilator) senilai Rp5,4 miliar dari PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI). Penyerahan dilakukan langsung oleh Presiden Hyundai Motor Asia Pacific Young Tack Lee kepada Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di kantor BKPM siang ini (18/6). Donasi ini merupakan bentuk kepedulian untuk membantu pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19, terutama perawatan pasien kritis yang membutuhkan ventilator. Ventilator selanjutnya akan didistribusikan kepada rumah-rumah sakit yang membutuhkan.

Kepala BKPM mengungkapkan apresiasi kepada pihak Hyundai atas kontribusi dan persahabatannya. “Saya mewakili Pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pandemi ini terjadi di hampir semua negara dan karena itu memang harus saling membantu. Donasi ventilator dari Hyundai ini sangat bermanfaat, terutama di daerah-daerah yang masih memiliki keterbatasan alat kesehatan, terutama ventilator,” ucap Bahlil.

BKPM menilai komitmen positif yang ditunjukkan Hyundai didasari hubungan Indonesia dan Korea Selatan yang sangat baik. "Kedua negara ini bersahabat. Dan kami yakin Indonesia dan Korea Selatan akan terus memiliki hubungan yang makin baik ke depan," terang Bahlil.

Presiden Hyundai Motor Asia Pacific Young Tack Lee menyampaikan bahwa Hyundai akan selalu berkomitmen menjadi perusahaan yang peduli dan bertanggung jawab secara sosial, serta terus mendukung pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19.

“Kami menyadari betapa pentingnya kehadiran ventilator untuk perawatan pasien COVID-19, maka kami bekerja sama dengan Good Neighbors untuk menyediakan peralatan ini. Kami harap donasi ini dapat bermanfaat dan tentunya kondisi pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada BKPM atas komitmennya dalam memfasilitasi investasi kami di Indonesia,” ujar Young Tack Lee.

Donasi ini bukanlah yang pertama kali diberikan oleh Hyundai kepada Pemerintah Indonesia dalam menangani COVID-19. Selama bulan April 2020, Hyundai telah melakukan serangkaian donasi, diantaranya memberikan 50.000 Alat Pelindung Diri (APD) melalui BNPB; membantu pemerintah Jawa Barat melaksanakan tes cepat COVID-19 dengan metode drive-thru di Tambun, Bekasi; serta bekerja sama dengan Armada Khusus Transportasi Grab dalam menyediakan mobil listrik Hyundai IONIQ Electric sebagai bantuan transportasi untuk petugas kesehatan di tiga rumah sakit rujukan di Jakarta. Layanan transportasi ini masih tersedia hingga saat ini dan telah mengangkut petugas kesehatan dengan total 3.200 orang.

Profil PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI)

PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) asal Korea Selatan merupakan anak perusahaan Hyundai Motor Company yang memproduksi kendaraan roda empat dan didirikan di Indonesia pada tahun 2019 lalu. Berlokasi di Kota Delta Mas, Cikarang Tengah, Jawa Barat, nilai total rencana investasi PT HMMI mencapai US$1,55 miliar hingga tahun 2030 nanti. PT HMMI berencana memulai produksi komersialnya pada akhir tahun 2021, dengan kapasitas produksi 150.000 unit/tahun atau dapat mencapai kapasitas produksi maksimal sebanyak 250.000 unit/tahun. Selain memasok pasar lokal Indonesia, PT HMMI juga akan mengekspor produk Hyundai ke kawasan ASEAN lainnya, termasuk Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. (*)



Pastikan Investasi di Era New Normal, Bahlil Kunjungi Sejumlah Kawasan di Jawa Tengah

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kawasan di Jawa Tengah hari Sabtu dan Minggu (6-7 Juni 2020). Ini dilakukan untuk memastikan iklim investasi dalam situasi kenormalan baru atau new normal. “Kita ingin pastikan bahwa di era new normal ini, kegiatan investasi kembali berjalan normal seperti sedia kala,” ujar Bahlil.

Bahlil mengunjungi sejumlah kawasan yaitu Kawasan Industri Brebes, areal perkebunan PT Perkebunan Nusantara IX Batang, serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang. Dalam kunjungannya, Kepala BKPM juga melakukan koordinasi dengan Bupati Batang Wihaji untuk pengembangan industri dan investasi di wilayah tersebut.

Bahlil menyampaikan bahwa secara umum realisasi investasi di daerah-daerah mulai berjalan lancar, setelah sebelumnya kegiatan industri dan investasi sempat tertunda selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kita pantau kegiatan investasi mulai berdenyut. Pekerjaan konstruksi di lapangan sudah berjalan dengan baik,” ujar Bahlil.

Kepala BKPM juga selalu mengingatkan agar kegiatan pelaku usaha di lapangan sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. “Tadi saya cek langsung di PLTU Batang, standardisasi COVID-19 bahkan dia sudah pakai teknologi yang otomatis mampu mendeteksi suhu tubuh karyawan yang masuk ke kawasan pembangkit,” ucap Bahlil.

PLTU ini menelan investasi sebesar Rp60 triliun. Nantinya pembangkit ini akan membantu PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) menambah suplai listrik Jawa-Bali sebesar 5,7%. “Selain itu, kita harapkan akan memasok listrik untuk kebutuhan industri di beberapa daerah di Jawa Tengah, seperti Pekalongan, Kendal, dan Semarang. Apalagi, kita lihat kawasan ini semakin tumbuh dengan pesat, kebutuhan listriknya juga otomatis bertambah,” ujar Bahlil.

Dalam kunjungan ini Kepala BKPM didampingi Bupati Batang Wihaji, Staf Khusus Kepala BKPM Eka Sastra, Direktur Promosi Sektoral BKPM Imam Soejoedi, Direktur Fasilitasi Promosi Daerah BKPM Indra Darmawan, Komite Investasi BKPM Rizal Calvary Marimbo, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah Ratna Kawuri, dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX) Tio Handoko.

Saat ini Jawa Tengah merupakan salah satu destinasi favorit investasi dalam negeri maupun asing. Bahlil mengatakan, iklim investasi di Jawa Tengah sangat kondusif dan menjadi daya saing tersendiri bagi wilayah ini. “Suasananya yang tenang, tidak ribut-ribut, infrastruktur tersedia dengan baik, dan keramahan masyarakat yang membuat daya saing investasi Jawa Tengah kian membaik,” ujar Bahlil.

Jawa Tengah berada pada rangking 4 (empat) realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode triwulan I 2020 dengan nilai Rp19,3 triliun (9,1%) dari total realisasi investasi. Investasi PMDN jauh mendominasi senilai Rp14,6 triliun, sementara investasi PMA sebesar US$321 juta (Rp4,7 triliun). (*)



BKPM Yakin Implementasi IA-CEPA Meningkatkan Investasi di Tengah Pandemi Covid-19

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui kantor perwakilan Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Sydney bekerja sama dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Canberra (KBRI Canberra) dan asosiasi pengusaha Australia Indonesia Business Council (AIBC) menyelenggarakan diskusi daring (dalam jaringan) bertema “Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) Amidst Covid-19” pada Kamis pagi waktu Indonesia (4/6). Acara yang diselenggarakan menjelang implementasi perjanjian IA-CEPA pada 5 Juli 2020 ini diikuti oleh 241 peserta dari Indonesia dan Australia.

Dari kantor BKPM Jakarta, Deputi Bidang Kerja Sama Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo yang menjadi pembicara kunci menyampaikan bahwa realisasi investasi triwulan I tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang baik meskipun di tengah pandemi Covid-19. Australia merupakan investor terbesar ke-10 pada periode Januari-Maret 2020 dengan total investasi sebesar USD86 juta (sekitar Rp1,2 T) dengan jumlah 324 proyek investasi.

“Strategi untuk meningkatkan realisasi investasi, diantaranya tetap melakukan pendekatan kepada investor Penanaman Modal Asing (PMA) yang berminat melakukan investasi di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital seperti video conference; berkoordinasi langsung dengan Kementerian/Lembaga terkait kendala perizinan perusahaan; dan perlakuan yang sama kepada semua negara,” ucap Wisnu.

Wisnu juga menekankan pentingnya IA-CEPA yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan investasi di kedua negara selama fase pemulihan Covid-19 ini.

“Perjanjian ini diharapkan dapat mendorong penyebaran investasi yang lebih merata ke seluruh Indonesia. Selain itu, IA-CEPA juga diharapkan dapat memberikan peluang bagi pelaku usaha daerah untuk memasarkan produknya ke Australia dan juga berkolaborasi sebagai mitra lokal bagi investor Australia yang berinvestasi di Indonesia,” jelas Wisnu.

Sementara di Australia, Duta Besar RI Kristiarto S. Legowo dalam pidato sambutan menyampaikan bahwa hubungan antara Indonesia dan Australia saat ini masih terjalin dengan baik di tengah pandemi Covid-19. “Saat ini, Indonesia dan Australia sedang menyiapkan implementasi IA-CEPA yang tentunya akan menguntungkan kedua negara. Early outcomes IA-CEPA mencakup beberapa sektor penting seperti layanan keuangan, inovasi makanan, desain mode dan perhiasan, standar makanan dan obat, produk herbal dan spa,” jelas Kristiarto.

Direktur IIPC Sydney Henry Rombe menyampaikan bahwa di tengah kondisi ekonomi dunia yang belum kembali pulih, implementasi IA-CEPA merupakan salah satu jalan/solusi untuk membangkitkan kembali aktivitas di sektor ekonomi, khususnya dalam hal investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Australia.

“Sebagai perwakilan BKPM di Australia, adanya IA-CEPA memberikan peluang kerja sama dalam investasi lebih besar bagi kedua negara. Dan tidak hanya sekedar investasi, namun juga meningkatkan competitiveness dan skill tenaga kerja Indonesia,” jelas Henry.

Sementara itu, pemerintah maupun pebisnis Australia menyatakan antusiasme besar menyambut berlakunya IA-CEPA. Stephanie Fahey CEO AUSTRADE mengemukakan komitmen Australia terhadap IA-CEPA. Rencana kegiatan 100 hari setelah berlakunya IA-CEPA sudah disiapkan, diantaranya Minister-led business delegation dari Australia untuk Indonesia; Economic, Trade and Investment Minister’s Meeting by Senior Economic Officials; dan CEO Roundtable Meeting.

“Dalam konteks IA-CEPA, AUSTRADE memiliki fokus investasi dalam bidang edukasi, business investment, dan juga inovasi. Edukasi merupakan fokus utama karena melihat kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerjanya. Selain itu, beberapa kampus Australia juga sudah memulai rancangan ekspansinya ke Indonesia,” ujar Stephanie.

Bryan Clark, Director Trade and International Affairs Australian Chamber of Commerce and Industry menekankan manfaat IA-CEPA harus dirasakan kedua negara, tidak boleh berat sebelah.

“Penting untuk mengingat aspek ‘Comprehensive’ dalam kerja sama ini. Artinya kedua pihak, Australia dan Indonesia, memiliki peran dan keunggulan di masing-masing sektor yang dapat saling melengkapi, khususnya sektor ekonomi digital,” ungkap Bryan Clark.

Tentang IA-CEPA

IA-CEPA ditandangani oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan Menteri Perdagangan Australia pada tanggal 4 Maret 2019. IA-CEPA diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia pada 28 Februari 2020. Perjanjian ini mencakup sektor perdagangan barang yang meliputi aspek tarif dan nontarif, ketentuan asal barang, prosedur bea cukai dan fasilitasi perdagangan, hambatan teknis perdagangan, sanitasi dan fitosanitasi; perdagangan jasa yang meliputi ketenagakerjaan, jasa keuangan, telekomunikasi, dan jasa profesional; investasi; perdagangan elektronik; kebijakan daya saing; kerja sama ekonomi; serta pengaturan kelembagaan dan kerangka kerja.



