Perpajakan



Di bawah undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia, sebuah perusahaan diperlakukan sama dengan warga Indonesia untuk keperluan pajak berdasarkan pendirian perusahaan atau tempat kegiatan usaha di Indonesia. Sebuah perusahaan asing yang melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap (Permanent Establishment/PE) di Indonesia pada umumnya akan harus memikul kewajiban pajak yang sama sebagai Wajib Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015

Fasilitas
  • Diberikan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan/atau izin usaha Wajib Pajak pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan termasuk perubahan dan perluasannya.
  • Diberikan paling banyak 100& dan paling sedikit 10% dari Pajak Penghasilan badan yang terutang.
  • Pembebasan pajak penghasilan (tax holiday) dapat diberikan selama 5 sampai 15 tahun dan dapat diberikan hingga 20 tahun dengan diskresi Menteri Keuangan.
  • Penurunan nilai rencana penanaman modal untuk industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi, rencana investasi dari semula minimal Rp. 1 Triliun menjadi Rp. 500 Miliar s.d. kurang dari Rp. 1 Triliun mendapatkan pengurangan maksimum sebesar 50%. Untuk investasi lebih besar dari Rp. 1 Triliun dapat diberikan pengurangan sebesar 100%.

Kriteria
  • Merupakan industri pionir yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, yang mencakup:
  1. Industri logam hulu
  2. Industri pengilangan minyak bumi;
  3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam
  4. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri
  5. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan
  6. Indsutri telekomunikasi, informasi dan komunikasi
  7. Industri transportasi kelautan
  8. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan atau
  9. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
  • Merupakan Wajib Pajak baru.
  • Investasi minimal Rp. 1 Triliun (nilai USD sesuai nilai tukar berlaku saat pengajuan).
  • Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal.
  • Menempatkan dana di perbankan Indonesia minimal 10% dari total rencana investasi dan dana tersebut tidak dapat ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi investasi.
  • Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah 15 Agustus 2011.
  • Prosedur pengajuan fasilitas tax holiday telah disederhanakan, pemohon mengajukannya ke BKPM, dengan waktu pemrosesan di BKPM 25 hari, di Kemenkeu 20 hari sehingga total 45 hari kerja.
  • Dalam hal permohonan fasilitas tax holiday Wajib Pajak ditolak, WP dapat diberikan fasilitas tax allowance sepanjang memenuhi cakupan bidang usaha sebagaimana PP No. 18/2015.

Download dokumen:

Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015

Peraturan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2015 (Perubahan Perka BKPM No. 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanam Modal di Bidang Tertentu dan/ataudi Daerah-Daerah Tertentu

Bea Materai

Nilai nominal materai yang tersedia hanya Rp 3.000 atau Rp 6.000 untuk dokumen-dokumen tertentu. Materai sebesar Rp 6.000 digunakan untuk surat-surat perjanjian dan surat-surat yang lain, akte notaris dan akte tanah termasuk salinannya. Untuk semua dokumen yang mencantumkan nilai sejumlah uang, biaya materai sebesar Rp 6.000 ditetapkan untuk dokumen dengan nilai lebih dari Rp 1.000.000 dan biaya materai sebesar Rp 3.000 untuk nilai diantara Rp 500.000 - Rp 1.000.000.
Dibawah Rp 500.000 tidak dikenakan biaya materai. Untuk cek, yang berisi sejumlah nilai uang tertentu, dikenakan biaya materai Rp 3.000.

Pajak Bumi dan Bangunan bisa dibayar setiap tahun atas tanah, bangunan dan struktur bangunan permanen. Effective Rate dalam nominal, tidak lebih dari satu per mil per tahun (0,1%) dari nilai property.

Pembayaran dividen, bunga pinjaman, royalti & ongkos teknis dan ongkos manajemen untuk jasa yang dilakukan di dalam Indonesia terhadap warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, dikenakan pajak penghasilan badan. Besarnya pajak penghasilan badan dapat bervariasi tergantung apakah dibayarkan kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing.

