Institutional Site
Investment Site

Skema Jaminan Investasi Segera Terbit


Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, mengatakan akan menerbitkan skema jaminan untuk perlindungan investor, seperti yang diminta oleh pemodal asal negara-negara Timur Tengah. Menurut dia, pemerintah kini tengah menyusun perjanjian antamegara untuk perlindungan investasi. “Negara-negara sana (Timur Tengah) sudah mengajukan rancangan perjanjian perlindungan investasi sejak 2012, tapi sampai sekarang belum ditindaklanjuti,” kata Thomas di kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, kemarin.

Thomas menuturkan, perjanjian tersebut merupakan kelanjutan dari pembicaraan pemerintah dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al-Saud, beberapa waktu lalu. Dia memberi contoh, perlindungan investasi yang diminta pemodal Timur Tengah adalah mekanisme penyelesaian sengketa investasi. “Selain itu, mereka meminta klarifikasi soal tidak adanya penyitaan aset investor oleh negara,” ucapnya.

Dalam sidang kabinet paripurna yang lalu, kata Thomas, Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk segera menuntaskan perjanjian tersebut. Dia memperkirakan skema perlindungan dan perjanjian investasi dapat terwujud dalam satu hingga dua bulan ke depan. “Bilateral investment treaty semacam ini tidak untuk investor Timur Tengah saja. Amerika dulu juga pernah,” kata-
nya sembari mengatakan isi perjanjian yang tengah disusun tak jauh berbeda dari sebelumnya.

Pemerintah menargetkan negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, mau berinvestasi langsung ke Indonesia. “Seperti yang
didapat Malaysia dan Thailand,” kata Thomas. Adapun sektor yang dibidik adalah pariwisata, energi, dan perumahan dengan harga terjangkau. Thomas mengatakan sampai saat ini belum ada kesepakatan atau komitmen investasi baru dari Timur Tengah.
Isu jaminan dan perlindungan investasi dike-mukakan Menteri Energi Uni Emirat Arab, Suhail Mohammed Faraj al-Mazroui, saat menemui Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, dua pekan lalu. Uni Emirat Arab meminta jaminan diwujud-
kan dalam berbagai bentuk, salah satunya berkaitan dengan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Uni Emirat Arab yang beroperasi di Indonesia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar, mengatakan tengah menyiapkan perjanjian perlindungan investasi untuk memfasilitasi Masdar, pengembang energi terbarukan asal Uni Emirat Arab. Masdar berminat membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat, bekerja sama dengan PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB), anak usaha PT PLN (Persero).

Arcandra menuturkan perjanjian itu disusun untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi Masdar dan investor lain asal Uni Emirat Arab. Menurut dia, Uni Emirat Arab meminta beragam perlindungan “Misalnya soal nasionalisasi dan pasar modal.”

Sumber: Koran Tempo