Pemodal Asing Ingin Masuk Bisnis Ritel


Pemodal asing makin kencang mengetuk pintu agar bebas masuk ke Indonesia. Itulah gambaran yang tampak pada penyusunan revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang mulai digodok oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Jakarta – Pemodal asing makin kencang mengetuk pintu agar bebas masuk ke Indonesia. Itulah gambaran yang tampak pada penyusunan revisi aturan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang mulai digodok oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Sejauh ini, BKPM sudah menampung 456 usulan revisi terhadap 222 bidang usaha di Tanah Air. Nah, mayoritas isi usulannya adalah membuka lebar sebagian besar bidang usaha bagi pemodal asing. Ambil contoh, langkah gabungan dari Kamar Dagang dan Industri Uni Eropa dan Korea Selatan, dan Kedutaan Amerika. Perwakilan pebisnis tiga negara itu mengusulkan investor asing bisa menguasai 100% perusahaan ritel atau eceran di Tanah Air. Saat ini, bidang usaha ritel masih tertutup bagi pemodal asing. Data BKPM yang didapat KONTAN menyebutkan, selain minimarket dan convenience stores dengan luas kurang dari 400 m2, mereka juga meminta asing boleh masuk ke penjualan eceran alas kaki, elektronik, mainan anak, hingga otomotif. Tiga negara itu menyatakan, revisi DNI industri ritel ini bisa memudahkan masuknya pebisnis ritel mereka. Mereka juga mengklaim kebebasan investasi asing di sektor ritel bisa meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik, menguntungkan konsumen, dan meningkatkan persaingan usaha. Usulan membuka bisnis minimarket untuk asing pernah mengemuka pada pembahasan revisi DNI sebelumnya. Toh, Peraturan Presiden Nomor 39/2014 tentang DNI menetapkan bisnis ini tidak dibuka untuk asing. Pertimbangannya, serbuan peritel asing bisa merusak pasar tradisional. “Yang investornya domestik saja ribut, bagaimana kalau asing,” ungkap Tutum Rahanta, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), kemarin. Dia berharap pemerintah konsisten melindungi pengusaha lokal. Dia menilai, usulan bahwa asing bisa masuk 100% di bisnis ritel menunjukkan pasar Indonesia memang menggiurkan. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani juga berharap pemerintah tidak menambah daftar industri yang dibuka untuk asing. “Dalam situasi saat ini pemerintah harus lebih selektif, melindungi pasar dalam negeri,” katanya. Janji Kepala BKPM Franky Sibarani bisa jadi sedikit melegakan pebisnis lokal. Dia menandaskan, arah revisi DNI kali ini mendorong penumbuhan industri sektor riil (industrialisasi) di dalam negeri. Franky yakin, cara ini bisa mendorong peningkatan ekspor, memacu Usaha Kecil dan Menengah, sekaligus mengurangi ketergantungan impor bahan baku. “Kami akan mengusulkan sektor yang mendorong industrialisasi untuk dibuka bagi modal asing,” tandasnya.

Sumber: Kontan Harian, 18 November 2015