Kepala BKPM Ajak Pemerintah Provinsi Dorong Investasi di Tengah Pandemi Covid-19

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melakukan halal bihalal daring (dalam jaringan) sekaligus konsolidasi dengan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dari 34 provinsi se-Indonesia Rabu siang (3/6). Momen ini menjadi ajang silaturahmi dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah serta diskusi perkembangan investasi di masing-masing daerah, terutama dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BKPM menyampaikan terima kasih kepada DPMPTSP Provinsi atas pencapaian realisasi investasi triwulan I tahun 2020 dan tidak lupa mengingatkan persiapan realisasi investasi triwulan II tahun 2020 yang akan dilakukan bulan depan. “Mohon maaf lahir dan batin kepada Bapak dan Ibu Kepala DPMPTSP Provinsi. Saya juga ucapkan terima kasih atas kerja kerasnya dalam menyukseskan realisasi investasi triwulan I 2020 lalu yang mencapai Rp210,7 triliun atau tumbuh 8% dibandingkan tahun lalu,” ucap Bahlil.

Kepala BKPM menyampaikan bahwa adanya pandemi Covid-19 akan berdampak sistemik. Realisasi investasi triwulan II 2020 dipastikan akan menurun. Demikian juga target realisasi investasi tahun 2020 akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Oleh karena itu BKPM dan DPMPTSP Provinsi serta Kabupaten/Kota harus terus berkonsolidasi untuk mendorong realisasi investasi.

“Pemerintah saat ini belum bisa menentukan kapan pandemi Covid-19 akan berlalu. Kita harus melakukan penyesuaian dengan keadaan ini. BKPM akan melakukan revisi target realisasi investasi triwulan II 2020 ini. Nanti akan kami informasikan lagi. Dengan kondisi saat ini, kita harus melakukan hal-hal di luar kelaziman. Presiden Jokowi sudah sampaikan bahwa saat ini ekonomi turun, banyak orang kehilangan pekerjaan. Solusi untuk menciptakan lapangan kerja yaitu melalui investasi,” ucap Bahlil.

Para Kepala DPMPTSP Provinsi menyambut antusias kesempatan bertatap muka secara virtual dengan Kepala BKPM di masa pandemi Covid-19. Pada sesi diskusi yang berlangsung akrab, diceritakan perkembangan investasi semasa pandemi Covid-19 dari masing-masing daerah. Kegiatan fasilitasi investor dan memproses perizinan juga tetap berjalan untuk menjaga produktifitas kerja, tentunya dengan penerapan protokol kesehatan.

Seperti diungkapkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tengah Christina Shandra Tobondro. “Dalam kondisi ini, kami telah menerapkan tatanan normal baru produktif, mengacu pada Surat Edaran dari Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri. Terkait OSS, kami harap akan ada arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat, khususnya terkait implementasi setelah adanya Omnibus Law,” ucap Christina.

Kepala DPMPTSP Provinsi Kepulauan Riau Syamsuardi menyampaikan bahwa dirinya tetap optimistis di masa pandemi ini. Namun memang terdapat tantangan, khususnya menjelang realisasi investasi triwulan II 2020. “Banyak perusahaan yang belum sadar akan kewajiban mengisi LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). Kalau kesadaran meningkat, akan membantu capaian realisasi investasi. Bagaimana pun juga, saya tetap optimis investasi jalan terus!” ujar Syamsuardi disambut tepuk tangan meriah dari peserta halal bihalal.

Pada kesempatan yang sama Plt. Kepala DPMPTSP Provinsi Jawa Barat Rina Rahdianawati melaporkan secara singkat tindak lanjut pengawalan investasi terhadap 11 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Jawa Barat. “Kami sudah membahas 11 PSN ini dengan Bapak Gubernur Jawa Barat dan kami baru bertemu dengan 6 perusahaan. Masih ada 5 perusahaan lagi yang belum bisa kami hubungi. Kiranya kami mohon bantuan Bapak Kepala BKPM untuk memfasilitasi hal ini, sehingga bisa kita koordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota,” ujar Rina.

Menutup silaturahmi, Bahlil mengajak seluruh Kepala DPMPTSP untuk selalu semangat. "Saya yakin kita bisa kalau Bapak Ibu Kepala Dinas terus semangat. Kita kawal terus investasi ya!" tegas Bahlil.(*)



Pertamina - CPC Taiwan Tindaklanjuti Pengembangan Kompleks Industri Petrokimia Terintegrasi Senilai USD 8 Miliar

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2020
Pertamina dan CPC Taiwan sepakat menindaklanjuti kerjasama pengembangan Kompleks Industri Petrokimia Terintegrasi di Balongan, Jawa Barat dengan investasi mencapai USD 8 Miliar. Tindak lanjut kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) oleh Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dan President & CEO CPC Corporation Taiwan yang secara simbolis diwakili Mr. Ming-Huei Chen Vice President CPC Corporation, di Jakarta dan Taipei, Jumat siang (5/6). Ikut menyaksikan penandatanganan ini, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri BUMN I Budi Gunadi Sadikin serta Komisaris Pertamina Condro Kirono.

Sebelumnya, pembicaraan terkait proyek ini telah diinisiasi Pertamina dan CPC Taiwan sejak akhir 2018 dan diikuti penandatanganan Framework Agreement serta studi kelayakan bersama sejak medio 2019.

BKPM menaruh perhatian khusus atas proyek Balongan dan bersyukur di tengah pandemi Covid-19 bisa dilakukan penandatanganan HoA. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan akan mengawal investasi ini.

“Kerja sama ini terbentuk atas proses negosiasi yang panjang dan mendalam. Oleh karena itu, kami mengapresiasi upaya Pertamina dan CPC. Proyek ini adalah prioritas pemerintah. Kami akan support habis. Konfirmasi tax holiday telah kami berikan kemarin. Saya hanya titip kalau proyek ini sudah berjalan, agar dapat melibatkan pengusaha di daerah dan juga UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” ujar Bahlil dalam sambutannya.

Nicke Widyawati menegaskan, sebagai perusahaan migas nasional, Pertamina berkomitmen untuk mewujudkan industri petrokimia yang kuat di Indonesia. Sehingga bisa memenuhi kebutuhan domestik dan membantu mengurangi impor produk petrokimia.

“Proyek ini merupakan tonggak penting untuk memperkuat portofolio bisnis petrokimia sehingga dalam 10 tahun kedepan Pertamina dapat menjadi pemain utama bisnis petrokimia di kawasan Asia Pasifik,” ujar Nicke. Diharapkan, dengan pengalaman dan keahlian CPC di bidang petrokimia, dapat membantu Pertamina untuk mempercepat pengembangan bisnis petrokimia yang terintegrasi dengan megaproyek RDMP dan GRR.

Nicke menyampaikan apresiasi kepada CPC atas kerjasama yang telah terjalin dan optimis akan terus berlanjut sebagai mitra strategis Joint Venture dalam proyek pengembangan Kompleks Petrokimia Balongan. Terima kasih juga disampaikan Nicke kepada Pemerintah atas dukungan yang diberikan, termasuk dalam memberikan insentif investasi dan fasilitas yang akan membantu penyelesaian proyek sesuai dengan target sehingga bisa mendukung pengembangan ekonomi nasional.

“Ke depan, Pertamina bersama Pemerintah dan CPC Taiwan akan terus memperkuat kerja sama untuk menyelesaikan proyek yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2026 ini, ” pungkas Nicke.**



BKPM-GAKESLAB Susun Peta Jalan Industri Alkes Tanah Air

   
Publikasi / Siaran Pers / Juni 2020
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Maret lalu menjadi momen tepat untuk melakukan refleksi serta mereformasi strategi pembangunan ketahanan kesehatan masyarakat ke depan, termasuk industri kesehatan di dalamnya.

Sesuai perintah Presiden RI Joko Widodo dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) pada 30 April 2020, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan berbagai pihak, diantaranya Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium (GAKESLAB). Ini dilakukan untuk memetakan peluang serta kekuatan industri alat-alat kesehatan dan laboratorium (alkeslab) di tanah air.

BKPM sudah melakukan 4 (empat) kali pertemuan dengan GAKESLAB untuk membahas peta jalan (road map) pengembangan ekosistem alkeslab. Kedua belah pihak sepakat untuk bersinergi dalam membangun industri alkeslab. Strategi yang dilakukan adalah meningkatkan daya saing industri alkeslab di Indonesia dengan memastikan kemudahan perizinan, menyusun rencana fasilitas yang dapat diberikan, infrastruktur hingga hak paten produk-produk yang dihasilkan.

“Kita duduk dan berpikir bersama untuk membangun pengembangan ekosistem industri alkeslab. Jangka pendek tentunya terkait penanganan Covid-19; jangka menengah terkait industri yang sudah siap membangun pabrikan di Indonesia sejak 5-10 tahun yang lalu; dan jangka panjang tentang bagaimana pengusaha dapat bersinergi dengan peneliti dan akademisi dari universitas serta lembaga penelitian agar hasil penelitian bisa dikembangkan ke skala industri,” ucap Tina Talisa Juru Bicara BKPM.

Sekjen GAKESLAB Randy H. Teguh mengapresiasi langkah BKPM untuk mengawal pengembangan industri alkeslab tanah air. Bagi GAKESLAB, tujuan yang ingin dicapai adalah kemandirian kesehatan nasional secara bertahap sampai tahun 2024 dengan mengedepankan keamanan, mutu, dan kinerja alkeslab.

“GAKESLAB sedang menyusun lebih detail soal produk-produk apa saja yang siap diproduksi pengusaha nasional, termasuk produk-produk apa yang dapat dikembangkan oleh perusahaan besar atau Penanaman Modal Asing (PMA) agar bisa menarik investor berproduksi di Indonesia. Kami juga menginventarisir jumlah dan kesiapan industri, agar para pengusaha yang semula adalah importir dan distributor dapat berubah menjadi produsen,” jelas Randy.(*)



BKPM: Pembebasan Lahan Proyek Kilang Minyak Pertamina-Rosneft Hampir Rampung

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat perkembangan pembebasan lahan proyek pembangunan kompleks kilang minyak dan petrokimia di Tuban, Jawa Timur sudah mencapai 92% dari total 841 hektar. Kemajuan penyelesaian investasi mangkrak ini merupakan berita gembira di tengah pandemi Covid-19 di tanah air.

Proyek investasi di Tuban termasuk dalam daftar Rp708 triliun investasi mangkrak yang dicatatkan oleh BKPM. Sejak kerja sama antara Pertamina dan Rosneft terbentuk di tahun 2017, proyek pembangunan tertunda lama yang salah satunya disebabkan kendala pembebasan lahan. Nilai proyek yang mangkrak ini tidak tanggung-tanggung, yaitu sebesar Rp211,9 triliun. Proyek Kilang Minyak Tuban dimiliki oleh PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, yang merupakan usaha patungan antara Pertamina (55 persen) dan Rosneft PJSC (Rusia) (45 persen). Proyek ini bagian dari New Grass Root Refinery (NGRR) yang dibangun Pertamina untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri dan memproduksi petrokimia berkualitas tinggi.

Pembangunan kilang minyak masuk dalam proyek infrastruktur prioritas sejak masa kabinet pertama Presiden Jokowi, baik dalam bentuk kilang baru (NGRR) maupun pengembangan kilang minyak yang ada (Refinery Development Master Project / RDMP). Namun berbagai kendala menghadang seperti pembebasan lahan, perizinan hingga penyelesaian kontrak. Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat Terbatas (Ratas) tanggal 18 April 2019 bahkan telah memberikan arahan tegas untuk memfasilitasi investor di sektor petrokimia untuk dapat diberikan insentif investasi tax holiday. Hal ini menandakan keseriusan pemerintah untuk merealisasikan mimpi membangun kilang minyak sendiri.

Direktur Promosi Sektoral BKPM Imam Soejoedi menyampaikan hal ini ditangkap oleh BKPM dengan sangat serius. BKPM telah melakukan langkah-langkah penyelesaian permasalahan pembebasan lahan di Kabupaten Tuban secara intensif sejak tahun kemarin dan perizinan-perizinan yang menyandera proyek ini hingga mangkrak. Masih ada beberapa PR (pekerjaan rumah) kecil terkait beberapa perizinan yaitu izin-izin lingkungan. Saat ini sedang dalam proses percepatan kerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Kepala BKPM turun langsung dengan menggandeng Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Tuban serta Pertamina. Penyelesaian proyek ini adalah prioritas pemerintah untuk membangun hilirisasi industri di dalam negeri sehingga Indonesia dapat mengurangi defisit neraca impor, ketergantungan akan impor minyak dan dapat membangun ketahanan industri nasional,” ujar Imam.

