Institutional Site
Investment Site

BKPM Lanjutkan Pembahasan E-Commerce


Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) merencanakan pembahasan lanjutan terkait dengan panduan investasi sektor e-commerce bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) serta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).<

Pembahasan lanjutan ini terkait isu-isu yang belum tuntas dalam rapat koordinasi sebelumnya berkaitan dengan jumlah batasan kepemilikan asing di sektor itu, batas kewenangan antara Kemendag dan Kemkominfo, serta usulan baru berkaitan dengan ekonomi digital.

“Dalam rapat koordinasi sebelumnya, ada usulan kepemilikan asing untuk sektor e-commerce di Indonesia dapat dibuka hingga 49%. Ada juga usulan kepemilikan asing dibatasi hanya 33% dengan minimal total investasi US$15 juta. Sementara untuk pembagian kewenangan di antara kedua Kementerian terkait, ada wacana Kemkominfo terkait dengan infrastrukturnya, sementara Kemendag mengatur perdagangannya,”ujar Franky Sibarani, Kepala BKPM dalam keterangan resmi ke media, Selasa (8/12).

Dia menambahkan, dalam rapat koordinasi yang dilakukan sebelumnya, muncul wacana untuk menambahkan bidang usaha baru dalam ekonomi digital, yaitu market place.

Bidang usaha ini untuk mengakomodir munculnya bentuk-bentuk usaha baru yang berkembang seiring kreatifitas pelaku bisnis dan berkembangnya teknologi.

Dia mencontohkan usaha seperti Gojek, Uber tidak mau diklasifikasikan sebagai usaha transportasi karena mereka tidak secara langsung memiliki armada. Begitu juga dengan usaha seperti Lazada dan Tokopedia yang tidak dikategorikan sebagai perdagangan karena tidak memiliki inventori barang secara langsung.

“Panduan investasi yang akan di hasilkan diharapkan dapat memayungi ide bisnis baru semacam ini dapat terpayungi sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Tentu akan dilakukan koordinasi dengan BPS terkait bidang usaha baru agar dapat tercatat klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI),”jelas Franky.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Menkominfo Rudiantara menyampaikan visi Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara dengan total valuasi US$130 miliar atau sekitar Rp 1.756 triliun. Salah satu langkah yang akan dilakukan pemerintah adalah menumbuhkan 1.000 teknopreneur pada 2020 dengan total valuasi US$ 10 miliar atau sekitar Rp 138 triliun.

Selain itu, peta jalan yang sudah rampung 98% ini awalnya direncanakan keluar pada Agustus 2015 lalu tetapi molor dan diharapkan dapat rampung akhir tahun ini. Peta jalan ini akan melingkupi isu-isu e-commerce yang perlu mendapatkan perhatian seperti investasi dan pembiayaan, pajak, perizinan, perlindungan konsumen, logistik dan infrastruktur ICT.

Di tengah-tengah upaya pemerintah menata perkembangan bisnis e-commerce itu, pelaku sektor itu sangat berharap pemerintah mengeluarkan regulasi yang menciptakan iklim usaha yang membangun.

“Industri e-commerce di Indonesia saat ini sedang dalam masa kreatif para pemainnya untuk melakukan promosi dan edukasi kepada konsumen tentang amannya berbelanja online, sehingga dirinya berharap dalam roadmap e-commerce yang tengah disusun Kemenkominfo tidak menghambat pertumbuhan e-commerce di Indonesia,” ujar SVP Strategic Marketing Partnership Lazada Indonesia Indra Yonathan.

Pendapat yang sama juga diungkapkan CEO Kioson Indonesia Jasin Halim. Menurutnya, pemerintah diharapkan memperhatikan para pemain e-commerce lokal, dibandingkan dengan pemain e-commerce asing yang hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar dan selalu menghindar jika diminta untuk mem bayar pajak. “Kami berharap pemerintah melindungi pemain lokal daripada pemain asing,” katanya.

Sumber: Bisnis Indonesia