Pembayaran kepada warga negara Indonesia sebesar (kecuali teknis dan manajemen sebesar 6%) 15%.
Pembayaran kepada warga negara Asing sebesar 20%.

Tingkat Depresiasi dan Amortisasi

Tingkat Depresiasi

  • Beban depresiasi aset mengurangi pendapatan sebelum pajak. Aset yang terdepresiasi dikelompokkan dalam 4 kategori tergantung pada masa guna aset.
  • Investor dapat memilih menggunakan metode Straight Line atau metode Fast Declining Balance (kecuali untuk bangunan).
  • Tingkat depresiasi ditentukan oleh masa guna dan utilisasi seperti :
Aset Fisik
Masa Penggunaan Metode Perhitungan
Straigt Line (%) Double Declining (%)
l. Bukan Bangunan
Grup 1 4 25 50
Grup 2 8 12.5 25
Grup 3 16 6.25 12.5
Grup 4 20 5 10
ll. Bangunan
Permanen 20 5
Non-Permanen 10 10

Amortisasi

Aset Non Fisik Masa Guna Metode Perhitungan
Straight Line (%) Declining Balance (%)
Grup 1 4 25 50
Grup 2 8 12.5 25
Grup 3 16 6.25 12.5
Grup 4 20 5 10

Pada dasarnya pemerintah memberikan fasilitas untuk memperhitungkan kerugian sampai 5 tahun.

Pajak Penghasilan Perorangan

Pajak Penghasilan di Indonesia merupakan pajak progresif yang diberlakukan baik bagi individu maupun perusahan. Metode self-assessment merupakan salah satu metoda yang dapat digunakan untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan.

Pajak Penghasilan Perorangan

Penghasilan Tahunan Kena Pajak Pajak Penghasilan
Sampai dengan Rp 50 juta 5%
Lebih dari Rp 50 juta sampai Rp 250 juta 15%
Lebih dari Rp 250 juta sampai Rp 500 juta 25%
Lebih dari Rp 500 juta 30%

Pajak Penghasilan Perusahaan

Tahun Pajak Penghasilan
2009 28%
2010 ke atas 25%
Perseroan Terbatas (PT) yang 40% sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek. 5 % lebih rendah dari tarip normal
Pendapatan kotor (omzet) sampai dengan Rp.50.000.000.000 50 % pengurangan dari tarip normal

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda

Untuk menghindari pengenaan pajak berganda pada penghasilan tertentu seperti laba, deviden, bunga pinjaman, ongkos dan royalti, Indonesia menandatangani perjanjian (tax treaties) dengan 59 negara sebagai berikut :

Algeria
Hungary
Pakistan
Swedia
Australia
India
Qatar
Swiss
Austria
Italy
Philippine
Syiria
Belgium
Japan
Poland
Taipei
Bulgary
Jordan
Portugal
Thailand
Brunei Darussalam
Korea, Republic of
Romania
Tunisia
Bangladesh
Korea, Democratic Peoples Republic of
Russia
Turki
Canada
Kuwait
Saudi Arabia
Ukraine
Czech
Luxembourg
Seychelles
Uni Arab Emirate
China
Malaysia
Singapore
United Kingdom
Denmark
Mexico
Slovakia
United States of America
Finland
Mongolia
South Africa
Uzbekistan
Egypt
Netherland
Spain
Venezuela
France
New Zealand
Srilanka
Vietnam
German
Norwegia
Sudan

Pajak penghasilan badab yang dikenakan ke warga negara dari negara-negara yang menandatangani tax treaty dengan Indonesia dapat berkurang berdasarkan ketentuan tax treaty khusus.