Kepala BKPM membentuk tim khusus dalam internal BKPM untuk mempercepat penyelesaian masalah di Tuban. Di awal bulan Februari 2020, Kepala BKPM telah mengunjungi lokasi proyek untuk menyelesaikan negosiasi dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut dilakukan karena proyek ini akan memberikan dampak positif secara langsung, diantaranya penyerapan hingga 20.000 tenaga kerja pada saat konstruksi dan 2.500 pekerja dalam tahap operasional.

“Alhamdulilah, kami sempat ke sana (Tuban) sebelum adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) ini. Kepala BKPM menaruh perhatian sangat besar pada proyek Tuban. Beliau membentuk tim khusus untuk mengawal investasi ini sampai jadi, bahkan tidak segan untuk turun langsung. Di samping nilai investasinya yang besar mencapai Rp211,9 triliun, keberhasilan proyek ini akan memberikan manfaat sangat besar bagi anak bangsa. Oleh karena itu, wajib dikawal! Targetnya 2026 sudah bisa beroperasi,” ujar Imam dalam keterangannya di BKPM pagi ini.

Sementara itu, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia (MP2) Pertamina Ignatius Tallulembang menyatakan bahwa GRR Tuban adalah salah satu proyek yang menjadi prioritas untuk segera diselesaikan. Pertamina dan Rosneft bahkan telah menandatangani kontrak desain Kilang Tuban dengan kontraktor terpilih pada Oktober 2019 yang lalu. Saat ini Basic Engineering Design (BED) dan Front End Engineering Design (FEED) tengah berjalan.

“Dengan dukungan semua pihak, pembangunan kilang diharapkan berjalan lancar dan selesai sesuai waktu yang ditargetkan, sehingga kita bisa berdaulat secara energi,” pungkas Ignatius dalam keterangan persnya di tempat terpisah.(*)



BKPM: Industri Makanan Paling Diminati di Sektor Manufaktur

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2020
Sektor manufaktur mengalami tantangan sekaligus lompatan yang besar di era kemajuan teknologi digital dan internet, atau kerap kali disebut era industri 4.0. Presiden RI Joko Widodo bahkan telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0 di tahun 2018 yang menjadi acuan strategi dan arah revitalisasi sektor manufaktur. Ada 5 (lima) sektor industri yang menjadi tulang punggung Making Indonesia 4.0, yaitu industri makanan dan minuman (mamin), tekstil dan pakaian, otomotif, kimia serta elektronik.



Kurangi Impor Minyak, BKPM Gandeng Perusahaan Korea Bangun Kilang Minyak Dumai

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2020
PT Pertamina (Persero), PT Nindya Karya (Persero), dan konsorsium perusahaan Korea melakukan penandatanganan nota kesepahaman secara virtual disaksikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia. Nota kesepahaman bertujuan untuk mengkaji peluang bisnis, hubungan kerja sama, dan pelaksanaan kegiatan bersama dalam industri minyak dan gas di Indonesia, secara khusus pada kegiatan Refinery Development Master Plan (RDMP) Unit Pengolahan II Dumai. Penandatanganan dilakukan dalam jaringan (daring) melalui konferensi video kemarin siang (20/5). 

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh perwakilan masing-masing perusahaan yaitu PT Pertamina (Persero) oleh Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang; PT Nindya Karya (Persero) oleh Direktur Utama Haedar Karim; dan konsorsium Korea diwakili oleh Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung. 

Kepala BKPM menyampaikan inisiatif kerja sama ini diprakarsai saat kunjungannya ke Korea Selatan pada akhir tahun 2019. Seusai kunjungan, Kepala BKPM berusaha ‘mengawinkan’ ketiga pihak agar terjadi kesepakatan dalam pengelolaan proyek.

“Kami ucapkan terima kasih kepada para pihak yang mewujudkan inisiatif ini, dari Pertamina, Nindya Karya, dan konsorsium Korea Selatan. Ini merupakan ‘buah’ dari inisiatif yang kita bangun bersama sejak tahun lalu. Meskipun saat ini dunia menghadapi pandemi Covid-19, para pihak tetap menjaga komitmennya untuk menindaklanjuti rencana kerja sama. Saya harap investasi dapat memiliki makna strategis di mana saat ini harga minyak lagi turun,” ucap Bahlil dalam sambutannya.

Bahlil menilai bahwa proyek RDMP Unit Pengolahan II Dumai ini penting karena merupakan salah satu dari beberapa RDMP prioritas PT. Pertamina. “Proyek dengan nilai USD 1,5 miliar ini dapat meningkatkan kapasitas produksi minyak dan bahan bakar minyak dalam negeri, sehingga akan mengurangi ketergantungan impor minyak Indonesia yang diharapkan mampu mengatasi defisit transaksi berjalan ke depannya. Semoga dapat berjalan dengan baik serta dapat memberikan multiplier effect terhadap pemerataan pembangunan di Indonesia secara keseluruhan,“ lanjut Bahlil.

Penandatanganan nota kesepahaman sejalan dengan upaya mendukung percepatan pelaksanaan megaproyek tersebut yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden No. 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. BKPM mendorong terciptanya kemitraan strategis antara perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk menjalankan proyek tersebut. 

“Pemerintah akan hadir bersama dengan Pertamina untuk membantu memfasilitasi dan memastikan proyek dapat berjalan dengan aman. Begitu penandatanganan dilakukan, kita bisa langsung masuk masa percepatan. Kami akan libatkan juga pengusaha nasional yang ada di daerah sehingga terjadi kolaborasi. Kami juga akan bantu terkait insentif fiskal dan perizinannya. Tidak perlu ada keraguan. BKPM akan bantu proyek ini,” tegas Bahlil.

Pihak Pertamina yang diwakili oleh Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Ignatius Tallulembang juga menyampaikan bahwa proyek ini memang menjadi prioritas untuk cepat diselesaikan. 

“Dengan penandatanganan nota kesepahaman ini, Nindya Karya dan konsorsium Korea telah menjadi strategic partner bersama Pertamina dan akan melakukan kajian upgrading Kilang Dumai. Pertamina berharap Desember 2020 ada milestone penting yang dapat dicapai," jelasnya.

Nindya Karya sebagai salah satu BUMN yang bergerak di bidang konstruksi dan investasi menyambut dengan serius kerja sama ini dan akan melaksanakan tahapan berikutnya sesuai dengan timeline yang disepakati.

“Kami dukung penuh. Mengingat proyek-proyek ini merupakan proyek strategis dengan nilai investasi yang cukup besar, yang juga merupakan roadmap negara kita untuk mewujudkan program ketahanan energi. Sekali lagi, Nindya Karya akan melaksanakan dengan mempersiapkan sumber daya terbaik dari perusahaan, sehingga proyek besar ini akan dapat berhasil sesuai harapan kita bersama,” ujar Direktur Utama Nindya Karya Haedar Karim.

Dalam kesempatan yang sama, konsorsium perusahaan Korea yang diwakili oleh Chairman DH Global Holdings Co. Ltd. Jung Sam Seung juga merasa terhormat dan bersyukur atas penandatangan nota kesepahaman ketiga pihak di tengah banyak kesulitan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19.

"Secara khusus saya ingin menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia yang telah menginisiasi konsep konsorsium tiga pihak hingga penandatanganan nota kesepahaman ini, mendorong masing-masing pihak, dan memberikan dukungan yang amat baik. Nota kesepahaman ini adalah langkah pertama dan landasan bagi keberhasilan penyelesaian proyek. Sebuah pencapaian bersejarah dalam proyek pengolahan kilang Dumai, di mana DH Group menjadi salah satu pihak terlibat selain perusahaan-perusahaan Korea lainnya. Kami bertiga akan melakukan yang terbaik untuk menjalankan proyek dengan sukses dan mohon dukungannya,” jelas Jung Sam Seung dalam keterangan persnya. (***)



BKPM: Sektor Manufaktur, Hilirisasi, dan Alat Kesehatan Jadi Prioritas Saat Ini

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi pembicara dalam diskusi virtual bertemakan “Investasi di masa Pandemi” yang diselenggarakan oleh Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) pada Rabu malam (13/5). Diskusi ini menyoroti dampak pandemi COVID-19 terhadap investasi di Indonesia.



BKPM Terima Donasi Hand Sanitizer dari Cap Lang Untuk Tangani COVID-19

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2020
Jakarta, 13 Mei 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menerima bantuan dari investor dalam rangka pencegahan penyebaran virus COVID-19. Kali ini, PT Eagle Indo Pharma melalui Yayasan Cap Lang Peduli memberikan sumbangan berupa 9.936 botol hand sanitizer untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Sumbangan juga didukung oleh PT Harumi Indonesia yang merupakan distributor produk-produk PT Eagle Indo Pharma. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menerima bantuan tersebut yang diserahkan langsung oleh Ketua Pembina Yayasan Cap Lang Peduli Yusron Ihza Mahendra dan CEO PT Eagle Indo Pharma Susanti Halim di Kantor BKPM, Jakarta kemarin siang (12/5).

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengapresiasi peran yang ditunjukkan oleh PT Eagle Indo Pharma. “Kami berterima kasih atas bantuan yang diberikan. Tentunya produk hand sanitizer yang diberikan akan berguna bagi pencegahan penularan COVID-19. Menyangkut izin perusahaan adalah kewajiban BKPM untuk membantu,” ujar Bahlil.

Yusron Ihza Mahendra menyampaikan terima kasih atas kecepatan layanan perizinan BKPM. Sebelumnya, produk hand sanitizer yang di produksi PT Eagle Indo Pharma ditargetkan untuk diekspor. Akan tetapi, untuk membantu pemerintah memerangi COVID-19, perusahaan memproses izin edar di dalam negeri melalui sistem Online Single Submission (OSS) BKPM yang telah terintegrasi dengan sistem di Kementerian Kesehatan, sehingga hand sanitizer yang diproduksi dapat membantu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Oleh karena itu, kami datang ke BKPM untuk meminta bantuan perizinan dan akhirnya dapat diselesaikan permasalahannya. Kita akhirnya bisa memberikan suplai pasar dan juga memberikan donasi kepada Palang Merah Indonesia (PMI) dan BKPM,” ungkap Yusron Ihza Mahendra yang juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Jepang.

PT Eagle Indo Pharma merupakan salah satu perusahaan yang memanfaatkan fasilitas percepatan izin kesehatan yang dilakukan oleh BKPM. Seperti yang kita ketahui bersama, pada awal virus COVID-19 ada di Indonesia awal Maret lalu, hand sanitizer menjadi salah satu barang langka bagi masyarakat. Kelangkaan tersebut dimanfaatkan oleh beberapa oknum utuk melakukan penimbunan dan penjualan dengan harga tinggi. Mengatasi hal tersebut, BKPM mendorong perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan produksinya sehingga tidak lagi terjadi kelangkaan produk dan harga jual kembali normal.

BKPM akan terus memfasilitasi investor-investor yang ingin berpartisipasi membantu pemerintah mengatasi virus COVID-19, baik dalam kemudahan perizinan maupun pendistribusian donasi.(*)



BKPM-Kemlu Perkuat Kerjasama untuk Genjot Investasi

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjadi narasumber dalam Webinar Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) dengan topik “Mempertahankan Momentum Investasi: Strategi Peningkatan Investasi Pasca COVID-19” kemarin sore (6/5). Acara ini diikuti oleh 34 Kepala Perwakilan RI di seluruh dunia antara lain dari Kedutaan Besar RI (KBRI) di Rusia, KBRI di Uni Emirat Arab, KBRI di Jerman, KBRI di Tiongkok, KBRI di Italia, KBRI di Belgia merangkap Luksemburg dan Uni Eropa, serta KBRI di Turki.



