Pemerintah Dorong Maluku Sebagai Lumbung Ikan Nasional, BKPM Siap Kawal Perizinannya

   
Publikasi / Siaran Pers / Februari 2021
Jakarta, 5 Februari 2021 – Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, pemerintah akan mendorong Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN) serta kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang berfokus pada sektor perikanan. Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia bersama dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono melakukan peninjauan langsung ke Maluku pada Jumat pagi (5/2). Agenda utama para anggota Kabinet Indonesia Maju ini terkait dengan rencana pembangunan kawasan terpadu pelabuhan perikanan yang terletak di Kabupaten Maluku Tengah.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa tujuan kedatangannya adalah untuk memastikan sinkronisasi persiapan infrastruktur, baik dari pelabuhan perikanan maupun kawasan perindustriannya. Bahlil menjelaskan pola kerja sama pembangunan pelabuhan baru ini akan melibatkan investasi yang dikelola oleh swasta, dengan kehadiran pemerintah dalam menyiapkan infrastruktur dasar.

“Sesuai arahan Presiden Jokowi, tidak boleh lama-lama, harus action cepat. Ditargetkan pada tahun 2023, pelabuhan dan infrastruktur lainnya, bahkan tenant-tenant untuk industrinya sudah bisa berjalan. Untuk perizinan terkait dengan urusan ini, terutama perizinan pusat, kami dari BKPM akan membantu penuh, sehingga percepatan dapat dilakukan,” tambah Bahlil dalam keterangannya saat konferensi pers bersama di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan telah melakukan studi secara mendalam yang juga didukung oleh studi Bank Dunia. Di Maluku sudah dipetakan untuk dapat dibangun pelabuhan baru dan harus dikolaborasikan dengan lumbung ikan yang sudah dicanangkan sejak jaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

“Apa yang kita lakukan adalah memulai proyek ini dengan APBN. Setelah ini baru mengundang swasta. Dalam konteks Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), anggaran dari pemerintah adalah melakukan pembiayaan infrastruktur dasar, sedangkan infrastruktur tambahan akan dibiayai swasta. Amanah kita kepada Maluku, suatu daerah yang indah sekali. Kita mendukung apa yang nanti akan kita bangun di sini. Selamat untuk Maluku,” ujar Budi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Sakti Trenggono optimistis bahwa nantinya perekonomian di Maluku dapat tumbuh seiring dengan pemanfaatan seluruh potensi ekonomi sektor perikanan dan biota kelautan melalui rencana pembangunan pelabuhan perikanan yang modern.

“Untuk penyediaan sarana pelabuhan, tentu menjadi tugas dan tanggung jawab Kemenhub, perizinan investasi jadi tugas dan tanggung jawabannya BKPM. Perizinan wilayah tentu di sini ada Bapak Gubernur. Kami mempersiapkan dari aspek ekonominya, di mana ekonominya adalah ikan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan biota laut. Mohon dukungan dari rekan-rekan media, agar pembangunan ekonomi Timur ini bisa dilaksanakan,” jelas Trenggono.

Sebagai tuan rumah, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan apresiasinya kepada Presiden dan pemerintah pusat. Saat ini telah dilakukan peninjauan di 3 alternatif lokasi yang akan diputuskan salah satunya dalam waktu dekat.

“Ini kami sambil cek lokasi dan ternyata masih ada 3 alternatif lokasi yang sudah kami lihat semua. Setelah ini kami akan berembuk lagi untuk mencari mana yang terbaik. Sudah ada bayangan, namun kami belum menentukan. Kami juga sudah membentuk tim untuk pelaksanaan, bagaimana untuk pembebasan lahan selanjutnya,” ujar Murad.

Rencana pembangunan pelabuhan perikanan di Ambon, Maluku ini ditargetkan dapat selesai pada akhir tahun 2023 nanti. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, menjadi kunci penting dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan pelabuhan perikanan tersebut. (*)