• Informasi publik BKPM yang disediakan melalui website BKPM

• Pejabat atau unit/satuan kerja yang mengkoordinasikan pemberian informasi

• Perka BKPM No. 6 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM
  

• Peraturan perundang-undangan dalam lingkup tugas BKPM

• Putusan pengadilan/arbitrase yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht)

• Hasil Uji Konsekuensi Konsekuensi Informasi Publik
  

• Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 1/ 2018
  

• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 90/2007
  

• Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 8/2011
  

• Daftar Nama Pejabat Es I dan II
  

• Data statistik pegawai BKPM

• Rekapitulasi data pegawai BKPM

• Formasi Kebutuhan pegawai BKPM

• Kode etik pegawai Badan Koordinasi Penanaman Modal (Peraturan Kepala BKPM No. 9 tahun 2011)

Syarat-syarat dan tata cara perizinan :

• Izin Prinsip Penanaman Modal
• Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
• Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
• Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) dan Izin Usaha Perubahan
• Masterlist/ Daftar Mesin dan Barang/Bahan Induk
• Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
• Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A)

Syarat-syarat dan tata cara non perizinan :

• Angka Pengenal Importir (API) :
  • Angka Pengena Importir Produsen (API-P)
  • Angka Pengenal Importir Umum (API-U)

Rencana Pengguna Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Rekomendasi Visa untuk bekerja (TA.01) dan Izin Memerkerjakan tenaga Asing (IMTA)

• Rekapitulasi barang milik negara

• Rencana Strategis BKPM 2009 - 2014

• Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan dalam pengawasan internal

• Laporan penindakan terhadap pelanggaran

• Jumlah pelanggaran dan gambaran umum pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat
• TIndak lanjut laporan pengaduan masyarakat