BKPM: Kendati COVID -19, Izin Komersil Terus Diburu

   
Publikasi / Siaran Pers / Mei 2020
Dua bulan setelah wabah COVID-19 terjadi di Indonesia, iklim berusaha di tanah air masih menunjukkan sentimen positif. Dirilis dari data Pusat KOPI BKPM (Komando Operasi dan Pengawalan Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal) hari ini (5/5), jumlah pemohon Izin Operasional/ Komersial (IOK) periode 1-30 April 2020 mencapai 23.487 dimana ada kenaikan hingga 26,5% dari bulan Maret yang tercatat sebesar 18.561. Nilai IOK ini bahkan tertinggi sejak bulan Januari 2020.



Berikan Kemudahan Bagi Pengusaha Nasional, Kementerian BUMN dan BKPM Tanda Tangani Nota Kesepahaman

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Agar kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih cepat, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menandatangani Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Tugas dan Fungsi Lingkup Kementerian Badan Usaha Milik Negara dan Badan Koordinasi Penanaman Modal pada hari ini (30/3) di kantor Kementerian BUMN. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh para pejabat dari masing-masing kementerian dan perusahaan-perusahaan BUMN melalui konferensi video.

Nota Kesepahaman ditujukan agar kedua pihak dapat saling membantu dan saling mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Seluruh BUMN di Indonesia menjadi salah satu pihak yang mendapat manfaat langsung dari Nota Kesepahaman. Kerja sama yang dapat dilakukan antara BUMN dengan BKPM antara lain berupa pertukaran informasi dan data untuk peningkatan realisasi investasi, percepatan perizinan berusaha, kegiatan promosi bersama (joint promotion) serta fasilitasi investasi perusahaan BUMN yang berada di bawah pembinaan Kementerian BUMN.

Saat ini, wabah Covid-19 telah menyebabkan resesi ekonomi dunia sebagaimana dikatakan oleh Direktur International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva dalam kutipan Jumat lalu (27/3). Resesi ekonomi ini tentunya juga dirasakan oleh Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian BUMN dan BKPM ingin agar Nota ini menjadi simbol sinergi antar instansi pemerintah yang dapat membangun rasa optimisme publik di tengah krisis yang terjadi.

Erick Thohir tidak mengelakkan kalau penyebaran virus ini tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, namun juga ekonomi negara. Namun, pemerintah tidak akan tinggal diam. “Berbagai elemen pemerintah, termasuk BUMN, akan berupaya untuk meminimalkan dampak ekonomi yang terjadi. Salah satunya kami dorong untuk tetap beroperasi dan bisa memanfaatkan fasilitasi perizinan serta data-data investasi yang ada di BKPM,” pungkas Erick Thohir.

Tanpa ragu, gagasan ini pun didukung oleh Kepala BKPM. Sejak Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha (Inpres 7/2019), seluruh proses perizinan yang ada di Kementerian dan Lembaga Lainnya telah efektif berjalan di BKPM. BUMN yang mengelola berbagai kegiatan usaha tentunya juga harus mengurus perizinannya ke BKPM melalui sistem Online Single Submission (OSS). “Inilah yang harus dimanfaatkan juga oleh perusahaan milik negara. Jangan hanya teman-teman pengusaha swasta saja yang mendapat kemudahan, tapi BUMN juga harus,” tegas Bahlil.

Nota Kesepahaman ini adalah yang pertama bagi Kementerian BUMN dan BKPM. Harapannya Nota ini dapat ditindaklanjuti oleh para BUMN dengan membuat kerja sama dengan BKPM sesuai dengan lingkup usaha dan keperluannya masing-masing.

(*)



Percepat Perizinan, BKPM Bangun Pusat Kopi

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Di tengah upaya turut mencegah penyebaran Covid-19, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meluncurkan Command Center atau populernya disebut dengan Pusat Kopi BKPM pada pagi ini (23/3) di kantor BKPM, Jakarta. Pusat Kopi adalah singkatan dari Pusat Komando & Pengawalan Investasi. Disiapkan sejak tahun 2019 lalu, Pusat Kopi ini ditujukan sebagai pusat komando/monitoring untuk pembuatan keputusan dalam mendukung respon suatu kejadian-kejadian penting.



BKPM Percepat Izin Demi Penanganan Covid-19

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Dalam rangka penanggulangan penyebaran virus corona di Indonesia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dengan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto bersepakat untuk memberikan percepatan perizinan bagi perusahaan penyedia peralatan kesehatan (alkes). Hal ini disampaikan oleh Plt Deputi Pengembangan Iklim Penanaman Modal (PIPM) Yuliot dalam keterangan persnya hari ini (20/3/2020).



BLUSUKAN INCOGNITO KEPALA BKPM- Pembebasan Lahan Kilang Tuban Tuntas April

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meluncur ke Tuban, Jawa Timur baru-baru ini. Bahlil melakukan blusukan incognito ke lokasi lahan yang dibebaskan dan menemui warga yang lahannya mendapat pembebasan.



Pelayanan Offline OSS Dihentikan Sementara Demi Menangkal Covid-19

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Layanan perizinan dan non perizinan secara tatap muka di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BKPM ditutup sementara guna meminimalisir penyebaran Covid-19, dikutip dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam Konferensi Pers sore ini di BKPM (16/3).



Kunjungi Jawa Timur, Kepala BKPM Cek Kesiapan Industri

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia melalukan lawatan kerja ke Jawa Timur mulai hari ini hingga besok (14-15 Maret). Agenda kunjungan kerja Kepala BKPM ke Jawa Timur yang kedua kalinya adalah untuk bertemu dengan Bupati Kabupaten Gresik serta berkunjung ke kawasan industri JIIPE (Java Integrated Industrial and Port Estate).



Di depan Diplomat, Bahlil Ungkap Investasi Mangkrak di Tahap Ini

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia sampaikan penyebab investor tak berumur panjang di saat memulai investasi di Indonesia. Salah satu penyebabnya yaitu investor tidak dikawal sampai realisasi investasi.



Pelajaran dari Corona, BKPM: FDI Kian Strategis

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai banyak pelajaran yang dapat diambil dari merebaknya Virus Corona. Salah satunya, Corona ini mengingatkan semua pihak pentingnya investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI).



Integrasikan OSS dengan IBOSS, BKPM Teken MoU Bersama Pemko Batam dan BP Batam

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Dalam rangka meningkatkan harmonisasi pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bersama Badan Pengusahaan (BP) Batam dan Pemerintah Kota Batam menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Sistem OSS dengan Sistem Indonesia-Batam OSS (IBOSS) dalam Rangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada hari Senin (9/3) siang di Kantor BKPM, Jakarta.



Kepala BKPM tegaskan Pejabat Penghubung K/L di PTSP Pusat merupakan Garda Terdepan Investasi Indonesia

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengadakan pertemuan dengan Pejabat Penghubung Kementerian/Lembaga (K/L) yang bertugas di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di kantor BKPM, Jakarta dalam rangka implementasi Instruksi Presiden (Inpres) No.7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.



Corona Mewabah, BKPM Menerima Delegasi Investor Kakap Korsel

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Meski diterpa wabah corona, animo investor mendatangi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tidak berkurang. Hari ini, Kamis (5/3), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerima delegasi dan misi investasi perusahaan besar asal Korea Selatan di Kantor BKPM, Jakarta Selatan.

Delegasi ini menyatakan minatnya berinvestasi di bidang cold storage dan industri aspal di Indonesia Timur. “Kepala BKPM menyampaikan bahwa di tengah ancaman wabah Covid-19 di dunia, rencana investasi ini menunjukan bahwa Indonesia masih menjadi maskot bagi perusahaan asing dan dalam negeri terus melakukan investasi di Indonesia. Sinyal ini memberikan optimisme akan capaian realisasi investasi tahun 2020 meskipun wabah Covid-19 sudah melanda Indonesia,” ujar Imam Soejoedi Direktur Promosi Sektoral BKPM yang mendampingi Kepala BKPM dalam pertemuan.

Sebagaimana diketahui, baik Korea Selatan dan Indonesia saat ini tengah menghadapi ancaman wabah Korona. Meski demikian, minat dari investor untuk melakukan kunjungan terkait investasi di kedua negara belum mengalami penurunan.

Imam mengatakan, investor Korea Selatan mengincar pembangunan cold storage maupun industri aspal di wilayah Indonesia Timur. “Rencana investasi cold storage ini sangat berdampak tidak hanya bagi industri makanan dan minuman serta industri perikanan, namun juga bagi para nelayan dan petani. Fasilitas cold storage yang akan dibangun akan menggunakan teknologi pendinginan paling mutakhir dengan suhu minus 150°C. Sehingga akan sangat membantu produk-produk menjadi lebih awet. Di samping itu, teknologi ini juga ramah lingkungan sehingga tidak merusak wilayah sekitarnya,” ucap Imam.

Sementara itu, untuk investasi aspal di Kawasan Timur Indonesia tentunya akan bermanfaat bagi neraca perdagangan Indonesia. Pasalnya, sebesar 80 persen produk aspal nasional masih diimpor. Investasi ini tidak hanya membuka lapangan kerja namun juga merupakan substitusi produk impor. “Nilai manfaat yang diberikan dari investasi ini akan berlipat-lipat. Inilah yang harus kita kupas dari sebuah minat investasi. Tidak hanya angka investasinya, namun juga kualitasnya, bagaimana manfaatnya kepada masyarakat,” pungkas Imam.

Terkait investasi ini, BKPM melalui Direktur Promosi Sektoral Imam akan mengawal rencana investasi ini hingga terealisasi. Imam memastikan bahwa kedua rencana investasi tersebut tidak hanya memberikan nilai tambah (multiplier effect) yang tinggi, namun juga akan memberdayakan ekonomi lokal. BKPM akan meminta kepada perusahaan untuk bermitra dengan pengusaha nasional di daerah. “Kita dorong bermitra. Daerah tentu bisa menjadi bagian dari supply chain-nya,” tegas Imam.

(*)



Respon BKPM Terhadap Pandemi Virus Corona

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) turut prihatin atas ancaman pandemi global Virus Corona (Covid-19). Penyebaran Covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian global terutama dari sisi industri, perdagangan, investasi dan pariwisata. Indonesia yang merupakan bagian dari rantai suplai global tentunya tidak terlepas dari gejolak tersebut.



Dorong Reinvestasi, BKPM Merevitalisasi Investor Lama

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan merevitalisasi investor-investor lama yang selama ini kurang mendapat perhatian. Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo di Jakarta hari ini (3/3) dalam keterangannya mengatakan, potensi rencana investasi dari investor lama saat ini sangat besar.

“Sesuai arahan dari Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, kita tidak boleh hanya fokus pada investor-investor baru. Sebab investor-investor lama peran mereka besar dalam mendorong investasi selama ini. Sebab mereka masuk disaat negara mengalami keterbatasan fasilitas dan infrastruktur,” ujar Rizal.

Sebab itu, BKPM akan merevitalisasi kontribusi dan peran investor lama baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Rizal mengatakan, dalam beberapa pekan terakhir, Kepala BKPM telah mulai menyelesaikan hambatan-hambatan investasi yang dialami oleh investor lama.

“Satu-satu masalah mereka mulai diurai dan dieksekusi langsung oleh Pak Kepala dan timnya. Yang mangkrak-mangkrak banyak. Ada masalah lahannya diserobot, ada yang minta insentif fiskal, ada masalah Amdal, ada yang terbentur regulasi. Jadi mereka mau reinvestasi tapi kendalanya banyak. Kita bantu selesaikan investasinya yang mangkrak-mangkrak itu,” ujar Rizal.

