Klarifikasi Hoax BKPM

   
1. Menanggapi telah beredarnya surat yang mengatasnamakan Sekretaris Utama BKPM yang ditujukan kepada perusahaan/kalangan dunia usaha berisi permohonan bantuan, BKPM menyatakan bahwa surat tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Mohon agar semua pihak agar lebih berhati-hati dan melakukan klarifikasi langsung ke BKPM.

BKPM sebagai bagian dari Pemerintah RI akan terus mendukung upaya pencegahan penyebaran wabah #COVID19, di antaranya melalui pendistribusian bantuan dari investor, fasilitasi percepatan perizinan sektor kesehatan, dan dukungan terhadap peningkatan kapasitas produksi alat kesehatan.

Menanggapi telah beredarnya surat yang mengatasnamakan Sekretaris Utama BKPM yang ditujukan kepada perusahaan/kalangan dunia usaha berisi permohonan bantuan, BKPM menyatakan bahwa surat tersebut adalah hoaks dan tidak benar. Mohon agar semua pihak agar lebih berhati-hati dan melakukan klarifikasi langsung ke BKPM. BKPM sebagai bagian dari Pemerintah RI akan terus mendukung upaya pencegahan penyebaran wabah #COVID19, di antaranya melalui pendistribusian bantuan dari investor, fasilitasi percepatan perizinan sektor kesehatan, dan dukungan terhadap peningkatan kapasitas produksi alat kesehatan.


2. BKPM kembali menemukan surat palsu/hoaks yang mengatasnamakan Direktur Pelayanan Perizinan BKPM. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berisi tentang inventarisasi data perusahaan. BKPM memastikan bahwa surat tersebut adalah surat palsu, agar semua pihak lebih berhati-hati dan melakukan klarifikasi langsung ke BKPM.

Seluruh data pelaku usaha merupakan informasi yang rahasia dan tersimpan dengan aman di dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang juga bisa diakses oleh DPMPTSP di Provinsi, Kabupaten dan Kota.

BKPM kembali menemukan surat palsu/hoaks yang mengatasnamakan Direktur Pelayanan Perizinan BKPM. Surat tersebut ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi, Kabupaten dan Kota yang berisi tentang inventarisasi data perusahaan. BKPM memastikan bahwa surat tersebut adalah surat palsu, agar semua pihak lebih berhati-hati dan melakukan klarifikasi langsung ke BKPM. Seluruh data pelaku usaha merupakan informasi yang rahasia dan tersimpan dengan aman di dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang juga bisa diakses oleh DPMPTSP di Provinsi, Kabupaten dan Kota.


3. BKPM mendapat aduan masyarakat bahwa ada oknum yang mengatasnamakan BKPM melalui pesan singkat berisi pemberitahuan bahwa ia mendapat dana dari luar negeri dan harus mengurus sertifikat dari BKPM dengan membayarkan sejumlah uang.

Pesan seperti ini adalah penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. BKPM tidak menerbitkan sertifikat semacam itu.

Mohon agar selalu berhati-hati. Jika mendapat pesan seperti itu, agar melakukan klarifikasi kepada kami atau segera laporkan ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskim Polri), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

BKPM mendapat aduan masyarakat bahwa ada oknum yang mengatasnamakan BKPM melalui pesan singkat berisi pemberitahuan bahwa ia mendapat dana dari luar negeri dan harus mengurus sertifikat dari BKPM dengan membayarkan sejumlah uang. . Pesan seperti ini adalah penipuan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. BKPM tidak menerbitkan sertifikat semacam itu. Mohon agar selalu berhati-hati. Jika mendapat pesan seperti itu, agar melakukan klarifikasi kepada kami atau segera laporkan ke Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI (Bareskim Polri), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).