Investment Incentives


Pembebasan Bea Masuk

PMK 76/PMK.011/2012 jo.No.176/PMK.011/2009

  • Pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk jangka waktu pengimporan selama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pembebasan bea masuk.
  • Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi selama 2 (dua) tahun sesuai kapasitas terpasang dan dapat diperpanjang selama 1 (satu) tahun.
  • Bila menggunakan mesin dalam negeri minimal 30% dari total nilai mesin, dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan tambahan produk untuk masa 4 (empat) tahun.

Persyaratan:

Mesin, barang dan bahan yang akan diimpor:

  1. Belum diproduksi di dalam negeri
  2. Jika sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan
  3. Jika sudah diproduksi di dalam negeri, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri

Pajak Penghasilan / Tax Allowance

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

Fasilitas yang diberikan adalah :

  • Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Penanaman Modal selama 6 (enam) tahun masing-masing sebesar 5% (lima persen) pertahun.
  • Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat.
  • Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia sebesar 10 % (sepuluh persen) atau tarif lebih rendah.
  • Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun antara lain bagi:
  1. Perusahaan yang berlokasi di Kawasan Industri dan/atau Kawasan Berikat
  2. Perusahaan yang melakukan pembangunan infrastruktur
  3. Perusahaan yang menggunakan bahan baku dalam negeri paling sedikit 70%
  4. Perusahaan yang menyerap tenaga kerja 500-1.000 orang
  5. Perusahaan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan (R&D)
  6. Perusahaan yang melakukan reinvestasi
  7. Perusahaan yang melakukan ekspor paling sedikit 30% dari penjualan

Dalam lampiran bidang-bidang usaha yang mendapatkan fasilitas Tax Allowance terdapat 145 bidang usaha yang terdiri dari 71 bidang usaha dalam lampiran I dan 74 bidang usaha dalam lampiran II.

Perbedaan PP No. 9 Tahun 2016 dibandingkan dengan PP No. 18 Tahun 2015

  • Jumlah bidang usaha yang mendapatkan fasilitas Tax Allowance menjadi 145 bidang usaha (dalam PP No. 18 Tahun 2015 terdapat 143 bidang usaha)

Pajak Penghasilan / Tax Holiday

Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015

Fasilitas
  • Diberikan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan utama usaha sebagaimana tercantum dalam izin prinsip dan/atau izin usaha Wajib Pajak pada saat pengajuan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan Badan termasuk perubahan dan perluasannya.
  • Diberikan paling banyak 100% dan paling sedikit 10% dari Pajak Penghasilan badan yang terutang.
  • Pembebasan pajak penghasilan (tax holiday) dapat diberikan selama 5 sampai 15 tahun dan dapat diberikan hingga 20 tahun dengan diskresi Menteri Keuangan.
  • Penurunan nilai rencana penanaman modal untuk industri telekomunikasi, informasi dan komunikasi, rencana investasi dari semula minimal Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar s.d. kurang dari Rp1 triliun mendapatkan pengurangan maksimum sebesar 50%. Untuk investasi lebih besar dari Rp1 triliun dapat diberikan pengurangan sebesar 100%.

Kriteria
  • Merupakan industri pionir yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional, yang mencakup:
  1. Industri logam hulu
  2. Industri pengilangan minyak bumi;
  3. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam
  4. Industri permesinan yang menghasilkan mesin industri
  5. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, kehutanan, dan perikanan
  6. Indsutri telekomunikasi, informasi dan komunikasi
  7. Industri transportasi kelautan
  8. Industri pengolahan yang merupakan industri utama di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); dan atau
  9. Infrastruktur ekonomi selain yang menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
  • Merupakan Wajib Pajak baru.
  • Investasi minimal Rp1 triliun (nilai USD sesuai nilai tukar berlaku saat pengajuan).
  • Memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal.
  • Menempatkan dana di perbankan Indonesia minimal 10% dari total rencana investasi dan dana tersebut tidak dapat ditarik sebelum saat dimulainya pelaksanaan realisasi investasi.
  • Harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia yang pengesahannya ditetapkan sejak atau setelah 15 Agustus 2011.
  • Prosedur pengajuan fasilitas tax holiday telah disederhanakan, pemohon mengajukannya ke BKPM, dengan waktu pemrosesan di BKPM 25 hari, di Kementrian Keuangan Republik Indonesia 20 hari sehingga total 45 hari kerja.
  • Dalam hal permohonan fasilitas tax holiday Wajib Pajak ditolak, WP dapat diberikan fasilitas tax allowance sepanjang memenuhi cakupan bidang usaha sebagaimana PP No. 18/2015.

Unduh dokumen:

Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK.010/2015

Peraturan Kepala BKPM Nomor 18 Tahun 2015 (Perubahan Perka BKPM No. 8 tahun 2015 tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanam Modal di Bidang Tertentu dan/ataudi Daerah-Daerah Tertentu