Rizal mengatakan, gagasan revitalisasi investor lama ini muncul dari para investor lama itu sendiri. “Jadi investor lama dan besar-besar ini datang sendiri menjumpai Kepala BKPM. Mereka bilang kita mau investasi ulang, kita mau ekspansi ulang. Kita sudah lama tanam duit disini. Kita lihat Bapak tidak banyak-banyak teori-teori, tidak makro-makro, praktis, dan berani langsung eksekusi. Ini yang kita tunggu. Kebijakan perizinan juga semakin tersentralisasi. Tidak dipingpong lagi sana-sini. Kata mereka, kami optimistis sekali. Ada dari Indofood, Toyota, Malindo, Agung Sedayu, Lippo Group dan sebagainya pokoknya banyak,” ujar Rizal.

Rizal mengatakan, para investor lama juga siap bermitra dengan pengusaha-pengusaha di daerah guna memberdayakan pengusaha dan ekonomi daerah dimana investasi mereka beraktifitas. “Salah satu persyaratannya mereka akan bermitra dengan pengusaha-pengusaha daerah. Dan mereka tidak keberatan bahkan ada yang siap membina pengusaha-pengusaha lokal, dengan catatan pemerintah benar-benar melindungi dan memudahkan investasi mereka,” pungkas Rizal.

(*)



LG Bantu Indonesia Tangani COVID-19

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Sebagai bentuk dukungan terhadap upaya menanggulangi wabah COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, LG berinisiatif memberikan bantuan diagnostic kit sebanyak 50.000 buah dari Korea Selatan. Bantuan alat tes COVID-19 ini merupakan donasi dari 4 (empat) perusahaan di bawah naungan LG yaitu LG Electronics, LG Chem, LG Innotek, dan LG International Indonesia. Keterangan ini disampaikan oleh Lee Chang Hyun, Presiden Direktur LG International Indonesia mewakili keempat perusahaan tersebut, melalui surat resmi yang dikirimkan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia (29/3).

Data WHO menunjukkan pandemi global telah terjadi di lebih dari 190 negara. Korea Selatan juga diterpa wabah yang disebabkan oleh virus corona ini, namun telah melewati fase puncak penyebarannya. COVID-19 kini tengah mewabah di Indonesia. Karena itu LG menyampaikan simpati kepada bangsa Indonesia.

"Seiring dengan semangat kemitraan strategis khusus, saling berbagi dan saling mendukung, kami merasa terpanggil dan peduli untuk dapat berpartisipasi di dalam memerangi wabah tersebut," jelas Presiden Direktur LG International Indonesia Lee Chang Hyun.

Rencananya diagnostic test kit ini akan diserahkan kepada pemerintah Indonesia secara bertahap mulai minggu depan.

Merespon bantuan yang diberikan oleh LG, BKPM sangat mengapresiasi kontribusi yang diberikan kepada bangsa Indonesia. BKPM akan berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mendistribusikannya. “Kami sangat berterima kasih atas donasi alat tes COVID-19 yang saat ini memang sangat dibutuhkan. Di sini kita bisa melihat bahwa LG tidak hanya sebagai investor, melainkan juga sahabat bagi Indonesia. Tentunya ke depan kita berharap penguatan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan yang selama ini telah terjalin baik,” ucap Tina Talisa Juru Bicara BKPM.

LG merupakan grup usaha dari Korea Selatan yang memiliki beberapa bidang usaha di Indonesia. Perusahaan yang telah lama beroperasi antara lain LG Electronics yang telah berinvestasi di Indonesia selama sekitar 30 tahun, LG Chem yang telah membuka cabang di Indonesia untuk melakukan usaha trading di bidang petrokimia, LG Innotek yang memproduksi digital tuner dan suku cadang elektronik, serta LG International Indonesia yang bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit, pertambangan batubara, dan energi terbarukan. Berdasarkan data yang ada di BKPM, investasi Korea Selatan sepanjang tahun 2019 lalu berada pada peringkat 7 dengan total investasi sebesar US$ 1,07 miliar.

(*)



Ke depan, Investasi China-Jepang Bersaing Ketat

   
Publikasi / Siaran Pers / Maret 2020
Indonesia Investment Promotion Center Badan Koordinasi Penanaman Modal (IIPC BKPM) di Tokyo, Jepang melaporkan realisasi investasi Jepang ke Indonesia 2014-2019 mencapai US$ 25,2 miliar atau senilai Rp 365,4 triliun. Dengan akumulasi tersebut, dalam periode 2014-2019, investasi Jepang selalu bertengger di posisi kedua terbesar setelah Singapura.

Menanggapi pencapaian tersebut, BKPM mengapresiasi kerja keras IIPC di Tokyo, Jepang. “Kita sangat mengapresiasi kerja keras IIPC di Tokyo. Sebab dalam segala keterbatasan dana dan sebagainya, pengawai BKPM di sana tetap bekerja keras mempromosikan investasi Indonesia di Jepang,” ujar Anggota Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo di Jakarta hari ini dalam keterangannya.

Rizal mengatakan, mempertahankan Jepang sebagai salah satu investor terkemuka di Indonesia tidaklah mudah. Pasalnya, persaingan antar negara dalam merebut investasi Jepang juga berjalan sangat ketat. “Banyak negara membuka karpet merah bagi investor dengan memperbaiki diri secepat mungkin. Dulu kita masih rangking teratas sebagai negara tujuan investasi Jepang. Sekarang tidak lagi. Kita mungkin sudah digeser Vietnam dan Thailand,” ujar Rizal.

Tak hanya itu, disisi lain, negara asal investor yang masuk ke Indonesia juga kian kuat persaingannya. Salah satu negara yang bakal menjadi pesaing kuat Jepang adalah China. “Fenomena China ini saya kira akan menjadi cacatan teman-teman kita di IIPC BKPM Tokyo. Bahwa Jepang mendapatkan lawan yang tangguh ke depan,” ucap Rizal.

Sebagaimana diketahui, untuk pertama kalinya, China merebut posisi negara kedua terbesar yang berinvestasi di Indonesia, mendahului Jepang yang saat ini menempati posisi ketiga pada 2019. China tercatat menanamkan investasi di Indonesia dengan nilai US$ 4,7 miliar pada 2019. Sedangkan Jepang tercatat menanamkan investasi dengan nilai US$ 4,3 miliar. Sedangkan untuk peringkat pertama tetap dimiliki oleh Singapura dengan nilai investasi sebesar US$ 6,5 miliar. BKPM sendiri mencatat realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia sepanjang 2019 mencapai Rp. 423,1 triliun. Angka tersebut berkontribusi 52,3% dari total nilai investasi pada 2019 yang mencapai Rp. 809,6 triliun.

Rizal mengatakan, Kebijakan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sangat inklusif terhadap negara manapun yang berinvestasi di Indonesia. Tidak ada perlakuan secara ekslusif kepada negara manapun. “BKPM sangat inklusif. Tidak ada prioritas kepada investasi manapun. Siapa cepat dia dapat. Mungkin China lebih agresif dan lebih risk taker,” ujar Rizal.

Dikatakannya, saat ini BKPM tengah memperkuat layanan terintegrasi Online Single Submission (OSS) guna menjalankan mandat Inpres No 7/2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Pada dasarnya Inpres ini mewajibkan sentralisasi dan pelimpahan wewenang perizinan terkait investasi di BKPM. “Ada 22 Kementerian/Lembaga melimpahkan perizinannya ke BKPM. Kita harapkan sentralisasi ini akan mempermudah bagi investor untuk mengurus berizinan. Jadi, BKPM yang memulai, BKPM juga yang akan mengakhiri. Investor jangan ditawaf lagi ke berbagai kementerian teknis terkait,” ujar Rizal.

(*)



Maluku Utara Menjadi Primadona Baru Investasi Asing di Wilayah Indonesia Timur

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Peningkatan realisasi investasi asing di Provinsi Maluku Utara cukup signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, realisasi investasi PMA (Penanaman Modal Asing) di Provinsi Maluku Utara mencapai US$0,2 miliar dan berada pada peringkat 22 dibandingkan provinsi lainnya, kemudian tahun 2018 realisasi investasinya meningkat menjadi US$0,36 miliar dan naik ke peringkat 18. Di tahun 2019 terjadi lonjakan tajam realisasi investasi di Provinsi Maluku Utara dengan nilai US$1,0 miliar yang menjadikannya berada di peringkat 8 lokasi PMA terbesar.



Ini Penyebab Investasi Singapura Meningkat Tajam

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Realisasi investasi pada Triwulan I (Januari-Maret) Tahun 2020 kembali didominasi oleh investasi dari negara Singapura dengan total investasi sebesar US$2,7 miliar atau 40% dari total investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada periode tersebut. Pada Triwulan I Tahun 2020, investasi Penanaman Modal Asing (PMA) berkontribusi sebesar Rp98,0 triliun dan Penamanan Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp112,7 triliun dengan total realisasi investasi mencapai Rp201,7 triliun atau 23,8 % dari target realisasi investasi tahun 2020 yaitu Rp886 triliun.



BKPM dan CJ Indonesia Telah Distribusikan 75.000 Paket Donasi Makanan Bergizi

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Jakarta, 28 April 2020 – Sebagai tindak lanjut dari donasi Grup CJ Indonesia dalam rangka penanganan wabah COVID-19, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah mendistribusikan bantuan 75.000 paket makanan bergizi ke rumah sakit, puskesmas, dan komunitas terdampak pandemi yang terjadi di seluruh dunia ini. Pendistribusian paket donasi telah mencapai 15 tahap yang dimulai tanggal 14 April 2020 hingga hari ini (28/4). Sebanyak 5.000 paket dibagikan setiap hari ke lokasi yang berbeda-beda



Pembangunan Infrastruktur Berjalan, Realisasi Investasinya Tertinggi di Triwulan I 2020

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Jakarta, 27 April 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merilis data realisasi investasi triwulan I 2020 dalam konferensi pers digital kepada publik hari Senin lalu (20/4). Dari data tersebut, sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi menerima investasi tertinggi dengan nilai Rp49,3 triliun atau 23,4% dari total realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) periode triwulan I 2020. Peringkat pertama ini bertahan dari tahun sebelumnya, di mana sektor Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi juga menjadi yang tertinggi dengan Rp139 triliun atau 17,2 % dari total realisasi investasi sepanjang tahun 2019



Serapan Tenaga Kerja Triwulan I 2020 Naik 29%

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Jakarta, 23 April 2020 – Realisasi investasi di Indonesia pada periode Triwulan I tahun 2020 ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi 303.085 Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers mengenai realisasi investasi Triwulan I tahun 2020 yang dilakukan secara daring pada awal pekan ini (20/4). Total penyerapan TKI dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukkan data yang seimbang, yaitu 151.166 TKI dari PMDN dan sebanyak 151.919 TKI dari PMA.

Bahlil menjelaskan bahwa terjadi peningkatan penyerapan TKI dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 lalu yang menyerap TKI sebanyak 235.041 pekerja.

“Jika kita amati data Triwulan IV setiap tahunnya selama 5 tahun terakhir, penyerapan TKI cenderung meningkat. Hal tersebut dikarenakan perusahaan akan banyak merekrut tenaga kerja untuk menyelesaikan pekerjaannya di akhir tahun. Harapannya, pada Triwulan IV tahun 2020 ini realisasi investasi dapat menyerap lebih dari 400.000 TKI, sehingga kita dapat menciptakan lebih dari 1,3 juta lapangan pekerjaan,” ujar Bahlil menanggapi pertanyaan dari rekan media.

Bahlil menyampaikan bahwa pemerintah akan mendorong sektor manufaktur yang memberikan nilai tambah dan sektor padat karya. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, dimana output dari realisasi investasi yaitu penciptaan lapangan kerja. “Seperti yang kita ketahui, 60% pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi yang erat kaitannya dengan daya beli masyarakat dan kepastian pendapatan. Maka dari itu, penciptaan lapangan pekerjaan jelas menjadi kunci pertumbuhan perekonomian Indonesia,” tambah Bahlil.

Tidak dapat dipungkiri, adanya wabah Covid-19 di Indonesia menyebabkan perusahaan tidak dapat melakukan penerimaan tenaga kerja secara masif. Namun pemerintah terus menghimbau perusahaan untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada karyawannya. “Pemerintah juga memberikan stimulus-stimulus bagi pengusaha seperti penurunan PPh badan, PPN kita tunda bayar, dan untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kredit pokok tambah bunga ditunda pembayarannya selama 6 bulan,” ungkap Bahlil.

