Opportunities by Sector



As a uniquely global business country at the heart of Asia, Indonesia plays host to a wide variety of business sectors.



Dengan tingkat dan jumlah pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia saat ini, pengadaan dan pembangunan sektor infrastruktur yang memadai merupakan hal yang penting. Selain untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan bagi masyarakat, sektor infrastruktur juga menjadi salah satu sektor yang menentukan dalam pembangunan ekonomi negara, karena infrastruktur meliputi berbagai kebutuhan dasar bagi masyarakat baik secara sosial maupun ekonomi. Infrastruktur sendiri meliputi ketersediaan pelabuhan udara/laut, akses jalan, transportasi, telekomunikasi, sanitasi dan energi.

Dalam mendukung proses pembangunan infrastruktur yang merata di Indonesia dibutuhkan investasi yang memadai. Pemerintah telah mencanangkan berbagai proyek pembangunan di sektor utama infrastruktur dan mengalokasikan pembiayaan untuk 5 (lima) tahun ke depan sebesar Rp5.519 triliun. Sektor utama tersebut meliputi perhubungan, ESDM, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta komunikasi dan informatika. Proyek-proyek tersebut telah dibawa oleh pemerintah ke dalam buku kedua Masterplan for ASEAN Connectivity (MPAC) 2025, khususnya untuk proyek pelabuhan, jalan dan listrik. Proses realisasi investasi dalam sektor infrastruktur sendiri.


Pada tahun 2015, dengan jumlah populasi yang diperkirakan sudah mencapai 257,9 juta jiwa, jumlah pelanggan listrik PLN baru mencapai 60,3 juta jiwa atau rasio elektrifikasi sebesar 84%. Kebutuhan listrik saat ini sudah mencapai 219,1 TWH.

Tahun 2024 jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 284,8 juta jiwa dengan jumlah pelanggan listrik mencapai 78,4 juta jiwa, bila pertumbuhan ekonomi diperkirakan sebesar 6,1 hingga 7,1% maka pada tahun 2024 tambahan kapasitas listrik nasional mencapai 70.400 MW dengan asumsi pertumbuhan kebutuhan listrik sebesar 8,7% per tahun, rasio elektrifikasi mencapai 99,4% maka kebutuhan listrik nasional akan mencapai 464,2 TWH.

Dalam rangka mencapai target pembangunan 35 ribu GW selama lima tahun kedepan, PLN melalui RUPTL 2015-2024 telah menetapkan proyek-proyek infrastruktur ketenagalistrikan. Selama tahun 2015-2019 akan dibangun 42 GW pembangkit listrik dimana 7 GW merupakan bagian dari Fast Track Program II dan 35 GW adalah tambahan program pemerintahan baru.

Dari jumlah tersebut PLN akan membangun pembangkit sebesar 17,4 GW, transmisi sepanjang 50 ribu kms dan gardu induk di 743 lokasi dengan kebutuhan capital expenditure sebesar Rp545 trilliun. Sedangkan sisanya akan ditawarkan kepada swasta untuk membangun pembangkit sebesar 24,9 GW dan transmisi sepanjang 360 kms dengan kebutuhan capital expenditure sebesar Rp 435 trilliun. Proyek-proyek ketenagalistrikan ini masih akan ditambahkan dengan proyek-proyek listrik diluar rencana PLN.

Minat yang tinggi juga terlihat dari izin Prinsip untuk sektor ketenagalistrikan yang dikeluarkan BKPM. Selama kurun waktu 2010-2014 tercatat ada 114 proyek PMA di sektor ketenagalistrikan dengan nilai investasi sebesar US$ 22.592,50 juta. Namun selama kurun waktu 2011-2014 hanya terdapat realisasi sebanyak 3 proyek PMA dengan nilai investasi sebesar US$ 215 juta.


Skema Investasi Sektor Ketenagalistrikan di Indonesia

I. Independent Power Producers (IPP)

Pembelian Tenaga Listrik dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) Melalui Pemilihan Langsung dan Penunjukan Langsung, diatur dalam Permen ESDM Nomor 3 tahun 2015. Regulasi ini disusun untuk meningkatkan kapasitas pembangunan tenaga listrik nasional, khususnya untuk mendorong pembangunan pembangkit listrik melalui mekanisme Independent Power Producers (IPP).

A. Prosedur Penunjukan Langsung: Proses penunjukan langsung dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak procurement agent yang ditunjuk oleh PT PLN Persero dan sampai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Pengadaan Tunjuk Langsung
Pengadaan Tunjuk Langsung


B. Prosedur Pemilihan Langsung: Proses pemilihan langsung didahului dengan uji tuntas atas kemampuan teknis dan finansial yang dapat dilakukan oleh pihak procurement agent yang ditunjuk oleh PT PLN Persero dan sampai dengan penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik, paling lama 45 (empat puluh lima) hari.

Pemilihan Langsung
Pemilihan Langsung


C. Tender / Lelang Terbuka: Lelang terbuka dilaksanakan apabila kondisi IPP tidak layak untuk penunjukkan langsung atau pemilihan langsung atau PLN menginginkan Lelang Terbuka untuk semua jenis tenaga pembangkit. Pemenang ditetapkan pada pengajuan tarif terendah. Berdasarkan peraturan IPP, proses lelang terbuka dengan kapasitas >/= 15 MW dari pengumuman tender sampai penandatanganan kontrak memerlukan waktu 321 hari jika tidak ada tender ulang.