Insentif

Bea Masuk
Semua proyek investasi PMA dan juga proyek PMDN yang disetujui oleh BKPM atau oleh kantor investasi di daerah, termasuk perusahaan-perusahaan PMA dan PMDN yang sudah ada yang melakukan ekspansi proyek-proyeknya untuk memproduksi produk-produk yang sama atau sejenis melebihi 30% kapasitas terpasang mereka, atau ingin melakukan diversifikasi produk, akan diberikan fasilitas berikut :
  • Membebaskan bea impor sehingga tarif final menjadi 0%. Bea masuk yang disebutkan dalam Buku Tarif Bea Cukai Indonesia. (BTBMI). Ini ditetapkan dalam Departemen Keuangan SK No 176/PMK.011/2009 tanggal November 16, 2009 yang berlaku efektif mulai 16 Desember 2009.
    • Pada impor barang modal yaitu mesin, peralatan, suku cadang dan peralatan tambahan pada periode 2 tahun dimulai dari tanggal kepetusan impor diberikan.
    • Pada impor bahan baku, material dan barang jadi yang akan digunakan sebagai komponen atau material dalam proses produksi penuh selama 2 tahun.
    • Namun demikian, Keputusan Menteri Keuangan seperti yang disebutkan di atas tidak berlaku untuk perakitan mobil dan sepeda motor, kecuali untuk industri komponen .

  • Pembebasan untuk bea balik nama untuk akte atau sertifikat kapal yang dilakukan pertamakali di Indonesia.

Fasilitas Pajak
  • Pemerintah telah menetapkan undang-undang pajak no. 16, 17, 18, 19, dan 20 tahun 2000, dan berlaku mulai 1 Januari 2001. Berdasarkan UU ini, investor domestik maupun asing akan diberikan fasilitas pada sektor / area tertentu sebagai berikut :
    • Fasilitas berbentuk pengurangan pendapatan kena pajak sebesar 30 % dari investasi terealisasi dalam 6 (enam) tahun
    • Depresiasi dan amortisasi yang dipercepat,
    • Fasilitas perhitungan kerugian yang dibawa sampai 10 (sepuluh) tahun,
    • 10 % pajak penghasilan pada dividen (bagian laba yang diterima), dan bisa lebih kecil jika digabungkan dengan perjanjian pajak lainnya.

  • Pemerintah juga memberlakukan PP no. 146 tahun 2000 dan PP no. 12 tahun 2001 tentang impor atau penyerahan barang atau jasa tertentu yang dibebaskan dari pajak pertambahan nilai.

Manufaktur untuk Ekspor
Tersedia banyak insentif untuk pengeksporan produk manufaktur. Beberapa insentif tersebut ialah :
  • Restitusi (pengembalian) bea impor pada importasi bahan dan barang yang dibutuhkan untuk proses manufaktur barang jadi yang diekspor,
  • Pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah pada bahan-bahan dan material yang dibeli dari dalam negeri, yang digunakan dalam proses manufaktur barang jadi yang diekspor,
  • Perusahaan dapat mengimpor bahan baku meskipun produk sejenis tersedia secara domestik.

Kawasan Berikat
  • Perusahaan industri yang berlokasi di kawasan berikat diberikan insentif-insentif sebagai berikut :
    • Pembebasan bea impor, PPh 22, Pajak pertambahan nilai atas barang mewah pada impor barang modal, peralatan, maupun bahan baku proses,
    • Diperbolehkan mengalihkan produk-produk mereka sampai 50% nilai ekspor (untuk produk akhir) atau 100% nilai ekspor (untuk produk bukan final) ke wilayah kepabeanan Indonesia, melalui prosedur impor normal termasuk pembayaran bea masuk,
    • Diperbolehkan menjual bahan sisa atau limbah dalam lingkungan kepabeanan Indonesia selama masih mencakup maksimal 5% dari banyaknya material yang digunakan dalam proses produksi,
    • Diperbolehkan meminjamkan mesin dan peralatannya ke subkontraktor yang berlokasi di luar kawasan berikat (dalam perioda di bawah 2 tahun) untuk memproses lebih lanjut produk yang dihasilkan.

  • Pembebasan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah pada pengiriman produk dari kawasan berikat ke subkontraktor di luar kawasan berikat (maupun sebaliknya) untuk melakukan pemrosesan lebih lanjut.