Sesuai dengan data BKPM, realisasi investasi pada Triwulan I tahun 2020 mencapai Rp201,7 Triliun, artinya naik 8,0% dibanding periode yang sama tahun 2019 sebesar Rp195,1 triliun. Realisasi investasi pada triwulan pertama ini sudah mencapai 23,8% dari target investasi tahun 2020 sebesar Rp886,1 triliun. (*)



Terus Berkomitmen Fasilitasi Investasi, BKPM Bekerja Sama dengan Bank DBS Indonesia

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Jakarta, 22 April 2020 – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Presiden Direktur Bank DBS Indonesia Paulus Sutisna melakukan penandatanganan kesepakatan bersama sebagai bentuk kerja sama dalam rangka meningkatkan investasi asing langsung, dan mempererat hubungan ekonomi antara Indonesia dengan negara-negara di mana Bank DBS dan afiliasi beroperasi. Penandatanganan kesepakatan bersama ini dilakukan dalam jaringan (daring) melalui konferensi video siang ini (22/4).

Bahlil menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19, BKPM tetap berkomitmen memfasilitasi kebutuhan investor sehingga investasi tetap berjalan dengan baik dan dapat mendukung perekonomian bangsa. Walaupun dengan kondisi Pandemi Covid-19 saat ini, tidak menghalangi kerja BKPM dalam melakukan pengawalan investasi.

“Kami ucapkan terima kasih atas gagasan kerja sama ini. Sudah pasti dengan adanya Covid-19 saat ini berdampak buruk terhadap pertumbuhan investasi di Indonesia. Walaupun realisasi investasi di Triwulan I tahun 2020 ini tumbuh, tapi terjadi penurunan Penanaman Modal Asing (PMA). Adanya kerja sama dengan DBS ini, kami harap kita dapat bersinergi, saling bertukar informasi untuk mendukung percepatan investasi di Indonesia,” ujar Bahlil dalam sambutannya.

Melalui kesepakatan bersama ini, investor dapat memperoleh beberapa manfaat, antara lain informasi terkait kebijakan, peraturan penanaman modal, serta edukasi layanan perbankan yang diperlukan oleh investor. Investor juga akan difasilitasi dalam proses perizinan, persyaratan peraturan, hingga aktivasi perbankan, termasuk penanganan permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan investasinya.

“Sebagai salah satu bank besar di Asia, kami memiliki jangkauan regional dimana kami yakin dapat berperan aktif tidak hanya dalam melakukan promosi investasi, namun juga memfasilitasi penanaman modal asing ke Indonesia dan sebaliknya penanaman modal dari pelaku bisnis nasional ke berbagai negara dimana DBS beroperasi,” ujar Paulus Sutisna, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia.

Selain itu, investor akan dibekali dengan wawasan ekonomi seperti pembaruan pasar atau industri setiap triwulan secara rutin dari para ekonom Bank DBS, juga saran pengaturan perbankan yang meliputi pembaruan rutin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga peraturan dan persyaratan Bank Sentral. Kerja sama BKPM dan Bank DBS Indonesia juga mencakup ekosistem yang di dalamnya terdapat konektivitas rantai pasokan untuk mempromosikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) lokal.

Bahlil menyampaikan bahwa kesepakatan bersama ini dilakukan untuk menarik investasi asing masuk ke Indonesia. Dengan banyaknya nasabah Bank DBS di luar negeri, BKPM berharap Bank DBS menarik investor masuk dan selanjutnya kewajiban Pemerintah untuk memfasilitasi kebutuhan investor, melakukan percepatan perizinan, memberikan informasi yang diperlukan terkait penanaman modal. “Ini pertama kalinya saya meneken kerja sama dengan perbankan. Ini tidak sebatas teken-teken saja, tapi juga segera kita berkontribusi positif bagi bangsa dan negara. Kita sama-sama mewujudkan Indonesia yang lebih baik,” ujar Bahlil menanggapi pertanyaan dari media.

Dengan adanya kerja sama ini, Bank DBS Indonesia akan menyediakan layanan-layanan kepada investor, seperti pembukaan akun dengan aplikasi yang melalui satu pintu, solusi perbankan transaksional seperti solusi digital, layanan perdagangan, dan manajemen kas. Dalam kerja sama ini mencakup kegiatan promosi dan pengembangan layanan perbankan yang tersedia di Bank DBS Indonesia.

“Kerja sama BKPM dan Bank DBS Indonesia sejalan dengan tujuan kami untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Melalui promosi bersama ini, Bank DBS selaku mitra terpercaya bisnis, ingin memberikan layanan perbankan yang terdepan dan terpercaya bagi nasabah dan calon investor dengan memberikan fasilitas layanan dan produk yang memudahkan bisnis dalam berinvestasi. Kami berharap dapat berperan sangat aktif guna mendukung pengembangan bisnis nasabah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi negeri melalui tumbuh pesatnya pengembangan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia,” ucap Paulus Sutisna, Presiden Direktur PT Bank DBS Indonesia.(*)



BKPM: Pengemudi Ojek Daring Terima Donasi CJ Indonesia

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Jakarta, 22 April 2020 – Asosiasi Pengemudi Ojek Daring Indonesia (Garda Indonesia) telah menerima bantuan paket makanan bergizi dari CJ Indonesia. Penyaluran bantuan ini merupakan tindak lanjut donasi yang telah diberikan CJ Indonesia senilai Rp 4 miliar melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) minggu lalu (13/4) dalam rangka penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia.

Bantuan yang dikirimkan kepada komunitas Garda Indonesia sudah hampir sebanyak 2.000 paket yang setiap paketnya berisi 2 buah produk roti dan 2 kotak susu cair. Distribusi sudah dilakukan dua kali yaitu Selasa, 14 April 2020 sebanyak 996 paket dan Sabtu, 18 April 2020 sebanyak 1.000 paket.

Tina Talisa Juru Bicara BKPM menyampaikan donasi CJ Indonesia dibagikan ke fasilitas-fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Selain itu juga disalurkan kepada komunitas terdampak COVID-19. "Semoga bantuan ini dapat melengkapi kebutuhan asupan gizi para pengemudi ojek online. Di masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), pengemudi ojek online termasuk yang terkena dampak dan perannya dibutuhkan masyarakat untuk layanan belanja atau pengiriman barang," ucap Tina Talisa.

Igun Wicaksono selaku Ketua Garda Indonesia menyampaikan bahwa pendistribusian paket donasi berjalan lancar dan kondusif, serta dapat menjangkau komunitas-komunitas ojek daring di wilayah Jakarta, Bekasi dan Depok. "Alhamdulillah, kami telah menyampaikan amanah ini kepada para pengemudi, termasuk teman-teman kami yang disabilitas fisik dan tunarungu. Pendistribusiannya berjalan lancar. Semoga bisa menambah semangat teman-teman," ujar Igun Wicaksono.

Sebagian besar anggota komunitas ojek online menyampaikan penurunan penghasilan sebesar 70-90% sejak pandemi COVID-19 terjadi. Dede anggota Garda Indonesia wilayah Kampung Rambutan menyampaikan “Mewakili teman-teman ojek online dari Kampung Rambutan, kami mengucapkan terima kasih atas bantuannya, mudah-mudahan baru awal,” ujar Dede.

Pengemudi ojek online tunarungu Maliki juga turut menyampaikan apresiasinya. “Terima kasih BKPM dan CJ Indonesia atas bantuannya yang sangat membantu kami melakukan aktivitas agar selalu fit dan sehat,” ujar Maliki.

Pada kondisi pandemi COVID-19 ini, BKPM melakukan koordinasi dengan investor-investor asing yang ingin berpartisipasi dalam penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia. Terbukti dari hubungan persahabatan antara Korea Selatan dan Indonesia yang terjalin selama ini, telah disampaikan bantuan dari CJ Indonesia dan sebelumnya dari empat perusahaan di bawah naungan LG Group.(*)



Investasi Triwulan I Tahun 2020 Naik 8,0% Mencapai Rp 210,7 Triliun

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Triwulan I (periode Januari – Maret) Tahun 2020, dengan total investasi mencapai Rp 210,7 triliun, naik 8,0% dibanding periode yang sama tahun 2019, yaitu sebesar Rp 195,1 triliun. Nilai investasi selama Triwulan I Tahun 2020 untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 112,7 triliun dan Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 98,0 triliun. Selama periode Triwulan I Tahun 2020, tenaga kerja yang terserap adalah sebanyak 303.085 tenaga kerja Indonesia.

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa nilai realisasi investasi triwulan pertama tersebut sudah mencapai 23,8% dari target investasi tahun 2020 sebesar Rp 886,1 triliun. Capaian realisasi investasi ini sangat penting untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3% pada tahun 2020 dapat terealisasi.

Dibandingkan tahun 2019, pertumbuhan investasi PMDN pada Triwulan I Tahun 2020 meningkat sebesar 29,3%, dari Rp 87,2 triliun di Triwulan I Tahun 2019 ke Rp 112,7 triliun. Sedangkan, investasi PMA pada Triwulan I Tahun 2020 tersebut melambat 9,2% dibanding Triwulan I Tahun 2019 yang sebesar Rp 107,9 triliun menjadi Rp. 98,0 triliun.

”Mengacu data Triwulan I Tahun 2020 realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2019 tumbuh sebesar 29,3% dan dibandingkan Triwulan IV Tahun 2019 tumbuh sebesar 9,5%. Kami melihat tren positif meskipun ditengah terjadinya pandemi covid-19, BKPM bersama Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bekerjasama melakukan pengawalan investasi.” demikian Bahlil Lahadalia menegaskan dalam konferensi pers di kantor BKPM, Jakarta, 20 April 2020.

BKPM juga mencatat, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Timur (Rp 31,4 triliun, 14,9%); Jawa Barat (Rp 29,9 triliun, 14,2%); DKI Jakarta (Rp 20,1 triliun, 9,6%); Jawa Tengah (Rp 19,3 triliun, 9,1%); dan Riau (Rp 12,8 triliun, 6,0%).

”Hal yang menggembirakan lainnya adalah terjadinya tren peningkatan investasi di luar Jawa, yang tumbuh sebesar 19,3% bila dibandingkan dengan Triwulan I Tahun 2019. Peningkatan realisasi ini disumbang oleh investasi di Indonesia bagian timur, khususnya peningkatan hilirisasi industri hasil tambang mineral pasca pelarangan ekspor bijih nikel.” disampaikan Bahlil.

Pada periode Triwulan I Tahun 2020 realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 102,4 triliun meningkat 19,3% dari periode yang sama pada tahun 2019 sebesar Rp 85,8 triliun.

Sedangkan, realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan sektor usaha (5 besar) adalah: Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi (Rp 49,3 triliun, 23,4%); Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (Rp 24,5 triliun, 11,6%); Listrik, Gas dan Air (Rp 18,0 triliun, 8,6%); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Rp 17,8 triliun, 8,4%), serta Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Rp 17,2 triliun, 8,2%).

Lima besar negara asal PMA adalah: Singapura (US$ 2,7 miliar, 40,0%); R.R. Tiongkok (US$ 1,3 miliar, 18,9%); Hongkong, RRT (US$ 0,6 miliar, 9,3%); Jepang (US$ 0,6 miliar, 8,9%) dan Malaysia (US$ 0,5 miliar, 7,1%).

“Peningkatan capaian realisasi investasi seiring dengan dilaksanakan Program “Eksekusi Realisasi Investasi Besar” yang merupakan pengawalan proyek-proyek investasi besar mulai dari tahap perizinan hingga penyelesaian permasalahan investasi di lapangan, seperti: masalah perizinan dan pengadaan lahan. Hal ini dilakukan guna mempercepat eksekusi realisasi investasi besar yang selama ini terhambat. Selain itu, BKPM juga melakukan kerjasama dengan Kementerian/Lembaga yang merupakan komitmen bersama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk adanya pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan terkait pemberian insentif fiskal seperti tax holiday, tax allowance dan pajak impor barang modal ” jelas Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia dalam acara tersebut.




