Public Complaint


Upaya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam menindaklanjuti tuntutan aspirasi reformasi adalah dengan mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

BKPM berupaya mengembangkan akuntabilitas kinerja aparatur sebagai wujud implementasi dari tuntutan aspirasi reformasi, agar aparatur negara mampu mempertanggungjawabkan tugas, fungsi dan wewenangnya kepada rakyat Indonesia sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Pastisipasi masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka dalam melaksanakan kontrol sosial secara optimal terhadap penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Layanan pengaduan masyarakat BKPM diharapkan dapat menjadi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Penanganan pengaduan masyarakat secara elektronik dikelompokkan berdasarkan jenis penyimpangan, sebagai berikut:

  1. Penyalahgunaan wewenang
  2. Pelayanan masyarakat
  3. Kepegawaian/ketenagakerjaan
  4. Pertanahan/perumahan
  5. Hukum/peradilan dan HAM
  6. Kewaspadaan nasional
  7. Tatalaksana/regulasi
  8. Lingkungan hidup, dan
  9. Umum

Bagi anda yang ingin melakukan pelaporan, silahkan klik link berikut http://pengaduan.bkpm.go.id dan masukkan data pengaduan anda.