Pengembangan Sumber Daya Manusia

   
Tentang BKPM / Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 90/SK/2007 jis No. 1 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BKPM, Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan struktural, fungsional dan teknis bagi aparatur di bidang penanaman modal.

Sasaran dari program Pusdiklat BKPM diarahkan terhadap sumber daya manusia penanaman modal yang tidak terbatas pada pegawai di lingkungan BKPM, tetapi juga sumber daya manusia penanaman modal dari pihak-pihak lain yang berkepentingan serta yang terkait dalam pengelolaan penanaman modal, baik yang terkait dengan institusi pemerintah dan nonpemerintah maupun masyarakat secara langsung.

1. Tersusunnya Peta Kebutuhan Diklat

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan diklat dapat secara efektif memenuhi kebutuhan organisasi maka analisis kebutuhan diklat perlu dilakukan sebagai langkah awal dari proses diklat. Analisis kebutuhan diklat digunakan sebagai alat untuk mengungkap kebutuhan diklat di dalam organisasi dengan cara mengidentifikasi kesenjangan yang ada antara kinerja atau kompetensi yang sudah dimiliki saat ini dengan kinerja atau kompetensi yang harus dimiliki oleh individu-individu di dalam organisasi supaya dapat mengerjakan tugas-tugas di posisinya dengan optimal.

Pusdiklat telah melakukan analisa dan menyusun peta kebutuhan diklat bagi aparatur BKPM maupun aparatur daerah. Analisa kebutuhan dilaksanakan melalui survei dengan menggunakan kuesioner sebagai alat assessment kebutuhan diklat. Untuk menyusun peta kebutuhan diklat BKPM maka responden surveinya adalah seluruh aparatur BKPM, sedangkan untuk menyusun peta kebutuhan diklat bagi aparatur daerah khususnya dalam bidang kompetensi yang terkait PTSP, maka responden survei adalah aparatur daerah yang menjadi peserta diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat.

2. Akreditasi Diklat Teknis Bidang Penanaman Modal

Berdasarkan keputusan kepala Lembaga Administrasi Negara No. 490/K.1/PDP.10.4 Pusat Pendidikan dan Pelatihan BKPM dinyatakan sebagai Instansi Pengakreditasi Diklat Teknis untuk Diklat Teknis Bidang Penanaman Modal di bawah lingkungan BKPM dan Lembaga Diklat Pemerintah lainnya. Pusdiklat BKPM terakreditasi dalam menyelenggarakan diklat teknis bidang penanaman modal, sehingga memberikan jaminan kepada publik bahwa Diklat Teknis bidang Penanaman Modal yang dilakukan oleh Pusdiklat BKPM telah sesuai dengan standar akreditasi nasional. Semua pelaksanaan diklat – diklat Penanaman Modal harus mengacu pada standar dari Pusdiklat BKPM.

3. Jumlah Aparatur Pusat dan Daerah yang telah mengikuti Diklat

Pusat Pendidikan dan Pelatihan telah menyelenggarakan beberapa diklat bagi aparatur pusat dan daerah. Sampai bulan juni tahun 2017, jumlah alumni yang mengikuti diklat PTSP Tingkat Pertama sebanyak 297 orang, Bimbingan Teknis Sebanyak 240 orang, Pemagangan SPIPISE sebanyak 57 orang dan diklat teknis bagi aparatur pusat sebanyak 86 orang.

Pusdiklat berfokus pada peningkatan kompetensi aparatur BKPM melalui penyelenggaraan diklat-diklat teknis yang sesuai dengan jabatan dan tugas yang diemban peserta diklat maupun kebutuhan pengembangan kompetensi secara umum. Adapun untuk peningkatan kemampuan aparatur BKPM dalam melayani para investor, kegiatan diklat teknis aparatur BKPM berfokus pada topik peningkatan kemampuan melayani investor. Hal ini ditunjukkan dengan diselenggarakannya Diklat teknis yang bertopik pelayanan serta Diklat yang terkait peningkatan kemampuan penguasaan bahasa asing, seperti Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Mandarin dan lainnya. Pusdiklat juga mendorong dan memfasilitasi pengembangan kompetensi aparatur BKPM melalui program Gelar Beasiswa S2 dan program Non Gelar seperti short course di dalam dan luar negeri.

SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA DI LINGKUNGAN BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan sesuai dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negara Sipil (PNS), serta memperhatikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan ini kami mengundang dan memberikan kesempatan kepada PNS yang berminat dan memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Pengisian Jabatan dimaksud.