Tender
Tender

II. Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)

Bentuk dan Modalitas KPS
Bentuk dan Modalitas KPS

III. Swasta Murni

Pembiayaan ketenagaan Listrik oleh Swasta didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta, yaitu semua usaha penyediaan tenaga listrik yang diselenggarakan oleh badan usaha Swasta dan Koperasi selaku Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum. Peran swasta akan meningkat dari kontribusi kapasitas sekitar 15% menjadi 32% pada tahun 2019, dan 41% pada tahun 2024.


Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(IUPTL)

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Dalam pelaksanaannya, IUPTL dibuat dalam dua tahap, yaitu: IUPTL Sementara dan IUPTL Tetap. Penerbitan IUPTL diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan.

Pelayanan IUPTL (baik sementara maupun tetap) untuk PMA, saat ini dilakukan di PTSP BKPM, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35/2014 tanggal 19 Desember 2014.


Insentif Fasilitas Keringanan Perpajakan & Dukungan / Jaminan Pemerintah Perpajakan

1. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

(PMKNomor66/PMK.010/2015 Tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum)

2. Fasilitas PPN

(PP Nomor 31 Tahun 2007 tentang Perubahan Keempat atas PP Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang dibebaskan dari Pengenaan PPN)

3. Fasilitas PPH

  • Tax Holiday (dengan Dikresi Menteri) (PMK Nomor 159 / PMK.010/ 2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan PPh Badan)
  • Tax Allowance (PP Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu)

Dukungan / Jaminan Pemerintah

Fasilitas Kerjasama Pemerintah dan Swasta/Public Private Partnership (PPP)

  1. Land Fund (Perpres Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur)
  2. Viability Gap Fund (PMK Nomor 223/PMK.011/2012 Tentang Pemberian Dukungan Kelayakan Atas Sebagian Biaya Konstruksi Pada Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur)
  3. Guarantee Fund (PT PII) (Perpres Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur)
  4. Infrastructure Fund (PT SMI IIFF) melalui PT Sarana Multi Infrastruktur danPT Indonesia Infrastructure Finance, yang akan menawarkan sumber-sumber pendanaan untuk pembiayaan Proyek Kerja Sama Jenis

Silahkan KLIK disini untuk mengunduh Panduan Lengkap Investasi Sektor Ketenagalistrikan

Selama tahun 2014-2019, Indonesia berencana untuk mengembangkan 24 pelabuhan laut. Rencana ini mencakup peningkatan dan penambahan kapasitas kapal kontainer dan jumlah feeder untuk memindahkan kontainer dari pelabuhan ke terminal dan selanjutnya ke kapal besar untuk diangkut. Saat ini, Indonesia tengah memodernisasi 11 pelabuhan utama dan feeder untuk mempermudah lalu lintas penumpang dari Indonesia barat ke timur dan sebaliknya. Selain terminal penumpang, sebanyak 13 pelabuhan juga akan dirancang khusus untuk memudahkan penanganan kargo. Pelabuhan-pelabuhan ini merupakan wilayah kerja perusahaan manajemen pelabuhan yang dikelola oleh negara, PT Pelabuhan Indonesia (PT Pelindo).

Ke-11 pelabuhan laut yang dirancang untuk memudahkan lalu lintas penumpang di wilayah timur Indonesia yaitu Tanjung Perak (Surabaya), Benoa (Bali), Makassar, Bitung, Manado, Tarakan, Pare-Pare, Sorong, Ambon, Biak dan Ternate.

Ke-13 pelabuhan laut yang dirancang untuk memperlancar pengangkutan di wilayah timur Indonesia antara lain Tanjung Perak (Surabaya), Tenau (Kupang), Batulicin (Kotabaru) di Kalimantan Selatan, Bagendang (Sampit) dan Bumiharjo (Kumai) di Kalimantan Tengah serta Lembar (Mataram), selain tujuh pelabuhan di Bitung, Sorong, Makassar, Pare-Pare, Kendari, Pantoloan dan Dede Tolitoli. Semua pelabuhan ini berada di wilayah yurisdiksi PT Pelindo IV Makassar.

Selain pengembangan pelabuhan laut, Indonesia Bagian Timur kini tengah disiapkan untuk percepatan program maritim “Jalan Tol Laut”. .

Untuk lebih lanjut, klik tautan berikut: The Jakarta Post


Rencana Pembangunan 24 Pelabuhan Laut, 2014-2019
Rencana Pembangunan 24 Pelabuhan Laut, 2014-2019


Arus Kargo di Indonesia:

8,8 juta TEU pada tahun 2009 → 30 juta TEU pada tahun 2020 (est.) → 48 juta TEU pada tahun 2030 (est.)

TEU: Twenty-feet Equivalent Unit, merupakan perkiraan unit kapasitas kargo untuk menggambarkan kapasitas kapal kontainer dan terminal kontainer.


14 pelabuhan yang dirancang untuk menghubungkan ASEAN:

Belawan, Dumai, Pangkal Pinang, Panjang, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Tanjung Perak, Pontianak, Banjarmasin, Balikpapan, Bitung, Makassar, Sorong, Jayapura.


Insentif Investasi untuk Sektor Pelabuhan Laut dan Industri Kapal
Insentif Investasi untuk Sektor Pelabuhan Laut dan Industri Kapal


Sumber: Kementerian Perhubungan, 2015. Jurnal Prakarsa Infrastruktur, 2012.