Bahan Paparan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan I Tahun 2020

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Bahan paparan pada konferensi pers mengenai realisasi investasi Triwulan I Tahun 2020 dapat diunduh pada lampiran berikut.



Izin Sektor Kesehatan Terus Melejit Naik Hadapi COVID-19

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Jakarta, 17 April 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat permohonan Izin Operasional/ Komersial (IOK) Kementerian Kesehatan meningkat sangat signifikan di dua minggu pertama April 2020. Tercatat sebanyak 4.042 IOK Kementerian Kesehatan telah diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) pada 1-14 April 2020.



BKPM Salurkan Donasi Grup CJ

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Jakarta, 16 April 2020 - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengunjungi PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero)/ IPC untuk mendistribusikan donasi COVID-19 yang diberikan oleh Grup CJ Indonesia. Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Anggota Komite BKPM Yukki Nugrahawan Hanafi, dan dihadiri Sekjen DPP Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) Akbar Djohan serta Ketua Umum DPW ALFI Adil Karim.



Dikunjungi Kepala BKPM, Konsorsium Korsel Kirim Hampir 1 Juta APD ke BNPB

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Setelah kunjungan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia ke beberapa pabrik perusahaan penyedia Alat Pelindung Diri (APD) hazmat suit asal Korea Selatan pada minggu pertama April 2020, BKPM menerima laporan menggembirakan bahwa per hari ini (6/4) sebanyak 927.500 APD dari konsorsium yang terdiri dari 6 (enam) perusahaan garmen Korea Selatan di Jawa Barat telah dikirimkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Saat kunjungan ke PT GA Indonesia dan PT Daedong Internasional di Bogor, Kepala BKPM mendapatkan informasi kesulitan meningkatkan produksi karena kelangkaan bahan baku. Karena itu, BKPM berkomitmen membantu akses pengangkutan bahan baku yang diimpor dari Korea Selatan dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Juru Bicara BKPM Tina Talisa mengatakan bahwa keenam perusahaan Korea Selatan ini benar-benar serius berupaya meningkatkan produksi demi memenuhi kebutuhan dalam penanganan COVID-19. Di sisi lain, BKPM langsung berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyelesaikan hambatan pengiriman bahan baku. “Kepala BKPM bukan hanya sekali bertemu dengan konsorsium ini. Terus dimonitor agar jika ada hambatan, bisa segera dicarikan solusi. Kalau produksi ingin naik, maka bahan bakunya harus dikawal ketersediaannya,” ujar Tina Talisa.

Pada hari ini, konsorsium garmen Korea Selatan telah mengirimkan total hampir 1 juta APD ke BNPB. "Padahal saat kami kunjungi 4 April, baru mengirimkan 500 ribu APD dan tidak sampai 2 minggu sudah berhasil produksi hampir 500 ribu lagi,” cerita Tina dalam keterangan pers tertulis sore ini.

Direktur Utama PT GA Indonesia Song Sung Wook sebagai perwakilan konsorsium menyampaikan apresiasi atas keseriusan BKPM. “Terima kasih atas respon cepat dan betul-betul turun langsung memastikan koordinasi ketersediaan bahan bakunya,” ujarnya via telepon.

Konsorsium 6 perusahaan garmen Korea Selatan yang berlokasi di Jawa Barat tergabung dalam Yayasan Indonesia Korea Network (IKN) dan Korean Association Bandung. Konsorsium ini bekerja sama untuk mengejar percepatan pemenuhan kebutuhan baju APD bagi Indonesia.

Kerja sama ini berjalan atas bantuan dan dukungan pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan yang mengizinkan pemakaian bahan baku Korea Selatan untuk membuat baju APD bagi Indonesia.

(*)



BKPM Terima Donasi COVID-19 Dari CJ Indonesia

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Jakarta, 13 April 2020 – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerima sumbangan dari Grup CJ Indonesia untuk membantu penanggulangan wabah COVID-19 di Indonesia. Donasi senilai Rp 4 miliar ini diberikan dalam bentuk alat kesehatan (rapid test kit dan hand sanitizer) dan produk makanan serta minuman bergizi berupa roti dan susu. Selanjutnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyerahkan bantuan secara simbolis kepada perwakilan Puskesmas Kebayoran Baru, Ketua Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda Indonesia) Igun Wicaksono, perwakilan pengemudi Gojek dan Grab hari ini (13/04) di BKPM.



Minat Tinggi, UMK Kebal Isu COVID-19

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Jakarta, 9 April 2020 - Di tengah upaya bersama menghadapi pandemi Covid-19, optimisme pelaku usaha di triwulan pertama 2020 terpantau masih terjaga. Dari data yang dicatat oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui sistem Online Single Submission (OSS), jumlah pemohon Usaha Menengah Kecil (UMK) sejak bulan Januari 2020 tetap konsisten.



CJ Indonesia Grup Donasikan Rp 4 Miliar Bantu Penanganan COVID-19

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menerima bantuan penanggulangan wabah COVID-19 dari perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) asal Korea Selatan. Kali ini bantuan datang dari PT Cheil Jedang Indonesia (CJ Indonesia). CJ Indonesia Grup memberikan donasi senilai Rp 4 miliar berupa alat kesehatan yang terdiri dari rapid test kit, hand sanitizer dan produk makanan serta minuman bergizi berupa roti dan susu, untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Kabar gembira ini diterima oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam surat yang disampaikan oleh Shin Hee Sung Presiden Direktur PT Cheil Jedang Indonesia tanggal 3 April 2020.



BKPM Serahkan Donasi COVID-19 dari LG kepada Gugus Tugas

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah menerima sumbangan bantuan penanggulangan wabah COVID-19 dari LG untuk pemerintah Indonesia. Sebanyak 50.000 buah PCR (polymerase chain reaction) diagnostic test kit telah tiba di Indonesia kemarin (5/4) langsung dari Korea Selatan. Siang ini, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyerahkan secara simbolis donasi tersebut kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diwakili oleh Inspektur Utama BNPB Tetty Saragih di Kantor BKPM.



Bahlil: Dunia Rebutan Bahan Baku APD

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengingatkan, berbagai negara saat ini tengah mengalami kelangkaan bahan baku Alat Pelindung Diri (APD). Dunia tengah berebutan bahan baku APD. Sebab itu, pemerintah tak akan segan-segan menindak pihak-pihak yang mempersulit industri.



Donasi COVID-19 dari LG Segera Tiba di Indonesia

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
LG merealisasikan janjinya untuk memberikan bantuan penanggulangan wabah COVID-19 kepada pemerintah Indonesia. Sebanyak 50.000 buah PCR (polymerase chain reaction) diagnostic test kit siap diterbangkan dari Korea Selatan dan akan diterima oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia besok 5 April 2020.



Sepanjang Maret 2020, BKPM Terbitkan Lebih dari 5.000 Izin Kesehatan

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Di tengah kondisi pandemik COVID-19 ini, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berkomitmen memberikan dukungan kepada para pelaku usaha untuk mengoptimalkan ketersediaan alat-alat kesehatan (alkes) melalui percepatan permohonan perizinan. BKPM terus memonitor dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan tersebut agar tidak mengalami kendala, terutama terkait perizinan.



Bahlil Perintahkan Investor Produksi Alkes Secara Massal

   
Publikasi / Siaran Pers / April 2020
Jakarta, 1 April 2020 – Setelah percepatan izin sektor kesehatan diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Kesehatan dalam rangka pencegahan penyebaran wabah COVID-19, beberapa perusahaan sudah langsung memanfaatkan fasilitas tersebut. Di tengah pengurangan mobilisasi kegiatan, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyempatkan diri berkunjung langsung ke pabrik PT Multi One Plus di Gunung Putri, Bogor untuk memastikan peningkatan produksi alat kesehatannya.



BKPM Dukung Investasi Hijau di Tanah Papua

   
Publikasi / Siaran Pers / Februari 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menghadiri pembukaan High Level Meeting (HLM) on Green Investment Blueprint for Papua and West Papua tanggal 26-27 Februari 2020 di Sorong, Papua Barat pagi ini. Kegiatan ini turut dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, dan Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibdjo.

Forum ini memberikan pandangan lebih jauh akan potensi investasi hijau kepada pelaku usaha dan masyarakat. Skema investasi hijau sangat menjanjikan karena terkait dengan perekonomian dan kesejahteraan masyakarat. Pertemuan ini menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain pengembangan tanaman kopi, pala, dan coklat yg dapat dikelola oleh petani-petani menengah ke bawah. Bagaimana peran Gubernur Papua Barat dalam mengembangkan potensi produk pertanian ini. Pada intinya dari sisi investasi semua sepakat untuk kesejahteraan rakyat Papua.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini.



Bahlil Berang Masih Ada Pungli Investasi!

   
Publikasi / Siaran Pers / Februari 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia tiba di Sorong, Papua Barat kemarin malam (26/2) bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dalam rangka menghadiri High Level Meeting (HLM) on Green Investment Blueprint for Papua and West Papua tanggal 26-27 Februari 2020.

Setibanya di Sorong, Kepala BKPM langsung melakukan pertemuan dengan para Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Papua Barat dan Kabupaten/Kota di wilayah Papua Barat, serta beberapa perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat. Walaupun hari sudah larut, Kepala BKPM tidak menyia-nyiakan kesempatan mendengarkan secara langsung cerita di lapangan, khususnya kendala investasi yg dihadapi oleh perusahaan yang berinvestasi di Papua Barat.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini.



BKPM Serap 8 Masalah Utama Investor di Papua Barat

   
Publikasi / Siaran Pers / Februari 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah melakukan kunjungan kerja ke Sorong, Papua Barat. BKPM melakukan serangkaian pertemuan dengan sejumlah perwakilan investor di wilayah tersebut di Kota Sorong. Pertemuan dipimpin oleh Plt. Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Farah Ratnadewi Indriani, didampingi oleh Direktur Wilayah IV BKPM Yos Harmen dan Komite Investasi Bidang Komunikasi dan Informasi BKPM Rizal Calvary Marimbo.

Hal tersebut diutarakan Komite Investasi Rizal Calvary Marimbo di Hotel The Belagri, Kota Sorong. “Kita serap berbagai masalah yang dihadapi investor. Ada delapan masalah utama di sini,” ujar Rizal dalam keterangannya.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini.



Kepala BKPM Dipanggil DPR. Ada apa?

   
Publikasi / Siaran Pers / Februari 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima di Gedung DPR/MPR RI sore ini (24/2/2020). RDP ini adalah pertama kalinya sejak struktur baru kedua lembaga ini terbentuk.

Alasan dipanggilnya BKPM ini cukup sederhana yaitu BKPM perlu menjabarkan roadmap investasi lima tahun mendatang (2020-2024) karena selama ini anggota Komisi VI DPR RI hanya melihat kegiatan-kegiatan BKPM melalui pemberitaan media massa. Oleh karena itu, Kepala BKPM didampingi pejabat Eselon I dan II hadir untuk menjelaskan program kerja yang akan dilakukan.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini.



Rakornas Investasi 2020: Presiden Kabulkan Permintaan Kepala BKPM

   
Publikasi / Siaran Pers / Februari 2020
Presiden RI Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 tanggal 20 Februari 2020 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Presiden Jokowi hadir membuka acara dan memberikan sambutan didepan 2000 peserta terdiri dari Pejabat Pemerintah Pusat, Gubernur, Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten/kota.

Presiden Jokowi menekankan pentingnya investasi untuk membangun sebuah negara. Investasi memberikan arus modal masuk, terutama ke daerah-daerah yang menjadi pusat kegiatan usaha. Modal tersebut akan menggerakkan perekonomian daerah. “Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBN dan APBD yang porsinya hanya 23% dari PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia. Sisa 77%-nya ya digerakkan oleh pengusaha, investor,” ujar Jokowi.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini.



