Institutional Site
Investment Site

Meningkatkan Kinerja Lembaga Pemerintah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian


Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga pemerintah sudah lima tahun berturut-turut mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari salah satu lembaga pemerintah non kementerian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016, BKPM menjadi salah satu lembaga yang mendapatkan penghargaan atas prestasinya tersebut. Pemberian penghargaan ini dilakukan secara langsung oleh Sri Mulyani selaku Menteri dari departemen keuangan kepada berbagai lembaga pemerintah dan kementerian yang terkait.

BPK memberikan opini WTP pada 55 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) yang termasuk salah satu di dalamnya adalah LKKL BKPM. Di samping itu, terdapat 26 LKKL mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan 4 LKKL mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Dengan hasil tersebut, opini WTP turun sekitar 6 persen dari tahun 2014. Sayangnya, selain prestasi baik mendapatkan opini WTP, ternyata masih ada yang mendapat opini Tidak Wajar, yaitu SKK Migas.

Apresiasi Penyusunan Laporan Keuangan Lembaga Pemerintah

Pemberian opini oleh BPK ini sebenarnya adalah sebuah apresiasi atas penyusunan laporan keuangan secara akuntabel. Oleh karena itu, jika suatu lembaga pemerintah berhasil menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan kriteria yang memenuhi standar akuntansi pemerintah, bersih dari penyesatan berupa laporan yang tidak jujur, transparan, terdiri dari angka yang wajar tidak dilebih-lebihkan serta mengacu pada standar umum laporan keuangan yang dipakai negara lain, maka lembaga tersebut berhak mendapatkan opini WTP. Meski demikian, mendapatkan opini WTP bukan berarti bahwa lembaga pemerintah yang bersangkutan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sebab pada dasarnya, laporan keuangan dibuat bukan untuk mendeteksi apakah suatu lembaga terjangkit korupsi atau tidak. Bagi Hasan Bisri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua BPK, opini WTP memang bisa menjadi salah satu indikator bersih tidaknya sebuah lembaga, tetapi masih harus dilihat aspek-aspek lainnya juga.

Sehubungan dengan hal itu, BKPM sebagai lembaga pemerintah non departemen pun sadar sepenuhnya bahwa penghargaan ini harus makin memacu BKPM untuk terus melakukan perbaikan demi perbaikan dan bekerja lebih serius agar lebih baik lagi kedepannya. Kepala BKPM Thomas Lembong juga menegaskan bahwa dalam menjalankan program dan kegiatan di BKPM, tentunya menyangkut dana APBN yang harus dikelola dengan sangat baik. Sebab dana APBN didapat dari pembayaran pajak oleh rakyat, sehingga pemerintah harus bertanggung jawab atas hal itu.

Pemerintah memiliki target untuk dapat mencapai 60% seputar persentase lembaga pemerintah yang mendapat opini WTP. Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa dengan predikat WTP, lembaga pemerintah harus lebih keras lagi bekerja untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. Hasilnya, dua tahun belakangan ini lembaga pemerintah dari berbagai sektor berlomba untuk mendapatkan opini WTP dari BPK. Hal tentu ini membawa banyak perbaikan sebab lembaga-lembaga pemerintah akan mulai mengukur dan membuat laporan keuangan yang akuntabel. Selain itu, dengan adanya laporan keuangan yang akuntabel, maka juga bisa dilakukan monitoring lewat laporan keuangan apakah terbebas dari indikator korupsi atau tidak.

Sumber : BKPM