Bahlil: Tak Boleh Ada Lagi Abuleke Dalam Perizinan Investasi

   
Publikasi / Siaran Pers / Februari 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memberikan arahan langsung kepada Kepala Dinas Penamanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia dalam Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bagi Pemerataan Investasi yang diselenggarakan di Ritz Carlton - Pacific Place, Jakarta pagi ini (19/2).

"Ini adalah pertemuan pertama saya dengan Bapak/Ibu Kepala DPMPTSP seluruh Indonesia sejak dilantik menjadi Kepala BKPM," ucap Bahlil membuka acara tersebut. Bahlil menyampaikan bahwa forum ini akan fokus pada membangun sinergi antara BKPM dengan DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan kegiatan ini akan dibuka secara resmi besok (20/2) oleh Bapak Presiden Jokowi.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini.



DPMPTSP Se-Indonesia Curhat. Bahlil Lapor Jokowi

   
Publikasi / Siaran Pers / Februari 2020
Jelang Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi 2020 tanggal 20 Februari 2020, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kumpulkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia. Dalam kegiatan “Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bagi Pemerataan Investasi” hari ini (19/2), Kepala BKPM ingin mendengarkan ‘curhatan’ dari seluruh peserta sebanyak 750 orang tentang kegiatan investasi, khususnya masalah-masalah yang terjadi di masing-masing daerah.

“Pandangan hari ini akan dirumuskan untuk disampaikan kepada Bapak Presiden besok. Ngga mungkin kita kuat kalau kita ngga kompak. Hilangkan arogansi pusat, provinsi, kabupaten. Kita tidak mungkin sukses kalau ngga kerjasama,” ucap Bahlil membuka acara pagi ini (19/2).

Selengkapnya klik tautan di bawah ini.



Bekerjasama dengan EuroCham, BKPM Promosikan Kemudahan Berusaha

   
Publikasi / Siaran Pers / Februari 2020
Kamar Dagang dan Industri Eropa di Indonesia (EuroCham) kembali bekerja sama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM) menyelenggarakan Outlook Ekonomi dan Investasi Indonesia tahun 2020 di Kantor BKPM, Jakarta (17/02/20). Gelaran tahunan yang telah berlangsung ke-4 kalinya ini mengusung tema “kemudahan berusaha di Indonesia serta upaya yang dilakukan pemerintah untuk menarik investasi dan meningkatkan perekonomian”.

Selain untuk memproyeksikan potensi ekonomi dan investasi tahun 2020, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk mensosialisasikan upaya-upaya perbaikan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memperbaiki kemudahan berusaha di Indonesia. Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyambut baik seluruh upaya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, seperti halnya dengan EuroCham yang mewakili pebisnis Eropa di Indonesia.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini.



Bahan Paparan Realisasi Penanaman Modal PMDN-PMA Triwulan IV Tahun 2019

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2020
Bahan paparan pada konferensi pers mengenai realisasi investasi Triwulan IV Tahun 2019 dapat diunduh pada lampiran berikut.



Lampaui Target, Realisasi Investasi Tahun 2019 Tembus 800 Triliun!

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2020
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) kembali menyampaikan data realisasi investasi untuk periode Triwulan IV (Oktober-Desember) tahun 2019 yang mencapai Rp 208,3 triliun, meningkat sebesar 12,0% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Capaian investasi periode ini berhasil menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 330.539 orang sehingga secara total tahun 2019 menyerap 1.033.835 orang.

Selama Triwulan IV tahun 2019 realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 103,0 triliun (naik 18,5%) dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 105,3 triliun (naik 6,4%) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018.

Selengkapnya klik tautan di bawah ini.



Penandatanganan Kerja Sama Peningkatan Investasi antara BKPM dengan BEI

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Direktur Utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI) Inarno Djajadi menandatangani Nota Kesepahaman antara BKPM dengan PT BEI untuk mengintegrasikan investasi riil dan investasi portfolio di pasar modal dalam rangka memfasilitasi pertumbuhan dan perkembangan investasi nasional, pada pagi ini (28/01) di Main Hall BEI, Jakarta.

Acara diawali dengan pembukaan perdagangan saham oleh Kepala BKPM, dilanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Peningkatan Investasi antara BKPM dengan BEI tentang Peningkatan Pemahaman Pasar Modal dan Penanaman Modal serta Sinergi Informasi Perusahaan di Indonesia.

Bahlil menyampaikan bahwa melalui sinergi antara BKPM dengan BEI, diharapkan perusahaan yang sudah tercatat di BEI dan memiliki rencana pengembangan, serta perluasan usaha, dapat difasilitasi secara maksimal oleh BKPM, baik dari sisi perizinan berusaha maupun fasilitas investasi.

“Dengan adanya kerja sama antara BKPM dengan BEI, diharapkan semakin banyak pelaku usaha yang terdorong untuk mengembangkan dan memperluas usahanya dengan memanfaatkan alternatif pendanaan melalui pasar modal, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang cukup luas dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat”, ujar Bahlil.

Di sisi lain, BEI juga akan memberikan bimbingan bagi perusahaan yang terdaftar di BKPM untuk dapat segera melaksanakan Initial Public Offering (IPO) dan akan bekerjasama dalam menyampaikan data, serta informasi perusahaan yang telah melakukan outbound investment kepada BKPM.

Inarno Djajadi menyampaikan, “Dengan sinergi dan kerja sama yang baik, kami harapkan dapat memberikan banyak manfaat dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia. Selain itu, Nota Kesepahaman juga dapat menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal.”

Berdasarkan data perizinan terintegrasi secara elektronik/OSS, sampai dengan akhir Desember 2019 terdapat 668.228 perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) yang terdaftar, dengan rincian 642.309 Perusahaan PMDN dan 25.919 Perusahaan dalam rangka PMA. Perusahaan yang terdaftar di BKPM tersebut memiliki prospek untuk lebih berkembang, namun terkendala ketersediaan pendanaan dengan biaya modal yang lebih rendah di dalam negeri, terutama bagi perusahaan PMDN dengan skala usaha kecil dan menengah, termasuk perusahaan start-up. Untuk meningkatkan skala usaha perusahaan tersebut, pembiayaan melalui pasar modal yang sahamnya dimiliki masyarakat dapat menjadi alternatif.



Mizuho Tertarik Biayai 70 Pelabuhan Pertamina

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2020
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menerima Senior Managing Executive Officer Teiji Teramoto di Davos, Swiss, Selasa, 21 Januari 2020.

Kepada Teramoto, Bahlil berterima kasih atas kesiapan Mizuho untuk membiayai proyek-proyek investasi di Indonesia. "Saya gembira dengan rencana atau minat Mizuho untuk memfasilitasi pembiayaan proyek-proyek investasi di Indonesia," ujar Bahlil.

Tak hanya itu, Teramoto menyatakan tertarik membiayai sebanyak 70 pelabuhan Pertamina yang ditawarkan BKPM. "Kami mencoba mengkaji lebih dalam peluang ini, apalagi bila dimitrakan dengan swasta. Kita jumpa lagi di Jakarta," ujar Teramoto.

Bahlil mengatakan, pihaknya dan tim di BKPM siap menindaklanjuti minat Mizuho tersebut. Dikatakannya, Mizuho bukan perusahaan baru di Indonesia. Sebab perusahaan asal Jepang ini telah beroperasi di Tanah Air. Namun, BKPM berharap agar perusahaan ini dapat berperan lebih banyak dalam pembiayaan investasi di berbagai proyek pemerintah.

70 pelabuhan laut tersebut merupakan milik Pertamina. Dulunya pelabuhan-pelabuhan ini digunakan untuk berbagai kepentingan eksplorasi dan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Pelabuhan-pelabuhan ini akan direvitalisasi untuk mendukung kebutuhan fasilitas impor minyak dan gas. Kapasitas pelabuhan-pelabuhan ini akan ditingkatkan.

Saat ini sebanyak 70 persen pembiayaan Mizuho di Indonesia ditujukan untuk perusahaan Jepang baik berskala besar maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Kepada Mizuho, Kepala BKPM kembali memperkenalkan terobosan kebijakan dalam berinvestasi dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No.7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Di dalam Inpres ini kementerian sektoral mendelegasikan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi terpusat di BKPM. Pada bagian lain, pemerintah juga tengah menyiapkan Omnibus Law atau penyederhanaan hukum. "Tujuannya untuk memperbaiki iklim investasi," ujar Bahlil.

Sementara itu, Direktur Promosi Sektoral Imam Soejoedi mengatakan, Mizuho merupakan jaringan perbankan dan retail yang terintegrasi dibawah kendali Mizuho Financial Group. Mizuho Financial Group merupakan salah satu lembaga keuangan terbesar di Jepang dengan total aset sebesar USD 1,8 triliun. Mizuho memiliki 505 cabang di Jepang dan di 38 negara. (*)



Indonesia Night Hangatkan Davos Malam Hari

   
Publikasi / Siaran Pers / Januari 2020
Delegasi Indonesia membawa kehangatan dan keramahan nusantara dalam Indonesia Night dalam ajang World Economic Forum (WEF) Davos semalam (22/1/2020).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan membuka acara bersama dengan Founder WEF Klaus Schwab. Di malam kedua rangkaian acara WEF, tamu-tamu peserta WEF dapat bersantai dan networking sambil menikmati hidangan tanah air dengan koki yang langsung dibawa dari Indonesia.

Menko Luhut menyampaikan terima kasih kepada WEF atas undangan kepada pemerintah Indonesia. Disamping itu, setelah pertemuan khusus dengan Prof Klaus Schwab disiang harinya, Pemerintah Indonesia menyambut penyelenggaraan WEF on ASEAN and Indo-Pacific di Jakarta pada bulan Juli 2020.

“Malam ini saya tidak akan bercerita panjang lebar lagi tentang Indonesia, karena sudah banyak sesi-sesi formal yang mempromosikan Indonesia. Jadi malam ini, silahkan pengunjung menikmati hidangan dan hiburan yang disajikan,” ucap Luhut yang mengenakan pakaian adat Rote NTT seperti Menteri-Menteri Lainnya.

Kepala BKPM terkesan dengan antusiasme pengunjung yang hadir ke Indonesia Paviliun dan Indonesia Night malam ini. “Ini kali pertama saya hadir di WEF. Luar biasa dari pagi sampai malam kota ini tiada matinya. Malam ini, banyak sekali orang yang datang ke Indonesia Night dan suka makanan Indonesia,” ucap Bahlil.

Klaus Schwab, Founder WEF, juga hadir ditengah-tengah acara Indonesia Night. Dalam sambutannya, Beliau menyampaikan sangat menghargai pertemanan dan kerjasama dengan Indonesia yang sudah terjalin bertahun-tahun. “Saya berterima kasih Presiden Jokowi telah mengirimkan Menteri-Menteri terbaik untuk hadir ke Davos kali ini,” ujarnya dengan semangat.

“Tidak lupa, saya juga mengundang para hadirin untuk ikut berpartisipasi dalam acara WEF on ASEAN and Indo-Pacific yang akan diselenggarakan tanggal 7-9 Juli 2020 di Jakarta,” imbuh Schwab.

Indonesia Night menyajikan makanan khas Indonesia seperti Ikan Roa, Ikan Sambal Matah, Nasi Goreng Andaliman, dan Sate Tahu Tempe yang habis sekejap dinikmati pengunjung. Selain makanan, pengunjung juga dikejutkan dengan penampilan gamelan dari orang-orang Swiss yang memakai batik dan blankon.

Selain Indonesia Night, Delegasi Indonesia juga mendirikan Paviliun Indonesia selama tanggal 21-24 Januari 2020. Perusahaan besar seperti Astra, Lippo Group, Indofood, Indika, April, Traveloka, Tokopedia, Gojek dan WIR Group turut memberikan dukungannya di Paviliun Indonesia.

Paviliun ini diinisiasi oleh BKPM dengan dukungan dari Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN dan Perwakilan RI di Swiss. (*)



Digoda Bahlil, Perusahaan Susu Siap Bangun Pabrik Es Krim Terbesar di Indonesia